Ketenagakerjaan

PARITRANA MENUJU BUDAYA SOCIAL PROTECTION

foto jk bpjs

By : Dr. Chazali H. Situmorang,( Ketua DJSN 2011-2015, Direktur Sociqal Security Development Institute)

Dua hari yang lalu, tepatnya 3 Juli 2019, di Istana Wakil Presiden dilaksanakan acara penyerahan Piala Paritrana oleh Wakil presiden Jusuf Kalla.  Sebagaimana kita ketahui bersama  bahwa sebagai penerima penghargaan Piala Paritrana yang kedua kalinya ini  untuk tingkat Pemerintah Provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah ( kedua kalinya), Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk tingkat kabupaten/kota, adalah Kota Bitung, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Makassar. Untuk Perusahaan Besar yaitu, PT. The Mulia, PT. Chevron Pacific Indonesia, dan PT. Bengkulu Karya Guna. Untuk Perusahaan Menengah adalah, PT Pertama Precision Bintan, PT. Graha Bemoza, dan PT. Ewan Superwood.

Disampng itu, diserahkan juga penghargaan dengan mendapatkan uang Rp. 30 juta, kepada usaha kecil mikro, sebanyak 33 perusahaan dari 33 provinsi.

Pemberian Piala Paritrana (Paritrana Award), adalah untuk kedua kalinya, dimulai tahun 2017, dan direncanakan atas berlangsung setiap tahun.  Direncanakan juga  akan ada pemberian Paritrana Award Paripurna, kepada Pemda dan Perusahaan yang dapat mempertahankan kesuksesannya menyelenggarakan program-program BPJS TK, 5 tahun berturut-turut. “Mudah-mudahan”  kata salah seorang Deputi di BPJS TK.

Memang penilaian Paritrana yang kedua ini, tingkat kepesertaannya meningkat,  bahkan ada 5  Gubernur yang hadir untuk diwawancarai oleh Tim Penilai atas usulan nominasi yang diajukan Panitia Seleksi daerah. Kalau Bupati dan Walikota hampir rata hadir, setidak-tidaknya Wakil Bupati atau Wakil Walikota, untuk mendapatkan gambaran kebijakan dan regulasi yang sudah dijalankan untuk  meningkatkan kepesertaan BPJS TK.

Semangat Paritrana ini dilahirkan atas pemikiran cerdas Direktur Utama BPJS TK, Agus Susanto,  yang dengan cepat dielaborasi oleh Direktur kepesertaan Ilyas Lubis, dan segera di eksekusi oleh Deputi Direktur Cotta Sembiring.  Maka dimulailah penilaian dimaksud pada tahun 2017.

Apa sebenarnya semangat dari pemberian penghargaan tersebut.  Semangat pertama adalah untuk mensosialisasikan dan advokasi agar program-program BPJS TK ( JKK, JKm,JHT dan JP), dikenal masyarakat, pengusaha dan pekerja. Pekerja disini bukan saja pekerja formal yang menerima upah, tetapi pekerja informal yang upahnya dibayar sendiri sesuai dengan usaha yang dilakukannya.

Semangat kedua adalah untuk mendorong dan meningkatkan keterlibatan dan  peran pemerintah daerah agar program-program BPJS TK dapat berjalan lancar, kepesertaannya bertambah, dimudahkan urusan administrasinya, dan bahkan juga turut mengawasi dan memberikan sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang bandel tidak ikut program.  Sebab program BPJS TK itu bersifat wajib sesuai dengan amanat UU SJSN dan UU BPJS.

Model penghargaan Paritrana ini, sebagai instrumen motivasi, reward, kepada lembaga dan perorangan dengan kedua semangat diatas, agar budaya untuk mendapatkan perlindungan sosial bagi semua pekerja terwujud paling lambat tahun 2029. Tahun tersebut adalah batas keempat program (JKK, JKm,JHT dan JP)  berlaku disamping untuk perusahaan swasta, BUMN, juga semua ASN dan TNI/Polri. Taspen dan Asabri harus menyerahkan program jaminan sosial yang ditangani selama ini kepada BPJS TK pada  tahun  tersebut (2029).

Ada tiga  hal yang saat ini masih menjadi persoalan penyelenggaraan BPJS TK di level pelaksanaan. Yaitu pertama terkait cakupan kepesertaan  yang masih perlu ditingkatkan. Masih banyak perusahaan-perusahaan terutama perusahaan menengah, yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta. Kedua adalah masih adanya perusahaan yang tidak melaporkan dengan benar jumlah karyawannya yang didaftarkan sebagai peserta, dan ketiga  adalah adanya perusahaan yang tidak melaporkan besaran  upah yang diberikan secara benar, sehingga mempengaruhi besaran iuran yang dibayarkan ke BPJS TK.

Disamping adanya langkah-langkah sanksi administrasi atas berbagai persoalan diatas, maka melalui penghargaan Paritrana dapat lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut diatas.

Melalui pendekatan budaya dan reward, melalui Patriana Award secara perlahan tapi pasti   keberlangsungan  kepesertaan program BPJS TK dapat terus berlanjut. Tingkat drop out  peserta dapat diperkecil.

Dengan semakin membudayanya mendapatkan perlindungan sosial melalui BPJS TK, maka hal tersebut  menjadi kebutuhan kolektif,  karena merasakan manfaatnya mendapatkan perlindungan sosial semasa kerja dari resiko kecelakaan dan kematian, dan mendapatkan Jaminan Hari Tua saat pensiun yang diberikan sekaligus, dan juga uang pensiun setiap bulan sampai meninggal dunia dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan Negara sesuai UU Dasar 1945, yaitu mewujudkan Welfare State, Negara Kesejahteraan.  Insya Allah.

Cibubur, 5 Juli 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top