Kesehatan

PERGUMULAN APOTEKER TANPA AKHIR

foto apotik cantik (3)

Oleh : Chazali H. Situmorang ( apoteker praktisi apotek, pemerhati kebijakan publik, Dosen Prodi Adminstrasi Publik FISIP UNAS) )  

Dua puluh lima tahun yang lalu, masyarakat tidak mengenal Apoteker yang bekerja di apotek. Mereka mengertinya, yang melayani pasien di apotek adalah asisten apoteker. Apoteker kurang dikenal karena tidak terlihat batang hidungnya untuk melayani pasien. Mereka jarang sekali ada di apotek, ada hanya datang seminggu sekali, bahkan sebulan sekali. Disebut tekab. Teken kabur. Maksudnya teken honor langsung kabur.

Tetapi sejak 10 tahun belakangan ini, organisasi profesi Apoteker ( Ikatan Apoteker Indonesia), secara gencar mengkampanyekan program TATAP  yaitu Tanpa Apoteker Tidak Ada Pelayanan. Sebagai upaya mendorong  agar apotek hanya buka jika ada apotekernya.

Untuk apotek yang pemiliknya apoteker tidak ada masalah. Karena memang yang bersangkutan tidak mau rugi, kalau apotek ditutup. Sehingga akan ditongkrongi “warungnya”  penuh waktu.  Tetapi jika apotek pemiliknya bukan apoteker, mana mau bekerja dari jam 8.00 sampai 22,00 malam nunggui apotek kalau gajinya kecil. Jika diberi gaji besar pemilik apotek keberatan, karena tidak sesuai dengan omzet apotek dan tergerusnya keuntungan pemilik.

Semangat untuk memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien yang datang ke apotek, baik untuk infromasi obat, konseling, dan menjual obat yang bermutu tapi murah suatu hal yang dibutuhkan masyarakat, , dan organisasi profesi mendorongnya terus menerus. Untuk itu perlu kita berikan acungan jempol.

Tapi di apotek persoalan tidak sesederhana yang diuraikan diatas. Bukan saja soal kehadiran apoteker, soal jam buka, dan services kepada pasien, tetapi juga dihantui dengan sumber obat yang diperoleh dari PBF. Tidak ada jaminan obatnya asli, dan  tidak oplosan, walaupun PBF nya terdaftar resmi di BPOM, seperti kasus PBF JKI.

Kasus PBF PT.JKI yang memakan korban 197 apotek di Semarang, bahkan juga sudah merambat ke  Jakarta, Tangerang, Bogor. Depok dan Bekasi,  sangat mengancam keberlangsungan pelayanan kefarmasian  untuk masyarakat.

Apotek dan apoteker tidak berdaya menghadapi pemalsuan obat. Apalagi dengan bentuk kemasan yang canggih. Disertai potongan harga yang menarik. Yang gawatnya jika penyediaan obatnya dilakukan oleh pemilik modal tidak jelas sumbernya dan tidak diberitahukan  kepada apotekernya.

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat saat ini adalah apotek yang ramai dikunjungi pasien yang mampu menjual obat dengan harga murah.  Bahkan di Sumatera Utara ( mungkin juga beberapa kota di luar Jawa) banyak apotek yang menjual obat dengan HET hanya 5% dari harga netto, atau bahkan ada yang berani menjual dengan harga netto yaitu harang yang sama dengan harga beli di PBF. Bisa dibayangkan situasi perkembangan usaha perapotekan jika struktur harga seperti itu. Persaingan harga yang tidak sehat akan menimbulkan tumbuh suburnya obat palsu dijalur distribusi obat.

Sekarang ini, banyak investor apotek yang ingin menyerahkan pengelolaan apotek secara penuh kepada apoteker. Tetapi konsekuensinya memang apotekernya harus  long stay di apotek. Di satu sisi masih banyak apoteker yang lebih senang tidak penuh waktu terlibat  langsung dalam melayani pasien. Umumnya karena gaji yang kecil, sehingga mencari  kerja sambilan, atau apotek sebagai kerja sambilan, dan ditempat lain kerjaan utama.

Tetapi juga ada trend yang menarik terkait pengabdian apoteker di apotek yakni di beberapa daerah, seperti di Purwokerto yang saya kunjungan beberapa bulan yang lalu ( di undang sebagai narsum oleh PC IAI Purwokerto), bahwa antusiasme  apoteker-apoteker muda untuk praktek mandiri di apotek semakin berkembang. Walaupun di tempat (lapak) yang sederhana tapi milik sendiri,  mereka senang dapat melayani langsung masyarakat.

Semangat itu mereka tunjukkan antara lain jika PC IAI Purwokerto melaksanakan kegiatan seminar , bakti sosial, partisipasinya luar biasa, sampai sekitar 600 orang yang hadir.

Dari salah seorang senior yang saya tanyakan tentang perkembangan usaha apotek di Purwokerto, jawabannya mengangetkan saya. “Mas di Purwokerto ini sebagian besar apotek dikelola sendiri oleh apoteker”. Sambil kami menikmati mie rebus di warung, malam hari sesampainya saya ke Purwokerto dari Jakarta dengan kereta api.

Omzetnya ada yang masih Rp. 1 juta  s/d 1,5 juta per  hari. Kalau sarana tidak punya sendiri, dan menyewa pasti berat Mas”. Lanjutnya. “adik-adik itu bisa bertahan, karena sarananya milik sendiri, sehingga mereka bisa bertahan untuk melayani masyarakat”. Saya langsung bisa menghitung cepat ( maklum saya juga pemilik dan pengelola apotek di Depok dan Bogor). Dari omzet sebesar itu, paling-paling yang bisa diambil adik apoteker sebagai keuntungan bersih tidak lebih dari antara Rp. 3 – 5 juta / bulan. Sungguh berat  sebenarnya, apalagi mereka itu harus menghabiskan sebagian besar waktunya di apotek.

Tetapi sebagai pemula dengan semangat idealisme yang terjaga, pasti peluang dan kesempatan akan terbuka lebar, asalkan mereka sabar, dan tidak melakukan jalan pintas yang menyesatkan.

foto apotik cantik(2)

Apoteker di PBF

Dari kasus PT JKI, baik yang di Semarang (Pusat), dan  cabangnya di Tangerang, apotekernya tidak mengetahui kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh pemilik PBF JKI tersebut. Dari berbagai media yang kita baca, pihak kepolisian tidak mempunyai bukti keterlibatan apoteker penanggung jawab PBF tersebut.  Kenapa bisa begitu?

Dari berbagai infromasi yang diperoleh, semua proses pemalsuan yang dilakukan oleh PBF JKI, tidak sepengetahuan apoteker penanggung jawab. Ada mekanisme prosedur administrasi yang belum tuntas terhadap peran dan tanggung jawab apoteker di PBF, sehingga apoteker tidak punya otorisasi mengontrol masuk dan keluarnya obat dan bahan obat. CDOB ( Cara Distribusi Obat yang Baik)  sebagai suatu sistem kontrol menjaga mutu dan pengamanan distribusi oleh PBF belum menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi PBF.

Situasi seperti itulah, menurut hasil diskusi kami dengan PP IAI, bahwa pihak PP IAI menemukan situasi apoteker yang bekerja di PBF tingkat drop out nya tinggi, dibandingkan bekerja di apotek, walaupun gaji apoteker di PBF relatif lebih tinggi dari pada bekerja di apotek.

Dalam kasus PT JKI, sikap tegas BPOM  harus juga diikuti dengan sikap tegas GP Farmasi yang menaungi distributor farmasi, untuk melakukan pembinaan dan peringatan keras kepada anggotanya yang melakukan  moral hazard dan bahkan fraud, jika perlu dicoret dari keanggotaan GP Farmasi, dan tidak perlu melepaskan tanggung jawab dan mengalihkan nya kepada apoteker penanggung jawab. Biarlah itu domain Polisi yang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap siapapun mereka pemilik PBF.

Pihak BPOM, sebagai pengawas dan melakukan tugas intelijen terhadap berbagai potensi fraud dalam produksi dan distribusi obat, sudah punya catatan merah sebelumnya terhadap PT.JKI. tetapi akhirnya jebol juga, melakukan kejahatannya secara rapi.

Sudah saatnya teman-teman di BPOM, maupun Balai Besar POM, dan Balai POM di daerah, bersungguh-sungguh. Karena tenaga terbatas dapat dilakukan upaya kemitraan dengan organisasi profesi, asosiasi pengusaha untuk melakukan monitoring, pemantauan, sosialisasi, advokasi, bahkan juga pelatihan-pelatihan bagi apoteker di jalur pelayanan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap berbagai obat yang dipalsukan.

Ilustrasinya, BPOM itu bukan hanya sebagai pemadam kebakaran, yang sibuk dengan mobil kebakaran dengan  sirine menyala-nyala memadamkan rumah yang terbakar.  Utamakan tindakan pencegahan, untuk itu instrumen wewenang dan kekuasaan telah diberikan oleh Presiden dengan terbitnya Perpres 80 Tahun 2017 tentang BPOM.

Kita sedih juga melihat situasi kelembagaan BPOM saat ini, dibalik semangat dan dinamika yang berkembang, ternyata dari 5 pejabat eselon I (Inspektorat, Sestama, 3 deputi),  baru 2 eselon I yang terisi, sedangkan 3 Deputinya belum terisi. Tentu kondisi ini mempengaruhi kinerja BPOM.  Tidak dimengerti apa alasan Kepala BPOM  belum mengisinya. Ada informasi yang merebak, bahwa sang Kepala BPOM saat ini  ( yang bukan apoteker), akan mengupayakan di isi bukan mereka yang berkompetensi sebagai apoteker ( muda-mudahan hanya rumor).

Sepanjang berdirinya BPOM sampai saat ini sudah 5 orang yang menjadi Kepala BPOM. 2 diantaranya adalah apoteker, dan selebihnya 3 orang non apoteker.  Memang tidak ada keharusan aturan mesti apoteker. Yang penting komitmen dan memahami kondisi internal dan eksternalnya. Pendekatan yang baik kepada semua bawahan.

Periode yang lalu Kepala BPOM non apoteker ( Roy Sparingga)  tetapi berkarier lama di BPOM. Pendekatannya bagus, dengan PP IAI harmonis. Rajin menghadiri acara-acara IAI. Sampai saat ini jika diundang PP IAI tetap hadir dan memberikan kontribusi pemikiran.  Pak Roy menghargai betul peran dan kompetensi apoteker di BPOM dalam upaya penguatan dan profesionalitas tugas ASN BPOM.

Di BPOM,  peran dan perjuangan apoteker membangun lembaga tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Kondisi BPOM saat ini tentu tidak terlepas proses panjang perjuangan Sampoerno seorang apoteker yang menjadi Kepala BPOM yang pertama. Untuk meyakinkan berbagai pihak termasuk politisi di Senayan, kementerian Kesehatan dan Sekneg, sehingga berhasil menjadi Badan (LPNK) sebagai tempat untuk mengembangkan potensi dan kompetensi apoteker dalam menjalankan Visi ; Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya saing Bangsa. Dan Misinya : 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat; 2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan; dan 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

Bayangkan bagaimana visi dan missi BPOM hendak dicapai, jika eksistensi dan peran apoteker kurang (?) diberikan ruang gerak yang cukup untuk melaksanakan tupoksi BPOM sesuai dengan visi dan misi yang mulia tersebut. Salah satunya ( menurut informasi  yang layak dipercaya) kebijakan Kepala Badan terkait  proporsi penerimaan Calon ASN dengan kompetensi apoteker yang tidak proporsional.

Sudah saatnya BPOM membuka diri, mengajak semua pihak dan menempatkan organisasi profesi PP IAI dan seluruh PD IAI dan PC IAI selayaknya sebagai mitra yang sejajar, menjaga bersama-sama agar semua proses produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang ada. Fungsi pengawasan itu harus diartikan dalam 3 dimensi pokok yaitu dimensi  pencegahan, penindakan, dan pembinaan. Sebagai suatu siklus yang terus-menerus dilakukan.

Cibubur, 31 Juli 2019

Silahkan share jika bermanfaat

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top