Jurnal

Kajian Terhadap Pidato Presiden Berkaitan Denga Masalah JKN

Efendy

Oleh : Efendi, S.Sos, M.AP

DPR Public Policy  Analyst

I. Latar Belakang

Presiden Jokowi dalam pidato tahunan pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN TA. 2020 beserta Nota Keuangannya pada hari Jumat, 16 Agustus 2019 menyatakan bahwa,  selama setahun terakhir terkait upaya mencapai visi besar Indonesia Maju, antara lain tentang terobosan-terobosan yang telah dilakukan pemerintah, termasuk di dalamnya masalah  kesehatan nasional. Dalam bidang kesehatan, pemerintah akan terus memberikan perlindungan khususnya kepada 40% lapisan masyarakat terbawah, sejak dalam kadungan sampai lanjut usia. Agar perlindungan sosial itu efektif dan efisien, pemerintah terus memperbaiki target sasaran, meningkatkan sinergi antar program, dan melakukan evalusi agar kebijakan berbasis bukti. Lebih lanjut disampaikan bahwa tahun 2020, pemerintah akan menyalurkan  anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dan menyalurkan bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.

Berkaitan dengan masalah JKN, maka beberapa waktu lalu kita juga membaca keputuan pemerintah untuk menonaktifkan sebanyak 5.227.852  Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu  Indonesia Sehat (JKN-KIS)  yang dimulai sejak tanggal  1 Agustus 2019. Sementara, data BPJS  saat ini yang  terdaftar di PBI sejumlah 96,8 juta orang Penonaktifan ini disebabkan  karena para peserta tersebut tidak lagi terdaftar  dalam Basis  Data Terpadu (BDT) di Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos), dimana pengumpulan datanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan pengelompokannya dilakukan oleh Kemensos. Hal ini tertuang dalam SK Kemensos No. 79 tahun 2019 tentang Penonaktifan  data peserta Penerima  Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  Tahun 2019.  Penonaktifan ini dilakukan karena 5.2 juta orang tersebut tidak memiliki status KTP yang jelas dan tidak   pernah mengakses layanan  ke  fasilitas yang ditentukan  sejak tahun  2014 lalu. Sementara itu, sebanyak 114.010 telah meninggal. memiliki data ganda dan berpindah segmen kepesertaan JKN karena dianggap sudah mampu.[1]

Penambahan penonaktifan juga dalam rangka menindaklanjuti audit  BPKP yang menemukan adanya 27 juta peserta PBI yang datanya setiap tahun bermasalah, dimana  peserta PBI BPJS kesehatan yang  yang seharusnya tidak layak menerima tapi ternyata sebagai peserta PBI. Namun sebaiknya, ada orang yang seharusnya pantas terdata malah tidak mendapatkannya.[2]

Penonaktifan ini akan diganti  dengan jumlah yang sama dari anggota rumah tangga dalam Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang didalamnya termasuk dalam  40% masyarakat ekonomi ke terbawah yang belum mendafar sebagai peserta  PBI. Dengan keputusan ini, sekitar 1,5 Triliun per tahun yang negara bisa diselamatkan.[3]

Berita ini tentunya membuat sebagian pihak merasa terkejut dan dengan berbagai alasan diungkapakan. Hal ini sah-sah saja karena itu adalah hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari negara dan ini adalah salah satu tugas negara.  Oleh karena itu, dalam kajian singkat ini, penulis mencoba menjelaskan secara singkat tentang beberapa hal mengenai permasalahan ini dan bagaimana langkah pemerintah dalam menyelesaikannya.

II. Pembahasan

Mengawali pembahasan soal ini, maka penulis mencoba mengutip pandangan dari Fukuyama berkaitan dengan tugas negara dan tanggung jawab negara. Fukuyama mengulas sedikit soal praktek bernegara di Indonesia. Dalam  kacamata Fukuyama, negara ini dicirikan oleh lingkup fungsi yang luas, meski dengan keterbatasan kemampuan dan kekuatan. Di sini awal dan sumber aneka persoalan, yaitu fungsi negara yang luas tidak diiringi kemampuan negara untuk menyediakan berbagai kebutuhan dasar publik dan lemahnya  penegakkan hukum. Negara dianggap gagal melindungi kaum miskin dan meningkatkan keadilan  karena kondisi birokrasi yang tidak efisien dan tidak efektif.[4]

Dalam kaitan soal Jaminan Kesehatan    yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi dan diperhatikan oleh negara. Pemenuhan perlindungan sosial ekonomi yang merata dan tidak membeda-bedakan golongan sosial perlu dilakukan oleh negara,   karena hal tersebut tercantum didalam nilai-nilai luhur yang tertuang pada Pancasila terutama sila ke-5, yang menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Intinya Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai pelaksanaan Sila Kelima dari Pancasila, negara menjamin keadilan  sosial  yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (3)  dan  Pasal 34 ayat (2). Secara normatif Indonesia sudah sangat menjamin mengenai hak asasi manusia  dalam bidang jaminan sosial yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam  Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (JSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta aturan-aturan lain yang menjadi turunannya. Terdapat dua jaminan sosial di Indonesia saat ini, diantaranya jaminan sosial ketenagakerjaan yang  diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk masalah jaminan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Berkaitan dengan  masalah kesehatan, Presiden Jokowi dalam  pidato tahunan pada tanggal  16 Agustus 2019 lalu telah menegaskan, bahwa pemerintah  akan terus memberikan perlindungan khususnya kepada 40% lapisan masyarakat  terbawah, sejak dalam kadungan sampai lanjut usia.[5]

 Perlindungan  kepada 40% lapisan masyarakat  terbawah yang termuat pada Basis Data Terpadu (BDT) milik Kementerian Sosial (Kemensos), juga digunakan untuk menetukan  pendataan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU tentang JSN yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.   Namun demikian, sejak  tanggal 1 Agustus 2019 lalu, Pemerintah telah menonaktifkan  5,2 juta  peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan  pemerintah mendaftarkan peserta pengganti yang jumlahnya sama yang berasal dari  anggota rumah tangga dalam Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

2.1. Persoalan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Menilik data BPJS Kesehatan yang diolah Beritagar.id, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Juli 2019 mencapai 222.463.022 orang. Peserta JKN ini terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP). PBI APBN memiliki peserta sebanyak 96.637.268 atau 56,56 persen dari total JKN. Sementara, peserta pemilik JKN paling sedikit yakni BP, 5.152.329 peserta.[6]

Dari 5.222.852 peserta PBI yang dinonaktifkan,  sebanyak 5.113.842 jiwa peserta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak jelas dan sejak 2014 tidak pernah mengakses layanan JKN. Sisanya, 114.010 peserta, diketahui telah meninggal, memiliki data ganda, dan berpindah ke segmen kepesertaan JKN karena dianggap sudah mampu.[7] Kementerian Sosial akan mengantisipasi kemungkinan adanya kesalahan pendataan seperti peserta PBI yang masih membutuhkan layanan tapi dinonaktifkan. Bilamana ditemukan bahwa peserta PBI yang dinonaktifkan tersebut ternyata berhak atas layanan JKN, dinas sosial setempat akan melakukan verifikasi sesuai kondisi sosialnya. Apabila tidak mampu, akan diusulkan untuk menjadi peserta PBI kembali pada bulan berikutnya.

Selain itu, secara bersamaan telah didaftarkan peserta lain sebagai pengganti peserta PBI yang dinonaktifkan. Mereka telah memiliki NIK valid dan terdaftar di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil). Penonaktifan itu tidak mengubah jumlah peserta PBI yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Namun demikian langkah BPJS dengan menokatifkan 5.222.852 juta data PBI dianggap telah dilakukan tanpa ada sosialisasi.  Karena angka 5,2 juta peserta adalah  jumlah yang tidak sedikit dan potensi terjadinya kesalahan pendataan tetap ada. Namun demikian BPJS juga memiliki alternative penyelesian apabila anggota PBI membutuhkan layanan kesehatan, namun belum mampu menjadi peserta mandiri, maka anggota PBI bisa melapor ke dinas sosial atau BPJS Kesehatan agar dapat diusulkan kembali menjadi peserta.

Selain itu, Pemerintah juga mengalami masalah berkaitan dengan pendataan PBI. Oleh karena itu, untuk memastikan perserta yang menjadi PBI adalah yang benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, pemutakhiran data pun secara rutin mutlak  dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Namun kerja sama dengan Pemda tidak berjalan mulus, sebagaimana contoh yang terjadi di Provinsi Banten. Bahwa berdasarkan laporan oleh harian Suara Pembaharuan tanggal 2 Agustus 2019, menyebutkan bahwa  Pemprov Banten hanya menerima  data yang sudah  jadi, dan tidak terlibat dalam pendataan. SK Kemensos No. 79 Tahun 2019 yang menonaktifkan data PBI ditujukan kepada Kabupaten/Kota   dan Pemprov hanya tembusan. Demikian juga untuk pembuatan data BDT, dimulai dari Kemensos langsung ke Kabupaten/kota, dan provinsi hanya fungsi koordinasi saja. Kabupaten/Kota tidak bisa langsung berkoordinasi ke Kemensos tanpa melalui Pemprov. Demikian juga soal perbaikan data BDT, juga dilakukan kebupaten/kota langsung ke Kemenkes.[8]

Ada beberapa hal yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kemensos setiap waktu. Misalnya, penghapusan peserta PBI yang sudah mampu, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU). Meninggal dunia atau memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda BPJS Kesehatan melaporkan setiap bulan ke Kementerin Kesehatan (Kemenkes) dengan tembusan Kementerian Sosial (Kemensos). Selanjutnya jika sudah dikoordinasikan lintas kementerian, BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI tersebut untuk diperbaharui. Hal inipun telah dilakukan sejak tahun 2017, dimana BPJS Kesehatan telah memperkokoh sinergi dengan Kemensos dalam hal pengintegrasian sistem informasi data PBI berbasis NIK. Melalui kerja sama tersebut, Kemensos   dapat melakukan pengecekan data pengganti peserta PBI secara realtime, serta memperoleh data peserta PBI yang pindah ke segmen Iain dan peserta PBI meninggal setiap bulan.

Jika masih ada data PBI yang belum sesuai dengan dokumen kependudukan, maka akan dilakukan proses update data peserta dalam masterfile BPJS Kesehatan sesuai dengan dokumen kependudukan akurat yang dimiliki peserta terkait. Alternatlf lainnya, BPJS Kesehatan akan melakukan penadanan data dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Hingga 27 April 2018, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 20.069 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Kemudian 2.381 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, serta 2.690 fasiltas kesehatan penunjang seperti apotik dan optik yang tersebar di seluruh Indonesia.

2.2. Masalah Defisit BPJS Kesehatan

            Selain persoalan penonaktifan 5,2 juta  Penerima Bantuan Iuran (PBI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga tengah terseok-seok untuk memperbaiki kondisi likuiditasnya,  karena  sampai bulan  Juni 2019, perusahaan jaminan sosial ini mencatatkan defisit sebesar Rp 9 triliun. Dasar persoalannya adalah      ketidaksesuaian suplai dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar klaim. Dengan defisit tersebut, membuat BPJS   Kesehatan kesulitan untuk melunasi tagihan-tagihan pelayanan rumah sakit. Akibat keterlambatan tersebut badan hukum ini dikenakan denda 1% dari setiap keterlambatan klaim, dan klaim saat ini membuat BPJS  belum bisa membayar secara tepat waktu, dan posisi gagal bayar sampai Juni 2019 mencapai sekitar Rp 9 triliun.[9]

Kondisi tersebut juga semakin membuat BPJS Kesehatan semakin terbebani karena defisit tahun lalu belum juga tertutupi. Diperkirakan total defisit BPJS Kesehatan akan menembus di angka Rp 28 triliun jika pemerintah tidak menyuntikkan dana talangan sampai akhir 2019. Sebelumnya BPJS Kesehatan telah beberapa kali mendapatkan suntikan dana dari pemerintah, mulai tahun 2015 hingga tahun 2018.

Beberapa penyebab terjadinya defisit antara lain banyaknya jumlah peserta yang menunggak iuran premi yang jumlahnya mencapai   10 juta peserta.  Dari jumlah itu, mayoritas penunggak iuran disumbang dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. PBPU termasuk kategori peserta BPJS yang Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI) termasuk di dalamnya ada Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Kategori lainnya adalah peserta PBI yang iurannya ditanggung pemerintah atau disubsidi.[10]

Prinsip gotong royong yang seharusnya menjadi dasar dalam sistem BPJS Kesehatan tidak berjalan semestinya. Saat ini, banyak peserta BPJS yang sakit mendaftar.  Padahal, orang-orang yang masih sehat juga mendaftar, sehingga memberikan subsidi silang bagi yang sakit. Selain itu, tingginya keterlambatan pembayaran BPJS akibat keterlambatan pembayaran BPJS bisa menyebabkan pelayanan berkurang. Persoalan lain yang tak kalah penting yakni kesiapan dari fasilitas kesehatan karena Jumlah peserta BPJS tumbuh dengan cepat, sementara pertumbuhan rumah sakit tak bisa mengimbangi. Akibatnya bisa berpengaruh terhadap penumpukan pasien.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh  Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), bahwa sebanyak 2.360 dari 2.800 RS di Indonesia telah terakreditasi nasional, dan 8 telah terakreditasi internasional. Sebanyak 2.415 rumah sakit di Indonesia telah menjadi mitra BPJS Kesehatan dan seluruhnya memiliki piutang pelayanan kesehatan JKN-KIS.

Utang sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan dan obat di rumah sakit mitra BPJS. Contohnya,   rumah sakit tidak bisa melakukan operasi dengan alasan tidak ada obat bius karena supply nya dihentikan perusahaan farmasi. Hal ini terjadi karena utang ke pabrik obat tidak kunjung dibayar.[11]

Peningkatan akreditasi rumah sakit juga harus diimbangi kualitas, karena BPJS ingin agar rumah sakit dapat kerja sama memenuhi standar akreditasi yang telah ditetapkan. Namun demikian perilaku peserta BPJS juga bisa ditingkatkan sehingga tidak lagi mengganggu pelayanan dengan tetap membayar BPJS meski sudah mendapatkan pelayanan rumah sakit dan sembuh dari sakit.

2.3. Langkah Menutup Defisit

Dalam pidato Presiden tanggal 16 Agustus 2019 yang akan menyalurkan anggaran pada 96,8 juta  jiwa penerima iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) adalah suatu upaya yang baik, sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah anggaran program BPJS Kesehatan pada tahun 2020. Anggaran JKN untuk PBI tahun  2019 ini  mencapai 26,7 triliun, dan akan bertambah sebesar 22,1 triliun pada tahun 2020, sehingga total anggaran JKN  untuk PBI di tahun  2020 sebesar 48,8 triliun. Dan sebagaimana diketahui bahwa tahun 2019 ini  defisit keuangan BPJS Kesehatan lebih kurang sebesar Rp 9 triliun, yang sampai akhir tahun 2019 defisit bisa mencapai 28 triliun.

Untuk menutup defisit   BPJS Kesehatan, pemerintah berupaya mengambil langkah-langkah strategis.  Pertama, dengan menaikan tarif iuran bagi semua golongan peserta. Menaikan iuran nampaknya adalah yang paling logis karena pada Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018 junto Perpres No. 19 Tahun 2016, dijelaskan tentang besaran iuran dapat ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali. Bila mengacu pada Perpres ini seharusnya pemerintah menaikan iuran sejak tahun lalu. Namun hal tersebut tidak diambil, tapi justeru pemerintah memberikan bantuan sebesar 10,2 triliun untuk mengatasi defisin BPJS Kesehatan.[12] Sambil menaikan iuran, maka kinerja jajaran direksi BPJS pun nampaknya harus segera dievaluasi, sebab banyak pekerjaan rumah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) harus dilakukan, khususnya pada Puskesmas, sehingga bisa menurunkan  tingkat rujukan.

Kedua, dengan mencari potensi-potensi sumber keuangan lain, misalnya menindaklanjuti hasil temuan BPKP tentang klaim layanan oleh peserta non aktif. Menindaklanjuti temuan tersebut kemudian BPJS Kesehatan dan rumah sakit melakukan penelurusan dan hasilnya sebanyak 422  fasilitas kesehatan  harus mengembalikan  dana layanan yang diklaimkan. Adapun 216 fasilitas kesehatan yang menyatakan bersedia   mengembalikan dana belum diterima hingga proses audit selesai.  Potensi tambahan atas upaya ini sekitar Rp. 12,41 miliar. Kemudian auditor juga mengidentifikasi  kecurangan lain di tingkat  fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan program JKN, meski tidak ada data yang  valid tentang  kecurangan yang dimaksud, namun akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan  No. 16 Tahun 2019 tentang  Pencegahan dan Penanganan  Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Bila implementasi  aturan ini efektif maka diprediksi akan ada tambahan penerimaan hingga 27 miliar.[13]

Upaya perbaikan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan juga mendapat perhatian dari Komisi IX DPR RI yang menjadi mitra dari Kementerian Kesehatan. Melalui pernyataan ketua komisi, maka Komisi IX DPR RI tidak akan mendukung apabila pemerintah dengan serta merta manaikan iuran kepersetaan BPJS Kesehatan tanpa diimbangi dengan upaya perbaikan untuk meminimalkan defisit program JKN Kesehatan. Namun demikian, Komisi IX DPR RI tetap menyetujui  kenaikan iuran peserta karena sudah lebih dari 2 (dua) tahun nominal iuran tidak disesuaikan.[14]

Ketiga, pembenahan dana kapitasi karena selama ini dana kapitasi banyak mengendap di puskesmas. Dalam kaitan tersebut, BPK telah menemukan adanya penumpukan dana kapitasi sebesar Rp. 2,4 triliun di puskemas-puskesmas. Menurut Ketua BPK, Hari Azhar Aziz, yang dimuat Tabloid Kontan, tanggal 19 Agustus 2019 menyebutkan bahwa, dana kapitasi  disalurkan BPJS melalui dinas kesehatan setempat, dan dana yang sudah dicairkan daerah mencapai Rp.2,4 triliun, dan saat ini  sekitar Rp.30 sampai Rp.50 triliun terdapat hampir di masing-masing puskesmas. KPK juga menduga ada beberapa daerah telah melakukan  persengkongkolan dengan pihak puskesmas untuk melakukan kecurangan (fraud) dalam penggunaan dana kapitasi.[15]

Dana kapitasi dapat berfungsi sebagai  upaya mengurangi defisit, karena  dana kapitasi digunakan  untuk kegiatan penyediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penguatan pelayanan kesehatan FKTP cukup menjadi tantangan dalam pengelolaan JKN-KIS. FKTP diharapkan dapat berperan aktif, khususnya sebagai gatekeeper yang akan mampu mengendalikan  rujukan, karena dengan rujukan yang terkendali akan dapat  mengurangi distribusi peserta ke rumah sakit sehingga  mampu  mengefisienkan pembiayaan.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan anggota Komisi VI BPK RI, Harry Azhar Aziz, yang mengatakan bahwa  optimalisasi pemanfaatan dana kapitasi FKTP  salah satunya bisa dilakukan dengan  mekanisme reward and punishman. Hal ini  untuk mendorong setiap peran tenaga kesehatan untuk meningkatkan  kualitas  layanan, agar setiap masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan  aturan yang ada.[16]

Selain itu, berdasarkan informasi, bahwa data  fasilitas  kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 27.229, yang terdiri dari 23.075 FKTP dan 4.154 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). FKTP Mencakup puskesmas, klinik pratama, dikter praktik perorangan,  dokter gigi, klinik utama, apotek,  dan optik.  Kemudian, mulai tanggal 1 Agustus 2019, jumlah peserta JKN-KIS yang  terdaftar sebanyak 223.347.554 jiwa. Dengan kenyataan tersebut,   maka tenaga kesehatan harus lebih bekerja dan melayani  berbagai diagnosis penyakit yang diidap para peserta JKN-KIS. Selain untuk menangani berbagai jenis penyakit, FKTP juga berperan  sebagai pusat informasi  dan edukasi bagi masyarakat  tentang JKN-KIS.

Hal lain, bahwa  untuk meningkatkan  efektifitas pembiayaan pelayanan kesehatan, sekaligus sebagai salah satu upaya penguatan peran FKTP, pemerintah telah menerapkan metode Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP). Secara teknis , KBKP diatur melalui Peraturan  Bersama Sekretaris Jenderal  Kementerian Kesehatan  dan Dirut  BPJS No. HK.01.08/III/980/2017 dan No. 2 Tahun 2017. Dalam sistem KBKP ini, biaya kapitasi yang dibayar disesuaikan  dengan hasil 3 (tiga) capaian indikator performa, yaitu angka kontak, rasio rujukan non spesialistik (RNS), dan rasio peserta prolanis berkunjung ke FKTP.

Keempat, perbaikan manajemen, karena sesuai audit BPKP hal ini untuk memastikan jaminan kesehatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kelima, tertuang dalam nota keuangan RAPBN Tahun 2020, defisit BPJS Kesehatan dapat ditekan dengan menambah anggaran untuk penerima bantuan iuran (PBI).

Pemerintah juga  telah meminta  Pemda untuk dapat   membantu meningkatkan kepesertaan  BPJS Kesehatan baik dari kalangan  pekerja badan usaha maupun bukan pekerja badan non badan usaha, khususnya untuk peserta mandiri. Sebab makin banyak peserta mandiri akan makin besar pula potensi pendapatan iuran yang diperoleh BPJS Kesehatan.

 Langkah lainnya adalah dengan mendorong supply chain financing (SCF), yaitu program pembiayaan kepada fasilitas kesehatan (Faskes) untuk mempercepat penerimaan pembayaran klaim. Melalui skema ini, pembayaran klaim ditanggung dulu oleh bank kemudian dibayarkan BPJS Kesehatan. Skema ini sendiri telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Namun skema ini memang belum banyak yang memanfaatkan sehingga sosialisasi masih perlu terus dilakukan.  Selain itu, seandainya   bantuan SFC harus digunakan, maka persyaratannya bisa dipermudah serta menambah tenor.

Pemerintah dan semua stake holders terkait, juga harus  mendorong kepatuhan untuk membayar iuran. Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial. Dalam aturan ini memberikan opsi ke pemerintah apakah menyesuaikan iuran, menyesuaikan manfaat atau memberikan suntikan dana.

Mengenai penyesuaian iuran, Pemerintah berencanan untuk mengambil opsi tersebut, dan pemerintah telah menugaskan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menghitung besaran iuran peserta JKN-KIS. Rekomendasi dari DJSN kepada pemerintah adalah agar menaikan iuran BPJS lebih tinggi dari iuran yang sekarang. Dalam hitungan DJSN, saat iuran peserta PBI yang jumlahya sebesar Rp.23.000 yang dibayar oleh pemerintah agar disamakan dengan peserta Mandiri Kelas III (Mandiri kelas III iurannya besar Rp. 42.000). Angka-angka ini sudah mengakomodasi harga keekonomian layanan kesehatan sekarang sehingga dianggap ideal untuk mengurangi deficit BPJS Kesehatan, bahkan bisa surplus sebesar Rp. 4,625 triliun pada tahun 2020. Jumlah surplus tersebut dapat menjadi dana cadangan untuk mengantisipasi jika kembali terjadi kekurangan biaya.[17]

TABEL 1 

 Keterangan:

PBI                 : Penerima Bantuan Iuran

PBPU             : Peserta Bukan Penerima Upah

PPU               : Pekerja Penerima Upah

Selain itu, jika ingin menaikan iuran, maka harus dilakukan   perbaikan aspek lainnya seperti manajemen BPJS, sistem rujukan, pelayanan dan fasilitas kesehatan, sinkronisasi regulasi danlain-lain. Sistem penagihan juga perlu dilakukan pembenahan agar bisa mencegah terjadinya potensi kecurangan (fraud).     Contoh terjadinya fraud, bahwa pada sejumlah rumah sakit mengaku lebih tinggi kelasnya sehingga saat menagihkan ke BPJS Kesehatan menjadi lebih mahal (overclaim) dari yang seharusnya. Dengan adanya kasus-kasus ini, BPJS telah menurunkan status sekitar 660 rumah sakit yang dapat menghemat pengeluaran BPJS Kesehatan.[18]

Sistem rujukan yang belum optimal akan disiasati oleh BPJS Kesehatan dengan  menggunakan  sistem rujukan  terintegrasi secara on line yang ditargetkan akan dimulai pada 1 November 2019. Dengan integrasi sistem rujukan yang  efektif, diperkirakan akan memberikan potensi tambahan penerimaan sebesar Rp. 93,50 miliar pada tahun  ini.[19]

III. Penutup

 Jaminan sosial merupakan hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi dan diperhatikan oleh negara. Perlindungan sosial yang merata dan tidak membeda-bedakan golongan sosial tercantum didalam nilai-nilai luhur yang tertuang pada Pancasila terutama sila ke-5, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berkaitan dengan masalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah telah menonaktifkan sebanyak  5.227.852  Penerima  Bantuan Iuran (PBI) dalam program Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu  Indonesia Sehat (JKN-KIS)  mulai 1 Agustus 2019 karena alasan tidak memiliki  status KTP yang jelas dan tidak   pernah mengakses layanan  ke  fasilitas yang ditentukan  sejak tahun  2014 lalu. Selain itu, sebanyak   114.010 telah meninggal, memiliki data ganda dan berpindah segmen kepesertaan JKN karena dianggap sudah mampu.

Selain itu, Pemerintah juga mengalami masalah berkaitan dengan pendataan PBI dan  pemutakhiran data pun secara rutin mutlak  dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam kerjasama dengan Pemda juga terdapat masalah, utamanya dalam hal koordinasi, sebagaimana contoh yang terjadi di Provinsi Banten.

  Selain itu, masalah defisit BPJS dengan dasar permasalahannya adalah soal ketidaksesuaian suplai dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar klaim. Kondisi ini  membuat BPJS   kesulitan untuk melunasi tagihan-tagihan pelayanan rumah sakit, dan akibat keterlambatan tersebut BPJS  ini dikenakan denda 1% dari setiap keterlambatan klaim, sehingga total gagal bayar BPJS  sampai Juni 2019 mencapai sekitar Rp 9 triliun. Keterlamatan ini terus terakumulasi dan semakin membebani BPJS dan diperkirakan total gagal bayar BPJS sampi akhir 2019 mencapai angka Rp 28 triliun.   Penyebab terjadinya defisit antara lain banyaknya jumlah peserta yang menunggak iuran premi.

Dengan kondisi yang demikian, langkah perbaikanpun segera dilakukan, diantaranya bahwa  saat ini Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang  mengkaji sumber-sumber kontribusi yang potensial untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan sebesar Rp 9 triliun. Tujuan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan menjadi lebih seimbang.  Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan kajian agar pemerintah daerah juga dapat berkontribusi dalam memberikan premi BPJS kepada masyarakat,  karena selama ini  kegiatan  ini masih belum disertai kontribusi yang dibayarkan oleh pemerintah daerah karena dengan   desentralisasi ke pemerintah daerah, maka  pemerintah daerah bisa lebih bertanggung jawab kepada peserta BPJS Kesehatan di daerah.

Selain itu, Pemerintah juga sedang mempertimbangkan kenaikan Premi BPJS karena tarif BPJS Kesehatan saat ini sangat rendah dan penetapan tarif tersebut saat ini sudah berjalan selama tiga tahun.  dan bagi BPJS sendiri, saat ini telah dan sedang melakukan upaya untuk  menekan biaya , dan salah satu upaya  tersebut adalah   dengan  menindaklanjuti hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkaitan dengan sistem rujukan. Langkah lainnya dengan mendorong supply chain financing (SCF), yaitu program pembiayaan kepada fasilitas kesehatan (Faskes) untuk mempercepat penerimaan pembayaran klaim, dan mendorong peserta kepatuhan untuk membayar iuran.

IV. Rekomendasi

  1. Keputuan pemerintah untuk menonaktifkan sebanyak  5.227.852  Penerima  Bantuan Iuran (PBI) dalam program Program JKN KIS sebaiknya dilakukan dengan cermat, dan untuk mengantisipasi adanya masyarakat penerima PBI yang dinonaktifkan dan ternyata ingin mengurus kembali sebagai penerima PBI, maka sebaiknya dibuat posko pengaduan di setiap daerah.
  2. Pemerintah sebaiknya menaikan besaran iuran peserta jaminan kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) karena setiap tahun BPJS selalu terjadi defisit sehingga berdampak pada pelayana kepada masyarakat. Untuk mengurangi tekanan terhadap APBN, maka kenaikan iuran peserta PBI sebesar Rp.23.000 yang dibayar oleh pemerintah dapat disamakan dengan  peserta Mandiri Kelas III dengan pembayaran sebesar Rp. 25.000. Dengan kenaikan iuran dari Rp. 23.000 menjadi Rp. 25.000, maka  akan dapat mengurangi defisit  BPJSK, bahkan bisa surplus sebesar Rp. 4 triliun pada tahun 2020. Surplus ini dapat  menjadi dana cadangan untuk mengantisipasi jika  BPJS kembali  terjadi kekurangan biaya.
  3. BPJS harus terus melakukan sosialisasi dan mendorong program pembiayaan fasilitas kesehatan dengan sistem supply chain financing (SCF)  agar mempercepat penerimaan pembayaran klaim. Selain itu, BPJS juga harus mampu mendorong pihak-pihak terkait untuk mendapatkan kemudahan  apabila sistem SFC harus digunakan, maka persyaratannya bisa dipermudah serta menambah  tenor.  Selain itu, dari informasi yang disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch (Kompas, 1/8/2019)., menyebutkan bahwa  utilitas (pemanfaatan)  layanan JKN pada peserta PBI  baik APBN maupun PBI APBD amat rendah, Hal ini terjadi karena peserta tidak tahu cara memakai kartu JKN dan tidak bisa mengakses layanan. Oleh karena itu, sosialisasi juga perlu terus dilakukan agar masyarakat dapat lebih banyak menggunakan program ini.
  4. DPR harus berani mendorong pemerintah untuk menaikan iuran, dan kenaikan iuran harus dibarengi dengan  perbaikan aspek lainnya seperti manajemen BPJS Kesehatan, sistem klaim, sistem rujukan, potensi kecurangan (fraud), pelayanan dan fasilitas kesehatan, sinkronisasi regulasi dan lain-lain.
  5. Pemerintah harus berani dalam memberikan hukuman kepada rumah sakit yang melakukan kecurangan (fraud) dengan cara menurunkan status rumah sakit, atau mencabut ijin operasi apabila ditemukan kecurangan-kecurangan yang dinilai sangat berat.
  6. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dan mengkaji penggunaan dana haji atau dana BPJS Ketenagakerjaan untuk  untuk menalangi defisit BPJS Kesehatan.

Catatan Kaki:

[1]     Deputi BPJS Bidang Kepesertaan, (Harian Republika tanggal 2 Agustus 2019).

[2]     Ichsan Firdaus, Komisi IX DPR RI (Harian Republika, tanggal 2 Agustus 2019).

[3]     Staf khusus Menson Bidang Hukum dan Pengawasan (Kompas, tanggal 1 Agustus 2019).

[4]    Fukuyama dalam Fahri Hamzah, Negara Pasar danRakyat, Pencarian Makna, Relevansi dan Tujuan, (Bagian Penerbitan dan Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI, Jakarta:2018).

[5]     Pidato Presiden pidato tahunan pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN TA. 2020 beserta Nota Keuangannya pada hari Jumat, 16 Agustus 2019.

[6]     Beritagar.id, Rabu, 31 Juli 2019.

[7]     Harian Kompas, tanggal 2 Agustus 2019.

[8]     Harian Suara Pemharuan, Tanggal 2 Agustus  2019.

[9]     Dirut BPJS pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPR RI, Selasa, tanggal  23 Juli 2019.

[10]   Ibid.

[11]   Kuncoro Adi Purjanto, Pertemuan Tahunan Ilmiah dan Semoloka Nasional  (PITSELNAS) Akreditasi ke-5, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Jakarta, 5 Agustus 2019.

[12]   Rakyat Merdeka, 19 Agustus 2019.

[13]   Majalah Tempo Edisi tanggal 17 – 25 Agustus 2019.

[14]   Harian Bisnis Indonesia, 19 Agustus 2019.

[15]   Kontan, 19 Agustus 2019.

[16]   Focus Group Discussion (FGD) Tentang Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Makasar – Sulawesi Selatan, Agustus 2019.

[17]   Ahmad Ansori, Komisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), (dikutip  Harian Suara Pembaharuan, tanggal 2 Agustus 2019).

[18]   Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam liputan CNN Indonesia, (Selasa, tanggal 30 Juli 2019).

[19]   Majalah Tempo Edisi tanggal 17 – 25 Agustus 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ansori, Komisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dikutip oleh harian Suara Pembaharuan, tanggal 2 Agustus 2019.

Fahri Hamzah, Negara Pasar danRakyat, Pencarian Makna, Relevansi dan Tujuan, (Bagian Penerbitan dan Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI, Jakarta: 2018).

Ichsan Firdaus, Komisi IX DPR RI (Harian Republika, tanggal 2 Agustus 2019).

Kuncoro Adi Purjanto, Pertemuan Tahunan Ilmiah dan Semoloka Nasional  (PITSELNAS) Akreditasi ke-5, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Jakarta, 5 Agustus 2019.

Pidato Presiden pidato tahunan pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN TA. 2020 beserta Nota Keuangannya pada hari Jumat, 16 Agustus 2019.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan dalam liputan CNN Indonesia, (Selasa, tanggal 30 Juli 2019).

Dirut BPJS pada rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR, (Selasa, 23 Juli 2019).

Staf khusus Mensosos Bidang Hukum dan Pengawasan (Harian Kompas, tanggal 1 Agustus 2019).

Deputi BPJS Bidang Kepesertaan (Harian Republika tanggal 2 Agustus 2019).

Focus Group Discussion (FGD) Tentang Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Makasar – Sulawesi Selatan, Agustus 2019.

Harian Suara Pemharauan, Tanggal 2 Agustus 2019

Beritagar.id. Hari Rabu, 31 Juli 2019.

Harian Kompas, Tanggal 2 Agustus 2019.

Harian Bisnis Indonesia, 19 Agustus 2019.

Kontan, 19 Agustus 2019.

Rakyat Merdeka, 19 Agustus 2019.

Majalah Tempo Edisi tanggal 17 – 25 Agustus 2019.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top