Opini

PANGLIMA TNI BANTU SOENARKO, KAPAN KIVLAN ZEIN?

images kivlan

By : Dr. Chazali H. Situmorang (Pemerhati Kebijakan Publik-Dosen FISIP UNAS)

Saya termasuk rajin mengikuti perkembangan kasus yang menimpa Mayjen (Pur) Soenarko dan Mayjen (Pur) Kivlan Zein, baik melalui media cetak, media on line, dan juga televisi.

Sebab kasus yang dituduhkan kepada kedua mereka sangat berat dan serius, karena menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan kedaulatan negara. Ada dua tuduhan diduga dan menimpa kedua Jenderal purnawirawan tersebut yaitu makar  dan penggunaan senjata api ilegal.

Ibarat dalam suatu medan pertempuran, dugaan makar dan pemilikan senjata api ilegal,  adalah senjata pamungkas yang dapat menyapu bersih wilayah pertempuran, dan efektif untuk memenangkan suatu peperangan.

Sebagai anak seorang purnawirawan TNI, saya teringat kepada orang tua saya serdadu veteran perang kemerdekaan, dan di makam kan di Makam Pahlawan Jalan Sisingamangaraja Medan, menceritakan pengalaman mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda.

Mereka bergerilya, dengan segala penderitaannya. Belum lagi menghadapi pemberontakan sesudah kemerdekaan, yang dihadapi adalah bangsa sendiri, sungguh tidak mengenakkan, cerita orang tua saya pada kesempatan mengobrol 30 tahun yang lalu.

Dari cerita dan perjalanan hidup orang tua saya tersebut, tidak terbayang oleh saya jika ada TNI termasuk yang sudah purna tugas melakukan perbuatan yang disebut makar dan penggelapan senjata api, apalagi membunuh para tokoh nasional untuk kepentingan makar dimaksud. Mereka sejatinya menempatkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dipegang teguh sampai mati, bukan hanya pada saat berdinas saja.

Oleh karena itu wajarlah dan sudah seharusnya Panglima TNI membela dan meminta penangguhan penahanan terhadap Mayjen (Pur) Soenarko, eks Danjen Kopassus, kepada penyidik Kepolisian. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dengan pendekatan kelembagaan dan personal tentunya, telah berhasil meyakinkan Menkopolhukam dan Kapolri sehingga Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, memerintahkan penyidik Kepolisian menangguhkan penahanan Soenarko.

Memang langkah Panglima TNI tersebut, tepat dan cepat, mengingat suasana di kalangan Purnawirawan TNI, khususnya eks Kopassus dan teman seangkatan 78, sudah melakukan konsolidasi untuk mengumpulkan pernyataan mendukung pembebasan Soenarko.   Apakah jika tidak ada pergerakan dukungan tersebut, Panglima TNI  melakukan langkah yanbg sama, hanya Pak Hadi yang tahu.

Yang menarik dari tuduhan terhadap Soenarko, ada yang meragukannya, antara lain adalah Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Dia mengatakan: “Menurut saya, Pak Soenarko jelas tidak bersalah, harusnya tidak ditahan. Kasusnya juga sudah clear kok, bahwa dari informasi senjata itu adalah senjata lama yang ingin diberikan pada Kopassus, itu yang saya dengar,” ujar Fadli di kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

Menurut Fadli, Soenarko tidak selayaknya ditahan karena dia sudah mengabdikan hidupnya untuk negara. Dia juga mengatakan kasus Soenarko ini bisa menimbulkan dendam sejarah.

Ini menimbulkan dendam sejarah dan juga menimbulkan luka institusi, apalagi ini Pak Soenarko kan Danjen Kopassus, orang yang berjuang mengabdikan dirinya, mempertaruhkan jiwa-raganya, lalu diperlakukan seperti ini,” katanya.

Fadli Zon juga menyinggung kasus Kivlan Zein, yang saat ini masih ditahan Polda Metro Jaya. Menurutnya, Kivlan juga tidak selayaknya ditahan karena sebagai purnawirawan TNI telah banyak berjasa terhadap negara.

Begitu juga Pak Kivlan Zen, orang yang berjuang di Timor Timur, di mana-mana, lalu diperlakukan seperti itu. Saya kira itu tidak adil ya. Itu juga akan memberikan luka terhadap institusi TNI, meskipun mereka sudah purna,” ujarnya.

Hebatnya, setelah Panglima TNI minta penangguhan penahanan terhadap Soenarko, baru para Jenderal Purnawirawan yang sedang ada di pemerintahan yaitu LBP dan Moeldoko, memuji dan mendukung langkah Panglima TNI tersebut.

Bagaimana dengan Kivlan Zein

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada perlakuan yang berbeda  yang dilakukan Polisi terhadap Kivlan Zein dibandingkan dengan temannya senasib Soenarko.  Padahal kedua mereka ini bukanlah mantan Jenderal sembarangan.  Keduanya punya pengalaman tempur di berbagai wilayah Indonesia untuk menumpas pemberontakan demi menjaga keutuhan NKRI.

Walaupun Polisi membantahnya. Bahkan menyatakan Polri sebelumnya telah meminta agar kasus hukum yang menjerat Kivlan Zen dan Soenarko tidak dibanding-bandingkan. Polri mengatakan konstruksi hukum kasus Kivlan dan Soenarko berbeda.

Kasus Pak Kivlan ini beda konstruksi hukum kasusnya dengan kasus Pak Soenarko,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada detikcom, Jumat (21/6).

Dedi pun menjelaskan, dalam kasus makar dan kepemilikan senjata api Kivlan, terdapat banyak tersangka dan barang bukti. Kivlan juga dinilai tak kooperatif selama proses penyidikan, terutama saat dimintai keterangan soal aliran dana yang diterimanya.

Kasus Pak Kivlan ini melibatkan banyak tersangka dan barang bukti senjata apinya 4 pucuk. Pak Kivlan tidak kooperatif, terutama terkait aliran dana,” ujar Dedi.

Kalau kita cermati dari penjelasan pihak Kepolisian, ada 2 hal yang mungkin menyebabkan Polisi tidak ingin meloloskan permintaan pengacaranya dan Jenderal purnawirawan TNI lainnya terhadap Kivlan Zein adalah karena tidak kooperatif dan dugaan aliran dana yang diterimanya.

Tapi juga masyarakat menduga, ada juga  dua faktor lainnya, yaitu pertama, tidak adanya permintaan dari Panglima TNI ( sepanjang berita yang kita dengar ) untuk penangguhan penahanan terhadap Kivlan Zein.  Tentu masyarakat, termasuk prajurit TNI dan para purnawirawan TNI,tertanya-tanya kenapa ada perlakuan berbeda terhadap kedua pensiunan Jenderal tersebut. Kedua terkait dengan yang pertama, adalah perseteruan Kivlan Zein dengan   Wiranto  Menko Polhukam, beberapa waktu yang lalu, yang viral di berbagai media mainstream, dan media sosial, terkait kasus Mei 1998.

Di media, Wiranto sudah memberikan isyarat dan terkesan berkeberatan untuk memberikan  penangguhan penahanan terhadap Kivlan Zein.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono, tentu sudah membaca situasi tersebut, dan tidak ingin ambil resiko di tolak oleh Menko Polhukam  Wiranto.

Dari kalangan sipil, hari ini 24 Juni 2019 Eggy Sujana ditangguhkan penahanannya, dan keluar dari Rutan Mapolda Metro Jaya. Penjaminnya adalah Sufmi Dasco Ahmad,  kepercayaan Prabowo dan petinggi Gerindra. Sebelumnya dengan penjamin yang sama telah duluan keluar adalah Lieus Sungkharisma dan Mustafa Nawardaya, serta beberapa puluh tahanan lainnya yang ditangkap saat kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Dengan demikian saat ini ada 2 pentolan nasional yang masih ditahan yaitu Habil Marati (Tokoh PPP)  dan Kivlan Zein, keduanya dalam kasus tuduhan yang berkaitan satu sama lain.

Lesson Learned

Apa lesson Learned yang dapat diambil dari persoalan kedua Jenderal Purnawirawan TNI, terkait tuduhan makar dan kepemilikan senjata api ilegal, dan hubungannya dengan kerusuhan 21-22  Mei 2019,

Pertama adalah begitu cepatnya  Kepolisian membuat dugaan tuduhan makar dan pembelian senjata api secara ilegal, dengan indikasi alat bukti yang  minim kepada mereka-mereka yang merupakan tokoh nasional, tetapi dengan pilihan politik yang berbeda dengan pemerintah.

Kedua, belum dapat diuraikannya secara tuntas, korelasi dan keterlibatan para figur nasional dan aktivis partai pendukung paslon tertentu,  yang ditangkap dalam  peristiwa kerusuhan 21-22 Mei 2019. Sehingga kepolisian tidak bisa menahan mereka berlama – lama, dan juga belum jelasnya kapan proses pengadilan dapat dilakukan.

Ketiga, pertimbangan subjektif Kepolisian terhadap Kivlan Zein dan keberatan Menko Polhukam, menyebabkan  tidak turut dapat ditangguhkan penahanannya, sebagaimana yang telah diberikan kepada Soenarko.

Keempat, kebijakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto , yang hanya meminta penangguhan penahanan terhadap Soenarko, tetapi tidak melakukan yang sama terhadap Kivlan Zein, tentu akan menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat, khususnya di kalangan keluarga besar TNI AD.

Kelima, pihak Kepolisian dalam hal ini Kapolri Jenderal Tito, diharapkan bijak dan fleksibel dalam menghadapi gesekan antar institusi TNI dan Polri, walaupun di level atas terlihat mesra dan akrab, di level bawah tentu tidak  persis sama dan  sebangun dengan level atas. Sebab di level bawah  keluarga besar Polisi dan TNI tidak steril terhadap persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik, dalam interaksinya sehari-hari.

Semoga dengan kebijakan Kepolisian melakukan penangguhan penahanan terhadap mereka yang mendapatkan tuduhan makar dan kepemilikan senjata api ilegal, serta disusul harapan dengan penangguhan penahanan  terhadap Kivlan Zein, akan menambah situasi politik negara dan bangsa Indonesia semakin kondusif.

Cibubur, 24 Juni 2019

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top