Opini

KEPALA BNPB, PERLUKAH SEORANG JENDERAL?

doni monardo2

Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang (Dosen FISIP UNAS-Pemerhati Kebijakan Publik)

Pertanyaan sebagaimana judul diatas, dengan enteng dan tanpa beban, saya akan menjawab perlu. Pengalaman panjang turut menanggulangi bencana alam maupun bencana sosial, mulai menjadi Sesditjen Banjamsos, Dirjen Banjamsos, Sekjen di kemterian Sosial selama 10 tahun ( 2000 – 2010), memberikan pengalaman panjang bahwa peran dan kontribusi TNI sangat vital dan menentukan pada saat bencana terjadi.  Tanpa mengabaikan peran masyarakat  baik secara fisik maupun logisitik  yang juga luar biasa. Kemensos pernah menghitung bahwa bantuan sosial  pada suatu kejadian bencana alam dalam tahap tanggap darurat sekitar 60%  berasal dari masyarakat dari total kebutuhan  korban.

Pertanyaan berikutnya, apakah  Kepala BNPB, dibolehkan seorang Jenderal TNI yang masih aktif?.

Nah, disinilah persoalannya yang mungkin ( dugaan saya), tertundanya Letjen TNI Doni Monardo dilantik menjadi Kepala BNPB, yang direncanakan Rabu, 2 Januari 2019 oleh Presiden Jokowi.

Jawabannya ada pada UU Nomor 34 tashun 2004 tentang TNI, pada Bunyi Pasal 47 ayat 1  adalah seorang prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Jadi prinsipnya menjadi Kepala BNPB seorang militer boleh, asalkan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif kemiliteran..

Di ayat berikutnya dalam UU tersebut dinyatakan bahwa prajurit aktif TNI tidak perlu mundur jika menduduki jabatan di sepuluh instansi  yang membidangi *koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional dan Mahkamah Agung*

 Hal yang sama telah dilakukan dan berlaku ketentuan tersebut oleh  2 Kepala BNPB sebelumnya. Kepala BNPB pertama  Mayor Jenderal (Pur) Prof.Dr. Syamsul Maarif, saat dilantik menjadi Kepala BNPB ( produk UU 24/2007), pada tahun 2008 sudah berstatus PNS ( alih status dari dinas Militer), dan menjabat Kepala Pelaksana  Harian Bakornas PB.

Demikian juga Laksamana  Muda (Pur) Willem Rampangilei, sebelum dilantik menjadi Kepala BNPB, beralih status dalam jabatan sipil sebagai Deputi I Menko Kesra. Sebelum diangkat menjadi Kepala BNPB, seminggu menjelang usia pensiun PNS ( 60 tahun), Pak Willem diusulkan Ibu Puan Maharani Menko PMK sebagai calon Ketua BNPB dan berkompetisi dengan seorang Mayor jenderal (Pur).  Akhirnya TPA memilih Pak Willem, dan dilantik oleh Presiden. Kenapa oleh Presiden, sebab UU menyatakan bahwa jabatan Kepala BNPB setingkat Menteri.

Kedua Kepala BNPB tersebut kebetulan saya kenal baik. Pak Syamsul kami pernah bekerjasama dan sama-sama bekerja dalam penanganan bencana alam (gempa bumi, tsunami, guung merapi) diberbagai propinsi dan kabupaten. Orangnya sederhana, humble, dan termasuk  TNI yang santri.  Pak Syamsul cukup lama sebagai Kepala BNPB, sekitar 7 tahun dan mampu meletakkan dasar-dasar kerangka kerja BNPB dimasa selanjutnya.

Pak Willem, kami juga bersama-sama pada 2013 s/d 2015 bekerja di Menko Kesra/Menko PMK.  Beliau Deputi I Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana, sedangkan saya menjabat sebagai Deputi II Bidang Koordinasi Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Pak Willem lama bettugas di Amerika, bahasa Inggerisnya bagus, dan asyik jika berdiskusi. Pak Willem kalau memang berakhir saat ini,  berarti sudah 3 tahun menjadi Kepala BNPB.

Memang sebaiknya menjadi Kepala BNPB tidak perlu terlalu lama ( 3 tahun ideal), karena memerlukan tingkat kewaspadaan yang tinggi, dan berimplikasi mengorbankan segala interaksi sosial dan komunikasi keluarga. Belum lagi menghadapi “cekak” nya dana,  sulitnya koordinasi, bencana betubi-tubi sampai  dengan bayang-bayang ancaman penjara jika lengah dalam mengelola anggaran.

*Polemik  Jenderal Doni Monardo*

Saya berkeyakinan, rencana pengangkatan  Letjen TNI Doni Monardo merupakan murni  kebutuhan  Presiden Jokowi.  Boleh jadi pak Jokowi memerlukan seorang Militer dengan pangkat tinggi yaitu Letenan Jenderal. Sebagaimana pada jabatan Ka.Basarnas, Ka. BNN,  dan Ka. BNPT.  Bahkan jabatan BIN merupakan Jenderal Polisi.

Jatuhnya pilihan pada Letjen TNI Doni, mungkin dilatar belakangi   karier militer di satuan elite TNI AD,  dua kali menjadi Panglima Kodam,  punya kepedulian terhadap lingkungan hidup, sehingga memudahkan memobilisasi satuan-satuan TNI dan  Kementerian dalam situasi terjadinya bencana pada fase tanggap darurat yang krusial dan memerlukan kecepatan waktu dan ketepatan bertindak.

Saat ini Letjen TNI  Doni berusia 55 tahun, dinas militernya ada tersisa waktu 3 tahun lagi.  Karena posisi militer pada job Letjen telah dan baru diisi oleh mereka-meraka yang juga rerlatif muda, maka kemungkinan Letjen TNI  Doni kehabisan waktu jika ingin mengejar karier di militer. Apalagi untuk meraih  pangkat Jenderal  yang hanya  ada pada job Kasad dan Panglima TNI. Kedua jabatan tersebut baru saja diisi  dan akan bertahan  lama jika Pak Jokowi lanjut menjadi Presiden.

Jika Letjen TNI  Doni merasakan karier militernya akan habis, maka pilihan jabatan Kepala BNPB menjadi strategis dan dapat menjadi tangga  untuk jabatan tinggi dipemerintahan. Dan sesuai dengan aturan Letjen TNI Doni beralih status menjadi ASN  Eselon I A, dengan golongan/pangkat : IV (e)/ Pembina Uama.

Ada kemungkinan, Letjen TNI Doni masih ragu melepaskan dinas militernya. Kesiapannya menjadi Kepala BNPB tentu dengan tetap menjadi Jenderal aktif. Dan mungkin juga pikiran Pak Presiden seperti itu. Boleh jadi orang dibelakang layar yang menyiapkan dokumen terkait penerbitan Keppres Pengangkatan  Kepala BNPB tidak berani menyampaikan hal yang sesuai aturan atau boleh jadi tidak mengetahui adanya Pasal 47 ayat 2 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Persoalan menjadi semakin rumit  dengan adanya pernyataan Pak Moeldoko Kepala Staf Kantor Kepresidenan yang dimuat oleh TEMPO.CO. Moeldoko mengatakan bahwa pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru menunggu revisi peraturan presiden. “Mudah-mudahan tidak lama,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

Moeldoko mengatakan, nantinya kedudukan BNPB akan di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta bertanggung jawab kepada kementerian tersebut. Selama ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, kedudukan BNPB sebagai lembaga pemerintah non-departemen berada di bawah Presiden langsung. “Nanti seperti SAR di bawah Menko Polhukam. Jadi, tidak harus semuanya di bawah presiden. Gitu kan?,” katanya.

Mungkin Pak Moeldoko lupa, bahwa sesuai dengan UU 24 Tahun 2007,  pada Pasal 10 ayat (2), BNPB merupakan lembaga Pemerintah Nondepartemen *setingkat menteri*.  Tentu Perprees Nomor 8 Tahun 2008  dimaksud, dalam kapasitas setingkat menteri maka harus dibawah presiden langsung. Kenapa harus langsung.  Amanat UU 24 Tahun 2007 terkait tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah  dalam hal penaggulangan bencana dilaksanakan oleh BNPB.

Tidak relevan jika disamakan dengan SAR / Basarnas, sebab lembaga tersebut sudah sangat jelas  dalam UU TNI Pasal 47 ayat (2) jabatan lembaga tersebut dapat diisi oleh TNI aktif.  Sedangkan BNPB tidak ada dicantumkan.

Soal Koordinasi BNPB dibawah Menko Pulhukam atau Menko PMK, silahkan saja, itu persoalan koordinasi dilapangan. Tetapi soal tanggung jawab Kepala BNPB  langsung kepada Presiden.

 *Diskresi Presiden*

“untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Presiden dapat melakuksan diskresi”

Terkait dengan persoalan pengangkatan Kepala BNPB seorang Jenderal TNI aktif,  menurut  hemat saya ( maaf  mungkin bisa diperdebatkan dari aspek hukum),  Presiden Jokowi dapat melakukan  diskresi dengan mengangkat Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala BNPB,  dengan merujuk UU tentang TNI (34/2004) pada Pasal 7  ayat (1) huruf b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk : angka 12,  *membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan*.

Dengan wewenang diskresi Presiden  tersebut, pelantikan Letjen TNI Doni Monardo segera dapat dilakukan. Kita yakin dan percaya dengan  pengalaman lapangan, aksesibilitas jaringan ke TNI yang kuat, koordinasi tugas yang baik dan memobilisasi seluruh stakeholder dalam menghadapi semua kejadian bencana.

Tidak lupa juga membangun sinergitas yang kuat dengan Kemenkeu  untuk mendapat dukungan dana kontingency yang cukup dan mudah dicairkan.

Demikian juga koordinasi dengan semua Panglima Kodam dan Gubernur tentu tidak sulit bagi Letjen TNI Doni Monardo.  Bencana tidak dapat dipastikan kapan terjadi,  yang perlu dipastikan memitigasi  dan mencegah jatuhnya korban  manusia karena bencana.

Cibubur, 3 Januari 2019

Silahkan share jika bermanfaat.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top