Opini

800 Ribu KIP, Tidak Akan Dongkrak Mutu PTS dan APK

M Budi Djatmiko

Oleh: Prof. Dr. Ir. H. M Budi Djatmiko, M.Si., MEI.

Ketua Umum APTISI, Ketua Umum HPT Kes Indonesia, Ketua Pembina APPERTI

Dalam mengupaya peningkatan angka partisispasi kasar (APK) pemerintah Jokowi akan meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun 2020. Tentu Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia sangat mendukung dan ini yang dinanti nati oleh PTS, karena dengan adanya KIP maka dengan sendirinya bantuan pada masyarakat untuk kuliah di perguruan tinggi akan semakin meningkat. Dan Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju lainnya jika APK kita seperti malaysia yang diatas 60% tahun 2019, kita masih dikisaran 36%.

APTISI mengapresiasi kementrian ristekdikti karena mampu mengusulkan program ini di tahun 2020, kualitas pendidikan tidak hanya menyasar tingkat pendidikan dasar dan menengah saja. Pendidikan tingkat tinggi pun mendapat perhatian besar dari pemerintah di periode kedua pemerintah Jokowi. terbukti pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah. Rencananya tahun depan sebanyak 818 ribu KIP kuliah yang akan didistribusikan kepada mahasiswa dan mahasiswi Tanah Air.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 7,5 triliun di RAPBN 2020. Angka itu naik 53 persen dari program Bidik Misi 2019. Program ini menjadi salah satu dari empat program yang dicanangkan pemerintah pada pendidikan nasional. Adapun anggaran total pemerintah di bidang pendidikan sebesar Rp 505,8 triliun atau 20 persen dari RAPBN 2020.

Persyaratan KIP

Persyarat yang harus dipenuhi calon peserta pendidikan yang ingin mendapatkan KIP, dalam APBN 2020 yaitu mereka yang sudah mendapatkan KIP dari lulusan sekolah menengah atas (SMA). Peserta didik harus diterima dalam Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi A ataupun B. Syarat penting lainnya, mereka harus menyertakan keluarga tidak mampu dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Persyaratan akreditasi ini akan menghambat bagi perguruan tinggi di luar Jawa, karena masih banyak perguruan tinggi yang mendapatkan nilai C. Tentu APTISI berharap bagi perguruan tinggi diluar Jawa masih diberikan toleransi untuk akreditasi prodi yang mendapat nilai C. Apalagi jika dipersyarakan akreditasi institudi yang nilai B, tentu kami PTS akan semakin sulit menerima. Padahal kebanyakan mereka yang tidak mampu dan menerima kartu KIP banyak berada diluar jawa, sedangkan PTS diluar Jawa masih terkendala pada nilai akreditasi.

Hendaknya penerima KIP tidak hanya perguruan tinggi vokasi atau program studi vokasi (D3 dan D4), dan sains dan teknologi saja, tetapi juga program studi S1 lainnya. Karena KIP ini tidak akan terdistribusi semua, karena program studi yang ada pada perguruan tinggi di Indonesia masih dikisaran 6,5% Vokasi dan sisanya dikisaran 93,5% di pendidikan akademis.

Terobosan Jokowi

APTISI menilai program KIP sangat fenomenal, program KIP ini sebagai perluasan dan penyempurnaan Program Bidik Misi yang menyasar masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, menurut mentri keuangan Sri Mulyani, bagi peserta didik yang lolos syarat itu, nantinya pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan meliputi biaya hidup Rp 4,2 juta untuk masing-masing mahasiswa/semester. Ditambah dengan biaya pendidikan Rp 2,4 juta per mahasiswa setiap semester.

Dapat diastikan pada tahun depan, sasaran penerima KIP Kuliah mencapai 818 ribu mencakup lanjutan Bidik Misi untuk 398 ribu mahasiswa dan penerimaan mahasiswa baru 420 ribu mahasiswa. Angka itu meningkat dari outlook 2019 yang mencapai 463 ribu mahasiswa saja. “Sasarannya ini hampir 2 kali lipat untuk tahun 2020,” ini memang luar biasa jika bisa menjadi kenyataan di tahun 2020.

Namun program ini tidak akan serta merta meningkatkan mutu PTS, karena justru PTS yang kurang bermutu rata-rata tidak memiliki mahasiswa banyak, jadi jika KIP ini menyasar pada PTS yang memiliki mahasiswa sedikit dan pemerintah mempermudah perubahan program studi dari D3 ke D4 dengan hanya melapor saja, ini jauh akan menolong bayak PTS yang koleps, karena sedikitnya mahasiswa.

Harapan PTS

APTISI dalam rapat kerja dengan pimpinan APTISI Wilayah seluruh Indonesia di Jakarta pada hari Rabu, 14 Agustus 2019, di laporkan bahwa rata-rata ditiap daerah perguruan tinggi swasta mengalami penurunan sebanyak 10% mahasiswa yang diterima dari tahun ketahun dalam lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan daya beli masyarakat yang sangat rendah dan menganggap kuliah adalah kebutuhan sukunder, sehingga mereka menunda terlebih dahulu untuk kuliah.

Dengan adanya program KIP maka PTS akan bangkit kembali di tahun 2020, karena ada peluang mahasiswa akan meningkat lebih banyak yang mau kuliah di perguruan tinggi. Namun yang menjadi hambatan adalah banyak dari lulusan SMA enggan melanjutkan ke program D3, sehingga sebagian besar program studi D3 di perguruan tinggi swasta sepi peminat, padahal kebutuha dunia usaha dan industri adalah lulusan vokasi, dan pemerintah maunya mereka masuk vokasi, tetapi peminatnya sangat rendah, mereka lebih suka masuk ke S1 atau D4.

Sementara untuk merubah program studi dari D3 ke D4 sulitnya buka kepalang, padahal D3sudah tidak ada peminatnya, dengan kata lain kemenristekdikti akan mengubur masal diploma tiga (D3) dengan tidak disadari, apa salahnya tinggal merubah surat ijin saja dan diberika pelatihan penyusunan kurikulum ke D4 bisa langsung beres.

Banyak masalah pendidikan tinggi khususnya PTS yang tidak mampu dipecahkan oleh pemerintah dalam hal ini kemenristekditi, karena mereka sulit menerima keluhan dan saran. APTISI sendiri selama pemerintah Jokowi hanya satu kali diikut sertakan dalam Rapat kerja nasional Kemenristek dikti. Presiden sebelumnya APTISI selalu diundang untuk memberikan masukan tentang permasalahan PT.

Padahal APTISI merepresentasikan 95% daritotal PTS yang berada di Indonesia, tetapi mereka sangat sungkan dan tidak mau jika diberikan kritik dan saran. Yah itulah kondisi sebenarnya yang harus saya ungkapkan, birokrat sekarang antik anti kritik dan saya tahu siapa biang keroknya yang sengaja menghapus undangan untuk APTISI tidak diikut sertakandalam kegiatan kemenristekdikiti, karena dianggap selalu bertentangan dengan pemerintah, dan memberikan kritikan.

Padahal APTISI ada memang untuk menyuarakan keinginan dan harapan PTS pada pemerintah dan sementara pemerintah sangat kurang merespon setidaknya sering lambat merespon. Sehingga suara APTISI hanya cukup diwakili oleh L2dikti. Padahal menristek dikiti selalu mengatakan tidak ada dikotomi PTS dan PTN, nyatanya sampai detik ini masih terjadi dikotomi PTS dan PTN.

Jika Kopertis diganti dengan L2dikti, artinya L2dikti ini adalah perwakilan pemerintah pusat di tingkat wilayah untuk memberikan layanan pada PTS dan PTN. Kenyataannya PTN enggan dilayani oleh L2dikti dan lucunya permasalahan dan suara PTS hanya disalurkan oleh L2Dikti saja, pemerintah pusat dalam hal ini dikti masih memberikan layanan langsung pada PTN. Padah undang-undang DIKTI no. 12 tahun 2012 menyatakan L2dikti ini untuk memberikan layanan PTS dan PTN.

Jadi jelaslah bahwa memang masih kental dikotomi PTN dan PTS ini ada hingga usia NKRI ke-74 tahun. Terbukti kemenristekdikti tidak mau mendengarkan langsung keluh kesah PTS dan keluhkesah PTS hanya boleh melalui L2dikti, tetapi jika PTN bisa langsung berkeluh kesah ke kemetrian ristekdikti. Kedepan pemerintah Jokowi khususnya kemenristekdikti mendatang, yang dibebankan menaikan SDM Indonesia unggul di Perguruan Tinggi, tidak boleh lagi menjadi menterinya PTN saja atau menterinya organisasi tertentu saja, tetapi menjadi menteri ristekdikti untuk semua rakya Indonesia, inilah salah satu usulan yang disampaikan oleh semua pengurs APTISI wilayah pada saat rapat kerja, Rabu 14 Agustus 2019 di Jakarta.

D3 Tidak ada peminat

Satu hal yang sangat menyakitkan bagi saya selaku ketua umum perguruan tinggi kesehatan, dan ketua umum APTISI, selama 4 tahun terakhir menuju ke lima tahaun, semua program studi diploma tiga ditinggalkan oleh peminatnya, khusunya perguruan tinggi swasta, dan program studi kesehatan khususnya D3 kebidanan.

Jika kemenristekdikiti tidak cepat mengantisipasi gejala ini, yang sudah berjalan hampir lima tahun, pasti PTS akan mengenang kemenristekdikti periode 2014-2019 dialah yang paling bertangung jawab terjadinya kuburan masal bagi diploma tiga di Indonesia. Dan tutupnya ratusan akademi di Indonesia dan tidak mampu diselamatkan akibat salah membuat kebijakan.

Jika pemerintah mau membantu PTS, saat ini adalah kesempatan terbaik, Pertama: buatkan kebijakan perubahan ijin secara otomatis dari D3 ke D4 dengan tanpa membebani apapun. Kedua, berikan ijin dengan cepat untuk penggabungan dan marjer PTS, karena masyarakat lebih berminat kuliah di institut atau universitas. Ketiga salurkan KIP diutamkan pada PTS, karena secara hitungan APBN jauh lebih muruh dan dapat menyehatkan PTS, tentu diarahkan pada vokasi tidak masalah tetapi S1 juga bisa.

Kesimpulan

KIP walaupun dinaikan 100% lebih tidak akan meningkatkan mutu PTS jika, pengaturannya tidak jelas dan transparan. KIP akan berdampak pada mutu PTS jika PTS yang mendapatkan akreditasi prodi C, mendapatkan jatah KIP, berarti juga menolong PTS yang sedang turun peminatnya.

Sebagian besar program studi Vokasi ada di PTS yaitu diploma tiga (D3), dan sekarang sungguh sangat rendah peminatnya. Masyarakat hanya mau kuliah di S1 dan D4, sedangkan untuk merubah D3 ke D4 tidak mudah dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Jumlah prodi vokasi kita masih disekitar 6,5%, maka tidak akan mungkin 800 ribu lebih KIP tahun 2020, bisa disalurka ke prodi vokasi, teknik dan sains.

Harapan PTS bisa juga KIP ini disalurkan ke S1 program studi lainnya khususnya ke PTS, agar mereka tertolong. Karena biaya PTS kecil jauh lebih muruh daripada PTN dan PTS besar. KIP tidak akan menaikan angka partisipasi kasar (APK) jika penerima KIP tidak diseleksi dengan baik dan tidak diberikan kepada orang yang berhak. KIP tidak menaikan APK jika hanya program studi vokasi, sains dan teknologi yang menerimanya, karena kenyataannya prodi kita yang vokasi masih dikisaran 6,5%. Sedangkan masyarakat masih enggan kuliah di D3, inginnya masyarakat kalau kuliah ingin mendapatkan gelar yaitu S1 atau D4 (sarjana terapan).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top