General Issue

TITIPAN HARAPAN PADA PASLON PRESIDEN 01 DAN 02 UNTUK JKN BERMARTABAT

FOTO SAYA

OLEH  Dr. CHAZALI H. SITUMORANG, APT, M,Sc, CIRB ( DOSEN FISIP UNAS, PEMERHATI KEBIJAKAN PUBLIK, DIREKTUR SOCIAL SECURITY DEVELOPMENT INSTITUTE)

 

Perlu digaris bawahi, bahwa program JKN, yang diluncurkan 31 Desember 2013, oleh Presiden SBY, adalah program yang “kontributornya “ 4 orang Presiden RI. Yaitu dimulainya gagasan Kebijakan Sistem Jaminan Sosial  disampaikan Gus Dur dalam forum Sidang DPR/MPR. Dilanjutkan dengan Presiden  Megawati dengan menandatangani UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004. Dilanjutkan Presiden SBY dengan terbitnya UU BPJS  Nomor 24 tahun 2011, dan berikutnya oleh Presiden Jokowi , dengan merubah istilah kartu JKN dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Soal program JKN/KIS, kurang elok jika ada Tim Kampanye Nasional Paslon 01 mengklaim program JKN/KIS merupakan keberhasilan Pemerintahan Jokowi.

Kalau boleh kita rekontruksi pola tahapannya, adalah sebagai berikut: tahap gagasan dan landasan  konstitusional adalah Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati. Sebagai implementatornya dengan basis UU BPJS adalah Presiden SBY. Dan Presiden Jokowi adalah penerus dan melanjutkan implementasi program JKN/KIS.

Siapa penyelenggaranya, ya tetap BPJS Kesehatan sesuai amanat UU BPJS. BPJS tidak bisa dibubarkan oleh Presiden, siapapun Presidennya. BPJS sebagai badan hukum publik hanya dapat dibubarkan oleh UU.

Persoalan besar yang menghantui penyelenggaran BPJS Kesehatan, adalah terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) yang diperoleh  dari peserta. Disebabkan oleh karena biaya manfaat pelayanan kesehatan yang dibayarkan ke faskes lebih besar dari DJS yang diperoleh.

Kenapa biaya manfaatnya menjadi semakin membesar setiap tahun. Penyebab utamanyas adalah tidak ada pembatasan jenis penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan. Sepanjang berindikasi medis, wajib dilayani, apakah itu promotif, preventif, kuraitf dan rehabilitatif. Hal tersebut bukan kemauan Pemerintah atau  Presiden, tetapi kemauan Negara yang diamanatkan dalam UU SJSN dan UU BPJS.

Oke, dari sisi biaya manfaat pelayanan kesehatan ditanggung BPJS Kesehatan tanpa batas plafon sepanjang berindikasi medis, tetapi uangnya dari mana untuk membiayai manfaat dimaksud. Lagi-lagi UU SJSN memerintahkan tarik iuran (premi), dari peserta yaitu seluruh penduduk Indonesia (large number).

Kalau orang miskin dan tidak mampu / tidak sanggup bayar Iuran bagaimana?. Supaya mereka itu tetap mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan program JKN sama dengan mereka mampu bayar, maka Iurannya dibayarkan Pemerintah.

Jangan lupa yang dimaksud dengan Pemerintah sesuai dengan definisinya adalah Pemerintah Pusat. Siapa itu Pemerintah Pusat yaitu Presiden dibantu para menterinya. Dalam implementasinya Pemerintah Pusat berbagi beban dengan Pemerintah Daerah dengan menyediakan dana PBI untuk masyarakat msikin dan tidak mampu yang diajukan Pemda.

Berapa besarnya Iuran. UU SJSN membatasi hanya cukup untuk membiayai manfaat pelayanan kesehatan dan disisikan untuk dana cadangan, yaitu dana liquid yang harus tersedia untuk keperluan emergency ( cadangan) pembiayaan. Idealnya dana cadangan sekitar 10%.

Bagaimana jika dana iuran yang diperoleh  BPJS Kesehatan berlebih melampui besaran biaya manfaat yang dibutuhkan?. Maka kebijakan yang harus ditempuh menurunkan besaran Iuran (premi), atau meningkatkan mutu pelayanan untuk kepentingan peserta.

Bagaimana jika dana iuran yang diperoleh  kurang?. Tentu besaran Iurannya harus ditingkatkan. UU SJSN memerintah besaran Iuran disesuaikan secara berkala ( Perpres 82/2018, mengaturnya setiap 2 tahun). Berapa hitungannya. Ada rumusnya oleh para ahli Aktuaria.

Manfaat pelayanan kesehatan JKN tanpa batas

Kenapa tanpa batas?. Sebab UU SJSN menyebutkan semua penyakit  berindikasi medis harus dilayani. Yang tidak dapat dilayani hanya yang bukan berindikasi medis, contohnya orang yang kesurupan, atau karena hidung pesek ingin dimancungkan.

Karena tanpa batas tentu sudah diantisipasi agar ada mekanisme pengendaliannya. Maka diperlukan kendali biaya dan kendali mutu.  Maksudnya harus dilakukan perhitungan biaya yang cermat tanpa mengurangi mutu atau mutunya standar, tidak juga harus “high quality”, tetapi “low price”.

Caranya bagaimana?. UU SJSN sudah mengantisipasinya dengan memberikan wewenang penuh kepada Manajemen Rumah Sakit untuk menghitung biaya pelayanan dengan pendekatan paket kelompok jenis penyakit tertentu (Ina-CBGs/prospektif)  yang berlaku di rumah sakit dalam suatu wilayah, setelah melalui proses duduk bersama dengan BPJS Kesehatan dan assosiasi faskes.

Jadi yang benar adalah hitungan biaya Ina-CBGs/prospektif) menjadi tanggung jawab Manajemen RS, setelah duduk bersama antara assosiasi faskes yang mewakili kepentingan faskes dengan BPJS Kesehatan di wilayah setempat.

Apa batasan sebagai pengendali atas hitungan biaya manfaat pelayanan di RS dengan paket Ina-CBGs?.  Disinilah peran Kemenkes perlu membuat rambu-rambu sebagai Pedoman yang menjadi pegangan para stakeholder Rumah Sakit.

Kemenkes dengan melibatkan IDI dan asosiasi spesialistik medis menyusun Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), yang menjadi acuan setiap RS dalam menyusun PPK ( Panduan Pelayanan Klinis),  sampai terbitnya SOP dan / atau Clinical Pathway.

Instrumen-instrumen tersebut dapat sebagai acuan tenaga medis dalam menerapkan   paket Ina-CBGs.  Juga sekaligus untuk mencegah terjadinya moral hazard dan atau fraud.  Kenyataannya belum semua RS punya PPK, SOP dan atau CP.

Setidaknya ada 2 faktor utama, kenapa biaya manfaat pelayanan kesehatan di RS untuk peserta JKN meningkat terus sejak 3 tahun terakhir ini ( selisih peningkatannya dibandingkan dengan iuran yang diperoleh,  dari tahun 2016 ke 2018 mencapai 3,5  kali lipat).

Faktor pertama, hitungan paket Ina-CBGs (prospektif), yang tidak akurat, karena tidak dihitung per-wilayah (propinsi),  dan tidak atau kurang melibatkan asosiasi faskes wilayah setempat. Kemenkes menerbitkan regulasi yang menetapkan biaya Paket Ina-CBGs, dikelompokkan atas 6 wilayah regional dari 34 propinsi.  Akibatnya  terjadi bias biaya riel yang harus ditanggung RS.

Faktor kedua, adalah instrumen pengendali pelayanan medis di RS, yang harus dilakukan Komite Medik disetiap RS belum berjalan  secara maksimal.   Faktor kedua ini, banyak terjadi dalam penanganan penyakit-penayakit katastropik yang memang memerlukan biaya yang besar dan mengambil porsi yang besar ( sekitar 30%)  terhadap struktur pembiayaan manfaat JKN.

Iuran BPJS Kesehatan yang minimalis

Ada hal yang menarik dalam menyimak kebijakan Pemerintah terkait Iuran (premi) JKN BPJS Kesehatan.  Dengan uraian penjelasan biaya manfaat tanpa batas yang diuraikan diatas, ternyata Pemerintah berkenan membayar Iuran yang diwajibkan UU bagi orang miskin dan tidak mampu (PBI), hanya Rp. 23.000.- per orang per bulan (POPB) . Itu artinya sama harga sebungkus rokok. Bayangkan uang segitu untuk menjamin pengobatan semua jenis penyakit yang berindikasi medis (termasuk katastropik). Dengan  tertanggung 96,4 jiwa (2019) peserta PBI.

 Diluar PBI, Pemerintah mewajibkan bayar Iuran Rp. 25.500, – untuk kelas 3 /POPB; Rp. 51.000.-untuk kelas 2/POPB, dan Rp. 80.000.- untuk kelas 1 /POPB.

DJSN sudah menghitung, besaran Iuran PBI yang dibayarkan Pemerintah sangat rendah apalagi dengan jumlah  tertanggung sangat besar sekitar 48%  dari  total peserta 203 juta ( akhir Des.2018).  idealnya adalah Rp. 36.000.-/POPB,  baru siknifikan  mengangkan total besaran iuran,  tetapi juga harus  ada penyesuaian besaran Iuran  kelas 3 non PBI.

Indikasi semakin melebarnya gap antara biaya manfaat pelayanan JKN dengan besaran Iuran yang di kolek BPJS Kesehatan dapat dilihat dari angka-angka berikut:  Pada tahun 2016, biaya manfaat  POPB, adalah Rp. 35,7 ribu rupiah, sedangkan  premi POPB-nya Rp. 33,6 ribu , ada gap selisih kurang Rp. 2.000.- /POPB. Tahun 2017  biaya manfaat  POPB, adalah Rp. 40,9 ribu rupiah, sedangkan  premi POPB-nya Rp. 34,4 ribu , ada gap selisih kurang Rp. 6.500.-  /POPB. Tahun 2018 biaya manfaat POPB, adalah Rp. 43,4 ribu rupiah, sedangkan  premi POPB-nya Rp. 35,8 ribu , ada gap selisih kurang Rp. 7.600.-  /POPB.

Gap yang semakin melebar tersebut, tentu menimbulkan implikasi yang luar biasa bagi kelangsungan penyelenggaraan BPJS Kesehatan.

Yang pertama dan utama terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) JKN. Dan akibat utamanya adalah BPJS Kesehatan “gagal bayar” terhadap faskes (RS). Tunggakan bisa sampai 5 bulan. Ikutannya GP Farmasi “menjerit” tagihan Obat ke RS juga macet sampai 6 bulan. Dengan nilai tunggakan  Rp. 3,7 triliun. ( mungkin sekarang secara bertahap sudah dibayar faskes).

Rentetannya adalah banyak RS yang membatasi pasien peserta BPJS Kesehatan dengan berbagai alasan.  Ujung-ujungnya sharing cost (OOP), dengan alasan BPJS Kesehatan belum bayar utang.

Atau kalau rawat inap kamar penuh. Jika  peserta kelas 3 ingin pindah kelas 2 (walaupun membayar selisihnya), dibilang kelas 2 juga penuh. Yang tersedia  kelas 1, tetapi tidak boleh pindah kelas dua tingkat walaupun membayar selisihnya. Ujung-ujungnya menjadi pasien umum. Dan untuk itu fasilitas kamar tersedia.

Demikian juga jika ingin merujuk ke dokter spesialis sesuai dengan surat rujukan yang dibawa pasien.  Sering kejadian daftar giliran untuk konsultasi dengan dokter spesialis jenis penyakit tertentu waktu tunggunya  1 bulan. Bayangkan jika penyakitnya serius, maka akan ditempuh menjadi pasien umum. Tinggalah pasien miskin yang berharap menunggu giliran menyongsong takdir.

Policy Brief mengatasi Defisit.

Bagaimana sebaiknya merumuskan kebijakan  yang harus ditempuh para paslon Presiden 2019-2024 mendatang (siapapun yang menang),  untuk mengatasi defisit Dana JKN, hendaklah bersifat komprehensif. Tidak tambal sulam yang berakibat semakin kroditnya upaya implementasinya.

Bukan saja tambal sulam bahkan   tumpang tindih, dan bahkan tidak saling melengkapi, tetapi saling bertentangan satu sama lain. Banyak contoh terkait inkonsistensi regulasi yang diterbitkan  baik dalam Peraturan Presiden, maupun dalam Peraturan Menteri terkait dan diikuti dengan regulasi yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara.

sehubungan dengan kebijakan pemerintah, untuk mengendalikan terjadinya defisit DJS JKN, sumbernya ada pada Peraturan Presiden yang tidak taat azas dengan UU SJSN dan UU BPJS sebagai dasar hukum terbitnya Perpres.

 Fakta tidak taat azas sesuai dengan substansi UU SJSN dan UU BPJS, antar lain ketentuan rawat inap kelas standar, penetapan tarif paket Ina-CBGs  tidak per-wilayah, tidak dilakukannya penyesuaian besaran iuran PBI secara regular setiap 2  tahun.  Mendelegasikan regulasi lanjutan pelaksanaan JKN dalam bentuk Peraturan Menteri, sedangkan amanatnya cukup di Perpres JKN, seperti soal urun   biaya dan naik kelas yang lebih tinggi.

Persoalan berikutnya ada di  Peraturan Menteri Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan yang diterbitkan karena ada perintah dalam UU SJSN maupun atas perintah Perpres JKN.

Yang tidak ada diperintahkan dalam UU SJSN tetapi ditetapkan dalam Kepmenkes adalah  penunjukan asosiasi faskes yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sebab asosiasi dimaksud bersifat lokal (wilayah), dan tentunya yang didorong inisiatif faskes untuk membentuk asosiasinya atau melalui asosiasi faskes yang sudah ada.

Terkait dengan ketentuan tentang fornas dan daftar harga tertinggi obat dan bahan medis habis pakai, UU SJSN menyebutkan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Frasa tersebut dapat dimaknai dengan Keputusan Menteri. Sebab Kepmen merupakan salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan.

Yang tidak diperintahkan UU SJSN untuk diatur  dalam Perpres JKN maupun dalam Permenkes adalah tekait kendali biaya dan kendali mutu, dengan menerapkan sistem pembayaran faskes dengan pola Ina-CBGs (prospektif)  dan kapitasi.

Aturan tentang hal tersebut idealnya diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan, karena lembaga tersebut yang membayar biaya manfaat pelayanan kesehatan JKN, mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, siastem kendali mutu pelayanan sebagaimana tersurat dalam ayat (3)  Pasal 24 UU SJSN.

Yang mutakhir, adalah terbitnya Permenkes Nomor 51 tahun 2018 tentang Urun  Biaya dan Naik Kelas Rawat Inap,  jelas-jelas tidak ada perintah untuk diatur dalam Permenkes.  Perintahnya ada di Perpres 82/2018 tentang  JKN.  Repotnya lagi, substansi Permenkes tersebut menimbulkan persoalan baru, bukan mengatasi persoalan, dan bahkan memperpanjang rantai proses eksekusinya.

Berawal kebijakan pemerintah yang tidak inline secara berjenjang sebagaimana diutarakan diatas, menyebabkan penyelenggaraan JKN BPJS Kesehatan tidak bisa maksimal, dan berakibatkan dan bermuara pada Defisit Dana Jaminan Sosial JKN.

Sebagaimana telah diuraikan diatas,  defisitnya Dana Jaminan Sosial JKN BPJS Kesehatan, dapat dilihat dari  dua sisi, yaitu Pertama; Sisi biaya manfaat yang faktor utamanya pada variabel kebijakan penetapan besaran pembayaran  yang tidak ada dalam wilayah wewenangnya  BPJS Kesehatan. Wewenang tersebut di take over oleh Kemenkes dengan diterbitkannya Permenkes. UU SJSN menyebutkan wewenang itu ada pada BPJS kesehatan ( ayat (3) Pasal 24.

Variabel berikutnya adalah manajemen pelayanan medis di faskes. Yaitu mencakup standar pelayanan medis yang tidak merata dan sangat bervariatif antar rumah sakit. Akreditasi RS merupakan salah satu upaya untuk  standarisasi dimaksud, tetapi ternyata tidak mudah dalam pelaksanaannya.

Tidak terkontrolnya standarisasi pelayanan medis berakibat tidak terkontrolnya besaran biaya manfaat pelayanan, khususnya kelompok-kelompok penyakit katastropik.

Lemahnya atau tidak adanya standarisasi pelayanan medis  (PPK, SOP/CP),  merupakan pintu masuk moral hozard  bahkan berpotensi terjadinya fraud.

Biaya membengkak, bahkan pada tahun 2018, selisih kenaikan besaran biaya manfaat sampai 3,5  kali lipat dibandingkan dengan selisih kenaikan  tahun 2016.

Kedua; Dari sisi besaran Iuran dan kolektifitas Iuran. Variabel utama adalah kecilnya besaran Iuran Kelas 3.  Sudah hampir 4 tahun Iuaran PBI tidak naik, tetap bertengger di angka Rp. 23.000 /POPB.  DJSN sudah mengajukan angka keekonomian Rp. 36.000/POPB, sejak tahun 2015, tetapi belum direspons sampai sekarang.

Menunggaknya peserta membayar Iuran ( 10 s/d 12 juta peserta), merupakan faktor mereduksi penerimaan Iuran peserta  (BPJS kesehatan kehilangan dana sekitar 3 s/d 3,5 Triliun pertahun).

Persoalan tunggakan peserta JKN, pihak BPJS kesehatan harus melakukan upaya-upaya yang lebih intens lagi. Antara lain dengan memobilisasi secara maksimum “pasukan”  personil dan kader JKN di setiap wilayah tingkatan provinsi, kabupaten/Kota, Kecamatan  untuk menemu kenali dan mengadvokasi secara “total” mereka-mereka yang menunggak.

Buat kebijakan dan langkah strategis untuk setiap Provinsi. Kabupaten/Kota sehingga persoalan tunggakan selesai dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak berimplikasi pada jabatan, karier dan insentif yang diperoleh mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab.

Kebijakan tambal sulam yang dilakukan Pemerintah saat ini, harus diakhiri. Pemberian suntikan biaya melalaui cukai rokok dalam situasi darurat  memang suatu keharusan, mengingat tidak ada sumber lain yang dengan mudah dan cepat diperoleh, tetapi tidak boleh terus menerus, harus ada sistem yang sustain.

Kebijakan lain yang perlu diperbaiki kedepan,  adalah pengalokasian dana PBI yang menjadi kewajiban Pemerintah, jangan dimasukkan dalam belanja Sektor Kesehatan, sebab sumber hukum perintahnya berbeda.

Pengalokasian dana PBI oleh Pemerintah, adalah merupakan perintah UU SJSN Pasal 17 ayat (4) dan (5).  Jadi terpisah dari alokasi APBN belanja Sektor Kesehatan yang diamanatkan dalam UU Tentang Kesehatan sebesar 5% dari APBN untuk belanja kesehatan.

Kementerian Keuangan tidak fair memasukkan kewajiban Pemerintah terkait PBI yang dimanatkan dalam UU SJSN, kedalam alokasi anggaran APBN Sektor Kesehatan dengan mengqambil quota 5% dari APBN.  Akibatnya belanja Sektor Kesehatan tertekan bahkan tersedot sekitar 25%.

Kita tidak bisa membayangkan bagaimana sulitnya Menkes untuk meningkatkan upaya-upaya kesehatan masyarakat, dan juga peningkatan SDM, dan peningkatan fasilitas faskes.

Sudah saatnya, untuk tahun 2020, Presiden baru terpilih (siapapun Presidennya),  mengalokasi langsung dana PBI pada Kantor Pusat BPJS kesehatan, dengan  mata anggaran nomenklatur baru:  Jaminan Sosial Kesehatan.

Disisi lain Kemenkes mendapatkan alokasi APBN belanja sektor Kesehatan penuh 5%.  Sehingga pihak Kemenkes punya dana cukup untuk meningkatkan mutu dan jumlah RS secara merata, khususnya daerah-daerah terpencil dengan penyediaan tenaga medis yang cukup, serta upaya-upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat secara lebih luas, masif dan bekelanjutan.

Optimalisasi Dana Sektor Kesehatan

Saat ini, Kemenkes harus menyisihkan dana APBN sebesar Rp.25,5  triliun, untuk membayar iuran PBI setiap tahunnya, yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan. Hal ini berarti, APBN Sektor Kesehatan sebesar 5% dari APBN, 25% berkurang  untuk iuran PBI. Kondisi tersebut tentu menyulitkan Kemenkes untuk melaksanakan programnya secara maksimal..

Jika tahun 2020, kebijakan Presiden yang baru terpilih memutuskan bahwa dana iuran PBI tidak dipotong dari belanja APBN Sektor Kesehatan,  maka untuk 5 tahun kedepan (2020-2024), ada sumber dana sebesar  minimal Rp. 127,5 triliun ( 5 tahun x Rp 25,5 triliun), sebagai bagian dari alokasi 5%  dana Sektor Kesehatan dari total APBN.

Dalam 5 tahun tersebut, disamping program kesehatan yang telah disusun dari dana yang sudah tersedia , maka anggaran Rp. 127,5 triliun dapat digunakan untuk kepentingan peningkatan pelayanan kesehatan.

Program dan kegiatan yang pokok sekali adalah peningkatan faskes RS setiap Kabupaten/Kota, berkolaborasi dengan Pemda setempat.

Tipologi RSUD di Kab./Kota harus minimal Tipe D sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor: 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan perizinan Rumah Sakit.

Dengan catatan ada penambahan syarat rawat inap kelas III, bukan 30% tetapi minimal 50%. Demikian juga jumlah  minimal dokter pelayanan medik spesialis dasar ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Langkah berikutnya, adalah peningkatan tipologi RSUD Tipe D ke Tipe C dalam upaya memenuhi pola rujukan referal RS secara berjenjang dengan jarak terpendek di kabupaten/Kota tertentu.  Demikian juga pada RSUD tipe C, syarat jumlah rawat inap kelas III, ditingkatkan dari  minimal 30%  menjadi 50%.

Dengan pergerakan lokomotif peningkatan  tipologi RSUD saja, disamping RS-RS khusus yang diperlukan, akan mendorong peningkatan kebutuhan tenaga medis dokter umum, spesialis, subspesialis, dokter gigi, apoteker, bidan, perawat), yang cukup besar.

Disamping itu tenaga-tenaga penunjang/laboratorium dan penyediaan peralatan kesehatan  semakin meningkat kebutuhannya.

Demikian juga upaya-upaya promosi kesehatan sebagai bagian dari Upaya kesehatan Masyarakat dapat dilakukan secara lebih masif. Early warning, dan deteksi dini, dapat dilakukan maksimal.

Dampaknya adalah  angka kesakitan ( Morbidity Rate), dapat diturunkan. Turunnya angka kesakitan berarti rakyat lebih banyak yang sehat, biaya pelayanan kesehatan berkurang dan fase berikutnya rakyat menjadi kuat dan produktif.

Untuk mewujudkan yang diuraikan dalam artikel ini, memang tidak mudah. Presiden baru nantinya harus berani merubah kebijakan besaran Iuran yang lebih dinamis sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan, khusunya untuk alokasi dana PBI dan non PBI.

Merombak semua reguasli yang tidak sesuai dengan UU terkait. Memberikan secara penuh alokasi 5% dari APBN untuk Sektor kesehatan.

Apa implikasinya terhadap postur APBN 2020-2024 ?. Pemerintah mengeluarkan tambahan dana APBN untuk 96,4 juta orang miskin, dengan besar iuran antara Rp.36.000 – Rp.50.000. selama 5 tahun, maka Pemerintah menyediakan sekitar Rp 42 triliun tahun pertama, dan 59 triliun tahun kelima. Jika orang miskin dan tidak mampunya berkurang maka besaran iuran PBI otomatis akan berkurang.

Dengan tambahan dana Jaminan Sosial JKN, sebesar rata-rata Rp. 50 triliun pertahun, dan alokasi APBN 5% untuk Sektor Kesehatan, maka di Sektor Kesehatan tidak ada alasan lagi tidak tercapainya indikator-indikator kesehatan, baik dari sisi UKP dan UKM.

Presiden tinggal melakukan pengendalian dan pengawasan yang  ketat atas implementasi kebijakan Presiden. Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan adalah stakeholder yang paling bertanggungjawab.

Harus dibangun komitmen sejak awal bekerja sebagai pembantu Presiden, dengan pola kepemimpinan yang kuat dan profesioinal. Jika gagal tidak perlu dipecat tetapi segera menyatakan mengundurkan diri. Supaya  memberikan kesempatan kepada  yang lebih mampu. Agar rakyat tidak menjadi korban. Semoga kita mendapatkan Presiden yang peduli dan sensitif atas kesehatan rakyatnya.  Semoga

Cibubur, 11 Februari 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top