General Issue

TENGGELAMNYA KAPAL DI DANAU TOBA: TRAGEDI KEMANUSIAAN YANG MEMILUKAN

KAPAL KM SB

By : Chazali H.Situmorang/Pemerhati Kebijakan Publik

KM Sinar Bangun tenggelam pada Senin (18/6).PADA PUKUL 17.30 Wib,  Korban yang hilang dilaporkan berjumlah 186 orang. Sebanyak 94 orang teridentifikasi, sedangkan 92 orang belum diketahui. identitasnya.Sementara itu, jumlah korban tewas dilaporkan menjadi 3 orang. Korban selamat disebutkan berjumlah 19 orang.

Sebelumnya, data terakhir dilaporkan ada 21 orang yang bisa dievakuasi. Sebanyak 18 orang selamat dan 3 orang tewas. Sedangkan ada 192 orang yang dilaporkan hilang. Jumlah itu merupakan laporan masyarakat yang menyatakan anggota keluarganya hilang, tapi belum tentu ikut dalam kapal nahas tersebut.

KM Sinar Bangun, yang tenggelam di Danau Toba, diduga overkapasitas. Kapal itu hanya bisa menampung 43 penumpang. Kapal diduga tak punya surat izin berlayar.

Dari berita yang disampaikan oleh berbagai media  yang dikutip diatas, diperhitungkan ada 92 orang hilang, yang terperangkap di dalam kapal yang terbalik dan tenggelam. Pencaharian semakin sulit karena sulit menemukan kapal yang tenggelam tersebut karena dalamnya danau toba ( sekitar 500 meter), dan kemungkinan bangkai kapal dan isi didalamnya dibawa arus air danau dengan radius yang cukup luas.

 Dugaan bisa jadi jumlah penumpang lebih banyak karena tidak adanya manifest penumpang. Artinya penumpang masuk kekapal tidak menggunakan tiket/karcis. Karena ongkos kapal di tagih di dalam kapal oleh petugas anak buah kapal.

Perlu juga diketahui, sejak tahun 1955, ada sekitar 7 kasus  kecelakaan kapal di Danau Toba, penyebabnya tabrakan sampai kelebihan muatan.  Ratusan korban yang telah meninggal, dan banyak juga diantaranya tidak diketemukan mayatnya karena terbawa arus.

Saya punya pengalaman beberapa kali  menyeberang dari Tigaras ke Dermaga Simanindo karena hendak menuju ke Pangururan.  Tidak menggunakan  Kapal biasa, tetapi memakai Ferry RORO karena membawa mobil. Kapal Ferry RORO nya cukup besar, dan  perjalanan lancar, tertib masuk kekapal  dan membayar tiket di loket. Apakah menggunakan jaket pelampung jelas tidak, karena dianggap menganggu walaupun ada di sediakan. Saya tidak tahu apakah jumlahnya cukup sesuai dengan penumpag.  Memang seharusnya dengan jarak dan danau yang dalam dan sering berombak besar, yang cocok menyeberang  ke Pulau Samosir  menggunakan ferry RORO atau kapal pesiar yang besar.

Menarik apa yang dikatakan Wapres JK, bahwa ada tiga hal terjadinya kecelakaan kapal di Danau Toba. Beliau mengatakan:”Selalu kalau kecelakaan kapal itu ada tiga (penyebabnya), kemungkinan pertama, kapal itu sendiri, layak nggak. Kedua, cuaca, alam. Ketiga, (karena) orang,” kata JK seusai halalbihalal dengan pegawai Wapres di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/6/2018).

Kemungkinan besar ketiga hal tersebut, ada di KM Sinar bangun, yaitu tidak layaknya kapal untuk mengarungi danau yang begitu dalam. Ada info yang beredar dari pengakuan mereka yang selamat, bahwa awalnya kapal oleng karena putusnya tali kemudi. ( perlu di cek juga kebenarannya).  Hal kedua cuaca memang tidak bersahabat. Dan jangan-jangan Nakhoda tidak diperlengkapi alat navigasi yang cukup  karena perjalanan sudah rutin dan aman-aman saja selama ini. Dan ketiga faktor manusianya. Bisa lalai, tidak trampil dan pemahaman navigasi yang tidak cukup. Tetapi Pak JK lupa, ada penyebab keempat yang tidak disebutkan beliau yaitu tidak ada atau kurangnya pengawasan terhadap berlayarnya  kapal di Danau Toba oleh petugas ( Official Government)  yang bertanggungjawab. Padahal kapal tersebut membawa ratusan penumpang.

KELUARGA KORBAN

Sepertinya tidak ada bedanya  mengangkut ayam potong dari tempat ternak ayam ke agen-agen penjualan dengan truk-truk yang tidak layak jalan, sehingga ada anekdotnys, jika di pijak remnya hari Senin berhentinya hari Kamis. Dengan mengangkut manusia ratusan orang dengan Kapal yang tidak jelas kelayakan jalannya dan tanpa dilengkapi alat navigasi yang cukup. Dengan alasan yang mungkin sederhana selama ini aman-aman saja tidak ada sesuatu apapun yang terjadi.

Saya tidak habis pikir, kenapa sistem pengawasan moda angkutan laut begitu lemahnya, berbeda dengan sistem pengawasan transportasi udara. Kasus terakhir di Surabaya, ada penumpang yang iseng menyebut membawa bom, langsung pesawat tidak jadi berangkat dan penumpang keluar secara darurat. Dan orang yang iseng tersebut ditangkap dan diproses hukum. Padahal Menteri Perhubungaannya orangnya sama bahkan Presidennya juga sama, dan di wilayah yang sama yaitu Indonesia. Ada  perlakuan diskriminatif antara moda transportasi udara dengan transportasi laut, sungai danau dan pantai yang seharusnya tidak boleh terjadi. Dan jangan lupa yang diangkut manusia bukan cargo.

Saya membayangkan berdiri di dermaga Simanindo, melihat KM Sinar Bangun memasukkan penumpang  se”bisa-bisa”nya, dengan puluhan sepeda motor dan ratusan manusia, digiring  begitu saja dengan entengnya oleh petugas  darat ( Official Government) dan ABK. Tidak dihitung berapa, tidak dicatat namanya dan menyeberang melalui Danau Toba dengan kedalam 0,5 KM pada sore hari yang memang biasanya cuaca tidak stabil.

Sekitar 20 menit berjalan kapal oleng, kemudian terbalik perlahan-perlahan. Penumpang yang berada di dek atas pada melompat sambil menjerit dan teriak minta pertolongan dan lama-lama tenggelam karena tidak menggunakan pelampung ( Life Jacket) dan ada beberapa yang selamat karena sempat tertolong oleh ferry yang datang menolong,  tetapi lebih banyak yang tenggelam tidak tertolong. . Yang terkurung di  kapal hilang dan belum dapat diketemukan sampai saat ini. Peristiwa kemanusiaan yang tragis.

Saya sependapat apa yang dikatakan  pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno kepada detik.com, Kamis (21/6/2018).

Tenggelamnya kapal Motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba dalam perjalanan dari Pelabuhan Simanindo (Kab. Samosir) ke Pelabuhan Tigaras (Kab. Simalungun) ada indikasi sikap abai dari pemerintah daerah.

Sejak ditetapkan Kawasan Danau Toba menjadi 10 daerah tujuan wisata baru, memberi harapan bagi pengusaha kapal motor di Danau Toba untuk berkembang. Sayangnya, hingga beberapa waktu belum nampak upaya untuk mengembangkan transportasi perairan di Danau Toba lebih baik.

Angkutan sungai dan danau lebih banyak dikelola pemda dan belum serius menata transportadi di daerahnya, sehingga ada pengabaian urusan keselamatan dan pelayanan. “Pemda lebih mengurus dan peduli dengan target PAD (pendapatan asli daerah) dari usaha angkutan perairan. Jarang ada pemda yang peduli transportasi perairan,”

Bahkan Ketua DPD Persatuan Nelayan Tradisional (PNT) Danau Toba, Karmel Sitanggang, Kamis (21/6/2018) mengatakan, sebelum libur Lebaran, pihaknya sudah mendesak polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun untuk melakukan razia. Namun, tidak ada respon dari pihak polisi mau pun pemerintah. “Sudah kami ajak mereka untuk sidak atau razia. Karena, kami lihat selama ini pemilik kapal atau pengusaha kapal sesukanya menaikkan penumpang. Tapi itulah, malas mereka,”katanya.

Sitanggang menyatakan, Over kapasitas diduga kuat jadi penyebab karamnya Kapal Motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba. Pemerintah daerah diangap abai, tidak pernah melakukan razia atau pun inspeksi mendadak.

Sitanggang menjelaskan sejak berdirinya PNT Danau Toba tahun 2016 belum ada sekalipun pihak Pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan razia. Sitanggang  yang memiliki anggota 140 nelayan ini mengungkapkan kejadian over kapasitas ini sudah berlarut-larut bahkan sudah menjadi kebiasaan.

Di kapal penyeberangan untuk penumpang tidak ada rompi pelampung sesuai dengan jumlah penumpang. Pengusaha kapal sering sepele dengan ini,”katanya. Sepele yang berakibat fatal, yaitu hilangnya nyawa  manusia. Lebih fatal lagi tidak adanya tindakan dari Official Government  terhadap pengusaha/pemilik kapal tersebut.

Selama belasan tahun, diperkirakan seluruh kapal motor kayu yang beroperasi di Danau Toba tidak mengantongi sertifikasi pembuatan kapal dari pemerintah”. Nah hal ini tentu lebih runyam lagi dan semakin suramnya dunia pelayaran di Danau Toba.

Hal tersebut diatas  disampaikan anggota DPRD Simalungun Sulaiman Sinaga yang juga keturunan Syahbandar Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun saat ditemui Rabu (20/6/2018) sore oleh wartawan TRIBUNNEWS.COM, MEDAN .

Menurut Sulaiman, sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini, kapal-kapal motor kayu di perairan Danau Toba tidak pernah disertifikasi pembuatannya dan tidak pernah ditingkatkan sampai sekarang oleh lembaga yang bertanggung jawab dengan pengelolaan transportasi di Danau Toba yakni Menteri Perhubungan.

Padahal Menteri Perhubungan mengatakan akan menindak kapal yang tak menjalankan standar operasional atau SOP. Standar operasional yang mana maksudnya? Karena sepengetahuan saya tidak pernah ada,” tegasnya.

Itu juga kritik Sulaiman terhadap tidak adanya manifes penumpang kapal karena petugas Dinas Perhubungan yang ada di pelabuhan tidak pernah mengawasi hal itu dan tidak pernah menyampaikan hal itu kepada pemilik kapal.

Begitu juga terhadap para pembuat kapal yang ada di Kabupaten Samosir seperti di Simanindo dan kawasan Danau Toba lainnya, tidak pernah dilakukan sertifikasi pembuatan kapal. “Itu yang saya tahu, maka muncullah kapal-kapal yang pembuatannya tidak sesuai dengan analisa  ilmiah yang benar atau tanpa mempedomani kelayakan, seperti kapal motor Sinar ( KM Sinar Bangun) dengan tiga tingkat,” katanya.

Sulaiman menegaskan, seharusnya pemerintah menentukan pabrik-pabrik kapal, yang memproduksi kapal dimana konstruksinya sesuai pondasi dan isinya. “Jadi saya pastikan tidak ada kapal yang beroperasi di Danau Toba yang sudah disertifikasi pembuatannya kecuali kapal feri yang memang didatangkan dari Belawan dan ada perusahaan yang membuat kapal tersebut,” tegasnya.

Terkait sertifikasi pembuatan kapal ini, Kepala Dinas Perhubungan Simalungun Ramadani Purba dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samosir Mahler Tamba belum memberikan pernyataan. (ngak tahu mau bilang apa mungkin).  Apalagi celoteh Sulaiman menyebutkan sering adanya kutipan yang dilakukan untuk parkir di dalam pelabuhan. “Soal kutipan pun sudah pernah kami bilang. Tapi, juga tak ada respons. Memang mereka malas. Kalau sudah kejadian seperti ini kesibukanlah semua,”pungkasnya.

Sekarang mari kita dengar apa kata Menhub BKS ( Budi Karya Sumadi).  Ungkapannya standard dan sudah sering saya dengar jika terjadi kecelakaan moda transportasi yakni, akan melakukan audit penyebab tenggelamnya. Kemenhub masih menunggu hasil investigasi dari KNKT.

Saya kutip ucapan Menhub BKS , “Seperti yang disampaikan bapak presiden, kita akan lakukan audit KNKT dan audit akan jadi dasar melakukan evaluasi, tentang tata laksana dan bagaimana mengatur suatu pelayaran ini lebih baik,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/6/2018). Masya Allah pernyataan yang sangat normatif  “mengatur pelayaran yang lebih baik”, yang menurut Sulaiman Sinaga SOPnya saja tak dikenal.

Ada empat kebijakan  yang dijanjikan Menhub BKS, yaitu Pertama; menyiapkan kapal feri RORO ( roll on – roll off),  300 gross ton (GT) untuk Danau Toba. Kapal itu dipastikan beroperasi November tahun ini.

Nantinya kapal RORO ini akan dioperasikan untuk penyeberangan Pelabuhan Tomok, Kabupaten Samosir ke Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Simalungun. Kapal ini bisa memuat sebanyak 280 penumpang dan 32 mobil.

Budi mengatakan tahun depan akan ada kapal feri lagi. Hingga nanti total ada 5 kapal feri RORO yang beroperasi di Danau Toba. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) akan jadi operator kapal-kapal ini.

Kedua; akan meningkatkan kualitas infrastruktur di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Hal tersebut menindaklanjuti kejadian tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di Danau Toba pada, Senin (21/6/2018) lalu. Langkah pertama, Budi akan memperbaiki lima dermaga di sekitar Danau Toba yaitu dermaga Ambarita, Ajibata, Simanindo, Tigaras, dan Muara dengan kisaran dana Rp 75 miliar.

Untuk tahun 2018 dan 2019 masing-masing Rp 75 miliar. Sedang dijajaki pengelolaan oleh 5 dermaga untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pihak ASDP,” tutur Budi Karya, di Kementerian Perhubungan, Kamis (21/6/2018).

Ketiga;Kementerian Perhubungan akan memberikan 5.000 jaket pelampung atau life jacket kepada kapal-kapal yang beroperasi di Danau Toba. Keempat; akan dilakukan audit kapal-kapal yang beroperasi di Danau Toba. Dengan program audit tersebut seluruh kapal yang biasa beroperasi Danau Toba tidak boleh beroperasi terlebih dulu hingga lolos uji keselamatan.

Selain adanya audit, kapal tidak boleh beroperasi terlebih dulu karena masih ada pencarian sekitar 192 korban hilang yang dilakukan oleh Basarnas. “Saat ini kapal beum diperbolehkan berlayar hingga aspek keselmatan kapal terpebuhi, kecuali kapal untuk kapal yang akan melalukan pertolongan,” kata Budi Karya.

Keempat kebijakan Menhub BKS tentu sangat bermanfaat untuk keselamatan penumpang. Oleh karena itu harus konsisten dan berkomitmen untuk dilaksanakan, jika tidak, jangan marah jika masyarakat sekitar Danau Toba menyebut Pemerintah “Margabus” (pembohong).

Wisatawan manca negara TAKUT

Pasca tenggelamnya KM Sinar Bangun di Perairan Danau Toba senin sore lalu, sejumlah wisatawan manca negara mendatangi pelabuhan Dermaga Simanindo, Jumat (22/6/2018) tengah hari.

Langkah-perlangkah wisatawan yang datang dari Negara Swiss ini cermat memperhatikan aktivitas di pelabuhan serta standar pelabuhan. Satu dari mereka, Daniel Hug (59) mengatakan sengaja datang ingin melihat langsung seperti apa kondisi di Pelabuhan, serta tempat-tempat vital lainnya terkhusus yang berkaitan dengan pariwisata.

TURIS

Menurutnya, standar kemananan dan keselamatan di negara mereka jauh berbeda dengan yang dilihatnya di Samosir. Dirinya meyampaikan duka yang dalam atas peritiwa tersebut. Sebagai wisatawan dia mengecam kinerja instansi terkait atau stakeholder bersangkutan yang tidak ada sikronisasinya.

Atas kejadian itu, dia bahkan berasumsi tidak ada aturan yang ketat dan menyebabkan ratusan nyawa hilang sia-sia. “Kita sangat menyayangkan kejadian ini. Berdasarkan ini kita dapat melihat, bahwa tidak ada berjalan aturan dengan baik. Di daerah kami ini tidak akan terjadi, karena peraturan tentang air sangat ketat,” kata turis yang juga akan berkunjung ke gereja ke Gereja Khatolik Samosir.

Daniel mengatakan, dirinya masih takut dengan melihat aktivitas di atas danau. Karenanya, dia menyarankan agar pemerintah berbenah.

Sementata itu, Pastor Dr Herman Nainggolan yang sedang mendampingi mereka mengritik Pemkab Samosir. Termasuk lembaga-lembaga penyelenggara pariwisata. “Seperti BPODT juga, sudah dua tahun ada di Danau Toba. Tetapi, bagaimana dan apa perannserta kontribusi yang mereka berikan. Apalagi jaminan keselamatan terhadap pengunjung bila ditinjau dari sisi wisatanya,”ucap Herman.

Alasan Herman mengaitkan ke BPODT, karena jelas dalam aturan Perpres No 49 Tahun 2016. BPODT haris melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian.

Bangkitlah masyarakat sekitar Danau Toba

Dengan terjadinya kecelakaan KM Sinar bangun, dan  adanya kelalaian Official Gevernment tidak bisa dibiarkan dan terus berlanjut. Harus diselesaikan secara hukum. Siapa yang lalai diberikan hukuman yang setimpal.

Janji-janji manis Pejabat Pemerintah Pusat maupun Lokal  untuk melakukan perbaikan sistem moda transportasi di Danau Toba jangan sekedar hiasan bibir, dan menyenangkan hati. Tetapi harus ditepati. Jika tidak, hukumannya bagi stakeholder yang bertanggung jawab bukan saja di  dunia  tetapi juga di akhirat.

Masyarakat sekitar Danau Toba bangkitlah. Kembali bersemangat. Catat dan awasi semua janji-janji untuk perbaikan. Lakukan penuntutan terhadap pengusaha kapal yang tidak bersetifikasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat sekitar Danau Toba melalui pengetua adat/marga, berhimpun secara solid menjaga kelestarian alam dengan makhluknya. Terdorongnya rasa kepedulian  terhadap lingkungan dan keselamatan manusia yang sedang mengarungi Danau Toba sebagai anugrah Tuhan yang Maha Luar Biasa.

Danau Toba punya sejarah panjang ribuan tahun. Banyak cerita-cerita mistik dan legenda yang berkembang di lingkungan masyarakat Toba  yang kalau dicermati mempunyai unsur-unsur “early warning” untuk menjaga kelestarian alam Danau Toba.  Zona-zona yang punya cerita mistik seharusnya dipelihara, tidak dirusak. Jadikanlah sebagai daya tarik pariwisata sebagai bagian informasi bagi pemandu wisata.

Ada model pelestarian adat dan budaya serta alam yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat adat Toba. Yaitu masyarakat adat Bali yang mengawal adat dan budayanya dengan kelestarian alam. Sikap yang ramah terhadap pengunjung, tetapi tegas dalam menjaga ritual-ritual adat dan agamanya.

Peran masyarakat sekitar Danau Toba melalui pengetua adat/ marga merupakan suatu keniscayaan. Jika tidak dilakukan dari sekarang, maka Danau Toba sebagai obyek wisata yang dikenal dunia, akan menjadi menakutkan bagi wisatawan dunia maupun nusantara.  Masyarakat sekitar Danau Toba akan sulit bangkit untuk meningkatkan perekonomiannya. Dan akan semakin terpuruk secara sosial maupun ekonomi. Sekali lagi, mari bangkit untuk mengawal dan mengontrol janji-janji Pemerintah dan menyambut para wisatawan sebagai tamu yang perlu dijaga keamanan dan keselamatannya.

Cibubur, 23 Juni 2018

Silahkan Share jika bermanfaat

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top