General Issue

TANGGUNG JAWAB RENTENG, JALAN KELUAR ATASI DEFISIT BPJS KESEHATAN

FOTO CHS3

By : Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc ( Direktur Social Security Development Institute)

Saya sebenarnya sudah jenuh  menulis artikel tentang Defisit  DJS  BPJS Kesehatan.  Karena sudah berbagai skenario penyelesaian untuk mengatasi defisit DJS BPJS Kesehatan disampaikan kepada Pemerintah, bahkan menjadi substansi penting dalam debat Paslon 01 dan 02 di media televisi, sampai saat ini  belum ada solusi yang konkrit.

Pemerintah masih menyelesaikan secara konvensional, dengan mengambil dana yang tidak mengganggu APBN, yaitu melalui pajak rokok.  Untuk tahun 2018, telah diluncurkan dana sebesar lebih Rp. 10 triliun untuk membayar FKTL  yang tertunggak 4 s/d 6 bulan.

Berkembang isu di Media Sosial, rumah-sakit yang finansialnya terbatas, owners nya menyerah dan menjual RS nya pada pihak lain yang berminat. Tentu  yang membelinya mereka yang punya modal kuat, bahkan ada yang mengkhawatirkan dibeli oleh pihak asing dan aseng.

Sejak Februari 2019, teriakan FKTL (RS)  sudah mulai mereda. Karena tunggakan klaim RS sudah mulai dibayar. Walaupun pembayarannya tidak penuh. Tunggakan 6 bulan misalnya, dibayarkan 4 bulan, masih tersisa 2 bulan. Jadi rata-rata masih tersisa tunggakan sekitar 2 bulan.

Untuk semester I Tahun 2019, BPJS Kesehatan, agak lega, karena ada dana segar PBI untuk tahun 2019 sebesar Rp. 26,7 triliun, untuk cakupan 96,8 juta orang miskin.

Persoalan cakupan 96,8 juta orang miskin penerima PBI, dengan menggunakan kartu KIS dan alokasi dana sebesar Rp. 26,7 triliun, atau setara dengan iuran Rp. 23 ribu/POPB, untuk 12 bulan,  dipersoalkan oleh Prof Laksono, Dosen FK UGM. Dari hasil kajiannya dengan pendekatan segmentatif,  ternyata tidak semua mereka orang miskin itu memanfaatkan JKN  dengan beberapa sebab. Antara lain :

  • Mereka tidak tahu sebagai peserta JKN, karena tidak memegang kartu KIS,  sehingga tidak mendapatkan pelayanan di Puskesmas sebagai peserta JKN-KIS.
  • Mereka yang sangat miskin dan tidak mampu, banyak tinggal di pelosok-pelosok terpencil, sehingga tidak mendapatkan akses untuk pelayanan kesehatan, walaupun ada kartu JKN-KIS.

Dengan masih belum optimalnya utilisasi pemanfaatan JKN-KIS oleh orang miskin dan tidak mampu yang  antara lain disebabkan kedua  hal  diatas, Prof laksono berpendapat, kelebihan dana PBI digunakan oleh para Non PBI, yaitu mereka yang mampu membayar.

Pendekatan segmentatif tersebut, yang tidak  ada dalam prinsip SJSN dan BPJS sesuai dengan UU, menimbulkan perdebatan yang menarik dikalangan para pakar Jaminan Sosial.  Terlihat pejabat Pemerintah yaitu Kemenkeu, agak terperanguh dengan kajian Prof.Laksono tersebut. Tetapi okelah, hal tersebut akan kita bahas dalam artikel berikut.

Tanggung Jawab renteng stakeholder

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan tanggapan terhadap isu defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia mengaku keberatan jika beban defisit langsung dibebankan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sekarang memang kayaknya mudah, minta saja [ke Kemenkeu] tapi issue-nya tidak di-address. Kami keberatan jadi pembayar pertama. Kami akan jadi pembayar terakhir kalau sudah dibayar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pihak lainnya,” kata Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (27/5/2019).

Menurut Sri Mulyani kewajiban menalangi defisit BPJS Kesehatan tidak ada pada Kemenkeu. Hal tersebut seharusnya diselesaikan oleh institusi yang bertanggung jawab. Tiap kali dibayar, kata Sri Mulyani, defisit yang harus dibayar ‘berlari-larian’ alias terus bertambah.

Untuk itu, pihaknya meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit lagi untuk kondisi keuangan tahun ini. “Ini akan mempengaruhi going concern RS dan farmasi. Terpaksa kami membayarkan walaupun kami tahu [iuran] PBI dimajukan,” tuturnya.

Kemenkeu sudah membayar iuran untuk PBI 10 bulan. “Dan ini sudah bleeding lagi,” ujar Sri Mulyani.

Kekesalan Sri Mulyani beralasan, karena jika defisit DJS BPJS kesehatan semua telunjuk mengarah pada Sri Mulyani. Kemenkeu tidak melihat  upaya konkrit dari Kemenkes  untuk mengendalikan klaim di RS, dan ada potensi terjadi fraud ( menurut KPK), serta tunggakan PBPU  yang cukup besar dan menjadi tanggung jawab BPJS kesehatan untuk  menyelesaikannya.

Menurut hemat kami, disamping Kemenkes, BPJS Kesehatan, juga ada 2 kementerian lain yang juga mempengaruhi defisit DJS BPJS Kesehatan. Kementerian tersebut adalah Kemensos dan Kemendagri.

Kemensos sesuai PP 101/2012 tentang Penerima PBI Jaminan Kesehatan, bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi dan validasi orang miskin dan tidak mampu yang berhak untuk mendapatkan PBI.

Dalam pendataan yang dilakukan sering terjadi Inclusion error yaitu eror yang terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat tapi masuk database sebagai penerima manfaat. Sebaliknya  terjadi  exclusion error yaitu eror yang terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk di database sebagai penerima manfaat.

Akibat dari exclusion error,  ada orang miskin yang terlempar dari  penerima PBI, mereka butuh pelayanan medis melalui JKN, mendaftarlah di kelas 3,  ( dengan membayar, walaupun terpaksa) dan kemudian mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan JKN. Setelah sembuh, merek inilah potensial untuk menunggak.

Seharusnya dengan sedikit memaksa, BPJS kesehatan dapat mengajak secara proaktif, pihak Kemensos (Pusdatin), untuk berkolaborasi melakukan verifikasi dan validasi data PBI,  untuk menekan tunggakan PBU ( yang sangat miskin ),  dan mereka yang sebenarnya tidak masuk kategori miskin tetapi menyelinap ( menyusup) menjadi peserta PBI, dikeluarkan dan dimasukkan kedalam peserta non PBI ( boleh jadi mereka ini adalah PPU, maupun BP).

Kondisi inclusion error banyak terjadi di karyawan perusahaan besar seperti Rokok, garmen dan lainnya, dimana karyawannya banyak peserta PBI  pemegang KIS,  sehingga perusahaan tidak mendaftarkan mereka sebagai PPU ke BPJS Kesehatan. Artinya dana iuran yang dibayarkan pemerintah tidak mencapai sasaran. Disisi lain perusahaan besar tersebut diuntungkan karena  tidak perlu mengeluarkan uang untuk iuran karyawannya.

Persoalan akurasi data ini, memang  masih pekerjaan rumah yang belum selesai yang harus ditangani Kemensos. Persoalan mendasar adalah koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah tidaklah mudah.  Ada daerah yang bersungguh-sungguh, tetapi tidak sedikit yang kurang responsif. Ada kesan, soal data PBI itukan urusan Kemensos (Pusat), bukan urusan kami di daerah.

Mengingat  2 tahun lalu, ada sekitar 5 juta peserta PBI yang idle,  dan jika angka itu menjadi acuan perhitungan, berarti ada  5 juta orang pemegang kartu PBI  tetapi sebenarnya  tidak berhak dapat PBI, dipindahkan ke dalam kategori non PBI, dengan hitungan kelas 3, maka diperoleh dana JKN sebesar 5 juta x Rp. 25.500 x 12 bulan = Rp. 1,53 triliun.  Diwaktu bersamaan mereka yang menunggak karena tidak mampu bayar ( benar-benar miskin), akan mendapatkan PBI untuk quota 5 juta orang. Jadi rasa keadilan dirasakan oleh orang miskin.

Adapun peran Kemendagri, adalah terkait dana kapitasi. Dalam realitanya, dana kapitasi di Puskesmas ( sebagai FKTP), hanya 60% disalurkan sebagai dukungan operasional tenaga medis. Dana  tersebut digunakan sebagai tambahan insentif bagi tenaga kesehatan di Puskesmas yang bersumber dari BPJS Kesehatan sebagai dana kapitasi.

Untuk payung hukumnya regulasi terkait kapitasi yang diatur dalam Perpres dan Permenkes yang terkait, dapat diubah, dimana dana kapitasi untuk FKTP Pemerintah diberikan 60% dari dana kapitasi yang diterima. Setelah dihitung jumlah yang dapat dihemat sebesar Rp. 2,8 Triliun ( 40% dari Rp.7 triliun kapitasi Puskesmas).  Untuk biaya medis dan habis pakai, serta pemeriksaan laboratorium sederhana dapat menggunakan APBD sektor kesehatan Pemda setempat.

Kebijakan ini hanya efektif, jika diterbitkan keputusan / Instruksi Mendagri. Sebagai penanggung  jawab keuangan daerah.

Lantas apa yang dapat dilakukan Kemenkes?.  Kemenkes sudah menerbitkan Permenkes No. 36 Tahun 2915 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud), Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem jaminan Sosial nasional.

Kemenkes adalah instansi Pemerintah yang dapat mengontrol kuat semua RS di Indonesia. Kemenkes dapat mencabut ijin RS yang dianggap tidak  loyal atas kebijakan Pemerintah. RS sebagai FKTL, alokasi dana klaimnya ( RITL) , diperhitungkan tahun 2019 Rp. 58, 52 triliun.  Jika potensi fraud terjadi diasumsikan sekitar 5%, ( best practices negara lain) dari total klaim, maka pihak Kemenkes dapat menciptakan efisiensi dana INA CBGs, FKTL sebesar 5% x Rp. 58,52 triliun = 2,96 triliun.

Total dana yang  dapat dihimpun dari kerja keras masing-masing stakeholder, skenarionya adalah sebagai berikut:

  • Kemensos / BPJS Kesehatan         = Rp. 1.53 triliun
  • Kemendagri /dana kapitasi            =  Rp. 2.8 triliun
  • Kemenkes / FKTL                         =  Rp. 2,96 triliun
  • Total dana DJS                              ========èRp. 7,29 triliun.

Sebagaimana kita ketahui bersama, hasil audit BPKP, ternyata BPJS Kesehatan mengalami defisit DJS sebesar Rp. 9,1 untuk tahun 2018. Dengan hitungan diatas, potensi dana DJS untuk menalanginya, dengan  model tanggung jawab renteng yang dicanangkan Sri Mulyani, maka Menkeu tinggal mencari sisanya sebesar Rp. 1,81 triliun. Akh kecil lah angka itu ya Bu Sri?. The End.

Cibubur, 30 Mei 2019

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top