General Issue

SOLUSI POLEMIK URUN BIAYA JKN

FOTO SAYA1

Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang, APT, M.Sc, CIRB ( Ketua DJSN 2011-2015, Direktur Social Security Development Institute, Ketua Dewan Pakar Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia – LAFAI)

Dua minggu belakangan ini, saya ditanya oleh banyak teman-teman, kolega, dan mereka yang mengikuti dan membaca artikel saya tentang JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,  di  media sosial, baik secara langsung pada kesempatan bertemu dalam suatu momen kegiatan, ataupun melalui Whatsapp  tentang adanya rencana Urun Biaya pelayanan JKN di Rumah Sakit.

Bahkan yang mencuat kepermukaan angka Rp. 30 juta sebagai bentuk Urun Biaya yang dibebankan kepada peserta JKN pada saat mendapatkan pelayanan kesehaan tertentu. Judul beritanya bermacam-macam antara lain : “ Peserta JKN tidak lagi gratis”; “Pemerintah sudah tidak punya uang,  pelayanan JKN dibebankan pada peserta”;  “Perhatian!, Layanan BPJS Kesehatan Kini Tak Lagi 100% Gratis”; “Kemenkes Keluarkan Permenkes, BPJS Kesehatan Anam Tarik Urun Biaya Peserta”, dst.

Apakah benar demikian, uraian berikut ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Urun Biaya dan solusi yang ditawarkan atas polemik Urun Biaya JKN tersebut.

Upaya pelayanan kesehatan

Dalam Undang-undang tentang Kesehatan, upaya pelayanan kesehatan dibagi atas dua kelompok, pertama; disebut upaya pelayanan kesehatan perorangan (UKP), dan kedua; upaya pelayanan kesehatan masyarakat (UKM).

Dalam UU SJSN, menegaskan bahwa manfaat jaminan kesehatan ( jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ) bersifat pelayanan perseorangan (UKP). Hal ini berarti BPJS Kesehatan  bertanggungjawab  menyadiakan manfaat pelayanan kesehatan orang-per-orang bekerjasama dengan fasilitas kesehatan.

Lingkup jaminan  pelayanan kesehatan dimaksud, adalah mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif,  teermasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan ( pasal 22 ayat 1).

Berikutnya untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan,  peserta dikenai Urun Biaya , pasal 22, ayat (2).

Dalam penjelasan ayat (2),  yang dimaksud dengan jenis pelayanan dimaksud, adalah yang membuka peluang moral hazard  (  pengaruh selera dan perilaku peserta), yang dapat merugikan pemberi jaminan.

Contoh yang diberikan adalah pemakaian obat-obat suplemen ( yang terkadang dapat lebih mahal dari obat terapis yang diperlukan), pemeriksaan diagnostik ( yang tidak diperlukan), dan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis.

Dalam JKN, moral hazard tidak bisa dilakukan secara sepihak. Biasanya ada kerjasama antara tenaga pelayanan kesehatan dengan peserta JKN yang dapat merugikan BPJS Kesehatan, karena menjadi beban tambahan BPJS Kesehatan.

Negara menyadari hal tersebut, sehingga untuk pelayanan yang sifatnya moral hazard, ada sanksi kepada peserta berupa Urun Biaya. Yang besarnya dapat berupa  nilai  nominal atau persentase tertentu dari biaya pelayanan dan dibayarkan kepada faskes.

Bagaimana mengenai pelayanan kesehatan dan Urun Biaya dimaksud, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.  Artinya ketentuan detail ( terinci), dijabarkan dalam Keputusan Presiden. Dengan demikian Keputusan Presiden sudah bersifat  aplikatif.

Peraturan Presiden sebagai regulasi aplikatif.

Terkait amanat Pasal 22 ayat (3), UU SJSN,  maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres tersebut,  Urun Biaya diatur dalam  2 pasal yaitu Pasal 80 dan Pasal 81.Intinya Pasal 80, menegaskan Urun Biaya dikecualikan bagi  peserta PBI, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ( maksudnya PBI yang iurannya di bayarkan dari APBD).  Poin penting berikutnya adalah jenis pelayanan yang menimblkan moral hazard tersebut, ditetapkan oleh Menteri.

Pada Pasal 81,  menjabarkan tentang besaran Urun Biaya JKN  yaitu berupa nilai nominal tertentu setiap kali melakukan kunjungan untuk rawat jalan atau nilai nominal tertentu maksimal atas biaya pelayanan kesehatan untuk kurun waktu tertentu, dan 10% atau paling tinggi dengan nominal tertentu untuk rawat inap  dari biaya pelayanan, yang dibayarkan kepada faskes saat mendapatkan pelayanan.

Sedangkan kewajiban BPJS Kesehatan membayarkan hanya pelayanan kesehatan kepada faskes setelah dikurangi besaran  Urun Biaya yang sudah dihitung diatas.

Ada kewajiban faskes menyampaikan kepada peserta tentang Urun Biaya yang dikenakan, sebelum memberikan pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan moral hazard   dimaksud.

Rupanya urusan Urun Biaya JKN ini, tidak tuntas disputuskan dalam Perpres ini, tetapi mendelliver kepada Menkes untuk mengatur lebih lanjut mengenai penetapan pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan (moral hazard) pelayanan, besaran dan tata cara pengenaan Urun Biaya.

Persoalan Urun Biaya JKN, yang menurut UU SJSN diaplikasikan dalam Praturan Presiden, ternyata masih menggantung dan diserahkan kepada Menkes untuk diatur teknis pelaksanaannya.  Ada persoalan regulasi disini, yaitu UU SJSN hanya mendelgasikannya dalam bentuk Peraturan Presiden, tidak ada menyebutkan dengan Peraturan Menteri.  Arrtinya Perpres tersebut, melampui mandat yang dimanatkan UU SJSN.

Permenkes 51 Tahun 2018.

Urusan Urun Biaya JKN yang tidak selesai dengan Perpres 82 Tahun 2018,  diperintahkan Presiden untuk diatur lebih teknis dengan Peraturan Menkes. Terbitlah Permenkes Nomor 51 Ytahun 2018 Tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Dalam Permenkes tersebut, sudah dirinci  menyangkut dua hal, yaitu pertama; Pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan, dan kedua; Besaran Urun Biaya JKN.

Terkait hal pertama;  jenis peayanan kesehatan dimaksud ditetapkan oleh Menkes.  Dengan memperhatikan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi faskes,   disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagaimana dengan penetapannya. Rupanya Menkes belum berani menetapkan sendiri. Membentuk Tim yang terdiri dari Kemenkes, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, asosiasi faskes,akademisi, dan pihak lain yang terkait.

Tim tersebut, melakukan kajian, melaksanakan uji petik dan membuat rekomendasi.  Kajian dimaksud adalah   mempertimbangkan aspek data pemanfaatan dan penggunaan (utilisasi) yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pertimbangan prosedur pelayanan.

Uji petik dilakukan melalui sosialisasi, seminar, lokakarya, dan / atau diskusi.  Baru kemudian diterbitkan rekomendasi kepada Menkes sebagai dasar untuk ditetapkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan.  Tim harus memberikan rekomendaasi paling lambat 3 hari sejak diterbitkan surat tugas oleh Menteri.

Dalam waktu 1 minggu, Menkes  menetapkan atau menolak seluruh atau sebagian  usulan. Jika ditolak, harus segera disampaikan kepada pengusul.

Hasil penetapan Menkes  tentang Jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan  harus disosialisasi oleh Kemenkes, BPJS Kesehatan, asosiasi faskes dan/atau organisasi profesi.

Kedua adalah Besaran Urun Biaya sebesar Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan pada rumah sakit kelas A dan rumah sakit kelas B;  dan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan pada rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas D, dan klinik utama ; atau  paling tinggi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paling banyak 20 (dua puluh) kali kunjungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Besaran Urun Biaya untuk rawat inap, sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya pelayanan dihitung dari total Tarif INA-CBGs setiap kali melakukan rawat inap; atau  paling tinggi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pembahasan

Ada tiga persoalan penting  yang ingin saya sampaikan, terkait soal Urun Biaya JKN.

Persoalan pertama adalah terkait aspek regulasi. UU SJSN memberi amanat bahwa terkait Urun Biaya JKN,  cukup dan harus tuntas diatur dan dapat dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Kenyataannya Peraturan Presiden Nomor 82 taun 2018, dalam Pasal  80 dan 81, mendeliver lebih lanjut secara teknis kepada Menteri dalam bentuk Praturan Menteri Kesehatan.

Menkes  menerbitkan Permenkes 51 Tahun 20128, yang isinya sangat detail mengatur jenis pelayanan yang potensi menimbulkan penyalahgunaan, dan besarnya Urun Biaya yang berlaku secara nasional  dengan  mekanisme yang lebih tepat disebut rumit dan bertele-tele.

Persoalan kedua adalah Permenkes ini, tidak menangkap semangat yang tercantum pada penjelasan Pasal 22 ayat (2), yang dikutip utuh : “Jenis pelayanan dimaksud adalah pelayanan yang membuka peluang moral hazard ( sangat dipengaruhi selera dan perilaku peserta)  misalnya pemakaian obat-obat suplemen, pemeriksaan diagnostik, dan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medik”.

Dari penjelasan ini  sebenarnya sudah sangat jelas  yang dikenakan Urun Biaya adalah mencakup tiga hal; yaitu pemberian obat yang sifatnya suplemen ( bukan untuk terapis), pemeriksaan diagnostik  dan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medik.

Hal-hal yang terkait  dengan kebutuhan medik  ( pengobatan, pemeriksaan, dan tindakan) seharusnya  sudah diatur dalam PNPK ( Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran) , PPK ( Panduan Praktek Klinis), SOP ( Standar Operasional Pelayanan)  dan CP (Clinical Pathway).

Sederhananya jika pemeriksaan (diagnostik),  tindakan dan pengobatan tidak sesuai dengan kebutuhan medik, dikenakan Urun Biaya. Oleh karena itu sangat tepat jika   besarnya Urun Biaya diserahkan ke masing-masing Rumah Sakit sesuai dengan tarif resmi yang berlaku di faskes tersebut, diluar paket Ina-CBGs yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.

Lihat Pasal 24 ayat (1) UU SJSN, menegaskan bahwa  besarnya pembayaran kepada faskes untuk setiap wilayah ditetapkan  berdasarkan kesepakatan  antara BPJS Kesehatan dan asosiasi faskes diwilayah tersebut ( untuk kepentingan faskes).

Logikanya, besaran pembayaran faskes saja  ditetapkan pada level  wilayah, maka menjadi rancu kalau besaran Urun Biaya ditetapkan secara nasional oleh Menkes  yang tentunya berlaku sama disetiap wilayah.

Demikian juga dengan  jenis pelayanan kesehatan yang menimbulkan moral hazard dimakud,  karena terkait dengan kebutuhan medik merupakan wilayah otoritas Rumah Sakit  dan disini yang harus berperan adalah komite medik masing-masing RS dengan berbagai panduan yang diutarakan diatas. . Juga  tidak bisa di genaralisasikan  menjadi kebijakan nasional yang ditetapkan dengan Permenkes.

Permasalahan mendasar ketiga adalah,  kalau kita simak bunyi Permenkes 51 Tahun 2018   pada Pasl 9 ayat (2) Besaran Urun Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  besaran tarif Urun Biaya disamping karena tipologi RS, juga berdasarkan kunjungan rawat jalan

Mengapa  pengenaan Urun Biaya  berdasarkan kunjungan rawat jalan dan rawat inap ?.  Apa dasarnya?. Sekali lagi,  penjelasan Pasal 22 ayat (2)  Urun Biaya didasarkan pada pemakaian obat-obatan, pemeriksaan diagnostik  dan trindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medik.

Jadi Unit Cost Urun Biaya   bukan berdasarkan kunjungan rawat jalan atau rawat inap, tetapi berdasarkan tindakan yang menimbulkan moral hazard. Kita sama-sama memahami bahwa moral hazard itu  terjadi bersifat individual peserta. Bisa terjadi pada setiap jenis pelayanan, terutama pada pelayanan kesehatan penyakit-penyakit katastropik.  Tidak ada urusannya dengan rawat  jalan dan rawat inap

Dalam penjelasan UU SJSN Pasal 22 ayat (2) juga menegaskan bahwa  penetapan Urun Biaya berupa nilai nominal atau persentase tertentu dari biaya pelayanan. Jadi bersifat optional sesuai dengan mana yang lebih praktis bagi masing-masing Rumah Sakit.

Kalau kebijakan RS menetapkan pola persentase dari paket Ina-CBGs, sebaiknya berlaku sama paik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Demikian juga jika RS menghitungnya berdasarkan nilai nominal sebaiknya berlaku sama untuk rawat jalan dan rawat inap.

Kerancuan Pasal 9 Permenkes 51 Tahun 2018,  diawali dengan  bunyi Pasal 81 Perpres 82 Tahun 2018 yang tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) dan penjelasannya.

Ke khawatiran kita,  Permenkes 51 Tahun 2018  yang mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan Urun Biaya JKN, tidak mudah untuk dilaksanakan, dan akan menimbulkan persoalan baru di level pelayanan kesehatan di faskes. Niatnya untuk mencegah terjadinya moral hazard, boleh jadi akan menimbulkan  moral hazard baru dari kebijakan tersebut.

Sudah saatnya menerapkan desentralisasi pelayanan kesehatan ke Rumah Sakit sesuai dengan filosofi UU SJSN dan tentu juga UU tentang  Kesehatan dan UU Tentang Rumah Sakit. . Yang  mendesak saat ini untuk dilakukan adalah dilakukannya aturan teknis di RS ( BNPK, PPK, SOP dan CP) dan akreditasi RS yang Permenkesnya sudah lebih dahulu diterbitkan.

Saran dan solusinya

Dari berbagai argumentasi dan pemikiran yang saya utarakan diatas, di sarankan kepada  Menkes agar membatalkan Permenkes 51 Tahun 2018, dan memperbaikinya sesuai dengan amanat UU SJSN tentang Urun Biaya.

Tidak perlu menunggu perbaikan Perpres 82 / 2018. Yang penting, perbaikan Permenkes dimaksud, tidak perlu  mencantumkan  besaran Urun Biaya dalam bentuk nominal maupun persentase dan jenis rujukan ( rawat jalan atau rawat inap).

Yang perlu dimuat dalam perubahan Permenkes adalah pendelegasian dan penugasan kepada semua RS yang bekerjsama dengan BPJS Kesehatan untuk manarik Urun Biaya atas pelayanan JKN sesuai dengan ketentuan tarif RS yang berlaku, dan menyampaikannya  kepada peserta JKN sebelum pelayanan kesehatan dilakukan.

Cibubur, 24 Januari 2019

Silahkan share jika bermanfaat.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top