General Issue

“SEPANYOL” JKK DAN JKm BPJS KETENAGAKERJAAN

lion-air-jatuh_20181030_085424

Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang, APT, M,Sc,CIRB ( Ketua DJSN 2011 – 2015)

Persoalan “sepanyol” dilingkungan  pengamat, praktisi, dan pekerja jamina sosial sudah merupakan cerita lama.

Dari dulu sejak bernama PT.Jamsostek sebelum bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan kasus “sepanyol” atau separoh nyolong sudah terjadi, bahkan  pernah menjadi temuan KPK sewaktu melakukan kajian tentang BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2014.

Yang lebih dahsyat lagi, “sepanyol” juga dilakukan oleh BUMN.  Sebagaimana mana pernah diketemukan pada kajian KPK, yang saya waktu itu masih menjadi Ketua DJSN, bersama-sama Direksi BPJS Ketenagakerjaan mendengarkan  paparan kajian KPK  tersebut.

Apa sebenarnya “sepanyol” dimaksud. Ada dua modus operandi yang dilakukan, pertama adalah dengan tidak melaporkan jumlah karyawan yang sebenarnya ikut program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan kedua, tidak melaporkan jumlah upah yang diterima riel sebagai dasar untuk menentukan besaran iuran. Untuk menyederhakankannya diberi istilah “sepanyol”.

Persoalan “sepanyol” ini mencuat kepermukaan, setelah Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan bahwa berdasarkan laporan Lion Air kepada BPJS Ketenagakerjaan, gaji pilotnya sebesar Rp 3,7 juta, sementara co-pilot Rp 20 juta.

“Sebesar Rp 3,7 juta, pilot. Co-pilotnya Rp 20 juta,” tutur Agus di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (31/10/2018).

Bila mengacu pada aturan maka pilot Lion Air akan mendapatkan dana santunan kematian sekitar Rp 177 juta, sementara co-pilot sekitar Rp 960 juta. Dari mana dasar hitungannya. Sudah tercantum dalam lampiran PP 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian.

Hitungan Jaminan kematian adalah sebesara 60% x 80 x besarnya upah. Kalau upahnya Rp. 3, 7 juta maka hitungannya 60% x 80 x Rp. 3,7 juta = Rp. 177 juta. Untuk pilot. Untuk Co pilot karena upah yang dilaporkan Rp. 20 juta / bulan, maka Jaminan Kematian yang diperoleh 60% x 80 x Rp. 20 juta = Rp. 960 juta.

Santunan kematian juga akan diberikan kepada pramugari yang ikut menjadi korban. Dari laporan Lion Air kepada BPJS Ketenagakerjaan, gaji pramugarinya bervariasi sebesar Rp 3,6 juta sampai dengan Rp 3,9 juta.

Agus mengakui jika ada pertanyaan tentang perbedaan mendalam besaran gaji pegawai Lion Air tersebut yang kemudian berimbas kepada santunan kematian.

Namun pihaknya mengaku mendasarkan klaim santunan berdasarkan laporan gaji dari perusahaan.

“Tentunya kita bertanya, kenapa sih masa gajinya segitu. Demikian dasar untuk memberikan manfaat (dana) itu berdasarkan upah yang dilaporkan itu,” jelas dia.

“Jadi kalau gajinya Rp 30 juta hanya dilaporkan Rp 3 juta, artinya si karyawan ini dirugikan. Seharusnya menerima 48 dikali Rp 30 juta. Ternyata hanya menerima 48 dikali Rp 3 juta,” lanjut Agus memberi ilustrasi.

Dia tak menampik jika selama ini ada sejumlah perusahaan yang melakukan praktik serupa. Yakni menurunkan besaran gaji demi membayar premi BPJS Ketenagakerjaan tak terlampau besar. Ini karena perusahaan menganggap pembayaran premi sebagai beban keuangan.

Berdasarkan aturan, perusahaan harus mengeluarkan sebesar 5,7 persen dari upah pekerjanya tersebut per bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan 5,7 persen, peserta mendapatkan 3 paket program yaitu Jaminan Hari Tua, JKK, dan JKm.

Apakah iuran tersebut diambil atau dipotong dari upah pekerja. Aturannya adalah untuk iuran JKK dan JKm dibayarkan oleh pemberi kerja (perusahaan). Besarnya lebih kurang 1% dari upah. Sisanya 4,7 persen, dibagi dengan perincian 2% diambil/dipotong dari upah pekerja, dan sisanya 2,7% dari upah dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi total pemberi kerja (perusahaan) mengeluarkan dana dari kocek perusahaan  3,7% dari hitungan upah.

Jangan heran kalau perusahaan melaporkan gaji karyawannya serendah-rendahnya ( batas UMP), dan tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya ikut BPJS Ketenagakerjaan , karena akan menggerus keuntungan perusahaan.  Dari sinilah timbul istilah “sepanyol” tersebut.

musibah-lion-air-ml731j-prv

Berkelit dengan istilah Upah

Dalam PP 44 Tahun 2015, pengertian upah sudah jelas didefiniskan yaitu  hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Jadi Upah dimaksudkan bukan saja gaji pokok saja, tetapi juga termasuk tunjangan yang diperoleh pekerja dan keluarganya atas jasa atau pekerjaan yang telah atau akan dikerjakan. Sering perusahaan melaporkan gaji pokoknya saja untuk dasar perhitungan basaran iuran JKK, JKM dan JHT. Bahkan ada yang hanya UMP padahal gaji pokoknya diatas UMP.

Yang membuat Pak Agus Dirut BPJS Ketenagakerjaan bingung ( wajar bingung karena beliau bukan dari orang dalam BPJS Ketenagakerjaan),  kenapa bisa terjadi Pilot dilaporkan Upahnya 3,7 juta dan Co-pilot sebesar 20 juta.

Kalau kita pelajari Pilot Capt. Bhavye Suneja adalah Pilot asing yang boleh jadi dikontrak oleh pihak Boeing ( karena pesawat baru). Jadi upahnya diberikan oleh pihak Boeing.  Karena bekerja di perusahaan Indonesia dan ikut aturan Indonesia harus ikut menjadi peserta BJS Ketenagakerjaan.

Patut diduga, pihak HRD Lion Air  berkebaratan mendaftarkan kepesertaan Pilot asing tersebut,  dengan upah yang diperoleh sang capten pilot yang  sangat besar.

Besarnya  upah pilot asing tersebut diungkapkan oleh  Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait. Beliau  membantah perusahaannya memberikan gaji kecil untuk pilot. Menurut Edward, perusahaannya tidak mungkin memberikan besaran angka gaji Rp 3,7 juta untuk pilot. Dia menyebut minimal gaji yang diterima oleh pilot asing Lion Air sebesar US$ 9.000.

“Mana mungkin pilot asing gajinya Rp 3,7 juta, siapa yang mau? Jadi jawaban saya itu saja. Jadi itu nggak bener. Jawaban saya gitu aja,” tegas Edward kepada detikFinance saat dihubungi di Jakarta ( 1-11-2018).

Boleh jadi sang Presiden Direktur Lion Air, tidak mengatahui kelakukan anak buahnya ( bagian HRD), yang mengecil-ngecilkan atau merobah-robah hitungan upah yang disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan.  Anehnya Pak Edward Sirait tidak mau memberikan kalirifikasi lebih lanjut.

Apakah ada sanksi?

Dalam PP 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKm, telah terang-menderang dalam pasal 32 ayat (2) dan (3), serta penjelasannya,  yang mengharuskan perusahaan memberikan kekuarangan  hak JKK dan JKm bagi pesertanya jika upah yang dilaporkan lebih kecil. Dan bagi peserta (pekerja) yang tidak didaftarkan kepesertaannya, jika terjadi musibah JKK dan atau JKm, perusahaan berkewajiban membayarkan manfaat JKK dan atau JKm yang menjadi haknya.

Jika tidak patuh,  pada pasal 59 ayat (2) perusahaan dapat diberikan sanksi administrasi  berupa a. Teguran tertulis d; b. Denda; dan/atau c. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Aturan pelaksanaan dari  sanksi tersebut, pemerintah menerbitkan PP 86 Tahun 2013, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Pada pasal 5 sampai dengan pasal 9  menguraikan sanksi administratif secara lengkap dan berurutan sesuai dengan berat ringannya kesalahan pemberi kerja (perusahaan).

PP tersebut memberikan wewenang yang luas kepada BPJS ( Kesehatan dan Ketenagakerjaan) untuk menerapkan sanksi administrasi kecuali  pada tahap akhir yaitu sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, menjadi wewenang pemerintah pusat dan daerah.

PP tersebut juga, memberikan senjata dan amunisi kepada BPJS untuk melakukan investigasi secara langsung ( tanpa minta bantuan stakeholder lain), terhadapa perusahan yang patut diduga dalam laporannya dicurigai tidak melaporkan upah yang diberikan dengan benar  dan tidak melaporkan jumlah karyawannya dengan benar.

Saya tidak tahu persis, apakah BPJS Ketenagakerjaan  sudah melakukan investigasi ke HRD Lion Air, karena laporannya mungkin “baik-baik” saja, sehingga divisi kepatuhan tidak ada kecurigaan. Akibatnya Dirut BPJS KT menjadi terkaget-kaget dan bingung koq gaji pilotnya dilaporkan  cuma Rp. 3,7  juta.

Momentu ini menjadi pelajaran berharga bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan dan investigasi yang lebih intens atas perusahaan-perusahaan yang melakukan “sepanyol”, dan menindak tegas jika ada petugas BPJS Ketenagakerjaan “bermain mata” dengan perusahaan-perusahaan “sepanyol” tersebut.

Cibubur, 2 November 2018

Silahkan share jika bermanfaat.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top