General Issue

SELAMA SIDANG MK, HENTIKAN PEMANGGILAN DAN PENANGKAPAN

chs2

By : Dr. Chazali H. Situmorang, (Pemerhati Kebijakan Publik, Dosen FISIP UNAS)

BESOK 14 Juni 2019, dimulai sidang MK perdana untuk menyidangkan perkara pengaduan yang diajukan BPN Paslon PADI (02), atas tuduhan terjadinya kecurangan, perbuatan tidak jujur dan tidak adil yang diduga melanggar  asas pemilu yang dicantumkan dalam Konstitusi UU Dasar 1945.  BPN Paslon 02, menduga bahwa KPU dan pihak-pihak lain yang terkait melakukan kecurangan dimaksud secara  sistematis, terstruktur dan masif.

Di media Sosial, beredar ajakan untuk menghadiri dan menyaksikan sidang-sidang MK, di lokasi Gedung MK. Walaupun Paslon PADI (02), menghimbau tidak perlu hadir langsung di lokasi Gedung MK, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Tetapi tampaknya gerakan masa untuk hadir tidak menghiraukan himbauan Paslon 02,  mereka terpanggil untuk hadir ke gedung MK, untuk memastikan apakah proses peradilan berjalan dengan jujur dan adil dengan berpegang pada nilai kebenaran.  Sebab yang terbangun pemikiran  sebagian rakyat bahwa MK itu hanya merupakan lembaga Menghitung Kalkulator ( MK),  berdasarkan pengalaman pengadilan MK sengketa Pilpres 2014.

Yang lebih menyakitkan lagi bagi barisan BPN, adalah framing dibentuk oleh media mainstream Surat kabar. Kita baca headline Rakyat Merdeka hari ini ( 13 Juni 2019), judulnya adalah SERUKAN PENDUKUNGNYA TIDAK DEMO, MESKI SUDAH TERLAMBAT, TAPI PRABOWO INSYAF.  Judul tersebut  tendensius, dan memberikan kesan yang terang menderang, bahwa apa yang dilakukan Prabowo selama ini adalah suatu kekeliruan, dan baru sekarang insyaf, dengan himbauan untuk  tidak demo.

 Apakah kalimat “Meski sudah terlambat, tapi Prabowo insyaf”,  diduga  mengandung hoax, sehingga melanggar UU ITE, ada yang berpendapat  perlu juga dilaporkan ke Polisi oleh pihak BPN Paslon 02, tentu  dengan cepat diproses Polisi.

Soal lapor melapor ke Polisi, memang sudah berlangsung lama, dan pihak Kepolisian sudah sangat repot dengan melayani lapor melapor tersebut. Akhirnya mungkin Polisi harus menyeleksi mana yang sensi, mana yang potensial mengganggu keamanan dan keselamatan negara dan pemerintahan.

Pemanggilan dan penahanan  dengan tuduhan sebagai tersangka makar dan kepemilikan senjata api terhadap Mayjen (Pur), Soenarko, Mayjen (Pur) Kivlan Zein, Eggy Sujana, Lius dan Mustafa ( dua terakhir dibebaskan dengan jaminan),  merupakan bentuk respon Polisi terhadap situasi keamanan dan ketentraman pemerintah dan petinggi penyelenggara  pemerintahan, dalam situasi masyarakat yang terbelah saat ini.

Momentum yang dilakukan Polisi untuk memanggil, memeriksa, dan menahan mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,  adalah terkait kejadian demonstrasi di depan Bawaslu 21-22 Mei 2019, yang berujung dengan terjadinya kerusuhan mengakibatkan 8 orang meninggal, ratusan orang luka-luka, termasuk Polisi, dan adanya keterlibatan seseorang atau kelompok orang yang mendorong terjadinya kerusuhan yang memakan korban.

Saat ini semuanya sedang berproses, diharapkan karena mereka  yang ditahan atau dibebaskan dengan jaminan sudah menjadi tersangka, maka supaya fair harus dibuktikan dengan  pengajuan berkas perkaranya ke pengadilan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam proses beracara.  Supaya masyarakat jelas, paham, duduk perkara sebenarnya.

Kita tidak berharap dengan proses-proses sebelumnya, yang berakhir begitu saja, tidak sampai di pengadilan, apakah karena tidak cukup bukti, atau hal lain, kita tidak tahu persis.

Kita berharap proses sidang-sidang pengadilan MK yang dimulai besok, berjalan lancar,  tim hukumnya hebat-hebat. Ada Bambang Widjojanto mantan Wakil Ketua KPK,  di pihak penuntut Paslon 02,  dan ada Yusril pengacara kondang, mantan Mensesneg, sebagai pengacara pihak Paslon 01. Diperkuat oleh anggota tim hukum masing-masing yang profesional dan mumpuni.

Untuk mendukung situasi persidangan yang tertib, aman dan damai, berjalan jurdil, tanpa tekanan masa, dan tentunya diliput oleh media nasional dan internasional,  maka ada kewajiban hukum Polisi untuk memelihara dan menjaga kondisi yang kondusif tersebut.

Salah satu bentuk situasi kondusif tersebut, diharapkan Menko Polhukam, dan Kapolri menghentikan dulu berbagai ekspose terhadap proses pendalaman perkara kerusuhan 21-22 Mei 2019. Proses hukumnya tetap dijalankan, tetapi janganlah terlalu diekspose ke media karena akan mengganggu situasi psikologis masyarakat yang sedang mengikuti sidang-sidang MK.

Apalagi adanya pendapat Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang berbeda pandang dengan Menko Polhukam dan Kapolri tentang makar dan penggunaan senjata api oleh kedua Jenderal purnawirawan tersebut. Kita tahu, bahwa Menteri Pertahanan adalah salah satu Menteri dibawah koordinasi Menko Polhukam.

Ekspose yang dilakukan saat ini, sudah cukuplah. Karena kita  tidak berharap dari ekspose tersebut, oleh media mainstream di goreng lagi menjadi berita yang sensi dan seksi yang ujungnya akan merugikan semua pihak.

Jika perlu, mereka-mereka yang ditahan tersebut, seperti dua jenderal purnawirawan, dan aktivis Eggy Sujana, dibebaskan dengan jaminan. Sambil terus dilakukan pemantauan, apakah mereka melakukan gerakan-gerakan yang melawan hukum.

Saya dengar sudah ada pihak yang bersedia memberikan jaminan dimaksud.  Kita dimasyarakat ini dan berada ditengah-tengah masyarakat,  tentu mengapresiasi langkah Pemerintah tersebut. Apalagi sidang-sidang Pengadilan MK berjalan dengan fair, siapapun yang diputuskan menang, rakyat  pasti akan menerimanya.

Oleh karena itu, para politisi dan petinggi partai-partai, janganlah coba-coba bermain mata dalam situasi saat ini. Nanti matanya bisa juling.  Bantulah masyarakat untuk ditenangkan dengan tidak  melakukan berbagai aktivitas yang  bersifat;  provokatif, menyerang,  kasak kusuk, jalan-jalan sendiri ke istana, angkat telor, menggunakan topeng,  menggunting dalam lipatan, menohok teman seiring,  dan sifat-sifat buruk lainnya. Jika itu yang dilakukan, tunggulah waktunya jejak digital itu tidak akan bisa hilang. Suatu saat akan dibuka rakyat aib anda yang memalukan tersebut.

Mari kita cermati proses sidang-sidang di MK, dengan hati, dan kepala dingin. Ketua MK sudah berjanji bahwa Hakim MK hanya takut pada Allah dan tunduk pada Konstitusi UU Dasar 1945. Semoga Allah menguatkan dan mengisi bathin mereka dengan Iman dan Taqwa pada Allah SWT. Amin YRA.

Cibubur, 13 Juni 2019

Silahkan share jika bermanfaat

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top