General Issue

PROGRAM JKN DALAM BIDIKAN KEJAKSAAN

chazali hs1

By : Dr. Chazali H.Situmorang, APT, M.Sc ( Ketua DJSN 2011-2015)

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut dugaan terjadinya penyimpangan yang dilakukan rumah sakit swasta dan klinik di Medan melalui klaim dana BPJS Kesehatan bagi masyarakat.

“Tim Intelijen Kejati Sumut tahun 2019 ini telah menemukan permainan yang dilakukan salah satu rumah sakit swasta di Medan dan kasus tersebut sedang diselidiki Aspidsus Kejati Sumut,” kata Asintel Kejati Sumut, Leo Simanjuntak di sela-sela memperingati Hari Bakti Adhyaksa ke-59 di Kejati Sumut, Jumat (19/7) seperti dilansir Antara.

Berita di atas dimuat oleh hampir semua media online, maupun media cetak dengan sumber berita Antara. Sesuatu  yang sudah lama saya khawatirkan akan terjadi. Analisa saya Medan adalah pintu masuk kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan ke Rumah Sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk melayani program JKN. Bukan tidak mungkin langkah yang sama akan dilakukan Kejaksaan Tnggi di provinsi lain, mengingat persoalan defisit DJS untuk JKN yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan  membengkak pada tahun 2018 sebesar Rp. 9,1 Triliun, sesuai hasil audit BPKP  dan merata di seluruh provinsi.

Masih dalam berita yang sama Leo Simanjuntak menyatakan penyimpangan dana BPJS tersebut, diduga melibatkan puluhan rumah sakit swasta. Namun yang baru terbongkar satu rumah sakit yang beroperasi di Kota Medan, Ibu kota Provinsi Sumatera Utara.

“Padahal rumah sakit di Medan diperkirakan ada puluhan unit. Jika satu rumah sakit saja merugikan keuangan miliaran rupiah dan berapa puluh miliar rupiah kebocoran uang negara,” ujarnya . Ia menyebutkan, penyimpangan klaim dana BPJS Kesehatan itu berupa klaim biaya menginap di rumah sakit, biaya obat, biaya perawatan dokter, pemeriksaan dan lainnya.

“Saat ini, Tim Aspidsus Kejati Sumut tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus yang merugikan masyarakat dan negara,” kata dia. Ia menjelaskan, temuan Intelijen Kejati Sumut, dari tahun 2014 sampai 2018 potensi kerugian negara mencapai Rp 5 miliar untuk satu rumah sakit. “Saya minta kepada rumah sakit maupun klinik agar tertib dan jangan melakukan penyimpangan,” katanya.

Bayangkan jika satu RS kerugian negara ( sebagian besar uang peserta JKN), mencapai Rp. 5 miliar, ada berapa puluh RS di Sumatera Utara yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, berapa ratus miliar kerugiannya. Walaupun saya belum dapat membayangkan dasar hitung-hitungan pihak Kejaksaan sampai menemukan angka 5 miliar tersebut.

Jika sudah seperti ini langkah Kejaksaan Tinggi, pihak-pihak terkait   harus tidak tinggal diam. IDI harus berbicara. GP Farmasi harus juga berbicara, dan terlebih-lebih PERSI tidak boleh tiarap.

BPJS Kesehatan sudah bereaksi. , Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf angkat bicara. “BPJS Kesehatan menyampaikan terima kasih atas langkah proaktif Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengawasi dan menegakkan hukum, khususnya dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Hal ini sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan program yang sangat strategis tersebut,” katanya, Minggu (21/7/2019).

Lebih lanjut Iqbal  memberikan tanggapan terhadap adanya laporan pada periode waktu tahun 2014-2018, bahwa BPJS Kesehatan di wilayah Sumatera Utara membayar klaim di beberapa RS lebih dari jumlah klaim yang seharusnya dibayarkan.

Menurutnya, berdasarkan data yang dimiliki BPJS Kesehatan, pihaknya membayarkan klaim sesuai dengan angka yang telah diverifikasi.

“Hal ini dibuktikan dengan catatan pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan pada tahun tersebut, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum,” tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa sebagai badan hukum publik, BPJS Kesehatan tunduk pada segala prosedur dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

BPJS Kesehatan juga senantiasa menerapkan prinsip good governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Karena itu kami mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan. Semoga informasi ini dapat meluruskan pemberitaan yang beredar di tengah masyarakat,” ujar Iqbal sesuai rilis yang terima tribun medan.

Pihak BPJS Kesehatan sudah siap dan membuka diri upaya penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan. Tentu lembaga tersebut akan mengungkap apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan. Karena BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik, harus transparan, terbuka, akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam azas UU SJSN dan UU BPJS.

kotak pandora

Ibarat membuka kotak pandora

Langkah Kejaksaan Tinggi Sumut, membongkar  adanya “permainan” istilah yang disebut Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak, dalam pelayanan Program JKN di RS, ibarat membuka kotak pandora. Sebuah idiom timbul dari kata tersebut yang artinya “Sumber masalah besar dan tak diinginkan”, atau “Sebuah hal yang nampak berharga namun sebenarnya adalah kutukan”. (Wikipedia).

Ada empat persoalan pokok yang menjadi fokus penyelidikan Kejaksaan yaitu a), klaim biaya menginap di rumah sakit, b) biaya obat, c) biaya perawatan dokter, dan d) pemeriksaan dan lainnya.

Keempat masalah tersebut memang masalah besar yang tidak diinginkan terjadi. Contoh persoalan biaya menginap di rumah sakit, tidak terlepas dari keterbatasan kelas RS sesuai dengan kelas rawat inap yang menjadi hak pasien. Hak pasien di kelas I, diberikan kelas 3  karena kamar penuh. Tidak sesuai jumlah jenis kelas rawat inap yang tersedia dengan hak kelas perawatan yang dimiliki pasien. Persoalan obat yang tidak tersedia dengan cukup sesuai yang terdaftar dalam Formularium Nasional. Ada obat yang hilang dalam Fornas, yang sebelumnya ada tercantum. Biaya perawatan dokter yang diberikan dengan nilai dibawah standar, dengan load kerja yang berlipat-lipat menimbulkan menurunnya mutu pelayanan medis ( ada kaitannya dengan SOP dan Clinical Pathway) , soal pemeriksaan, terkait pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya yang menimbulkan cost sharing.

Jika kotak pandora sudah terbuka, pihak Kejaksaan tidak boleh memakai kacamata kuda, hanya melihat kedepan, tidak lihat kanan kiri dan atas bawah. Sebab itu semua ada kaitannya dengan kebijakan manajemen RS, Komite Medik di RS,  kebijakan Dinas kesehatan setempat, kebijakan Kementerian Kesehatan, dan juga kebijakan dari BPJS Kesehatan. Semuanya dalam “permainan” yang dimaksud Leo Simanjuntak tentu ada peran, kecil, sedang maupun besar. Bahkan mungkin ada juga stakeholder yang tidak terlibat sama sekali.

Tentunya pihak Kejaksaan Tinggi tidak gegabah dalam melaksanakan tugasnya. Bayangan saya, Kejaksaan mendapatkan banyak amunisi atas temuan audit 1.800 auditor BPKP yang telah mengaudit BPJS Kesehatan dan RS-RS untuk mendalami dan menemukan benang merah defisitnya DJS  Program JKN. Tahun 2018 sebesar Rp. 9,1 triliun.

Kita berharap Kejaksaan bekerja secara profesional, bersungguh-sungguh, dan dapat menemukan siapa sebenarnya “otak” yang melakukan “permainan”dimaksud. Jangan sampai para teman sejawat medis ( dokter, apoteker, bidan, perawat), yang sudah bekerja “berdarah-darah” demi JKN, tetapi karena ketidaktahuan mereka atas berbagai kebijakan yang ternyata menyimpang, menjadi korban. Organisasi profesi yang terkait harus membela sekuat tenaga.

Cibubur, 22 Juli 2019

Silahkan share jika bermanfaat

 

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top