General Issue

PRIBUMI DAN AFFIRMATIVE POLICY

COWBOY

( Chazali H.Situmorang ,  Dosen FISIP UNAS; Pemerhati Kebijakan Publik)

 

Kita ketahui bersama, bahwa pemerintah dalam upaya percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar suku/ etnis/gender/kelompok marjinal   bangsa Indonesia melakukan apa yang disebut dengan Affirmative policy ( kebijakan afirmatif).

Kebijakan afirmatif diambil bertujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.

Contoh kebijakan afirmatif yang dilakukan pemerintah antara lain  Perpres P4B ( Percepatan Pembanguan Papua dan Papua Barat), prrcepatan pembangunan rumah untuk eks pengungsi Timtim, kearusutamaan jender, penanganan kelompok masyarakat marjinal ( penyandang cacat, lansia), bantuan langsung tunai (BLT) bagi fakir miskin, pemberian bantuan iuran (PBI), JKN-KIS bagi 92,4 juta orang miskin dan tidak mampu, bantuan pangan non tunai dan banyak lagi program pemerintah dan itu semua masuk dalam katagori  kebijakan afirmatif. Dan kebijakan afirmatif adalah diskriminatif tetapi diskrimatif positif sebagaimana dikatakan Bambang Darmono Kepala UP4B. Di Jayapura tanggal 11 Januari 2012.

Mari kita cermati Inpres Nomor  26 Tahun  1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Pada poin pertama berbunyi ;  Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Lihat juga  konstitusi kita UU Dasar 1945, pada pasal 34 ayat 1, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” dan ayat 2, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan *memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*. ( catatan, masyarakat yang lemah dan tidak mampu umumnya pribumi).

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Inpres tersebut bukanlah produk hukum tetapi hanya terbatas untuk memberikan arahan, menuntun, membimbing dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Beda dengan Keputusan Presiden ada yang bersifat mengatur (regeling) yang dipersamakan dengan peraturan presiden) dan ada yang bersifatnya menetapkan (beschikking). Bahkan ada yang berpendapat Inpres itu berlaku pada masa periode kepresidenan yang menanda tangani Inspres tersebut.  Karena tidak mengikat secara hukum. Soal ini kita serahkan saja pada ahli hukum.

Terkait dengan Inpres Nomor 26 Tahun 1998, titik tekannya adalah pada mengarahkan, menuntun, dan membimbing kepada penyelenggara negara yang tercantum dalam Inpres tersebut tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non pribumi dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan, perencanaan program,  ataupun penyelenggaraan pemerintahan.

Pertanyaannya apakah pidato Anis menyebutkan “pribumi”, dalam konteks perumusan kebijakan?, perencanaan?, dan penyelenggaran pemerintahan?. Anis menegaskan sesuai dengan teks sambutan “ penyebutan pribumi terkait dengan konteks sejarah menghadapi kolonialisme belanda yang menindas pribumi. Sekarang sudah merdeka dan kita harus bangkit”.  Apakah itu rasisme, ah rasanya terlalu berlebihan. Sebab “pribumi” dalam posisi zaman kolinilaisme adalah penduduk Indonesioa yang terbawah  miskin, bodoh, dan tidak berdaya.

Berbicara rasisme, di Jakarta ini siapa yang sebenarnya rasis?. Apakah orang Betawi yang semakin terpinggirkan itu bukan  korban rasis dari seklompok orang yang berduit  dan berkolusi dengan pejabat/aparat pemerintah?.  Apakah orang miskin yang korban gusuran dan nelayan miskin yang kehilangan lahan untuk menangkap ikan bukan korban rasis. Dan siapa yang lakukan itu?. Itulah bentuk kolonialisme baru. Dan kita harus bangkit untuk melawan kolonialisme baru tersebut, siapapun orangnya. Kira-kira begitu kesan yang kita tangkap dari berbagai pidato dan kampanye Anis- Sandi.

Dengan demkian , apakah negara ini berpihak?, diskriminatif?. Jawaban jelas berpihak. Kita lihat Konstitusi kita pasal 34 ayat 1 dan 2 diatas. Negara harus berpihak kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kita lihat  kebijakan afirmatif pemerintah, itukan kebijakan diskriminatif positif. Indonesia sebagai negara kesejaheraan, punya tanggung jawab konstitusional untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan mengajak kelompok masyarakat yang sudah sejahtera untuk bekerja bersama-sama membantu, dan membuka akses  agar kelompok masyarakagt miskin dapat  meningkat kesejahteraannya. Pemerintah menyiapkan regulasi, dan mengontrol agar proses menuju masyarakat sejahtera diakukan antara lain dengan mempersempit kesenjangan sosial, dan redistribusi pendapatan.

Bagi Anis – Sandi, berbagai pendapat dan komentar yang sifatnya mengkritisi bahkan ada yang mempolisikan Anis, direspons saja dengan baik dan proporsional. Jalan terus dengan berbagai program affirmative actionnya, agar dapat mengejar ketertinggalan sekelompok masyarakat dan menjamin kelompok masyarakat yang sudah mapan untuk punya perhatian dan  turut serta dalam affirmative action  tersebut.

 

Cibubur, 18 Oktober 2017

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top