General Issue

POLITIK SANDERA DI NEGARA PANCASILA

chazali s penulis buku

By: Chazali H. Situmorang- Dosen FISIP UNAS / Pemerhati Kebijakan Publik

Pada awal Juni 2017 yang lalu, Presiden Jokowi mengkampanyekan “Saya Indonesia, Saya Pancasila” dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2017, dan dalam pekan selanjutnya motto atau slogan atau apapun namanya menjadi viral dan menggema diseantero tanah air. “Saya Indonesia, Saya Pancasila”.

Mungkin pesan yang ingin disampaikan Presiden, bahwa tidak perlu diragukan lagi Saya sebagai Indonesia adalah seorang Pancasialis yang sejati, dan jika dibelah dada saya akan terlihat Garuda Pancasila dengan gagah dan perkasa.  Masyarakat merespons haru atas pernyataan Presiden sebagai bentuk konkrit komitmen beliau terhadap Negara Pancasila yang berdasarkan UU D 1945. Lantas, kita-kita ini koq ngak diajak menjadi Pancasila. Masak Presiden sendiri yang menjadi Pancasialis. Ada yang menyarankan apa tidak lebih baik slogannya adalah “ Kita Indonesia, Kita Pancasila”, ada nada ajakan dan kebersamaan. Sehingga kita akan bersama-sama membela dan mempertahankan Pancasila. Kalau sendirian Presdien Jokowi pasti tidak akan sanggup.

Pancasila

Sekedar mengulang, mana tahu ( maaf) ada yang lupa, Pancasila itu  (sekali lagi maaf saya kutip lengkap) adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskertapañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Jadi artinya, Pancasila sebagai Ideologi Negara,  adalah ada lima asas atau prinsip yang harus dipatuhi warga bangsa Indonesia yaitu kelima Sila yang saya tulis huruf tebal diatas.  Jadi memang tepatlah kalau  slogannya “Kita Pancasilais Sejati”, sebab kalau kita bukan Pancasialis yang sejati, kita  bukanlah warga bangsa Indonesia. Jelas, konkrit.

Sekarang mari kita cocokkan komitmen kita diatas  yang dicanangkan dan digegap-gempitakan Presiden Jokowi dengan keadaan yang dilihat ( melalui TV) dan dibaca ( media cetak dan medsos) sehari-hari.

Bagaimana dengan implementasi “ Ketuhanan Yang Maha Esa”,   dengan kenyataan penistaan agama dan yang terkini kasus ucapan Viktor Nasdem di NTT yang sangat berbahaya dan sudah menjadi viral di medsos`.”Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, dengan kasus-kasus kriminalisasi Ulama, penganiayaan Novel Baswedan (Penyidik KPK), penganiayaan Firmansyah (ahli IT dari ITB). ”Persatuan Indonesia”, dengan menghangatnya persoalan-persoalan intoleransi, kebhinneka-tunggal ikaan, dan tuduhan makar. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dihadapkan  dengan posisi lembaga parlemen (DPR) yang babak belur, karena Ketua Parlemennya menjadi tersangka kasus e-KTP, dan tidak mau mundur. Tidak berjalannya Parlemen (DPR) sebagai  “_check  and balances_”, karena sudah berfungsi menjadi tukang “stempel”. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dihadapkan dengan tingkat kemiskinan dan daya beli masyarakat yang semakin rendah, dan Ketua BPS sudah memberikan early warning tentang terjadinya  tingkat “*KEDALAMAN KEMISKINAN*”.  Apakah kedalamannya sudah sedalam laut Banda atau laut Jawa, BPS lah yang lebih mengetahui.

Politik Sandera

Bagi kita yang pernah menjadi aktivis kampus, atau pergerakan, atau pengrajin politik, maka istilah Politik Sandera bukan istilah yang baru dikenal. Dari dulu pola politik sandera sudah ada, tinggal lagi pada tingkat level mana permainan itu.

Istilah Sandera menurut Wikipedia, adalah seseorang yang ditawan seseorang hingga keinginannya dituruti. Sandera sering ditawan untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan penyandera. Penyanderaan terjadi karena berbagai hal, antara lain alasan politik.

Dari pengertian Sandera diatas, jelaslah bahwa penyanderaan  itu berkonotasi negatif , kejam, menghalalkan segala cara,  memaksakan kehendak dengan ancaman, sehingga seseorang terpaksa melakukan sesuatu. Politik Sandera itu melakukan penyanderaan secara politik demi kepentingan kekusasaan. Akibat dari politik sandera ini adalah terjadi politik barter. Yang awalnya terpaksa diakhiri dengan suka sama suka dan senang sama senang.

Contohnya dapat kita lihat pada PPP , dimana Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romi) dalam pidato politiknya pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, 21 Juli 2017, menyatakan, “PPP adalah Jokowi dan Jokowi adalah PPP.” Pernyataan itu bukan tidak ada sebab. Karena Pemerintah melalui tangan Menkumham menyelamatkan Romy dari “pertempurannya” dengan Djan Farid. Bahkan dalam Pilkada DKI, mendukung Ahok, padahal PPP semboyannya adalah Rumah Besar Ummat Islam dan berlambang Ka’bah. Sebaiknya PPP tidak lagi menggunakan Ka’bah sebagai lambang partai karena melukai hati ummat Islam dan kesucian rumah Allah.

Setali tiga uang dengan  Golkar sudah tersandera atau barter?. Hanya merekalah yang tahu persis, termasuk PAN yang belakangan sudah mulai “melawan” tidak satu kubu dengan Pemerintah. Golkar “mulai” tersandera terkait dualisme kepengurusan. Diselesaikan Pemerintah dan Setya Novanto menjadi Ketua Umum Golkar. Balasannya, luar biasa  call tinggi”, mengusulkan Pak Jokowi sebagai calon Presiden tahun 2019. Partai lain serba glabakan termasuk PDIP.

Seperti upaya balas jasa atas “hormat dan patuhnya” Setnov dan gerbong Pengurus Golkar pada Pak Jokowi, maka pemerintah memberikan dukungan Setnov untuk kembali menjadi Ketua DPR dan Akom terpental. Saat ini Golkar telah masuk dalam “perangkap” walaupun tak tahu siapa yang melakukan. Yang jelas saat ini  KPK telah menjadikan Setnov sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Dan di KPK tidak ada istilah dicabutnya status tersangka, muaranya harus ke Pengadilan. Dan biasanya juga Hakim Pengadilan tidak pernah memutuskan “bebas” perkara korupsi yang diajukan oleh KPK.

Tapi hebatnya Pengurus Golkar tidak panik. Rapat Pleno kompak menyatakan Setnov tetap Ketua Umum, dan diamini dalam rapat Dewan Pakar,dan Dewan Pembina Golkar. Namun  kita tidak tahu sampai kapan, dan tidak dapat dipastikan sikap Pemerintah kedepan. Sekasli lagi yang pasti Golkar sudah tersandera.  Ada yang  memprediksi  jika Golkar keluar dari koalisi Pemerintah akan menjadi abu, sedangkan jika seperti sekarang ini, akan menjadi debu. Tapi saya sendiri tidak sependapat dengan analisis tersebut, terlalu berlebihan.

Politik Sandera dan Pancasila.

Dengan menyimak sila-sila pada Pancasila, tentunya kita semua sepakat bahwa Politik Sandera tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.  Tidak ada satu silapun yang cocok dan pas dikaitkan dengan Politik Sandera. Tapi kenapa hal tersebut terjadi dalam sistim penyelenggaraan pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawabannya ada di Parlemen/DPR dan Partai Politik disamping pada Penyelenggara Pemerintahan.

Komitmen DPR untuk melakukan “check and Balances” hanya di bibir saja. Mari kita lihat dari fungsi pengawasan, sudah sejauh mana dilakukan DPR terhadap Pemerintah dalam menyelenggarakan Pemerintahan ini. Apakah Pemerintah dalam melaksanakaqn tugasnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apakah sudah berpihak pada kesejahteraan rakyat. Apakah sudah melaksanakan hak Budget dengan maksimal. Bagaimana bisa pemerintah Presiden Jokowi dalam masa 2,5 tahun  pemerintahannya berutang sebesar Rp.1.067. triliun. Saat ini akumulasi utasng pemerintah sejumlah 3.667,4 triliun. Bagaimana dana Haji mau digunakan untuk infrastruktur. Bagaimana sikap DPR merespons statement Menkeu Sri Mulyani, “ pilih utang atau gaji PNS dipotong”. Bagaimana Bank BUMN disuruh berhutang ke China untuk pembangunan transportasi kreta api Jakarta – Bandung yang mengakibatkan CAR dan NPL bank tersebut menjadi babak belur. Akibatnya bisa jadi Bank BUMN tersebut, tidak lagi jadi milik Pemerintah karena gagal bayar utang.

Iklim partai Politik juga tidak kondusif. Beberapa partai dikelola seperti suatu badan usaha atau yayasan keluarga bahkan ada yang menyebutkan seperti suatu Kerajaan. Ada istilah The Rising Stars  tapi maksudnya Putra Mahkota. Menjadi Ketua Umum secapeknya. Kalau belum capek ya jadi Ketum terus. Padahal partai-partai inilah yang melahirkan calon-calon Presiden dan Wakil Presiden. Karena di Undang-Undang  kita, Capres dan Cawapres diusulkan oleh Partai Politik, tak boleh dari Independent. Yang boleh Independent hanya untuk mencalonkan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, dan Wako/Wawako.

Lucunya partai-partai papan bawah setuju Parliament threshold 20% dalam UU Pemilu yang baru. Hal ini bermakna partai kecil tersebut rela menyerahkan haknya untuk mencalonkan kandidat Presiden/Wapres  kepada partai besar. Apakah ini bentuk dari mental inferior, atau karena kesadaran politik yang tinggi dan tahu diri, atau sudah tersandera. Dugaan saya  sudah campuraduklah semuanya.

Karena partai sudah menjadi ladang pekerjaan, bukan untuk memperjuangkan nilai-nilai idealisme sebagai bangsa terhormat, maka jangan berharap mereka memikirkan rakyat atau konstituentnya. Dalam hati mereka “ ah nanti menjelang Pemilu tabur saja rejeki, sembako, bansos, bangun masjid, gereja, beri bantuan alat olah raga, buat hiburan dangdut” selesai urusan. Sungguh kita ini berada pada tingkat pemikiran pragmatis dan instans yang sudah sampai ke ubun-ubun.

Kita berharap pada partai baru Perindo yang Pilkada DKI  lalu mendukung Anis-Sandi, dapat  melakukan check and balances terhadap Pemerintah. Ketuanya HT terkena kasus SMS yang dituduhkan mengancam Jaksa yang mengusut kasus bisnis, dijadikan tersangka  dan  diperiksa Bareskrim berjam-jam.

Antiklimaksnya adalah Sekjen Perindo mengumumkan bahwa Perindo akan mendukung Pak Jokowi sebagai Calon Presiden dalam rakernasnya beberapa bulan mendatang. Apakah dengan sikap partai seperti itu HT bebas dari jerat hukum yang mengancam mari kita lihat kedepan ini.

Kelemahan Partai Politik di Indonesia, menurut hemat saya terletak pada lemahnya Integritas dan komitmentnya terhadap kepentingan bangsa dan Rakyat Indonesia. Agama Politik di Indonesia itu adalah “KEPENTINGAN”. Bukan nilai-nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu biarlah tinggal dibangku kuliah, di pesantren, dan tidak perlu dibawa dalam kehidupan politik.

Kultur Politik seperti itulah yang melahirkan para pemimpin bangsa. Yang melahirkan calon-calon Presiden, melahirkan anggota DPR, DPRD dan yang mengisi Menteri-Menteri Lembaga Pemerintah dan Negara.  Lalu kita mau berharap apa dalam kondisi seperti itu. Kalaupun mau memperbaiki, dari mana memulainya?.

Jawaban pendeknya adalah mari kita perbaiki pada Pemilu tahun 2019 mendatang, dengan memilih calon-calon yang beriman kepada Allah SWT,  berintegirtas, dan berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia pada Pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Dengan mencermati rekam jejak calon-calon yang diusung Partai Politik.

Cibubur, 7 Agusutus 2017

Silahkan di share jika bermanfaat.

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top