General Issue

POLEMIK PLT. GUBERNUR PADA PILKADA 2018

FOTO CHS3

Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang, M.Sc/Dosen FISIP UNAS – Pengamat Kebijakan Publik

 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 merupakan agenda politik nasional dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak, di 171 daerah. Pilkada 2018 akan digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota melalui sistem pemilihan secara langsung, satu orang satu suara. Pemungutan suara digelar pada 27 Juni 2018, mulai pukul 08.00 waktu setempat.

Untuk kepentingan pilkada tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri  berusaha mengantisipasi terutama terhadap pejabat Gubernur yang akan diangkat di 17 Provinsi yang umumnya Gubenurnya akan berakhir atau mejadi  incumbent yang ikut bertarung dala pilkada serentak.

Aparatur Sipil Negara

Salah satu produk kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri adalah menerbitkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, sebagai pengganti Kemendagri Nomor 74 tahun 2016.

Pada pasal 4 ayat (2) Pemendagri Nomor 74 Tahun 2016  menyebutkan Pelaksana Tugas Gubernur  berasal dari pejabat  pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Sedangkan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, tentang Cuti Di luar Tanggungan Negara, pasal 4 ayat 2: menyatakan  “Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintahan pusat/provinsi,” beber Tjahjo dalam keterangannya, Kamis ( 25 /1/2018).

Perlu diketahui, bahwa konsideran Permendagri tersebut adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, UU Nonor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipili Negara, dan UU Noor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Memahami Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, terkait  perubahan pasal 4  ayat 2,  dimaknai secara logika dan bahasa hukumnya adalah untuk memberikan keleluasaan ( ruang yang cukup), kepada Mendagri untuk menunjuk Pelaksana Tugas Gubernur bukan saja dari pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri  atau pemerintah daerah provinsi, tetapi juga pejabat yang setingkat diluar kementerian dalam negeri dalam lingkup pemerintah pusat.  Siapa yang dimaksud pejabat setingkat pimpinan tinggi madya dilingkup pemerintah pusat adalah jebatan yang ada di kementerian lain ( perangkat pemerintah pusat)  yang kepangkatannya mengacu pada UU ASN sebagai konsideran Permendagri Nomor 1 tahun 2018.

Misalnya di Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Kemnko Perekonomian, dan Kemenko Kemaritiman, rata-rata ada 10 – 12 Deputi dan Staf Ahli Menteri yang merupakan pejabat tinggi madya.  Belum lagi di kementeran teknis lainnya, ada Kemensos, MenPAN,-RB,  Kemenhan, KemenKominfo, Kemendag, Kemenperin, Kemenaker, dan lainnya  yang juga rata-rata 10 – 12 Sekjen, Dirjen, Ka.Badan, dan Irjen dan para Staf Ahli Menteri.

Artinya, dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, Mendagri dapat mengusulkan banyak stok SDM yang sudah berkualifikasi pejabat pimpinan tinggi madya sesuai standar ASN kepada Presiden untuk menjadi Pelaksana Tugas Gubernur di 17 Provinsi. Dengan demikian pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri dapa bekerja secara terfokus untuk mengawal jalannya Pilkada serentak tersebut.

Alasan Mendagri yang menyatakan pilkada serentak  membutuhkan sebanyak 17 Pelaksana Tugas Gubernur untuk mengganti Gubernur yang habis masa jabatan atau yng ikut pilkada, dan Kemendagri tidak cukup stok pejabat pimpinan tinggi madya sudah dapat diatasi dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018  dengan melibatkan pejabat pimpinan tinggi madya dari Kementerian lain. Bukan mengusulkan perwira tinggi Polri yang jelas melanggat peraturan perundng-undangan dan terkesan  tidak menghargai keberadaan pejabat tinggi di Kementerian.

Rawan  Keamanan

 Biasanya dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, untuk membahas suatu keadaan rawan keamanan  apalagi dalam menjelang pilkada, dilakukan rapat koordinasi oleh Menko Polhukam, dengan mengundang kementerian terkait, Kemendagri, Kemenkumham, Kapolri, BIN, Kemhan. Dan biasanya juga Menko Polhukam menyampaikan situasi wilayah itu berada pada level mana tingkat keamananannya, dan antidipasi yang dilakukan untuk mengatasinya. Disinergikan kebijakan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kepolisian, BIN, dan pihak-pihak terkait untuk optimalisasi penanganan di lapangan.

Rasanya kurang pas, kalau Mendagri  yang menyebutkan ada dua Provinis Jabar dan Sumut yang rawan keamanannya,  sedangkan hal itu merupakan otorisasi Menko Polhukman, dan Kapolri. Kenapa Mendagri begitu proaktif berdiskusi  dengan Kapolri, Panglima TNI  dan Wakapolri untuk mengusulkan 2 perwira tinggi Polri sebagai Pelaksana Tugas Gubernur di Prov.Jabar dan Sumut dengan alasan keamanan, yang jelas bukan wilayah tugas Mendagri. Apa dasar pertimbangan hanya 2 provinsi itu yang rawan keamanan?, bagaimana dengan Jatim, Jateng, Kalbar, Sulsel, dan Papua.

Ini bukan persoalan sederhana yang begitu saja disebut daerah rawan keamanan. Dan bukan tidak mungkin akan menimbulkan kemarahan masyarakat di kedua Provinsi tersebut, karena sudah di cap daerah rawan keamanan sehingga diperlukan kehadiran Plt Gubernur Jenderal Polisi aktif, disamping sudah ada Kapolda.

Blunder lainnya dengan diajukan Irjan (Pol) M.Irawan  ( Asisten Ops  Kapolri), dan Irjen (Pol) Martiani  Sormin ( Kadiv.Propam Polri),sebagai Plt Gubernur,  apa tidak menganggu tugas-tugas pokok kedua jenderal polisi tersebut untuk mengendalikan keamanan sebagai Asisten Operasi di seluruh wilayah pilkada, dan langkah-langkah Propam terhadap anggota polri yang bertugas di seluruh wilayah pilkada.

Undang – Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

 Pasal 28 (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

 Pasal 28 ayat (3), sudah jelas tidak ada penafsiran lain, bahwa anggota kepolisian silahkan menduduki jabatan di luar kepolisian, tetapi harus memenuhi salah satu dari dua syarat yaitu mengundurkan diri, atau pensiun dini.  Pasal ini tidak ada menyebutkan jabatan itu sementara atau definitif. Pokoknya jabatan bisa sementera dan bisa juga definitif.

Rasanya ironi sekali kalau hal ini terjadi, dimana kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, tetapi ada pasal di UU Kepolisian yang tidak dipatuhi.  Seharusnya Kapolri menolak permintaan Mendagri, dengan alasan tidak sesuai dengan UU Kepolisian.

Kalaupun Mendagri berkehendak perwira tinggi Polri  yang menjadi Pelaksana Tugas Gubernur, maka haruslah mengundurkan diri dulu atau minta pensiun dini pada dinas kepolisian.

Kesimpulan

  1. Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, pasal 4 ayat (2), intinya memberikan kesempatan kepada pejabat pimpinan tinggi madya baik dalam lingkup Kemendagri maupun Kementerian lainnya, sesuai dengan UU ASN untuk menjadi Pelaksana Tugas Gubernur.
  2. Perwira Tinggi Polri, bukan pejabat yang diatur dalam UU ASN, tetapi UU Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Dalam UU Tentang Kepolisian Negara Indonesia, telah diatur bahwa anggota kepolisian yang menduduki jabatan diluar kepolisian, harus mengundurkan diri atau pensiun dini.
  4. Bukan menjadi domain Mendagri, menentukan dan merumuskan  persoalan keamanan suatu daerah/wilayah, tetapi merupakan domain   Menko Polhukam, dan Kapolri.
  5. Mencederai semanagat Netralitas Pemerintah yang sudah di gariskan dalam UU Pilkada, dan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik.

Penutup

 Mudah – mudahan Presiden Jokowi cukup arif dan bijak memperhatikan polemik Pelaksana Tugas Gubernur yang telah di utarakan diatas, untuk tidak ada aturan yng dilanggar. Presiden harus tabah dan terus bersikap netral dan dapat bertahan dari tekanan-tekanan politik yang terkadang sudah melampui kewajaran.

Presiden Jokowi tentu berpegang teguh pada Sumpahnya sebagai Presiden pada saat  dilantik tahun 2014 yang lalu  “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban  Presiden Republik  Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa” .

 Cibubur, 29 Januari 2018

Silahkan di share jika bermanfaat

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top