General Issue

POLEMIK OSO: POLITIK DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

chs2

By: Dr. Chazali H. Situmorang, M,Sc ( Pemerhati Kebijakan Publik-Dosen FISIP UNAS)

Dalam perjalanan sejarah politik negara, memang persoalan politik merupakan sejarah panjang sejak adanya  aktivitas intelektual terkait dengan kebijakan publik, yang dilakukan  dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya yang pada dasarnya bersifat politik.

Pengetahuan dan pergulatan perjalanan administrasi pemerintahan di Indonesia  juga jauh dibelakang dari perjalanan dinamika politik. Ilmu administrasi pemerintahan semakin berkembang sejak pasca Orde Baru, karena semasa Orde Baru dalam suasana rezim yang “otoriter”  persoalan administrasi pemerintahan tidak banyak yang mendalaminya.

Situasi berbeda, pada masa reformasi, persoalan penyelenggaraan negara terkait dengan administrasi negara dan pemerintahan atau disebut juga administrasi publik , semakin banyak ditekuni.

Fakultas yang membuka Prodi Administrasi Publik diminati banyak mahasiswa. Ahli hukum Tata Negara juga semakin berkibar, dan populer karena persoalan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin terbuka,  dan ternyata banyak masalah di dalam pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan itu sendiri.

Jika di simak persoalan Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura dan Ketua DPD RI, cukup menarik, karena terkait tuntutan seorang politisi yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan juga mencalonkan kembali sebagai anggota DPD dari Propinsi Kalbar. Ini contoh konkrit persoalan administrasi pemerintahan/publik yang belakangan ini menjadi polemik yang menyita perhatian masyarakat.

OSO adalah satu-satunya Ketua Umum Partai yang menjadi Ketua DPD RI, menggantikan Mohammad Saleh yang mengundurkan diri. Sebelum Muhammad saleh sebagai ketua DPD RI adalah Irman Gusman dua periode yang berhenti  terkena persoalan kasus hukum.

Terpilihnya OSO sebagai Ketua DPD, tidaklah mudah, dan menjadi cerita yang menarik dan hiasan di media cetak dan elektronik dalam waktu yang lama juga.

Persoalan OSO ini,  murni persoalan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sering disebut juga administrasi publik.  OSO ingin mencalonkan kembali sebagai anggota DPD di Kalbar. Beliau  tokoh nasional yang sangat populer dan dikenal baik oleh masyarakat Kalbar.

Posisinya  karena masih pengurus partai (Ketua Umum Hanura).  MK menyatakan bahwa  calon anggota DPD tidak boleh pengurus partai. Keputusan MK kita tahu bersama adalah final dan mengikat.

Karena KPU tidak memasukkan OSO dalam DCT DPD Kalbar,  OSO mengajukan gugatan ke PTUN. Oleh PTUN, OSO dimenangkan dan diperintahkan agar KPU melaksanakan putusan PTUN memasukkan OSO dalam DCT.

PTUN juga menyurati Presiden agar memerintahkan KPU melaksanakan putusan PTUN, dengan mengacu Pasal 116 ayat (6) UU Nomor 51 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2086 Tentang Peradilan Tata Usaha.

OSO juga melakukan upaya hukum lainnya, mengadu ke Bawaslu, agar Bawaslu memerintahkan KPU untuk melaksanakan keputusan PTUN.

Karena ada surat Ketua PTUN kepada Presiden, untuk memerintahkan KPU melaksanakan keputusan dalam kapasitas  “Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat perangkat lainnya (KPU)  melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan”. (Pasal 116 ayat 6). Maka Presiden merespons surat Ketua PTUN tersebut.

Ada dua pilihan  Presiden untuk merespons surat Ketua PTUN yaitu :

  1. Menjawab surat Ketua PTUN, bahwa Presiden tidak dapat melaksanakan saran atau keinginan PTUN sesuai dengan pasal 116 ayat 6, karena khusus KPU adalah lembaga independen, dan pemerintah turut bertanggungjawab  menjaga independensi KPU, disamping  adanya Keputusan MK yang melarang Pengurus Partai merangkap anggota DPD.
  2. Presiden mengirim surat, sesuai dengan keinginan Ketua PTUN kepada KPU, , yang isinya meneruskan Surat Ketua PTUN, agar KPU menindaklanjuti Keputusan PTUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Poin 1, Presiden tidak lakukan, karena resiko politiknya tinggi, dan dapat merusak hubungan dengan Ketua Partai yang bersangkutan dan kebetulan pendukung Petahana, dan  akan timbulnya opini yang digoreng seolah-olah memproteks KPU.

Sebagaimana kita ketahui melalui Mensesneg, Presiden memilih jalan memutar,  meneruskan surat Ketua PTUN ke KPU, dengan catatan agar apapun keputusan KPU harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Suatu kunci pengaman yang efektif, untuk tidak timbulnya tafsir liar, atau “digoreng”  sehingga menimbulkan kehebohan di masyarakat.

Pihak KPU, sudah menjawab dan menegaskan  langkahnya menolak  atas permintaan  Bawaslu untuk merubah DCT dengan memasukkan nama OSO.

Demikian juga KPU  sudah menjawab surat Presiden dengan sikap yang sama, karena mereka berpegang pada Keputusan MK, yang final dan mengikat.

Saran solusi

Setiap lembaga sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan regulasi yang terkait dengan institusi. Sikap KPU kukuh dengan sikapnya menolak, bukan tidak beralasan.  KPU juga tidak ingin menanggung resiko hukum, melanggar keputusan MK yang final dan mengikat. Kita mengingatkan semua pihak, bahwa  Mahkamah Konstitusi itu bertugas mengawal apakah penyelenggara negara ini melaksanakan UU sesuai dengan perintah Konstitusi. Tidak ada lagi Mahkamah di atas MK di Indonesia, kecuali Mahkamah Akhirat.

Bawaslu dan Presiden juga sudah  melaksanakan  proses administrasi pemerintahan, sesuai dengan tugasnya.  PTUN juga sudah membuat keputusan sesuai dengan keyakinannya. Semuanya sudah bekerja sesuai dengan koridor masing-masing. Bahkan Polisi juga sudah memanggil KPU atas sikapnya menolak keputusan PTUN.  Di sini  kita harus menghargai konsistensi dan ketegaran KPU atas keputusannya yang diyakininya sesuai dengan koridor hukum.  Mudah-mudahan demikian juga dalam mengawal jalannya Pilpres dan Pileg 17 April 2019 mendatang ini.

Agar iklim politik kondusif, serta  ketenangan dan kenyaman publik terjaga,  maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat pada  Pak OSO sebagai politisi dan sekaligus negarawan,  maka solusi terbaik adalah menerima keputusan KPU.

Mungkin Allah SWT, menakdirkan Pak OSO untuk tetap berkiprah dan berjuang untuk rakyat melalui kekuatan politik, serta  mewarnai dinamika  politik yang berorientasi kepentingan bangsa secara nasional dan kepentingan daerah yang bapak lahir, besar dan telah banyak membangun  untuk rakyat Kalbar.

Dengan demikian polemik terkait putusan PTUN, dapat berakhir dan menjadi catatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memang masih banyak perlu dilakukan perbaikan, dan penyempurnaan secara terus-menerus.

Dalam hal ini.  lembaga Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Prodi Administrasi Publik,  perlu melakukan kajian dan penelitian yang mendalam sebagai referensi kepada stakeholder terkait.

Cibubur, 6 April 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top