General Issue

PERPPU UU KPK “YES OR NO”?

foto jokowi dengan tomas

Oleh : Chazali H.Situmorang-Pemerhati Kebijakan Publik

Presiden RI Joko Widodo mengatakan akan mengkalkulasi saran dari puluhan tokoh nasional yang disampaikan dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9) siang.
Salah satu yang diperbincangkan adalah perihal revisi UU KPK yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 17 September lalu. Jokowi mengatakan salah satu yang diusulkan para tokoh itu adalah agar dirinya selaku presiden agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK.

“Soal UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali diberikan pada kita, utamanya masukan itu berupa penerbitan Perppu. Tentu akan kita hitung, setelah kita putuskan, akan kami sampaikan,”ujar Jokowi kepada wartawan usai pertemuan tersebut pada Kamis petang.

Sehari sebelumnya Ngabalin, dari Kantor Staf Presiden  mengatakan “Jangan memaksa Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena bukan itu jalurnya. Gimana sih? Orang DPR baru tetapkan seraya menunggu penomoran undang-undangnya, masa presiden harus dipaksa mengeluarkan Perppu?” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin kepada wartawan, Rabu (25/9/2019).

Ternyata sore ini dari hasil pertemuan dengan tokoh nasional, Presiden Jokowi mulai kendor dari sikap semula  bersikap tegas menolak menerbitkan Perppu UU KPK yang disuarakan Ngabalin, akan mempertimbangkan kembali dengan kalkulasi politik yang perlu diperhitungkan, dan juga akan  melihat perkembangan dari hasil pertemuan dengan tokoh mahasiswa besok yang akan diundang ke Istana.

Jika Pak Jokowi mulai longgar sikapnya bisa dimaklumi karena  besarnya arus untuk segera mencabut Revisi UU KPK yang sudah disahkan yang disuarakan mahasiswa melalui aksi demonstrasi yang masif di hampir seluruh wilayah ibukota. Apalagi demo hari ini di Kendari Sultra, ada mahasiswa yang tewas, diduga kena peluru di dada kanan.

Bagi Jokowi memang merupakan persoalan pelik dan memerlukan keputusan politik yang cepat, tepat dan solutif. Bisa jadi malam ini, Jokowi dibalik panggung, melakukan konsolidasi dengan Ketua-Ketua Umum partai politik. Karena terkait keputusan politik tentu memerlukan dukungan politik dari partai politik juga.

Walaupun kita mencermati, Ketua-Ketua Umum partai politik seolah tiarap menghadapi demo mahasiswa, dan membiarkan Jokowi sendiri dengan Menteri terkait, Kapolri menyelesaikannya. Sudah dapat diduga jika berhadapan dengan polisi, tidak dapat dihindari benturan, karena polisi yang dilapangan juga masih muda-muda gampang emosional dalam menghadapi demonstran. Gaya  memukul, menendang , masuk mesjid tidak buka sepatu,  kita lihat beredar pada video yang viral di media sosial.

Baca artikel: http://www.jurnalsocialsecurity.com/news/mahasiswa-mendobrak-gas-air-mata-jawabannya.html

Kenapa harus diterbitkan Perppu UU KPK?

Kalau boleh kita lihat beberapa hari kebelakang, terjadinya demo mahasiswa yang bagaikan gerakan laron mendatangi cahaya, juga tidak terlepas kekeliruan Pemerintah dan DPR dalam membuat kebijakan terkait revisi RUU KPK yang sudah diprotes banyak  kalangan karena melemahkan KPK dan menguntungkan koruptor. Ditambah lagi  dengan prakondisi pemilihan Capim KPK yang dinilai ada beberapa diantaranya yang diusulkan Presiden bermasalah, dan akan semakin melemahkan kepemimpinan Komisioner KPK.

Pada fase awal tersebut, Pemerintah dan DPR begitu percaya diri. Anjing menggonggong Kafilah tetap berlalu. Presiden  Jokowi merasa sudah cukup kuat  karena terpilih menjadi Presiden kembali. Ditambah lagi partai-partai oposisi sudah kehilangan “selera” untuk beroposisi karena jelas kalah suara di DPR.

Dalam situasi tersebut. Allah SWT, Tuhan Yang maha Kuasa mulai menunjukkan kekuasaanNya yang tidak dapat diduga manusia. Allah menggerakkan hati mahasiswa sebagai benteng terakhir, secara serentak. Secara spontan para dosen menyilahkan mahasiswanya untuk aksi demonstrasi. Yang luar biasanya pergerakan tersebut simultan di hampir seluruh kota yang ada perguruan tingginya. Tentu kepolisian kewalahan. Karena personil  terbatas, ditambah lagi meledak kerusuhan di Wamena yang makan korban masyarakat pendatang puluhan orang meninggal.

Hari Jumat  besok ( 27 September 2019), BEM Perguruan Tinggi Utama akan diundang Presiden ke Istana Negara. Kita tidak tahu persis apakah para pimpinan BEM tersebut berkenan datang ke Istana, atau mungkin juga meminta Presiden hadir di tengah-tengah mahasiswa di depan gedung DPR atau di dalam gedung DPR sebagai milik rakyat, entahlah. Terkadang jalan pikiran mahasiswa sukar diduga dan sangat dinamis.

Proses dialog esok hari mari kita ikuti bersama. Apakah pembicaraan akan berjalan lancar. Apakah tuntutan mahasiswa diperhatikan Presiden. Apakah tuntutan mahasiswa tunggal terkait penerbitan Perppu UU KPK saja, misalnya soal pelanggaran HAM atas tewasnya mahasiswa di Kendari,  atau ada isu lain yang akan diangkat mahasiswa mari kita tunggu esok hari.

Persoalan Perppu memang menjadi menarik. Kenapa tidak. Dua tahun lalu Pemerintah secara sepihak menerbitkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan alasan ada kegentingan yang mendesak terkait Ormas yang dinilai tidak setia pada Pancasila, UU  Dasar 1945, dan NKRI.  Padahal UU tentang Ormas tersebut, sudah mengatur mekanisme pengadilan untuk pembuktiannya. Tetapi pemerintah menilai terlalu lama proses pengadilan, sehingga dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Suatu alasan yang menimbulkan ruang debat ahli hukum yang cukup seru.

Hari ini, Pemerintah bersikap menolak Perppu atas UU KPK yang baru saja di revisi, dan belumpun diberi nomor dan diumumkan Pemerintah dalam lembaran negara. Padahal Perppu tersebut desakan masyarakat, desakan tokoh nasional, dan akhirnya dilanjutkan oleh mahasiswa. Bahkan dalam pertemuan hari ini dengan tokoh nasional,  mereka meminta Presiden menerbitkan Perppu UU KPK. Tidak merekomendasikan melalui Judicial Review ke MK, karena situasi yang genting dan mendesak.

Para tokoh nasional itu juga menyarankan kepada Jokowi untuk memperbaiki komunikasinya dengan rakyat, masyarakat, untuk menghilangkan salah pengertian yang mungkin terjadi.

Soal komunikasi ini juga kita cermati merupakan persoalan rumit di sekitar lingkaran Presiden Jokowi. Setelah pertemuan dengan tokoh nasional,  Jokowi menyatakan mengapresiasi gerakan aksi mahasiswa.  Bahkan beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan rindu untuk di demo sebagai bentuk kontrol sosial.

Tetapi waktu bersamaa sore ini Menristekdikti M.Nasir dipanggil Jokowi dan memerintahkan untuk mengendalikan mahasiswa yang demo. Menteri Nasir bergerak cepat mengancam Rektor untuk menetibkan mahasiswanya. Dan Rektor diminta untuk menindak dosen  yang memberikan ijin mahasiswa untuk aksi demo.  Mana yang benar. Masyarakat kita sekarang ini adalah masyarakat yang terdidik, dan dapat menggunakan akal sehatnya untuk menilai omongan pemimpinnya. Apakah serius atau sandiwara belaka.

Bagi Presiden Jokowi, situasi ini sangat  menentukan perjalanan Pemerintah selanjutnya. Apalagi dalam waktu dekat pelantikan DPR/MPR/DPD 1 Oktober 2019, dan 20 Oktober 2019 Pelantikan Presiden.  Bukan tidak mungkin jika Jokowi menolak Perppu, bukan saja berhadapan dengan gerakan mahasiswa sampai momentum pelantikan, tetapi dengan para tokoh-tokoh nasional yang sudah bertemu dengan Presiden. Apakah Pimpinan Partai Politik pendukung Pemerintah siap membela dan melindungi Presiden Jokowi, masih mereupakan pertanyaan besar.

Jalan memutar bagi Presiden Jokowi sudah tertutup. Pilihannya dalam satu atau dua hari ini  Presiden Jokowi  sudah harus  membuat keputusan politik menerbitkan Perppu atau menolak. Kedua pilihan tersebut tentu ada konsekuensinya. Sebagai Presiden, suatu keniscayaan  memilih yang paling rendah resiko kerusakannya bagi kelangsungan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Masih banyak persoalan lain yang menghadang Presiden Jokowi kedepan ini. Gejolak Papua, utang dan bunga yang jatuh tempo, rencana pindah  ibu kota, resesi global, pertumbuhan  ekonomi yang stagnan, defisit BPJS kesehatan, penyusunan Kabinet, pembakaran hutan dan lahan, dan janji-janji yang harus dipenuhi yaitu janji KIP sampai kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu sembako murah. Semoga beliau tidak lupa.

Cibubur, 26 September 2019

Silahkan di share jika bermanfaat

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top