General Issue

PENSION PROGRAM REVIEW : PERSOALAN REGULASI, IURAN DAN MANFAAT

foto chs1

By : Dr. Chazali H.Situmorang, Apt, M.Sc

( Ketua DJSN 2011-2015, Direktur Social Security Development Institute) 

Jaminan pensiun, adalah salah satu program SJSN, yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, disamping 3 program lainnya yaitu program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JKm), dan program jaminan hari tua (JHT).

Untuk JP (Jaminan Pensiun), melalui PP 45 /2015 tentang Program Jaminan Pensiun, disebutkan bahwa sumber dananya berasal dari iuran pekerja dan pemberi kerja.  Memang PP tersebut baru mengatur JP untuk pekerja yang mempunyai hubungan kerja atau disebut juga pekerja yang mendapat upah dari pemberi kerja.

Saat ini potensi dana JP, diambil dari 3% gaji/upah pekerja, dengan perincian 2% dibayarkan oleh pemberi kerja, dan 1% dipotong dari upah/gaji pekerja.

Taget jaminan pensiun diberikan pada usia pensiun,  atau meninggal dunia atau cacat tetap. Dengan tujuan agar pada saat pensiun jangan sampai  menurunnya kehidupan yang layak. Jadi inti dari target JP BPJS ketenagakerjaan adalah agar kualitas hidup manusia pekerja saat pensiun tidak langsung down grade secara ekstrim.  Mereka itu dapat hidup yang layak sesuai dengan harkat kemanusiaan.

Jangan sampai saat pensiun, sebelumnya pergi kemana-mana pakai sepatu, setelah pensiun pakai sandal jepit. Demikian juga selama ini pakaian ber seterika, setelah pensiun baju dan celana tidak lagi diseterika.  Penampilan kumuh, bau, karena tidak tersentuh parfum.

Untuk mendapat JP,  maka pekerja harus minimal mengiur untuk jangka waktu 15 tahun, dan mencapai usia pensiun, maka mereka mendapat JP yang diberikan setiap bulan, sampai meninggal dunia dan dilanjutkan pada ahli warisnya.

Jika sebelum usia pensiun dan belum mencapai masa iur 15 tahun, meninggal dunia,  maka hak JP nya diberikan lumpsum akumulasi dari iuran yang dikumpulkannya dan pengembangannya Jika cacat tetap, maka mendapatkan bantuan uang tunai bulanan dengan density rate minimal 80 persen

Dasar perhitungan besaran iuran pensiun, adalah mengacu pada upah setiap bulan berupa upah pokok atau gaji pokok, beserta tunjangan tetap. Honorium, remunerasi, dan insentif lainnya tidak dapat dijadikan dasar hitungan besaran iuran JP.

Dalam sistem JP SJSN, ada patokan gaji tertinggi, yang berubah setiap periode tertentu. Untuk tahun 2019, batas paling tinggi upah sebesar Rp. 8.512.400. jika pekerja bergaji diatas angka tersebut, hitungan besaran iuran tetap memakai angka Rp. 8.512.400,- tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Juga menetapkan serta mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 (satu) bulan setelah BPS mengumumkan data produk domestik bruto.

Persoalan iuran dan manfaat

Menurut PP 45/2015,  memang sudah dipatok, besaran iuran pertama kali  adalah 3% dan akan ditinjau secara periodik sampai mencapai 8%. Jadi range besaran iuran adalah antara 3 % menuju 8% secara gradual (bertahap).

Untuk tahun ini, manfaat JP maksimal yang dibayarkan kepada peserta adalah sebesar Rp 3.833.000, dengan batas bawah paling sedikit sebesar Rp 319.450.

Apakah angka tersebut cukup untuk hidup layak di masa pensiun, tentu untuk batas bawah tidak layak. Berarti pensiunan pekerja swasta ada yang mendapat uang pensiun sekitar Rp. 10 ribu per hari.

Manfaat JP saat ini, ( maksimal Rp 3.833.000, minimal Rp 319.450) Jika dihitung dengan rata-rata UMP/UMR Rp. 3.000.000.-,  terima pensiun rata-rata 10% dari UMP/UMR. Bandingkan dengan PNS : rata-rata terima 80% dari gaji terakhir.  Jadi memang suatu keniscayaan untuk menaikkan iuran JP ,  untuk memperbaiki struktur pensiun minimal.

Untungnya, sampai saat ini belum ada pekerja yang menerima pensiun karena sudah mengiur 15 tahun. Jadi belum ada yang mendapatkan uang pensiun bulanan, karena JP baru berlangsung kurang dari 4 tahun. Artinya belum kita dengan teriakan  pekerja pensiunan karena kecilnya uang pensiun.

Yang ada saat ini penerima pensiun, karena  masuk usia pensiun tetapi masa iur kurang dari 15 tahun. Mereka ini  menerima JP, sekaligus (lumpsum) sejumlah akumulasi  iuran dan pengembangannya sekaligus.  Disamping penerima pensiun yang meninggal dan cacat tetap, klaimnya sudah ada yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan.

Persoalan usia pensiun

Dalam UU SJSN, disebutkan bahwa Usia Pensiun adalah usia saat peserta dapat mulai menerima manfaat pensiun. Jadi usia pensiun dalam UU tersebut, mengacu kepada saat mendapatkan manfaat pensiun, dengan masa iur tidak boleh kurang dari 15 tahun.  Jadi seorang pekerja mendapatkan pensiun bulanan, jika masa iur sudah 15 tahun dan masuk dalam usia pensiun.

Ada yang menarik pada Pasal 9 PP 45/2015, yaitu terkait dengan pensiun, pada  ayat (1)  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.  Dan pada  (2) Ketentuan   lebih  lanjut   mengenai  tata  cara pencatatan, penerbitan nomor kepesertaan, dan sertifikat kepesertaan bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara  diatur  dengan  Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari pasal 9 tersebut ada dualisme pengaturan,  yaitu Kementerian ( Kemenaker) dan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Suatu tata cara yang memperpanjang mata rantai proses pelayanan JP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri, menyulitkan relaksasi kegiatan BPJS Ketenagakerjaan.  Sebaiknya cukup dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan, dan juga   dalam UU 40/2004, j tidak ada mengamanatkan pengaturan oleh Menteri.

Kita cermati lagi pasal 15.  Ayat (1) Untuk  pertama  kali  Usia  Pensiun  ditetapkan  56 (lima puluh enam) tahun. Ayat  (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  57  (lima puluh tujuh) tahun. Dan Ayat  (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya   sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

Jika seseorang pensiun 15 tahun mendatang, berarti mendapat Uang Pensiun  jia sudah  UP 62 tahun. Aturan pensiun perusahaan yang berlaku saat ini UP  55 tahun.

Jika tidak ada perubahan aturan pensiun perusahaan, maka saat pensiun 15 tahun mendatang dengan dasar usia pensiun  55 tahun, maka  pensiunan tersebut menunggu uang pensiun 7 tahun kemudian  ( 62 tahun – 55 tahun).

Misalnya seorang pekerja berusia 40 tahun ikut JP. 15 tahun kemudian ybs. Pensiun karena sudah berusia 55 tahun, dan sudah memenuhi syarat untuk menerima pensiun, karena sudah mengiur 15 tahun. Tetapi aturan yang berlaku untuk 15 tahun mendatang, usia pensiun untuk berhak dapat pensiun adalah 62 tahun.

Jika 15 tahun kedepan, kebijakan usia pensiun  perusahaan tidak berubah alias tetap 55 tahun,  maka yang bersangkutan baru dapat  uang pensiunnya di usia  62 tahun, jadi menunggu 7 tahun. Bayangkan 7 tahun tidak dapat UP, hidup menderita dan keburu mati.

Pasal lain yang perlu disoroti, adalah Pasal 28, besaran iuran di evaluasi, sekurangnya 3 tahun sekali, saat ini sudah hampir menjelang 4 tahun, belum ada diperoleh produk evaluasinya.

Persyaratannya tentu harus mempertimbangkan  perkembangan ekonomi, dan hitungan aktuaria, sebagai  variabel penting dalam menghitung besaran iuran, disamping tentunya kemanfaatan yang wajar bagi peserta

Jika aturan regulasi ditaati dan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk   setiap 3 tahun kenaikan iuran 1%, maka dalam waktu 15 tahun kedepan, dapat dipenuhinya besaran iuran 8%.

Diperhitungkan mereka yang akan pensiun, 15 dan 20 tahun mendatang, diharapkan mendapatkan kenaikan dana pensiun terendah sekitar Rp. 1 juta, dan angka ini juga sangat  sangat kecil dibandingkan dengan nilai inflasi 15 tahun mendatang. Tren kenaikan diatas Rp 1 juta akan diperoleh pada saat besaran iuran mencapai 8%.

Potensial unfunded

Dengan kecilnya besaran iuran, dan karena menganut model Pensiun manfaat pasti, maka yang terjadi  adalah :

  • Kecilnya manfaat pensiun yang diperoleh
  • Potensial terjadinya unfunded, setelah 50 tahun mendatang

Jika hal tersebut terjadi, kewajiban Pemerintah untuk menalanginya. Caranya dengan menyisihkan sejumlah persen tertentu dari APBN setiap tahun untuk kontingensi dana pensiun. Disamping skema lain, seperti kenaikan iuran diatas 8%, dan memperpanjang usia pensiun, sebagaimana telah dilakukan di negara-negara maju.  The End

*) Disampaikan pada forum HIGH LEVEL MEETING  BPJS KETENAGAKERJAAN

JAKARTA, 27 MEI 2019, kerjasama APINDO dengan BPJS ketenagakerjaan

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top