General Issue

PEMIMPIN YANG NEGARAWAN

FOTO SAYA

By : Dr. Chazali H. Situmorang/ Dosen FISIP UNAS – Pemerhati Kebijakan Publik

 

Republik itu bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk republik merupakan kesepakatan bangsa Indonesia setelah perjuangan panjang selama 3,5 abad mengusir kolonial Belanda dan 3,5 tahun penjajahan Jepang. Padahal Indonesia ini terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan yang secara sendiri-sendiri berjuang melawan Belanda, tetapi ada juga yang bekerjasama dengan Belanda untuk mempertahankan status quo kerajaan dan eksistensi kekuasaan yang dilindungi Belanda.

Bentuk republik merupakan konsensus yang dibangun bersama dan diikrarkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indoensia 17 Agustus 1945.  Republik Indonesia menempatkan kepentingan rakyat diatas kepentingan lainnya. Suara rakyat adalah ibarat suara Tuhan yang harus dipatuhi, jika tidak, tunggulah saatnya aku akan menggunakan hakku untuk tidak memilih engkau lagi untuk menyelenggarakan negara ini.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dirumuskan oleh pendiri republik ini dengan bahasa yang sederhana  dan tidak sulit dilaksanakan jika dilakukan  dengan sungguh-sungguh dan penuh totalitas yaitu negara kesejahteraan.  UU Dasar 1945, mengamanatkan kepada penyelenggara negara NKRI untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Indikator utamanya adalah keadilan dan kemakmuran. Rakyatnya merasakan keadilan dan kemakmuran. Ibarat dua sisi dari satu  koin mata uang.

 Kekayaan alam dan sumber daya manusia merupakan modal utama yang diberikan Allah SWT,untuk mewujudkan cita-cita tersebut,  dan oleh karena itu  pada pembukaan / mukadimah UUD 1945, memulainya dengan kalimat Berkat Rachmat Allah SWT. Benar Allah telah memberikan rachmatNya kepada bangsa Indonesia ini dengan sumber daya alam yang luar biasa melimpahnya, dan sumber daya manusia yang banyak jumlahnya dan terbesar keempat dunia.

Setelah 72 tahun merdeka, kenapa belum tercapai juga keadilan dan kemakmuran bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Menurut Faisal Basri ( ekonom) berdasarkan publikasi Bank Dunia, 1% penduduk Indonesia menguasai 49,3%‎ kekayaan yang ada di Indonesia. Kekayaan tersebut hanya dikuasai 30 keluarga terkaya di Indonesia.
‎Lebih parah lagi, lanjut Faisal, 2/3 kekayaan orang-orang tajir di Indonesia pada umumnya didapat dari bisnis kroni dan dekat dengan kekuasaan. Karena itu, pengusaha-pengusaha saat ini menyemut dalam lingkar kekuasaan di  Indonesia. “Jokowi gagal melawan kronisme. Pada 2004 urutan kita 18, terus 2014 memburuk jadi nomor 8 dan 2016 jadi nomor 7. Top tapi top jelek,” tuturnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang memilukan sering terdengan dari mulut tokoh-tokoh bangsa, tokoh agama, pemuka masyarakat.  Apa yang salah dalam kita hidup berbangsa ini.  Berbagai persoalan-persoalan sosial, politik, ekonomi,  tidak henti-hentinya terjadi, bergantian saja antar wilayah dan antar daerah.

Elit – elit politik saling bertikai, penyelenggara  pemerintahan antar sektor menonjolkan ego sektoral, melakukan _moral hazard_ dan _fraud_, pemerintah pusat dan daerah saling klaim kekuasaan, merupakan menu sehari-hari yang kita tonton di media elektronik, dan media cetak. Bahkan berbagai fitnah dan kebohongan bersileweran di media sosial.

Apakah ini persoalan kepemimpinan?, apakah karena kita tidak mengamalkan dan menerapkan ideologi Pancasila secara benar dan jujur?. Apakah karena  sering meneriakkan “kita Pancasila, kita toleran, kita taat hukum”, tetapi dalam kehidupan sehari-hari rakyat melihatnya dengan mata telanjang berbuat sebaliknya?. “Anti Pancasila, tidak toleran, dan melawan hukum”.

Apakah karena sudah tidak ada lagi atau dapat dihitung dengan jari Pemimpin yang sesuai perkataan dengan apa yang dilakukannya sehari-hari. Apakah karena banyaknya pemimpin yang bibirnya begitu fasih menyebut nama Allah bahkan dapat mengutip sepotong-sepotong ayat Al-Qur’an tapi minumannya sehari- hari Whisky atau bir. Terlalu banyak dusta yang diperbuat pemimpin bangsa ini, yang berakibat dan berkolerasinya dengan belum sejahteranya sebagian besar  rakyat.

Tontonan Kenegaraan

Bagaimana dengan kepemimpinan di lembaga tinggi negara?. Ternyata Allah tidak ingin lagi menyembunyikan kemarahanNya.  Berbagai tontonan kenegaraan  telah ditampilkan dalam layar kehidupan, khususnya 5 tahun belakangan ini. Kasus-kasus korupsi yang melanda lembaga tinggi negara antara lain ; Ketua MK, dan anggota Majelis Hakim MK, Ketua DPD, perebutan Ketua DPD yang serba tidak karuan, kasus korupsi Sekjen MA,  dan yang paling anyar adalah kasus perkara e-KTP yang melibatkan Ketua DPR dan saat ini sudah ditahan KPK.

Kita dipertontonkan bagaimana seorang Ketua DPR dan Ketua Umum Partai berusaha menghindar dari jeratan hukum atas kasus korupsi yang dituduhkan pada dirinya.  Mulai dari menghindar panggilan KPK dengan alasan ada tugas lain, kemudian tiba-tiba sakit dan masuk ruang emergency untuk buying time sampai waktu dilaksanakannya sidang pra peradilan. Setelah menang pra peradilan, langsung sembuh dan kembali bertugas di Senayan. Kejadian ini ditonton seluruh rakyat diseluruh tanah air. Ternyata KPK tidak tinggal diam, melengkapi bukti-bukti baru dan menerbitkan lagi SPDP terhadap SN (inisial Ketua DPR). Kali ini KPK memanggil berulang-ulang SN tapi tidak datang dengan berbagai alasan, dan alasan terakhir meminta ijin Presiden.

SN sempat menghilang, dicari kerumahnya tidak ada. Tiba  tiba dapat berita kecelakaan tunggal mobilnya menabrak tiang listrik dan SN dilarikan ke RS Permata Hijau.  KPK bergerak cepat  langsung dipindahkan ke RSCM dan dibantarkan. IDI dan Tim Dokter RSCM diminta untuk memberikan penilaian dan evaluasi medis. Hasilnya SN tidak perlu rawat inap. Sebagai pengganti rawat inap, SN dirawat di Rutan KPK.  Inilah tontonan pejabat tinggi negara yang paling spektakuler. Kasus SN bukan DPR nya saja terandera, tetapi juga Republik yang tersandera.

Tontonan kenegaraan lainnya, adalah keluhan masyarakat dengan menurunnya daya beli mereka, dan hal ini sudah diakui oleh Menteri Keuangan,  Menteri Koordinator Perekonoimian, dan diprediksi kondisi semakin berat pada tahun 2018.

Hasil survey PKSOP baru – baru ini, yang disampaikan oleh Ketuanya Ziyad Falahi mengungkapkan “sebanyak 68,9 % mengatakan kondisi ekonomi mereka sangat menurun  bahkan ada yang mengaku sampai berhutang” . 26,6 persen menyatakan ekonomi keluarga mereka tidak berhutang, namun hampir tidak ada sisa  pendapatan  yang bisa disisihkan untuk keperluan yang lain. Seperti leisure dan tabungan. Dan hanya 3,6 persen masyarakat yang menyatakan  ekonomi keluarga mereka meningkat selama 3 tahun”.

Bagaimana dengan Lapangan Kerja. Sebanyak 78,9 persen responden mengaku sangat sulit mendapatkan kerja 3 tahun terakhir. Selanjutnya kata Ziyad 38,9 persen responden yang berwiraswasta  mengatakan bahwa usaha mereka juga semakin menurun. Kemudian soal harga sembako, hampir 81,9 persen dikatakan sembako semakin mahal. sekitar 60 persen diantaranya menyatakan penghasilan habis bahkan tidak cukup untuk membeli sembako.

Survey ini juga menpertontonkan bagaimana masyarakat tidak merasakan kepuasan atas  pembangunan infrastruktur antara lain jalan yang sudah dibangun Jokowi sepanjang lebih dari 300 KM. Sebagian besar masyarakat yakni 89,7 persen responden mengaku bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama ini sama sekali tidak membantu kehidupan ekonomi mereka.”Ini ditunjukkan dengan pembangunan jalan tol yang berbayar, pembangkit listrik bertambah tapi tarif dasar listrik justru tambah mahal”. ujar Ziyad.

Sebagai contoh jalan tol yang baru diresmikan  Pak Jokowi di Medan, yaitu Tanjung Morawa  – Kampung Pon sepanjang 27 KM, langsung ditancap tarifnya Rp. 40 ribu. Akibatnya ya jalan tol tersebut masih sepi. Apakah hasil survey ini akurat atau tidak, mari kita lihat juga hasil survey  – survey lain untuk sebagai bahan perbandingan.

Tontonan kenegaraan berikutnya adalah soal utang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari berbagai sumber media, akumulasi utang negara ini sudah mencapai lebih dari Rp. 4.100 trilun. Dan sebanyak Rp, 1.100 triliun ( mungkin sudah bertambah), adalah dipinjam periode pemerintah saat sekarang ini. Utang untuk membangun infrastruktur, tetapi masyarakat tidak merasakan manfaatnya, lalu siapa yang memanfaatkannya?. Pasti ada yaitu sebagian kecil warga masyarakat yang menguasai sebagian besar perekonomian bangsa ini.  Tetapi yang membayar utang siapa?.  Seluruh rakyat Indonesia. Caranya bagaimana?. Tarik pajak sampai kesumsum tulang. Buktinya apa?, sektor pendidikan dipajaki, mengurus surat nikah dipajaki. Tidak cukup?, pengelolaan bandara yang untung mau dialih kelolakan ke swasta. Anak-anak perusahan BUMN  juga mau dijual. Itulah tontonan kenegaraan yang ditampilkan kepada masyarakat sepanjang tahun ini.

Kepada bangsa Indonesia khususnya para pemimpin bangsa,  agar semua yang dipetontonkan dalam menyelenggarakan negara segera  dihentikan. Mari kita  hentikan semua dusta,   semua kepura-puraan. Lakukan revolusi mental dengan menampilkan kebenaran, keikhlasan, kesungguhan,  kejujuran, dan integritas.

Dibutuhkan Negarawan

Negara ini telah mendesain terbentuknya lembaga-lembaga tinggi negara sebagai tempat yang terhormat bagi mereka yang sudah dipersiapkan dan siap untuk menjadi negarawan. Kedudukan sebagai Pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sangat terhormat dan warga pilihan dari ratusan juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu mereka harus sudah selesai dengan urusan pribadinya, dan mengabdikan hidupnya untuk mewujudkan negara sejahtera. Maka itu meraka disebut dengan negarawan.

Persoalan yang timbul yang diuraikan pada awal tulisan ini, membuktikan ada yang tidak “beres” dalam proses masuknya mereka dalam lembaga tinggi negara. Intinya mereka belum selesai dengan urusan pribadinya. Mereka belum selesai dengan urusan syahwat, harta dan wanita. Karena lembaga tinggi negara adalah pusat kekuasaan yang sangat menggoda, akan menjadi lahan subur untuk  kepentingan syahwat, harta dan wanita. Dan menempatkan kepentingan kesejahteraan di lahan kering.

Demikian juga seorang Presiden, dia adalah seorang negarawan, bahkan sebagai kepala kodi bagi negarawan lainnya. Maka itu kurang tepat disebut sebsagai mantan Presiden jika periodenya sudsah berakhir, tetapi disebut juga Presiden keberapa atau periode tahun berapa. Artinya tidak dikenal mantan negarawan, karena terkait attitude yang melekat pada pribadinya. Ketokohannya ditengah masyarakat sebagai negarawan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Sumber utama negarawan itu adalah politisi, dan tokoh masyarakat. Jika sudah menjadi negarawan harus menempatkan kepentingan politik konstituent dibawah kepentingan rakyat. Jadi sebaiknya, jika sudah menjadi seorang negarawan, jangan lagi menurunkan statusnya menjadi politisi. Kondisi ini yang umumnya terjadi. Oleh karena itu jangan heran kalau masyarakat ini terbelah terus.

Bagaimana bangsa ini dapat maju, kalau para negarawan yang sudah berada dipanggung kekuasaan negara dan menjadi rujukan rakyat, pada saat kembali  kemasyarakat menjadi politisi dan menanggalkan watak kenegarawannya. Itu namanya turun kelas. Apalagi ikut dalam petengkaran dan gesekan kepentingan politik dalam berbagai event perebutan kekuasaan kepala daerah yang sedang berlangsung saat ini.

Mari kita contoh Presiden Habibie, Wakil Presiden Tri Sutrisno, dan Wakil Presiden Budiono, yang tetap konsisten sebagai negarawan dalam kehidupannya sehari-hari ditengah masyarakat.

Kalau begitu dimana peran dan kontribusi partai politik. Tugas dan fungsinya sudah diatur, bahwa partai politik adalah pertama;, lembaga yang bertugas untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat sesuai dengan pandangan dan keinginan politiknya. Kedua; melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan juga lembaga diklat bagi politisi yang dipersiapkan menjadi negarawan.

Semakin banyak kontribusi kader-kader partai politik tertentu menghasilkan negarawan dan mengisi lembaga-lembaga tinggi negara, maka rakyat akan semakin merasakan manfaatnya berpolitik dan menjadi anggota partai politik. Asalkan negarawan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik. Jika sebaliknya, maka akan mendegradasi keberadaan partai politik itu dimasyarakat.

Sebagai negarawan yang sedang berada dipanggung lembaga tinggi negara, berikanlah tontonan kenegaraan yang mendorong masyarakat optimis, yakin akan kebenarannya, harapan yang konkrit, dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakt miskin dan tidak mampu. Melindungi yang miskin dan mengatur yang kaya melaksanakan redistribusi usaha untuk mencegah terjadinya kesenjanghan sosial dan ekonomi.

Jika hal tersebut diatas dilaksanakan, yakinlah usaha akan sampai untuk terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran.

Cibubur, 26 November 2017

Silahkan di share jika bermanfaat.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top