General Issue

Pembenahan Kewenangan TNI

IMG20171130201011

Jakarta – JSS. (30/11). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Cabang Jakarta menyelenggarakan bedah disertasi Konflik Menyangkut Pembenahan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (Studi Kasus: Rancangan Undang-Undang Nasional 2004-2014 yang ditulis oleh Dr. Sumantri, M.Si dengan para pembedah Prof. Dr. Nurlah Nurdin (IPDN) dan Dr. (Cnd) Sidratahta Mukhtar (FISIP UKI) dengan moderator Dr. TB. Massa Djafar.

Bedah disertasi yang dilaksanakan di ruang seminar Sekolah pasca sarjana Universitas Nasional Ragunan Jakarta Selatan menjadi penting untuk melakukan penelitia, tesis dan desertasi oleh peneliti lainnya.

Poin penting temuan disertasi pak Dr. Sumantri, M.Si berkaitan dengan pertama, bahwa masyarakat belum mengetahui tentang keamanan nasional. Kedua, hubungan sipil militer dimana hampir terjadi kolaborasi sipil dan militer  tetapi dicegah oleh parlemen. Ketiga, ditemukannya legislatif yang sangan dominan atau legislatif happy.

Prof. Nuriah menyoal tentang hak pilih TNI dan Polri padahal hak memilih adalah hak paling esensial.

Sidratahta mengungkap bahwa RUU Kamnas disusun oleh banyak Koalisi Masyarakat Sipil, akan tetapi sebelum diserahkan kedalam pembahasan di DPRRI. Lebih lanjut dijelaskan tentang bagaimana kejelasan posisi Polri baik dalam pelksanaan, pengawasan dan lainnya. Sidratahta juga setuju dengan penguatan kewenangan TNI.

IMG20171130200833

Bedah disertasi ini dihadiri oleh para civitas akademica Universitas Nasional. Mahasiswa Doktor FISIP Unas, Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi FISIP Unas.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top