General Issue

Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kelas III Politik Pencitraan Jokowi

wawancara chazali situmorang

JSS-Depok (31/03) – Bukan kali ini saja Presiden RI Joko Widodo membatalkan keputusannya sendiri yang telah ditandatangani, kali ini berkaitan dengan pembatalan iuran BPJS Kelas III. Sebelumnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang diundang-undangkan pada 1 Maret 2016, iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) mengalami kenaikan yang berlaku per 1 April 2016.

Dengan terbitnya Perpres itu, besaran iuran kelas I yang semula Rp 59.500 menjadi Rp 80 ribu. Iuran kelas II yang semula Rp 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu. Sedangkan iuran kelas III yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 30 ribu.

Iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) serta penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah juga mengalami kenaikan, dari sebelumnya Rp 19.225 menjadi Rp 23 ribu. Namun kenaikan iuran bagi peserta PBI tersebut sudah berlaku sejak 1 Januari lalu.

Namun tiba-tiba satu hari menjelang keputusan itu diberlakukan, Presiden Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumumkan pembatalan iuran BPJS kelas III. “Yang sebelumnya diusulkan dinaikkan dalam Perpres 19 jadi Rp 30.000 dari Rp 25.500, Presiden memutuskan untuk dikembalikan, artinya tetap diberlakukan untuk masyarakat untuk rakyat itu Rp 25.500,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Keputusan Presiden Jokowi ini menuai kritik dari Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 2011-2015. “Keputusan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kelas III sangat politis dan sarat dengan politik pencitraan.” Kata Chazali H. Situmorang.

Melalui pesan WatsApp, Chazali H Situmorang menjelaskan bahwa, “implikasi dari pembatalan kenaikan iuran BPJS Kelas III itu adalah, pertama, bergesernya peserta kelas II ke kelas III, kedua, kapasitas tempat tidur Kelas III overload akibatnya waiting list semakin panjang, ketiga, akan menjadi sulit untuk penyesuaian tariff INA-CBGs, keempat, performance Rumah Sakit akan semakin menurun, kelima, bleeding BPJS terus ngocor atau devisit lebih dari 6 – 7 Triliun, keenam, moral hazard, Rumah Sakit menolak pasien BPJS Kelas III akan semakin banyak dengan alasan penuh, ketujuh, moral hazard peserta yang mampu akan mengiur untuk kelas III saat sakit pindak ke Kelas II atau Kelas I, dan kedelapan, moralitas tenaga medis/kesehatan di Rumah Sakit akan semakin menurun.”

“Saya tidak tahu persis apakah implikasi ini sudah diketahui oleh Presiden Jokowi?” Tanya Chazali H. Situmorang dalam akhir pesan melalui WatsApp-nya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top