General Issue

PASAL DAN AYAT MENYESATKAN PADA PERMENKES NOMOR 3 TAHUN 2020

fotochs3

Oleh : Apoteker Chazali H. Situmorang

Sebagai intelektual dan akademisi, maupun birokrasi pemerintahan sama-sama memahami bahwa keluarnya aturan teknis ataupun suatu implementasi kebijakan oleh seorang menteri adalah dalam rangka untuk dapat dioperasionalkan suatu kebijakan publik, yang berawal dari suatu Undang-Undang.

Oleh karena itu Peraturan ataupun keputusan menteri, harus mampu mengelaborasi keinginan Undang-Undang tanpa boleh menyimpang, berlawanan atau bahkan tidak ada diperintahkan untuk dibuat aturan teknisnya karena dinilai sudah cukup jelas dalam norma-norma suatu Undang-Undang.

Peraturan menteri yang secara spesifik mengatur secara detail dan teknis didasarkan atas adanya perintah dalam norma suatu UU atau Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

Jika ada peraturan menteri yang membuat ketentuan atau frasa tertentu yang tidak ada tercantum dalam norma-norma UU , atau dalam peraturan perundang-undangan terkait maka frasa atau pasal atau ayat dalam peraturan menteri merupakan pasal, frasa dan ayat yang turun dari langit, ilegal,  atau populer disebut pasal, frasa dan ayat seludupan.  Ini sudah masuk kategori melawan hukum.

Saat ini penyeludupan frasa, pasal dan ayat yang saya maksudkan sedang terjadi dalam Peraturan Menkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit  yang diterbitkan oleh Menkes Nina Moeloek, yang diprotes banyak pihak. Lantar oleh Menkes baru dr.Terawan dicabut  dan diganti dengan Permenkes Nomor 3 tahun 2020 tentang hal yang sama, juga lebih “kacau” lagi dan diprotes oleh apoteker seluruh Indonesia.

Kedua Permenkes tersebut, akan kita soroti terkait dengan pekerjaan dan atau pelayanan kefarmasian. Soal perubahan klasifikasi RS  berdasarkan jumlah tempat tidur, biarlah menjadi pembahasan stakeholder lainnya.

Sebelum mengkaji lebih lanjut, mari kita cermati apa kata Undang-Undang terkait pekerjaan dan atau pelayanan kefarmasian.

Dalam Undang-Undang Tentang  Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pada bagian Kelima Belas Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mulai dari pasal  98 sampai dengan 108, mengatur dengan lengkap lingkup tugas kefarmasian, mulai dari hal yang terkait dengan sediaan dan perbekalan kefarmasian, dan alat kesehatan dengan pelayanan obat kepada pasien atas resep dokter, termasuk pengembangan obat dan memberikan informasi obat (pasal 108).

Dalam UU Tentang Kesehatan tersebut, jelas tidak ada pasal atau ayat atau frasa yang menyebutkan bahwa praktek kefarmasian itu bagian dari penunjang medik atau non medik. Praktek atau pelayanan kefarmasian  merupakan ibarat kamar  tersendiri dalam satu rumah yang bernama pelayanan kesehatan. Kamar  praktek dan pelayanan kefarmasian berkolaborasi dengan kamar-kamar lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara terintegrasi dalam faskes primer maupun sekunder.

Selanjutnya kita lihat bagaimana bunyi PP 51  Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan ; Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Kita lihat ayat (3) dan (4) sebagai berikut; ayat (3)  Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Dan ayat (4)  Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Apakah  makna pelayanan langsung dan bertanggung jawab pada  pasien tersebut  sama maksudnya dengan penunjang medik, atau bahkan non medik. Mari kita gunakan rasional berpikir. Bayangkan seorang pasien sudah didiagnosa oleh dokter jenis penyakitnya, apakah bisa sembuh tanpa diberikan obat. Dan yang bertanggungjawab memberikan obat siapa. Regulasi menyatakan apoteker!.

Kita cermati lagi ayat (11),Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat,atau praktek bersama.  Ya instalasi farmasi rumah sakit merupakan organ penting dari suatu jaringan pelayanan rumah sakit. apakah pantas dikelompokkan dalam pelayanan binatu/laundry ( lihat Pasal 10 Permenkes Nomor 3  tahun 2020).

Berikutnya mari kita bedah apa isi UU Tentang Tenaga Kesehatan  Nomor 36 Tahun 2014. Pada pasal 11  ayat (1) pengelompokkan Tenaga Kesehatan dibagi atas 13 kelompok, dan urutan kelima menyebutkan tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian disini adalah apoteker  dan tenaga teknis kefarmasian ( ayat 6),

Di Undang-Undang ini jelas bahwa tenaga kefarmasian itu merupakan segmen tersendiri sebagai satu kamar dalam rumah yang sama yang bernama Tenaga Kesehatan. Salah satu teman sebelah kamar adalah tenaga medis. Dan sekali lagi tidak ada label tenaga non medis diberikan kepada tenaga kefarmasian. Apa lagi menyebutkan berada dalam satu kamar dengan tenaga  binatu/laundry.

Oke, selanjutnya kita telusuri UU Tentang Rumah Sakit, Nomor 44 Tahun 2009. Pada  Pasal 7 (1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.

Terkait Sumber Daya Manusia di rumah sakit diuraikan dalam  Pasal 12 (1) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga non kesehatan.

Pasal ini jelas, tenaga kefarmasian bukan termasuk tenaga medis maupun penunjang medis, tetapi tersendiri, dan juga bukan tenaga non kesehatan.

Dalam  Pasal 15 ayat (1) menjelaskan lebih lanjut:  Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat,aman dan terjangkau. (2) Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian.  (3) Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu.  (4) Besaran harga perbekalan farmasi pada instalasi farmasi Rumah Sakit harus wajar dan berpatokan kepada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kata kunci Pasal 15 adalah Standar pelayanan kefarmasian, yang harus diatur dengan Peraturan Menteri. Jadi Permenkes tersebut terbit karena ada perintah dalam UU Rumah Sakit. Bukan karena kebaikan  Menkes terhadap  tenaga kefarmasian.

Sekarang kita bedah apa bunyi Permenkes Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. PMK Nomor 72 tahun 2016. Pasal 1 sampai dengan pasal 3 sudah tidak terbantahkan lagi, bahwa pekerjaan kefarmasian di rumah sakit, punya standar yang jelas, terukur, dan tidak ada kaitannya  dengan nomenklatur penunjang medik maupun non medik maupun binatu/laundry.

Pasal 1 sudah jelaslah, dan sama dengan pengertian dalam UU lain yang terkait. Yaitu Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.  Kata kuncinya adalah pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pada pasal 2. Menjelaskan tentang  Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.  Apa itu pelayanan kefarmasian, dijelaskan dalam  pasal 3; Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.  Bayangkan  begitu beratnya tugas tersebut. Apakah pantas disebut sebagai penunjang medik atau non medik apalagi disetarakan dengan pekerjaan binatu/laundry.

Bagaimana hubungan dokter dengan apoteker, dalam pasal 4 diatur bahwa kaitan kerja (kolaborasi) dokter atau dokter gigi, berkaitan dengan resep sebagai permintaan tertulis dokter atau dokter gigi kepada apoteker , baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.

Di sini juga cukup jelas  apoteker itu harus menyerahkan obat  yang diminta dokter secara tertulis, kepada pasien. Kalau petugas laundry mana pernah berurusan dengan pasien. Urusannya membersihkan sepray dan pakaian kotor pasien.  Disini sudah jelas, apa yang ada di kepala tim penyusun Permenkes 3 Tahun 2020,  yang sudah terobsesi memarginalisasikan pelayanan kefarmasian.

Apa tujuan dibuatnya standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. dalam Pasal 2 menyebutkan  untuk: a. meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian; b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian;  Dan c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan  Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

apa saja cakupannya, diatur dalam pasal 3  ayat (1) Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi standar: a. pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan b. pelayanan farmasi klinik.

Kita lihat ayat  (3) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf b meliputi: a. pengkajian dan pelayanan Resep; b. penelusuran riwayat penggunaan Obat; c. rekonsiliasi Obat; d. Pelayanan Informasi Obat (PIO);  e. konseling;  f. visite; g. Pemantauan Terapi Obat (PTO); h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO); i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO); j. dispensing sediaan steril; dan k. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

Soal dispensing sediaan steril memang terbatas tertera pada ayat (4) Pelayanan farmasi klinik berupa dispensing sediaan steril sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j hanya dapat dilakukan oleh Rumah Sakit yang mempunyai sarana untuk melakukan produksi sediaan steril.

Sekarang ini sudah banyak apoteker yang mempunyai keahlian farmasi klinik yang dihasilkan perguruan tinggi farmasi, dan sebagai tenaga handal dalam bekerjasama dengan dokter, menangani pasien, melakukan visite, penelusuran penggunaan obat, rekonsiliasi obat, dan pemantauan terapi obat, agar pasien mendapat terapi yang tepat dan bermutu.  Sekali lagi apakah standar pekerjaan apoteker tersebut  tepat disebut penunjang medik apalagi non medik yang disejajarkan dengan binatu/laundry.

Permenkes 72 tahun 2016  yang diberikan tanggungjawab untuk mengawal implementasinya  adalah Direktur Jenderal Yanfar  dan Alat Kesehatan  serta Kepala BPOM. Apakah kedua pejabat tersebut terlibat dalam penyusunan Permenkes No. 3 tahun 2020, atau tidak, perlu dicari informasi lebih lanjut. Jika terlibat maka sudah dapat diduga adanya konspirasi jahat  untuk mereduksi peran apoteker di rumah sakit. hal tersebut merupakan malapetaka bagi profesi apoteker, karena Dirjen Farmalkes  itu seorang apoteker.  Jika tidak terlibat, maka ada kewajiban fungsional jabatan dan tanggung jawab profesi untuk berjuang menganulir pasal 10 dan pasal 14 Permenkes 3/2020.

Pada bagian akhir tulisan ini, mari kita coba bandingkan substansi  Permenkes Nomor 30 tahun 2019  yang sudah dicabut dan diganti dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020  tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, terkait pelayanan kefarmasian.

Pada pasal 7  ayat  (2) menyebutkan; Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pelayanan medik; b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; c. pelayanan penunjang medik; dan d. pelayanan penunjang non medik.

UU RS menyebutkan harus memiliki artinya tidak boleh jika tidak ada  tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga nonkesehatan.

Permenkes Nomor 30 Tahun 2019, secara sistemik sudah punya hidden agenda untuk memberangus tenaga kefarmasian, dan mengaburkan nya  dengan memasukkannya dalam kelompok Pelayanan penunjang medik lain ( lihat pasal 10)  meliputi pelayanan sterilisasi yang tersentral, pelayanan darah, gizi, rekam medik, dan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disejajarkan dengan pelayanan darah, dan bagian akhir dari urutan kelompok penunjang medik tersebut.

Pada pasal 11,  Pelayanan penunjang non medik dimaksud terdiri atas laundri/binatu, pengolah makanan, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, sistem informasi dan komunikasi, dan pemulasaran jenazah

Setelah Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 dicabut, mari kita lihat, apakah pekerjaaan kefarmasian itu ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, dalam Permenkes yang baru Nomor 3 Tahun 2020.

Rupanya “kebencian” penyusun Permenkes tersebut sudah sampai ke ubun-ubun. Buktinya apa.  Farmasis dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 masuk dalam kelompok pelayanan penunjang medis lainnya, “dipermalukan” sekali. Dalam Permenkes nomor 3 Tahun 2020 Karena dianggap tidak pantas masuk dalam golongan pelayanan penunjang medis lainnya, dimasukkan  dalam kelompok pelayanan non medis satu family dengan pelayanan binatu/laundry. Hal tersebut tertuang  pada  pasal 10 dan pasal 14 .

Pasal 10 berbunyi Pelayanan non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan non medik lainnya.

Pasal 14 ayat  (4) Pelayanan non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan non medik lainnya

Kesimpulan

Dari berbagai fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, tidak dapat dibantah lagi ada upaya sistematis untuk “menghancurkan” peran pelayanan kefarmasian di rumah sakit oleh tangan-tangan birokrasi di Kemenkes.

Permenkes 3 Tahun 2020, jelas menghancurkan moral teman sejawat apoteker di rumah sakit. di satu sisi Perguruan Tinggi Farmasi sudah sangat kuat berupaya meningkatkan mutu apoteker di rumah skait dengan membuka  pendidikan lanjutan (pasca sarjana), farmasi klinik, farmakologi, manajemen farmasi rumah sakit, dalam rangka meningkat mutu pelayanan paripurna.

Sekarang in sudah ratusan para ahli farmasi klinik, bahkan sudah puluhan profesor dan doktor farmasi klinik dan farmakologi. Ini suatu realita yang tidak pernah membuka mata birokrasi penyusun Permenkes yang mungkin sudah terjebak pada kepentingan pragmatis.

Upaya Pengurus Pusat IAI, dengan membuat surat ke Kemenkes untuk memperbaiki Permenkes Nomor 3 tahun 2020 dengan cepat, perlu dihargai. Tapi tidak cukup. Harus diikuti dengan upaya-upaya lain yang lebih masif, dan “menekan” agar Menkes  segera  mencabut Permen yang dibuatnya.

Tidak perlu  PP IAI meminta audiensi. Kerahkan saja seluruh apoteker se Jabodetabek, di pimpin oleh Ketua Umum PP IAI, dan seluruh pengurus untuk berunjuk rasa damai di depan  kantor Kemenkes, dengan mengajukan petisi perubahan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, yang terkait dengan pelayanan kefarmasian.

Secara simultan, melalui tim bantuan Hukum, PP IAI mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung, agar Majelis MA mencabut pasal-pasal Permenkes 3 Tahun 2020 yang bertentangan dengan aturan diatasnya.

Jika PP IAI lambat mengantisipasi arus bawah para apoteker, maka akan muncul sempalan-sempalan pejuang profesi apoteker yang lebih militan, yang berani “mati” karena hidup menjadi  hampa sebagai apoteker yang disamakan dengan binatu.

Penutup

Dari relung hati yang paling dalam, tulisan ini untuk mengungkapkan fakta, karena ada upaya yang mencoba menyederhanakan persoalan profesi apoteker dari teman-teman sejawat kita. Mungkin mereka sudah berada di zona aman dan takut terganggu  dan terusik.

Marilah kita berpikir dan berjuang, minimal dalam bentuk tulisan, pembicaraan, perbuatan, sesuai dengan posisi dan peran kita masing-masing.  Tunjukkan profesi apoteker itu bersaudara. Profesi apoteker itu harus dijaga dengan perjuangan, bukan dengan menjual diri. Semoga kita terhindar dari  perbuatan yang oportunis.

Cibubur, 4 Februari 2020

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top