General Issue

Negara Dengan Kartu Sakti

kartu jokowi

Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang (Pengamat kebijakan Publik, Dosen FISIP UNAS)

Dalam berbagai kesempatan kampanye, paslon 01  mempunyai mainan baru yang menarik, yaitu akan dikeluarkannya kartu pra kerja, KIP Kuliah, dan Kartu  Sembako Murah.  Sebelumnya sudah ada 4 jenis kartu yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan  PKH.

Total kartu yang telah diluncurkan Jokowi sebanyak 6 kartu. Suatu jumlah kartu yang terbanyak selama periode pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan periode pemerintahan Presiden sebelumnya.

Kenapa peluncuran kartu menjadi penting?

Pertanyaan menggelitik tersebut, sering dilontarkan kepada saya, saat adanya diskusi kecil diantara teman-teman yang peduli dengan semua kebijakan yang dilakukan pemerintah Jokowi selama 4,5 tahun beliau menjadi Presiden.

Bukankah kartu itu merupakan suatu instrumen untuk memastikan bahwa penerima manfaat mendapatkan program yang diluncurkan pemerintah  secara tepat sasaran, dan tepat jumlah?.

Sampai disini keberadaan kartu tersebut menjadi penting. Tetapi apakah tidak mungkin kartu tersebut  dipalsukan.  Bagaimana menjamin  securitynya. Semuanya itu memerlukan biaya.  Kalau kartu tersebut memakai chip pengaman, bisa jadi biaya per kartu sekitar Rp. 7.500,-

Mari kita hitung, berapa biaya yang dikeluarkan untuk 6 jenis kartu  sebagai berikut:

  1. Kartu Indonesia Sehat (KIS) 96,4 juta PBI x Rp., 7.500.- = Rp. 723 miliar
  2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): yaitu penerima BPNT dan PKH, 10 juta KPM x Rp. 7.500.-= 75 miliar
  3. Kartu Indonesia Pintar (KIP), 17,9 juta anak x Rp. 7.500.-= Rp. 134,25 miliar
  4. Kartu pra kerja, tidak dapat angka yang pasti berapa yang menjadi target sasaran mereka pencari kerja. Jika dianggap sekitar 2 juta orang x Rp. 7.500.-= Rp. 15 miliar
  5. Kartu KIP-Kuliah, peserta Bidik-Misi, 400 ribu mahasiswa x Rp. 7.500.-= Rp. 3 miliar
  6. Kartu Sembako Murah. Jika mengacu pada PBI sebanyak 96,4 juta jiwa, dan jika dianggap 1 keluarga 4 jiwa, maka target sasaran penerima sembako murah 24 juta KPM (Keluarga Penerima manfaat). Diperlukan biaya kartu 24 juta x Rp 7.500.- = Rp. 180 miliar.

Total biaya yang diperlukan untuk mencetak kartu  dengan chip (securitas)  adalah sebesar Rp. 1.130.250.000 ( satu triliun, seratus tiga puluh miliar, dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana upaya untuk akurasi data, maka setiap tahun dilakukan verifikasi dan validasi data, untuk memastikan apakah penerima manfaat masih sesuai dengan syarat dan kriteria penerima manfaat.  Untuk itu pasti akan diperlukan pencetakan kartu baru.

Uang sekitar 1,1 triliun terbuang percuma saja untuk membuat kartu. Bayangkan uang sebesar triliunan tersebut, mungkin sudah dapat membuat 2 rumah sakit tipe D, di 2 kabupaten terpencil.

Kenapa tidak memakai KTP-el dan NIK

Terlepas dari persoalan korupsi e-KTP yang menghebohkan dan memakan korban seorang Ketua Partai besar, dan Ketua DPR RI,  ternyata KTP-el  yang diterapkan di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan KTP-el yang diterapkan di beberapa negara lain.

Dalam debat putaran ketiga para Cawapres )1 dan 02  tanggal 17 maret 2019 yang lalu, Sandiaga uno  menawarkan penggunaan KTP-el  untuk berbagai program pemerintah yang berjenis-jenis tersebut, karena tingka security  yang tinggi, dan lebih efisien.

KTP-el di Indonesia lebih komprehensif. Di RRC, Kartu identitas elektronik (e-IC) nya tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, e-IC hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas.

Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (Unique Identification Data), sedangkan di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan).

UID diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan, sedangkan program KTP-el di Indonesia dilaksanakan di lebih dari 6.214 kecamatan. Dengan demikian, KTP-el yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena KTP-el dilengkapi dengan biometrik dan chip.

KTP-el juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/KTP nasional, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya:

  1. Identitas jati diri tunggal
  2. Tidak dapat dipalsukan
  3. Tidak dapat digandakan
  4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (E-voting)

Selain itu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP-el adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk KTP-el karena memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut:

  1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
  2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
  3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Dengan chip yang ada pada KTP-el,  maka banyak data yang dapat direkam. Termasuk berbagai program bantuan sosial,  yang diberikan kepada mereka penerima manfaat,  secara tepat dan dapat dibaca dengan alat tersedia ( card reader).

Bagi penerima KIP anak usia sekolah dibawah 17 tahun, dapat dengan menggunakan NIK yang tercantum dalam kartu keluarga. Dengan membawa kartu keluarga, maka dapat dipastikan  si siswa mendapatkan biasiswa dari pemerintah.

Dengan KTP-el, semua dapat dipermudah. Dengan sistem digital dan tol langit seperti yang dikatakan KH.Ma’ruf Amin, Cawapres Paslon 01,  startup unicorn, dengan palapa ring, apakah masih diperlukan berbagai kartu  untuk penyaluran program-program social security dan social assistance. 

UU SJSN sudah begitu maju, dan menyebutkan dalam salah satu pasalnya, bahwa setiap peserta Jaminan Sosial cukup diberikan nomor identitas tunggal, yang berlaku seumur hidup. Dalam pelaksanaannya, disepakati dan sudah ada MoU antara BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan), dengan Kemendagri sebagai pihak owners KTP-el.

Kartu dan elektabilitas

Persoalan memang menjadi berbeda, kalau peluncuran kartu dikaitkan untuk menaikkan elektabilitas Paslon 01, dalam masa kampanye saat sekarang ini.  Kartu-kartu atas nama program bansos, CSR,  menjadi instrumen sakti meninabobokan rakyat miskin, yang memang masih memerlukan uluran tangan dari pemerintah.

Sebenarnya model pemberian kartu  program bansos untuk orang miskin, bukan ide orisinalitas pak Jokowi.  Pemberian kartu-kartu sakti  itu sudah dimulai oleh Presiden SBY selama 10 tahun berkuasa.

Pak Jokowi hanya meneruskan saja, dan meningkatkan besaran bantuannya. Contoh Kartu keluarga Sejahtera (KKS), diberikan untuk orang miskin mendapatkan Raskin. Kartu JKN diluncurkan Pak SBY Januari 2014, dan saat berganti Presiden di akhir tahun 20214, ditukar namanya menjadi Kartu Indonesia Sehat.  Padahal pihak BPJS Kesehatan sudah mencetak jutaan kartu JKN, menjadi sia-sia tidak bisa digunakan.

Demikian juga, program PKH, digagas pada masa Pak SBY, tahun 2007, dengan sasaran keluarga sangat miskin dengan persyaratan khusus yaitu sang ibu sedang hamil, atau punya balita, atau punya anak usia sekolah tidak masuk sistem sekolah. Atau ketiga kondisi tersebut.

Saat ini peserta PKH tidak ada lagi bedanya dengan BLT. Penerima manfaat bukan saja keluarga sangat miskin (kronik), tetapi juga termasuk miskin dan mendekati miskin ( sekitar 40 juta jiwa) ,  lansia, dan penyandang disabilitas.

KIP, sebelumnya bernama program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semasa  Presiden SBY. Jadi hanya ganti nomenklatur, isinya sama. Mungkin maksudnya biar tampil beda.

Pak Jokowi meyakini, kartu-kartu sakti tersebut dapat menaikkan elektabilitas sebagai Capres Paslon 01, sehingga merasa perlu untuk menambah 3 jenis kartu sakti lagi.

Dari 3 kartu sakti yang baru akan diluncurkan tersebut, kartu KIP Kuliah, merupakan bentuk ganti casing dari Program Bidik-Misi. Yaitu pemberian beasiswa kepada mahasiswa miskin.

Sedangkan kartu sembako murah, pada dasarnya mirip dengan  operasi pasar yang dilakukan Bulog jika ada kenaikan harga beras (sembako). Dikhawatirkan program Sembako Murah, beririsan dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai, dengan  terjadinya double penerima manfaat sehingga berpotensi terjadinya moral hazard. Sebab pemegang Kartu KKS, uang yang diperoleh hanya dapat digunakan untuk membeli Sembako ( beras, gula, telur).

Hal yang baru dari kartu sakti pak Jokowi, adalah kartu pra kerja.  Hal ini menarik untuk didalami bagaimana skema penggunaan kartunya.  Target sasaran pada segmen yang mana. Apakah level tamatan PT, atau SMK, atau gabungan keduanya. Berapa besar diberikan perbulan. Untuk berapa lama,. Bagaimana linknya dengan balai latihan kerja yang akan melatih mereka, dan apa ada jaminan dapat pekerjaan setelah mengikuti pelatihan. Masih banyak  hal-hal yang perlu didalami dan yang tidak kalah pentingnya hitungan biaya yang diperlukan untuk program kartu pra kerja.

Kita masih ingat defisit Dana Jaminan Sosial  BPJS Kesehatan, yang menurut UU BPJS menjadi tanggung jawab pemerintah mengatasinya, sampai dengan sekarang ini masih menghantui dan mengancam kelangsungan RS yang menyelenggarakan JKN.  tunggakan klaim RS masih sekitar tertunda 3 sampai dengan 4 bulan.  Diperhitungkan defisit DJS BPJS kesehatan tahun 2019, tidak kurang dari tahun lalu yaitu Rp. 16,5 triliun.

Jika peluncuran  kartu sakti tersebut, masih remang-remang kecuali Kartu KIP Kuliah,  dan menimbulkan keraguan rakyat atas janji-jani Pak Jokowi, sebagaimana banyaknya janji pada saat kampanye tahun 2014 yang lalu yang belum dipenuhi sampai saat ini, dapat  menurunkan elektabilitas Paslon 01.

Survei terbaru Litbang Kompas pada 22 Februari-5 Maret 2019 menunjukkan penurunan elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Dalam survei tersebut disebutkan, elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin turun 3,4 persen, dari 52,6 persen pada Oktober 2018 menjadi 49,2 persen pada survei kali ini. Sebagai Petahana itu sudah lampu merah.

Di sisi lain, elektabilitas rivalnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengalami kenaikan 4,7 persen.

Elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno naik dari 32,7 persen pada Oktober 2018 menjadi 37,4 persen pada survei kali ini. Selisih suara di antara kedua pasangan menyempit menjadi 11,8 persen.

Selain itu, ada gejala sedikit beralihnya pendukung Jokowi-Amin ke Prabowo-Sandi, terutama pada kelompok berpendidikan menengah dan tinggi.

Pemilih berpendidikan rendah yang menjadi basis terbesar Jokowi-Amin juga berkurang, selain tersedot ke Prabowo-Sandi, juga terdorong menjadi responden yang menjawab rahasia.

Bertambahnya pemilih ragu, terutama di masyarakat kelas bawah, juga dinilai berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas Jokowi-Amin.

Jika enam bulan lalu masyarakat yang belum menentukan sikap di kelas bawah 14,4 persen, saat ini menjadi 15,6 persen.

Peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan, menyebutkan, penurunan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf bisa disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah perubahan pandangan atas kinerja pemerintahan.

Penurunan kepuasan masyarakat ini terjadi terhadap kinerja bidang politik-keamanan, hukum, dan sosial.

Di bidang sosial, boleh jadi sudah semakin tidak percayanya rakyat. Khususnya orang miskin dan berpendidikan rendah ( hasil Litbang Kompas)  atas janji-janji  Jokowi termasuk kartu-kartu saktinya. Pihak BPN  Paslon 02, menyebutkan Paslon 01 sudah Game over.

Semoga Pak Jokowi tidak terlalu percaya dengan para Panglima Talam di sekelilingnya, termasuk lembaga survei abal-abal yang memberikan “angin syurga”.  Maju tak gentar membela yang bayar.

Cibubur, 26 Maret 2019

Silahkan share jika bermanfaat

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top