General Issue

MEMBANGUN KEADILAN DAN KEDAMAIAN

foto chs1

By : Dr. Chazali H Situmorang , M.Sc ( Dosen FISIP UNAS – Pemerhati Kebuijakan Publik)   

Persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini dalam proses menegakkan demokrasi yang dijamin oleh Konstitusi, adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum.  Pada Pasal 22 E, Ayat 1 ***) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Dalam penjelasan, Pemilu berasas bebas artinya setiap pemilih bisa bebas dalam memberikan hak pilihan tanpa tekanan dari pihak manapun.

 Berasas jujur artinya pihak yang berhubungan dengan dilaksanakannya pemilu seperti penyelenggara/ pemerintah, parpol peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, pemilih serta pihak yang terlibat secara tidak langsung, maka harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ada kecurangan, suap-menyuap dan pelanggaran lainnya. Sedangkan Pemilu berasas adil artinya setiap pemilih dan partai politik harus diperlakukan sama serta bebas dari unsur kecurangan pihak manapun.

Dugaan pelanggaran terhadap asas bebas, jujur, dan adil penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU digugat pihak Paslon 02 , karena mereka sebagai kontestan  Pemilu, dan sebagian peserta Pemilu  merasakan ketidakadilan, tekanan, kecurangan yang sistematik  terstruktur, dan masif.

Tuduhan pihak Paslon 02 dan rakyat yang memilih tersebut, tentu perlu dibuktikan. Dalam fase proses penyelenggaraan pihak Paslon 02 sudah membawa puluhan ribu kasus salah hitung Situng KPU ke Bawaslu. Pihak Bawaslu sudah melakukan sidang untuk membuktikan kesalahan administrasi KPU. Hasilnya Bawaslu memenangkan  BPN Paslon 02, dan memerintah KPU untuk segera memperbaiki  input data Situng KPU.

Sampai diumumkannya hasil hitungan final  KPU  dini hari 21 Mei 2019 , tidak ada informasi yang jelas, sudah sejauh mana perbaikan yang dilakukan pihak KPU atas salah input Situng KPU.  Hasilnya sudah kita ketahui bersama, Paslon 01 mendapat suara 55,5% dan Paslon 02, 44,5%.  Angka yang cantik dan konsisten sejak awal perhitungan Situng KPU.

Sejak awal Prabowo sudah berniat untuk tidak mengajukan ke MK atas hasil rekapitulasi nasional KPU,  dan menggunakan kekuatan kedaulatan rakyat dalam bentuk aksi damai yang dijamin Konstitusi UUD 1945 pasal 28 E ayat 3.

Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, dengan  menuntut keputusan KPU yang dituding tidak  sah karena terindikasi curang dan tidak jujur yang bersifat TSM.

Unjuk rasa damai 22 Mei 2019, di depan Bawaslu yang berakhir setelah sholat tarawih malam hari, sebagian besar massa membubarkan diri. Ternyata dalam jarak waktu 1 sd 2 jam, ada rombongan masa brutal yang tidak mau memenuhi himbauan Polisi agar membubarkan diri, bahkan menyerang Polisi dengan bom molotov, batu-batu, petasan dan apa saja yang mereka miliki.

Polisi tidak tinggal diam, menghalau mereka dengan peluru gas air mata sampai ke Tanah Abang, dan  ujung kejadian adalah jatuhnya korban jiwa 8 orang, ratusan masuk rumah sakit, dan ratusan orang ditangkap.

Sampai hari ini, buntut kejadian tersebut masih panjang, dan setiap hari ada saja perkembangan yang mengejutkan atas keterlibatan berbagai pihak, atau pihak ketiga yang sudah mempersiapkan senjata api.

Bahkan Polisi mengumumkan ada 4 orang yang diduga merencanakan melakukan penembakan terhadap 4 orang Tokoh Nasional. Sayangnya Polisi enggan menyebutkan keempat Tokoh Nasional tersebut.

Di lain pihak, dengan mengagetkan Paslon 02 mengumumkan akan menggugat hasil KPU ke MK,  yang sebelumnya menolak dengan tegas untuk menggugat ke MK.

Perubahan kebijakan ini, menurut informasi karena desakan mereka-mereka para relawan dan pendukung Paslon 02 di daerah-daerah yang merasakan kecurangan dan ketidakadilan yang dirasakan.

Banyak pihak yang menghargai keputusan tersebut, tetapi tidak kurang juga yang merasa kecewa.  Mereka yang kecewa percaya dengan kekuatan rakyat yang akan dapat menjungkir balikkan situasi politik negara. Seperti gerakan yang mengakibatkan turunnya Soeharto dan Gus Dur dalam panggung politik negara.

Berbagai unjuk rasa damai, juga melanda kota-kota lain seperti Yogya, Semarang, dan Sumatera Utara. Di Medan masa demo di Bawaslu mendesak Jokowi mundur, dan hal yang sama ke  DPRD Sumut.  Hasil dari unjuk rasa tersebut, beberapa aktivis unjuk rasa di panggil Polisi Polda Sumut dengan tuduhan pidana makar.

Kenapa unjuk rasa di Sumut terasa sangat kencang, karena  mereka  sangat merasakan  dugaan kecurangan yang dilakukan KPU. Sebagaimana diketahui, dari hitungan sementara yang tercatat, Provinsi Sumut dimenangkan Paslon 02, tetapi hitungan berjalan alot, dan di ujung perhitungan yang menang Paslon 01. Saksi Paslon 02 menolak penandatanganan  Rekap KPU Daerah Sumut tersebut.

Dalam situasi  yang berkembang saat ini, para elite politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan penyelenggara  pemerintahan melihatnya semakin luas dampaknya jika tidak dilakukan langkah-langkah yang menuju pada perdamaian.

Ada yang mendorong agar diadakannya  pertemuan Jokowi dengan Prabowo, untuk mendinginkan suhu politik dan meredakan gejolak di masyarakat.  Upaya perdamaian tersebut tentu langkah yang simpatik dan diharapkan semua pihak.

Dilain pihak ada yang  berpendapat  damai itu akan mudah dilakukan jika dilandasi sikap dan perilaku adil, ikhlas, jujur, dan mengedepankan kepentingan bangsa daripada ambisi pribadi, kelompok dan golongan. Apalagi ambisi pribadi, kelompok itu merusak dan menjadikan bangsa ini semakin terpuruk secara ekonomi, politik, sosial, budaya dan nasionalisme sebagai bangsa.

Peran Kepolisian

Hakekatnya Kepolisian dapat menjadi jangkar untuk membangun rasa adil rakyat dan mendorong perdamaian para elite bangsa dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Syaratnya hanya satu,  jangan Polisi  terlibat dan masuk dalam pusaran dinamika politik penyelenggaraan pemerintahan.

Sebab jika masuk dalam pusaran politik penyelenggaraan pemerintahan, itu artinya tidak lagi sesuai dengan tujuan Kepolisian Negara republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu  Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Mari kita lihat Pasal 19  ayat  (1) dan (2), yaitu    (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Dengan semangat  Pasal 4 dan Pasal 19 UU Nomor 2 tahun 2002, Kepolisian dapat mengambil peran penting untuk membangun suasana yang penuh keadilan ( fairness) dan mendorong perdamaian antar kelompok masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Bentuk konkritnya  bagaimana?.

Dalam penyelesaian persoalan di lapangan memanglah tidak mudah. Apalagi orasi-orasi yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dapat membuat merah telinga Polisi. Bahkan dapat memancing emosional. Tetapi itulah memang menu Polisi sehari-hari dalam menghadapi masa. Memerlukan kesabaran dan tidak terdorong menggunakan kekuasaan yang ada di tangan.

Dua hal penting yang dijaga Polisi jangan sampai masa menyerang dan melakukan pengrusakan. Jika hal tersebut terjadi atas nama hukum Polisi dapat menggunakan kekuasaan sesuai dengan SOP.

 Jika unjuk rasa berjalan damai, hindari  kebijakan yang bersifat represif, bangun simpati masyarakat.  Membangun simpati bukan saja dengan membagi takjil dan makanan kepada mereka yang berbuka puasa,  tetapi juga tidak harus melayangkan surat panggilan apakah sebagai saksi atau tersangka,  dengan tuduhan makar ( yang pemahamannya masih diperdebatkan oleh para ahli hukum).

Bukan bermaksud menggurui pihak Kepolisian,  tetapi pemanggilan-pemanggilan seperti itu, akan mendorong situasi sensitivitas, dan militansi masa pendukung, yang ujungnya membuat situasi tidak menjadi kondusif. Apalagi pemanggilan tersebut didasarkan atas pengaduan seseorang  yang terkadang tidak terkait langsung atau dirugikan dalam perkara yang diadukan.  Jika Kepolisian melayani semua pengaduan,  mungkin Polisi akan kewalahan untuk menangani nya.

Penegakan Hukum

Jelas dalam  Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jadi penegakan hukum bagi Kepolisian adalah suatu keniscayaan.  Penegakan hukum  harus dilandasi dengan terjaminnya keadilan.  Jadi penegakan hukum dan keadilan ibarat dua sisi mata uang. Penegakan hukum tidak akan bernilai jika tidak ada keadilan.

Dengan semangat hukum dan keadilan, tuntaskan persoalan-persoalan para perusuh  22 Mei 2019 yang melanggar hukum.  Jerat mereka dengan pasal-pasal yang terang benderang mereka langgar.

Demikian juga pihak Kepolisian harus melakukan penegakan hukum di kalangan internal Kepolisian yang  melakukan tugas Kepolisian  melampaui batas,  melampui kepatutan, over represif, apalagi tidak mematuhi SOP yang telah didoktrinkan kepada para Polisi tersebut.

Ada tugas Kepolisian yang lebih berat mendatang ini, yaitu menjaga dan mengawal agar sidang-sidang MK, berjalan lancar, aman.  Aksesibilitas pengunjung jangan terlalu dibatasi dengan pagar-pagar berduri sehingga terkesan angker dan seperti suasana perang saja.  Semoga semua berjalan dengan adil dan damai.  Mari kita bangun rasa keadilan dan kedamaian dalam sanubari hati masyarakat.

Cibubur, 28 Mei 2019

Silahkan share jika bermanfaat

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top