General Issue

BPJS KESEHATAN DALAM PUSARAN “KEMARAHAN”

FOTO SAYA

Oleh : Chazali H.Situmorang/Direktur Social Security Development Institute

Dalam 2 minggu belakangan ini, BPJS Kesehatan “diserang” dari segala arah penjuru  angin. Seolah-olah yang telah dilakukan BPJS Kesehatan selama ini tidak ada artinya. Tidak ada pihak yang mengapresiasi cakupan peserta yang sudah mencapai angka 200 juta dari 250 juta penduduk. Tentu dengan berbagai dinamika persoalannya.

Tidak ada yang ambil pusing, bahwa pada tahun 2018 ini, dari perhitungan Dana Jaminan Sosial  yang pasti keluar sebesar Rp. 87 triliun untuk membayar ribuan RS dan puluhan ribu Klinik/Puskesmas.  Sedangkan potensi besarnya iuran yang masuk ke kocek BPJS Kesehatan sekitar Rp. 80 triliun.

Banyak juga yang mungkin tidak mengetahui, bahwa RS sebagai FKTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, pihak BPJS Kesehatan  sudah mulai menunjukkan gejala “gagal bayar” dan akan dikenakan denda oleh RS. Sebab saat ini pembayaran klaim sudah tertunda tiga bulan.

Banyak juga yang tidak tahu, bahwa dana PBI dari Kas APBN 2018 telah dibayarkan untuk 3 bulan mendatang.  Banyak juga yang  luput mencermati bahwa Menko PMK telah mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian terkait dan BPJS Kesehatan untuk mengatasi persoalan defisitnya Dana Jaminan Sosial sampai lebib 3 kali, berputar-putar terus, dan akhirnya akan dialokasikan dari dana cukai rokok untuk menambal defisit  sebesar Rp. 5 triliun. Tetapi ternyata sampai saat ini dana yang dijanjikan Kementerian Keuangan belum cair.

Pada saat BPJS Kesehatan ditinggalkan sendirian  mencari solusi untuk mengatasi kesulitan defisit Dana Jaminan Sosial.  Berbagai upaya dilakukan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.  Ada amanat untuk BPJS Kesehatan melakukan manajemen kendali biaya dan kendali mutu. Kata kunci dari manajemen kendali biaya dan kendali mutu adalah effisiensi dan efektifitas  pelayanan kesehatan.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, BPJS Kesehatan melihat  ada alokasi biaya yang kurang efisien terkait paket pelayanan rehabilitasi medik, penyakit katarak dan persalinan bayi baru lahir sehat dalam satu paket tagihan persalinan. Di contohkan dalam tindakan fisiotherapi, dari data yang ada, ada pasien yang dilayani   sebanyak 26 kali dalam sebulan. Kita mengerti setiap kali fisiotherapi tentu ada tarif yang ditagihkan ke BPJS Kesehatan.

Berbagai tahapan telah dilakukan oleh tim manajemen BPJS Kesehatan untuk langkah effisiensi dimaksud melalui berbagai rapat konsultasi dengan organisasi perkumpulan ahli dokter fisik dan rehabilitasi medik, perkumpulan dokter mata, dan perkumpulan dokter OBGYN. Serta dengan IDI dan Persi. Karena dalam beberapa kali pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan atas langkah efisiensi dan efektifitas dalam upaya kendali biaya dan kendali mutu.  Maka para Direksi sepakat dengan keberanian yang tinggi dan bermodalkan keyakinan professional mnerbitkan Keputusan Direksi. Yaitu Keputusan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 2, 3 dan 5.

Isi peraturan tersebut, adalah: Pertama, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan. Dengan peraturan ini, selain membatasi kuota operasi katarak, BPJS juga hanya memberikan jaminan kepada pasien dengan visus mata kurang dari 6/18.

Kedua, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat. Peraturan ini memberi ketentuan bahwa bayi baru lahir dengan kondisi sehat pasca-operasi caesar maupun normal dengan/atau tanpa penyulit dibayar dalam satu paket persalinan.

Ketiga, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Peraturan tersebut membatasi tindakan rehabilitasi medis maksimal 2 kali per minggu atau 8 kali dalam sebulan.

Ternyata dalam proses perjalanan diluncurkannya Perdirjamyan tersebut, para pengurus asosiasi dokter ahli yang terlibat beramai-ramai menyatakan secara tertulis mencabut kesepakatan mereka dengan BPJS Kesehatan.

Dilanjutkan dengan perintah DJSN untuk mencabut Perdirjamyan tanpa terlebih dahulu mendalami persoalan dalam rapat panel DJSN sebagai suatu kelaziman dalam pengambilan keputusan di DJSN. Disusul lagi ancaman Menteri Kesehatan agar Direksi BPJS Kesehatan mencabut Perdirjamyan, jika tidak dilaporkan kepada Presiden. Disusul lagi KPAI turut mempersoalkan kebijakan tersebut, dan bahkan DPR Komisi IX akan memanggil BPJS Kesehatan untuk dimintakan penjelasannya.

Dari berbagai media yang kita baca, sikap Direktur Utama BPJS Kesehatan tetap bertahan dengan kebijakannya. Dengan kebijakan tersebut diperhitungkan sampai dengan Desember 2018 akan diperoleh penghematan biaya sebesar Rp. 360 milyar. Suatu angka yang seharusnya masuk ke kantong Manajemen RS.

Persoalan di hulu berdampak di hilir

Mungkin  kita belum semua mengetahui bahwa dalam draft Perpres JKN yang baru  sebagai penyempurnaan Perpres JKN sebelumnya  adalah “pepesan kosong”.  Kenapa “pepesan kosong”, karena hakekat Perpres itu di review disamping terkait  manfaat layanan adalah kewajiban untuk mereview besaran iuran setiap 2 tahun.  Ternyata dalam Draft Perpres JKN yang baru, besar iuran PBI tidak dinaikkan, tetap Rp. 23  ribu/OB yang sudah berlaku sejak 3 tahun yang lalu.

Implikasi iuran PBI tidak dinaikkan, maka iuran peserta mandiri kelas 3, 2 dan 1 tidak juga dapat dinaikkan.  Jika dinaikkan iuran peserta mandiri kelas 3  menimbulkan gelombang protes masyarakat. Kenapa protes, rupanya banyak peserta kelas 3 dari kelompok masyarakat tidak mampu.

Oleh karena itu, lakukan verifikasi peserta mandiri kelas 3 yang membayar tetapi masuk katagori miskin. Jika benar masukkan dalam katagori orang miskin yang mendapatkan PBI.

Oleh karena itu penguatan data dengan melakukan verifikasi dan validasi  byname dan by address  untuk PBI harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh kementerian Sosial yang diberikan tanggungjawab untuk itu.

Kita pernah menghitung, besaran iuran PBI  yng sesuai dengan hitungan keekonomian yang wajar, sekitar Rp. 36.00 /OB. Kelas 3 manidiri Rp. 50.000/OB, kelas 2 Rp. 70.000./OB, – dan kelas 1 sebesar Rp. 90.000/OB.  Maka dengan kendali biaya dan kendali mutu  BPJS Kesehatan, Insya Allah  tidak akan mengalami defisit Dana Jaminan Sosial.

Sedangkan cakupan peserta PBI harus ditingkatkan untuk mengakomodir hasil verifikasi dan validasi  peserta kelas 3 yang sebenarnya tidak mampu tetapi tidak mendapatkan PBI. Dari 92 juta peserta PBI yang dibayarkan pemerintah diproyeksikan akan meningkat menjadi sekitar 120 juta peserta. Artinya dari 200 juta peserta BPJS Kesehatan, 60% diantara mendapatkan PBI dari Pemerintah dan 40% secara mandiri baik melalui perusahaan atau personal.  Suatu proporsi yang wajar dalam situasi perekonomian bangsa saat ini.

Dari mana uangnya?. Pemerintah itu banyak duitnya,  mulai dari pajak,  cukai rokok,  energy, dan juga utang luar negeri.  Apa faktanya?. Fakta yang jelas adalah Pemerintah dengan murah hati memberikan  THR sebesar  total pendapatan  bulanan ( gaji rokok, tunjangan jabatan, tukin/remunerasi) ASN/TNI/POLRI, dan Pensiunan serta Gaji 13, sebesar Rp. 35, 7 triliun. Suatu jumlah yang melampui APBN  Kementerian Sosial 1 tahun anggaran.

Artinya jika Pemerintah berkehendak untuk membantu mereka yang miskin dan memerlukan perlindungan  JKN  agar tetap terjamin kesehatannya dengan memberikan PBI  maka dana yang dikeluarkan tidak sampai 52 triliun.  Angka  ini dapat ditutupi dari pendapatan “cukai rokok” saja yang besarnya lebih dari 155 triliun.

Inilah yang dimaksudkan kebijakan di high level atau  kebijakan di hulu. Dan jika tidak jelas kebijakan yang dilakukan di hulu , maka akan menimbulkan persoalan di hilir.

Persoalan di hilir yang sedang berlangsung saat ini, merupakan suatu potensi konflik, yang dapat menimbulkan disharmonisasi, bahkan saling menekan, saling menafikan, saling mempertahankan eksisitensinya dalam mengimplementasikan penyelenggaraan JKN.

Ada yang “melawan” dalam rangka mempertahan kelangsungan eksistensi dan keberlangsungan lembaga dan programnya. Ada yang mempertahankan kavling profesinya yang merasa sudah semakin terganggu dan tidak lagi dapat menikmati berbagai previllage yang dinikmati selama ini. Birokrat yang merasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang cenderung “absolut” memaksakan agar perintahnya harus dikuti. Dan ada lagi kepentingan-kepentingan pihak lain yang menangguk diair keruh.

Itulah yang terjadi situasi saat ini dalam belantika penyelenggaraan JKN. Siapa yang diuntungkan tidak ada. Semuanya menjadi makhluk yang merugi karena tidak saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran tetapi dengan “kemarahan”. . Siapa yang jadi korban?. Tidak  lain tidak bukan peserta JKN/KIS.

Cibubur, 7 Agustus 2018

Silahkan share jika bermanfaat.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top