General Issue

KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL: Sebuah Tinjauan Kritis dan Konstruktif

rnd

Dr. Riant Nugroho

I. PENDAHULUAN
Sudah 70 tahun lebih Indonesia merdeka, tentu sudah banyak kemajuan dan pencapaian yang sudah diraih baik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat maupun dalam peran negara membangun tata kelola kepemerintahan yang berkeadilan social. Menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Presiden Republik Indonesia “Bp Ir. Joko Widodo” telah meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyusun Visi Indonesia 2045 guna meneguhkan dan mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 di tengah perubahan besar dunia . Keseluruhan Visi Indonesia 2045 diarahkan pada perwujudan Indonesia yang maju, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan yang menginisiasi dan menjadi dasar rumusan Visi Indonesia 2045 ini disusun selama dua tahun. Visi yang ditulis dan tertuang dalam Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur ini menggambarkan wujud Indonesia mendatang yaitu pada tahun 2045 dan sekaligus memberikan peta jalan yang mampu dan perlu dicapai Indonesia pada tahun tersebut. Visi ini disusun dengan melibatkan semua para pemangku kebijakan baik di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislativ, termasuk Pendidikan Tinggi, generasi muda serta berbagai Lembaga Profesi.

Rumusan pencapaian Visi Indonesia 2045 didasarkan pada 4 pilar utama pembangunan, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapaan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Masing-masing pilar berisi bidang-bidang pembangunan, dari pembangunan pendidikan hingga politik luar negeri, yang harus dibangun dan dipercepat hingga tahun 2045. Secara menyeluruh Visi Indonesia 2045 adalah untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan: (1) membangun kualitas manusia yang lebih tinggi, (2) ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia, (3) pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan, tentu dengan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan demokratis.

Dari keempat pilar utama pembangunan yang akan menjadi pondasi pembangunan Indonesia 2045 kita bisa mengamati beberapa indikator utama yang sudah tampak nyata berada dalam bingkai pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi dengan target menjadi salah satu PDB terbesar di dunia. Dalam periode 2016 – 2045, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7 persen per tahun dengan terus melakukan reformasi structural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Kondisi ini diharapkan dan diperkirakan akan mencapai target negara berpendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke 5 pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen penduduk Indonesia pada tahun 2045.

Skenario Pertumbuhan Ekonomi

tess

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
*) Akhir Periode
**) Dasar: Pertumbuhan ekonomi dunia rendah serta reformasi structural berjalan business as usual
Tinggi: Reformasi structural berjalan seperti diharapkan serta pertumbuhan ekonomi duna relative tinggi

sumber perkapita

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Kelas Pendapatan Menengah Indonesia (Juta Orang)

sumber perkapita 2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Kemudian pilar utama berikutnya yang masih dalam kerangka Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kita bisa mengamati dari perspektif kebijakan kependukukan atau demografi. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2045, jumlah penduduk Indonesia dengan usia produktif sangat besar, hal ini yang sering disebut dengan bonus demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) mencapai tingkat terendah sekitar tahun 2022. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 mencapai 319 juta. Dalam jangka panjang, Total Fertility Rate (TFR) dijaga pada tingkat 2,1 agar penduduk dapat tumbuh seimbang.

sumber perkapita 3

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Rasio Ketergantungan Tahun 2015 – 2045

sumber perkapita 4

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi dan tumbuhnya kota kecil dan sedang di seluruh Indonesia. Kota-kota besar dan daerah peri urban akan membentuk mega urban. Dan sekitar tahun 2045, masyarakat yang tinggal di perkotaan akan menjadi sekitar 72, 8 persen.

Selanjutnya adalah perkembangan teknologi dimana perkembangan teknologi disini masih dalam satu bingkai pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia teknologi berkembang semakin cepat dan membawa perubahan pada semua bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat. Tren teknologi ke depan: teknologi digital (seperti internet seluler, otomatisasi, dan cloud technology), teknologi yang mengurangi keterbatasan fisik dan jarak (IoT, transportasi dan distribusi, addictive manufacturing/3D printing, dan nano technology), teknologi energi terbarukan (surya, angina, nuklir, biomas, dan geothermal), dan teknologi kesehatan (genetika, pengobatan dan pemulihan, serta pelayanan kesehatan). Selain kehadiran teknologi ini memberikan kesembatan baru dan menigkatkan efisiensi, kemajuan teknologi berdampak terhadap kebutuhan tenaga kerja. Pekerjaan yang selama ini bersifat rutin dan manual, serta kognitif akan berkurang dan digantikan dengan kemampuan teknologi. Indonesia akan memanfaatkan kemajuan teknologi bagi pembangunan dengan meminimalkan disrupsi. Ada beberapa kemajuan teknologi yang sudah mulai kita rasakan dan kita mulai menikmati dampaknya diantaranya: (1) perdagangan elektronik mengubah perdagangan konvensional menjadi elektronik, (2) industry 4.0 mengintegrasikan proses produksi secara virtual berbasis siber dan artificial intelligence: blockchain, perpaduan AI, big data, dan IoT, mampu melakukan verifikasi transaksi keuangan real-time, sehingga tidak diperlukan lagi pihak ketiga, (3) rekayasa genetika meningkatkan kualitas hidup.

Saat ini, kebijakan sistem perlindungan sosial yang berlaku di Indonesia tidaklah diatur secara universal dalam satu kriteria. Pada setiap program dan kelompok sasaran (populasi), terdapat satu peraturan dan tata kelola khusus yang bertanggungjawab dan berkontribusi langsung kepada pemanfaat. Pelaksanaan kegiatan legislasi termasuk kegiatan supervise dilaksanakan oleh berbagai kementerian terkait. Kondisi demikian, terkadang menyebabkan pada level implementator terjadi ketidak sinkronan teknis pelaksanaan program. Antar program bisa saling tumpang tindih dan masing-masing mengejar ego ketercapaian programnya. Bukan lagi berbicara kualitas dan manfaat program terhadap pemanfaat program. Yang ada, indicator ketercapaian program hanya diukur dari program berhasil dilaksanakan, bukan manfaat program sudah sejauh mana terhadap masyarakat penerima program. Beberapa bentuk kebijakan perlindungan social yang ada dan tersedia untuk masyarakat umum saat ini terdiri atas dua jenis intervensi public, yaitu (1) iuran asuransi social dan tabungan wajib (jaminan social), dan (2) pemberian asuransi social non-iuran kepada kelompok sasaran masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk (bantuan social). Untuk asuransi swasta berlaku sebagaimana ketentuan untuk jaminan hari tua bagi pihak swasta termasuk asuransi kesehatan.

Lebih lanjut, apabila kita dalami model kebijakan jaminan social di Indonesia yang secara garis besar memiliki dua skema program, bentuk skema program pertama adalah program yang dirancang untuk memberikan dukungan terhadap pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Skema program yang kedua adalah program yang di desain untuk memperkuat pelayanan social. Sejak tahun 2005, pemerintah sudah memperkuat kedua skema program jaminan social dengan menghadirkan bantuan social melalui “Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak”. Banyak pemerintah daerah bersama-sama mendukung program ini dengan memberikan subsidi bantuan social disamping program bantuan social secara nasional yang hadir untuk masyarakat local. Sebagian besar pemerintah daerah memperluas cakupan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan rentan (Askeskin/Jamkesmas) dan program jaminan sekolah. Adapaun beberapa contoh skema program dukungan pendapatan adalah: (1) Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen, (2) Bantuan Langsung Tunai. Lalu untuk program layanan social adalah sebagai berukut: (1) Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin/Askeskin – Jaminan Kesehatan Masyarakat/Jamkesmas, (2) Jaminan Persalinan, (3) Program Bantuan Sekolah, dan (4) Program Asuransi Kesejahteraan Sosial – Askesos.

Melihat model kebijakan jaminan social di Indonesia sejak dari 2005 hingga saat ini 2019, dimana pada tahun 2014 – 2019 bentuk kebijakan jaminan social berupa: (1) Program Indonesia Pintar (PIP), (2) Program Indonesia Sehat (PIS), (3) Pogram Keluarga Harapan (PKH) (4) Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan, (5) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), (6) Program Dana Desa, dan (7) Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Keseluruhan program pada dasarnya memiliki filosofi dan prinsip kebijakan yang sama. Akan tetapi, tata kelola secara implementasi yang membedakan program-program tersebut dapat berhasil guna dalam manjamin tujuan tercapai dari sebuah program.

II. FILOSOFI, ASAS DAN PRINSIP KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL

Jaminan social adalah system proteksi yang diberikan kepada orang per orang untuk mencegah kemiskinan, yang diakibatkan oleh resiko-resiko social ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan atau pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan jaminan social merupakan salah satu pilar dalam membangun kesejahteraan yang bersifat operasional.

System jaminan social merupakan bangunan konsep yang dibentuk dari lintas disiplin ilmu, yaitu; ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu social dan ilmu pemerintahan. Pada disiplin ilmu ekonomi, jaminan social merupakan factor investasi terhadap iuran yang belum jatuh tempo dan factor konsumsi dalam bentuk pemberian manfaat tunai. Kemudian pada dimensi ilmu hukum, jaminan social merupakan implementasi jaminan yang dilandaskan pada undang-undang jaminana social sebagai tindak lanjut dari UUD 1945 yang berarti terkait dengan hukum tata negara sedang pelanggaran terhadap undang-undang jaminan social merupakan hukum pidana. Operasionalisasi jaminan social pada disiplin ilmu social merupakan prinsip gotong royong baik secara vertical antar penghasilan yang berbeda maupun horizontal antar generasi. Adapun jaminan social pada perspektif ilmu pemerintahan adalah terkait dengan tata kelola, tata pamong dan hubungan kelembagaan antara pengelola jaminan social sebagai penyelenggara serta Lembaga Pemerintah sebagai regulator yang sekaligus fasilitator terhadap penyelenggaraan jaminan sosial yang berkelanjutan.

Implementasi dari kebijakan sistem jaminan sosial sarat dengan intervensi politik, tekanan masyarakat dan kemauan politik pemerintah. Konsekuensi penyelenggaraan jaminan sosial diperlukan pendanaan yang terus menerus, karena jaminan sosial sebagai program permanen seumur hidup. Karena itu pendanaan sistem jaminan sosial melibatkan seluruh pemegang kebijakan yang meliputi: pemberi kerja, penerima kerja dan pemerintah. Perlu dicatat, bahwa program jaminan sosial yang didanai oleh peserta tidak berarti tidak didanai oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban mendanai program jaminan sosial apabila penyelenggaraannya mengalami defisit karena krisis ekonomi.

Kunci sukses dalam penyelenggaraan kebijakan sistem jaminan sosial adalah pelaksanaan penindakan hukum yang efektif. Ketidak-konsistenan dalam penindakan hukum terjadi karena terbatasnya anggaran pengawasan, terbatasnya kualitas pengawas tenaga kerja dan terbatasnya kewenangan dari institusi penyelenggara jaminan social. Sukses tidaknya dalam implementasi kebijakan sistem jaminan sosial tergantung dari kondisi ekonomi, situasi ketenagakerjaan, kemampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, memberlakukan upah memadai dan mengkondisikan kenyamanan kerja, karena prinsip bekerja berbasis pada pekerjaan yang berkelanjutan. Karena itu, lapangan pekerjaan atau pekerjaan yang bersifat tetap merupakan landasan yang kuat bagi penyelenggara jaminan sosual dalam perluasan kepesertaan sistem jaminan sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Mengingat kembali definisi jaminan social sebagai pilar utama kesejahteraan sosial dalam implementasinya perlu ditopang dengan berbagai persyaratan antara lain adanya lapangan pekerjaan, terbentuknya pasar tenaga kerja yang independen dan fasilitas fasilitas lain untuk memperlancar operasionalisasi program-program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Beberapa pengertian atau definisi tentang konsep jaminan sosial sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan social diantaranya:

Pertama, kita bisa mengingat kembali dalam Pasal 3 UU No. 3/1992 tentang Jamsostek yang mendefinisikan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebagai suatu proteksi bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal dunia.  Kebijakan lanjutannya, sebagai pengganti, yaitu UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, di mana Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Kedua, menurut Rejda (1994) mendefinisikan bahwa jaminan sosial sebagai skema preventif bagi komunitas yang bekerja terhadap peristiwa ketidakamanan ekonomi seperti inflasi, fluktuasi kurs dan pengangguran sebagai akibat kebijakan publik yang bersifat ekspansif sehingga menimbulkan penurunan daya beli masyarakat bahkan rentan miskin dan miskin sama sekali. Karena itu diperlukan jaring pengaman sosial atau program pemberdayaan untuk memulihkan kondisi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli.

Ketiga, dalam Konstitusi ISSA 1998 mengartikan jaminan sosial sebagai suatu program perlindungan dengan kepesertaan wajib yang berdasarkan UU Jaminan Sosial, kemudian dengan memberikan manfaat tunai maupun pelayanan kepada setiap peserta beserta keluarganya yang mengalami peristiwa-peristiwa kecelakaan, pemutusan hubungan kerja sebelum usia pensiun, sakit, persalinan, cacat, kematian prematur dan hari tua.

Keempat, dalam Konvensi ILO 1998 memberikan pemahaman tentang jaminan sosial sebagai sistem proteksi yang dipersiapkan oleh masyarakat (pekerja) itu sendiri bersama pemerintah untuk mengupayakan pendanaan bersama guna membiayai program-program jaminan sosial sebagaimana tertuang dalam seperangkat kebijakan publik yang pada umumnya dalam bentuk UU Sistem Jaminan Sosial. Jika tidak, maka akan terjadi kemungkinan hilangnya penghasilan atau bahkan hilangnya pekerjaan sebagai akibat adanya peristiwa peristiwa sakit-persalinan, kecelakaan kerja, kematian prematur, PHK sebelum usia pensiun, cacat sementara atau cacat tetap, hari tua dan penurunan penghasilan keluarga karena dampak kebijakan publik.

Kelima, Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 40/2004 tentang SJSN mendefinisikan jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Adapun SJSN itu sendiri sebagai suatu tata- kelola penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Keenam, menurut Purwoko (2006) menyatakan bahwa jaminan sosial sebagai salah satu faktor ekonomi yang memberikan manfaat tunai kepada peserta sebagai pengganti penghasilan yang hilang, karena peserta mengalami berbagai musibah seperti sakit, kecelakaan, kematian prematur, pemutusan hubungan kerja sebelum usia pensiun dan hari tua.

Definisi atau pemahaman tentang konsep kebijakan jaminan sosial sebagaimana dikemukakan di atas mengandung kesamaan esensi, yaitu suatu skema proteksi yang ditujukan untuk tindakan pencegahan khususnya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan terhadap berbagai risiko/peristiwa yang terjadi secara alami seperti sakit, kecelakaan, kematian prematur, PHK sebelum usia pensiun dan hari tua. Timbulnya peristiwa tersebut dapat mengakibatkan hilangnya sebagian atau keseluruhan penghasilan masyarakat. Karena itu, diperlukan pendanaan secara bersama antara pemberi kerja atau perusahaan, penerima kerja atau pekerja dan pemerintah. Keunikan dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial adalah bahwa pemerintah disamping sebagai regulator, juga bertindak sebagai fasilitator termasuk terlibat dalam pembiayaan program apabila diperlukan karena adanya krisis ekonomi. Pemerintah tidak boleh menyelenggarakan sistem jaminan sosial termasuk program bantuan sosial yang didanai dari APBN kecuali sebagai regulator dan fasilitator, karena terkait prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah kita paham akan definisi jaminan social yang kemudian menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan jaminan social, maka kita juga wajib menilik kembali akan asas dan prinsip kebijakan jaminan social agar kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh masyarakat. Asas yang mendasari jaminan social mencakup kemanusian, manfaat dan keadilan. Asas kemanusiaan adalah asas yang berhubungan dengan martabat manusia bahwa untuk menjujung harga diri manusia diperlukan system jaminan social sebagai hak dasar bagi seluruh masyarakat. Hak dasar bagi seluruh penduduk untuk memperoleh jaminan social dinyatakan dalam pasal 28-h dan pasal 34 UUD 1945 yang selanjutnya dipertegas dengan pasal 2 UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN. Adapun asas manfaat jaminan sosial biasanya berupa pemberian nilai tunai dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dasar hidup yang layak seperti pangan, sandang, papan dan kebutuhan medis dasar. Pemberian manfaat jaminan sosial berasaskan keadilan dalam arti bahwa manfaat yang diberikan berlaku bagi seluruh warga negara kaya, hampir miskin atau miskin, karena jaminan sosial bersifat permanen seumur hidup. Ketiga asas tersebut merupakan landasan dalam implementasi sistem jaminan sosial berkelanjutan. Selanjutnya, secara prinsip jaminan sosial yang hakiki adalah gotong royong, maka dalam pembayaran manfaat berlaku model anggaran. Karena itu diperlukan pendanaan bersama antara perusahaan, tenaga kerja dan pemerintah. Pemerintah perlu menyiapkan anggaran jaminan sosial untuk mengantisipasi timbulnya krisis ekonomi seperti peristiwa PHK sebelum usia pension dan wabah penyakit.

III. RE FORMULASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN SEBAGAI PONDASI KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL

Kebijakan publik adalah “pertaruhan” bagi setiap Pemerintah, khususnya Pemerintah di dalam sistem politik demokrasi, yang dalam hal ini adalah juga Pemerintah Indonesia. Apabila pemerintah dapat membangun kebijakan-kebijakan publik unggul, maka bukan saja menjadi legitimasi bagi Pemerintah, juga legitimasi bagi keberlanjutan demokrasi sebagai sistem politik dari negara tersebut. Masalahnya adalah, banyak Pemerintah di negara demokrasi di negara berkembang gagal membangun kebijakan publik unggul, sehingga bukan saja mereka dipertanyakan, namun demokrasi pun dipertanyakan.

Suatu negara yang berada dalam masalah yang berat biasanya mempunyai empat gejala yang terjadi bersamaan: (1) ekonominya kalah karena semakin tergantung kepada negara lain, (2) pemimpinnya terbelah menjadi faksi-faksi yang berkelahi tanpa alasan yang masuk akal dan manusiawi, (3) rakyatnya mendadak menjadi pemarah dan media sosial mempercepat akumulasi kemarahan tersebut, dan (4) alam semakin berubah dalam rupa bencana yang luar biasa sebagai akibat kerusakan lingkungan yang akut. Penyebab utamanya adalah, karena tidak menyadari, bahwa empat rangkaian gejala tersebut bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah negara tersebut. Alhasil, manajemen negara tersebut sudah masuk mode “PANIK” karena disokong oleh strategi yang penuh emosi akibat kebijakan yang impulsif, apa yang dilihat, langsung dibuat kebijakan –diputuskan waktu itu juga.

Thomas R. Dye memberikan definisi kebijakan publik yang baik, yaitu “whatever governments choose to do or not do…It is what government do, why they do it, and what difference it makes” . Tepat sekali, kebijakan publik adalah pilihan dan nilai yang diberikan atas pilihan itu. Dan, yang membuat pilihan bukan rakyat, tetapi pemerintah. Dari sini, penulis mencoba memahami kebijakan publik sebagai seperangkat keputusan-keputusan strategis untuk memanajemeni kehidupan suatu bangsa untuk mencapai misi pembentukannya, yang biasanya dirumuskan oleh pada pendirinya –the founding fathers—dalam bentuk Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik ada pada semua bangsa dengan sistem politik yang berbeda. Mulai bangsa primitif dengan sistem politik yang otoriter, bangsa agraris tradisional dengan sistem politik paternalistik, bangsa di abad pertengahan dengan sistem politik monarki absolut, bangsa modern dengan sistem politik demokratis, mulai dari demokrasi liberal di Amerika Serikat dan Inggris, demokrasi-sosialis di Belanda, Jerman, dan Skandinavia, hingga demokrasi-khas, seperti demokrasi Pancasila di Indonesia, kesemuanya mempunyai kebijakan publik. Kebijakan publik adalah seperangkat keputusan politik yang melembaga dari suatu kekuasaan politik yang sah. Keputusan-keputusan politik tersebut berkenaan dengan alokasi-alokasi sumberdaya penting dan langka pada bangsa tersebut, untuk memastikan agar penggunaan atau pemanfaatannya untuk kebaikan bangsa tersebut, bukan justru untuk merusak, apalagi menghancurkan. Kebijakan publik adalah keputusan alokasi sumberdaya untuk memastikan pendayagunaannya memberikan kebaikan bagi bangsa tersebut, dan bukan yang lain, apalagi sebaliknya. Bahkan, bagi bangsa-bangsa dan organisasi-organisasi supra-negara dengan kiprah yang mendunia, maka seperangkat kebijakan publik dibuat untuk memastikan setiap alokasi sumberdaya penting dan terbatas (atau langka), dijamin untuk memberikan kebaikan kepada umat manusia.

Tentu saja, dalam prinsip yang dalam teori evolusi Charles Darwin disebut sebagai survival for the fittest, maka terdapat sejumlah kekuasaan negara yang membuat kebijakan publik untuk menguasai bangsa-bangsa lain di luar bangsa, baik untuk kepentingan bangsa mereka sendiri, maupun untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Kolonialisasi atau penjajahan bangsa-bangsa atas bangsa-bangsa lain, baik di jaman Kuno, Awal, Pertengahan, Pencerahan, Modern, hingga saat ini, adalah salah satu bentuk kebijakan publik. Pertanyaanya adalah, apakah itu sesuai dengan Konstitusi mereka. Bisa jadi memang demikian. Pertama, mungkin karena konstitusinya identik dengan Perintah Raja, Kaisar, Sultan atau Penguasa yang mereka miliki, atau juga karena mereka memahaminya demikian. Dari sini, kita dapat mengelompokkan dua jenis konstitusi, yaitu yang agresif dan pasif. Di kelompok agresif terdapat kelompok yang posesif dan kelompok yang ekspansionistik. Di kelompok pasif, terdapat kelompok yang harmonis ada yang naif. Meski demikian, penulis juga memberi label dua kelompok –agresif dan pasif—sebagai kelompok konstitusi yang extrovert dan yang intravert. Terlepas dari karakter konstitusinya, kebijakan publik tetaplah sebagai seperangkat keputusan keputusan untuk mengalokasikan sumberdaya penting dan terbatas pada suatu bangsa untuk memastikan pendayagunaannya memberikan kebaikan bagi bangsa tersebut. Dengan demikian, kita memasuki pemahaman kedua kebijakan publik, yaitu sebagai sebuah strategi.

Kebijakan publik adalah strategi untuk memanajemeni bangsa dalam mencapai tujuan hidup berbangsa. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik menjadi keharusan dari semua organisasi negara, “tidak peduli” bagaimana bentuk negaranya. Entah negara maju, berkembang, ataupun terbelakang; negara di “dunia pertama” maupun di “dunia ke tiga”. Sebagai strategi, maka kebijakan publik mempunyai definisi sebagai sebuah strategi untuk membawa suatu bangsa dari suatu kondisi pada saat ini, untuk mencapai suatu kondisi tertentu, yang jauh lebih baik dari hari ini, di suatu ketika di masa depan. Kebijakan publik adalah sebuah teknologi untuk membawa “masa depan ke hari ini”.

Jika kebijakan publik adalah keputusan dan juga strategi, maka siapa yang sebenarnya aktor paling penting dalam kebijakan publik? Pertama, pemimpin. Jadi, dalam membangun kebijakan publik, aktor pertama yang menjadi perhatian adalah Pemimpin, khususnya Pemimpin Puncak, baik di Pemerintahan, Kementerian, hingga Pemerintahan Daerah. Karena itu, mempelajari kebijakan publik menjadi sebuah keharusan bagi setiap Pemimpin dan Calon Pemimpin. Karena, sehebat apa pun gagasan kenegaraan, ketika Pemimpinnya gagal memimpin upaya membangun kebijakan publik untuk merealisasikan gagasan tersebut, maka gagasan akan terpulang sebagai gagasan; rakyat akan berada dalam kesendirian bersama angan-angan yang pernah dijanjikan kepada mereka. Pemimpin adalah aktor yang mempunyai peran memastikan hanya kebijakan-kebijakan unggul, yang mengunggulkan bangsa yang boleh dibuat, sementara yang lain tidak boleh dibuat. Pemimpin adalah policy (decision) maker.

Ke dua, analis kebijakan. Siapa yang membantu pemimpin dalam membuat/membangun kebijakan yang unggul? Pastilah analis kebijakan. Mereka adalah para intelektual, baik yang berada di dalam Pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan keilmuan, para pengajar, dan lembaga pendampingan atau konsultan di bidang kebijakan publik, baik secara generik atau sebagai sebuah sektor. Ada tiga kendala yang muncul di Indonesia pada saat ini. Pertama, profesi analis kebijakan publik dianggap sebagai sebuah profesi administratif, bahkan profesi klerikal, sehingga pengembangan dan pembinaannya tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pembinaan analis kebijakan. Ke dua, analis kebijakan di dalam Pemerintahan dan konsultannya cenderung menjadi justifikator atau stempel atas kemauan politik dan/atau birokrasi agar tidak membahayakan keberadaan mereka –bahkan memberikan insentif yang baik. Ke tiga, pusat-pusat pengembangan birokrat senior memberikan perhatian secara terbatas kepada pengembangan kebijakan publik unggul seperti yang diperlukan.

kebijakan 2

Kebijakan politik harus benar, tidak cukup hanya baik. Artinya, ruang “error” harus teramat sangat kecil, kalau bisa zero defect. Karena, kemelencengan 1% pada pembuat kebijakan, terjadi penyimpangan sekitar 1 sentimeter. Namun, pada saat “di masyarakat”, maka penyimpangan terjadi bisa sampai 100 kilometer. Perspektif geometrikal perlu dimiliki oleh setiap aktor penting dalam kebijakan publik, oleh para penyiap dan pendamping kebijakan publik, dan oleh publik, warga masyarakat, untuk memastikan kehidupan mereka bukan menjadi sebuah “pertaruhan-perjudian” dari pemegang kekuasaan, melainkan sebagai suatu kehidupan yang berharga untuk dijalani, baik sebagai manusia, komunitas, bangsa, maupun sebagai umat Tuhan. Kebijakan publik tidak boleh sia-sia dibuat, apalagi menyia-siakan manusia yang menjadi publiknya.

Kebijakan publik adalah “pertaruhan terbesar” setiap pemerintah. Mari kita simak pernyataan Prof. Michael Porter, Bishop William Lawrence University Professor at Harvard Business School (2006), sebagai berikut:
What makes government effective? This is among the most important question facing any society, because the failure of government is all too common and often catastrophic. There are numerous examples of countries that have been saddled by bad government policies, poor implementation, ethical failures, and the inability of government to change when it necessary. The victims are citizens, whose lives and live hoods suffer.

Kita telah sampai pada pemahaman bahwa menguasai kebijakan publik adalah keharusan bagi setiap penyelenggara negara. Ini sejalan dengan tiga premis (Nugroho, 2018 (2008)). Pertama, keunggulan negara semakin ditentukan oleh seberapa mampu para pengelola negara membangun kebijakan-kebijakan unggul. Premis ke dua, adalah tidak peduli bagaimana negara, sistem politik ataupun kekayaan alamnya, sepanjang pemerintahnya dapat membangun kebijakan-kebijakan publik yang unggul, maka negara itu akan menjadi negara pemenang di antara negara-negara lain yang menjadi kolega maupun pesaingnya. Premis yang ke tiga, hanya dua tugas utama pemerintah, membangun kebijakan publik yang unggul dan memberikan pelayanan publik yang bermutu tinggi.

Pada Laporan dan World Inequality 2018 menyebutkan bahwa “economic inequality is widespread and to some extent inevitable. ….it can lead to various sorts of political, economic, and social catastrophes.” Menurut penulis, kesenjangan ekonomi relatif dapat diatasi dengan cara redistribusi kekayaan warga melalui sistem perpajakan dan redistribusi pendapatan (Musgrave & Musgrave, 1989). Masalah menjadi tidak tertanggulangi ketika kesenjangan ekonomi berkembang menjadi kesenjangan sosial. Jika sebelumnya hanya terjadi perbedaan yang senjang kekayaan material, berkembang menjadi perbedaan yang senjang secara ekonomi, status sosial, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, hingga kemudian terjadi kesenjangan persepsi sosial yang akut. Karena itu, tantangan terbesar bagi kebijakan publik adalah bagaimana menjaga agar tidak terjadi kesenjangan sosial.

Untuk itulah, kebijakan jaminan sosial menjadi agenda baru bagi negara-negara berkembang. Masalahnya adalah, kebijakan jaminan sosial yang bagaimana? Dari diskusi, pembelajaran, dan penelitian lapangan dan pustaka selama beberapa tahun terakhir, semakin nyata bahwa kebijakan sosial yang berhasil adalah kebijakan sosial yang berbasis kebijakan kependudukan. Jadi, di sini kita memulai dengan mereformulasikan kembali kebijakan kependudukan, sebagai landasan kebijakan jaminan sosial, bahkan kebijakan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur, politik, dan kebudayaan.

Kebijakan kependudukan pada dasarnya kebijakan penduduk dan demografi. Bagi sebagian orang, kedua kata tersebut tampaknya serupa, namun sebenarnya jelas memiliki makna berbeda. Penduduk adalah jumlah keseluruhan orang yang ada di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu, yaitu struktur penduduk menurut karakteristik demografi seperti struktur penduduk menurut umur, jenis kelamin, jumlah perempuan umur subur, jumlah anak dan sebagainya; Struktur penduduk berdasarkan karakteristik sosial dan budaya seperti status kawin, bahasa, etnis/suku bangsa, agama, pendidikan, kepemilikan identitas dan akte dan lain sebagainya; Struktur penduduk berdasarkan ekonomi seperti kegiatan utama sehari-hari, bekerja-tidak bekerja, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, jenis pekerjaan, rata-rata jam kerja dan lain sebagainya; Struktur penduduk berdasarkan geografi dan tempat tinggal seperti penduduk perkotaan dan pedesaan, penduduk berdasarkan pulau dan lain sebagainya.

Demografi adalah suatu studi yang mempelajari besaran, komposisi, dan proses kehidupan manusia seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan perkawinan serta dampaknya secara sosial, ekonomi, maupun ekologi. Kata demografi pertama kali digunakan oleh Achille Guilard pada tahun 1885, dalam bukunya yang berjudul ”Elements de Statistique Humaine, ou Demographie Comparee”. Demografi sesungguhnya berasal dari kata demos yang berarti penduduk dan grafein yang berarti gambaran. Jadi secara sederhana demografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia terutama tentang kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk yang terjadi. Demografi sendiri sebenarnya melibatkan studi ilmiah tentang ukuran, penyebaran penduduk secara geografi maupun spasial, komposisi penduduk, dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Pada tahun tersebut Achille Guilard mengatakan bahwa demografi merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur yaitu meliputi perubahan secara umum, fisik dan kondisi moral.

Jadi, demografi adalah ilmu atau studi tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran keruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi di suatu wilayah tertentu.

Komposisi/struktur penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu seperti karateristik demografi, sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan persebaran penduduk merupakan gambaran tentang distribusi penduduk secara keruangan. Struktur dan persebaran penduduk sangat bermanfaat untuk berbagai perencanaan pembangunan maupun bisnis. Sebagai contoh struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha di bidang fashion, misalnya untuk anak-anak, remaja, dewasa dan untuk lansia. Dalam bidang pemerintahan struktur penduduk berdasarkan umur dapat digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, seperti jumlah sekolah, akses sekolah, jumlah Puskesmas dan lain sebagainya.

Dalam kajian demografi terdapat 3 hal penting yang berkaitan dengan penduduk yaitu (1) perubahan jumlah dan struktur penduduk sebagai akibat perubahan parameter fertilitas, (2) mortalitas dan migrasi, komposisi atau struktur penduduk, Jumlah dan (3) distribusi atau persebaran penduduk. Komposisi dan persebaran penduduk. Jumlah dan struktur penduduk sangat berguna untuk:

a. Melihat gambaran jumlah penduduk, kecenderungan dari tahun ke tahun dan implikasinya terhadap kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, politik dan pertahanan keamanan.
b. Analisis struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin, diperlukan untuk perencanaan berbagai kegiatan pemerintah: untuk perencanaan dalam bidang pendidikan, militer, kesehatan, perkawinan dan institusi keluarga dan sebagainya.
c. Kalangan bisnis memerlukan analisis umur dan jenis kelamin untuk perencanaan pasar (sales), jasa pelayanan dan sebagainya.
d. Data mengenai umur sangat diperlukan untuk proyeksi: proyeksi jumlah rumah tangga, proyeksi murid yang akan terdaftar di sekolah (school enrollment), proyeksi angkatan kerja, proyeksi kebutuhan perumahan, proyeksi kebutuhan pangan dsb.
e. Dinamika kependudukan didefinisikan sebagai perubahan-perubahan besaran penduduk menurut waktu dalam suatu wilayah
f. Komposisi/struktur Penduduk didefinisikan sebagai pengelompokan penduduk menurut ciri atau karakteristik tertentu baik sosial, ekonomi maupun demografis
g. Besar dan persebaran penduduk adalah jumlah dan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah serta persebaran dan penyebarannya menurut ruang (spatial distribution)
Teori-teori tentang kependudukan juga terus mengalami perkembangan. Teori kependudukan yang sebelumnya banyak dibahas diantaranya hipotesis Malthus tentang hubungan antara penduduk dan keterbatasan sumberdaya alam serta kaitan antara kependudukan dengan lingkungan hidup. Dalam bukunya yang berjudul Essay on the Principle of Population, Thomas Robert Malthus mengembangkan pemikiran Daniel Malthus tentang hubungan antara penduduk dengan pangan. Teorinya mengajukan tiga hal penting yaitu: (a) Penduduk dibatasi oleh sumber-sumber subsistensi pangan (b) Jumlah penduduk akan meningkat apabila sumber-sumber subsistensi meningkat, kecuali kalau ada faktor-faktor penghambat, (c) Faktor penghambat tersebut yang menekan perkembangan penduduk serta menekan dampaknya pada tingkat subsistensi dapat dipecahkan melalui ketahanan moral, kejahatan dan kesengsaraan.

Pada abad ke-19, kelompok anti Malthus menyampaikan kritik terhadap teori Malthus dengan argumen bahwa (1) Malthus tidak memperhitungkan kemajuan transportasi yang menghubungkan daerah satu dengan yang lain, sehingga pengiriman bahan makanan ke daerah yang kekurangan pangan mudah untuk dilaksanakan; (2) tidak memperhitungkan kemajuan pesat dalam bidang teknologi terutama dalam bidang pertanian, karena pertanian dapat ditingkatkan dengan cepat dengan menggunakan teknologi baru; (3) tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah, artinya pengontrolan kelahiran yang diutarakan oleh Malthus dianggap tidak bermoral; (4) Fertilitas akan menurun apabila terjadi perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk meningkat.

Aliran Marxist yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, mengatakan terdapat 3 hal dalam kaitannya penduduk dan faktor yang mempengaruhi. Teori ini dulu banyak digunakan di negara-negara yang menganut paham sosialis seperti Cina, Vietnam maupun Korea Utara. Dalam teorinya dikatakan bahwa:
1. Jumlah penduduk tidak memberikan tekanan berarti terhadap peningkatan kebutuhan pangan tetapi lebih besar dampaknya bagi kesempatan kerja.
2. Kemelaratan terjadi bukan karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tetapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian besar hak para buruh.
3. Semakin tinggi tingkat jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula produktivitasnya. Hal ini terjadi jika teknologi tidak menggantikan tenaga kerja manusia. Sehingga manusia tidak perlu menekan jumlah kelahiran, dan ini berarti menolak teori Malthus tentang moral restraint untuk menekan angka kelahiran.
Dalam perkembangannya, muncul aliran Neo-Malthusian yang dikemukakan oleh Garrett Hardin dan Paul Ehrlich. Dalam teorinya di abad ke 20, Bumi yang pada jaman Malthus masih kosong mulai dipadati oleh manusia. Setiap minggu lebih dari 10 juta bayi diperkirakan lahir di dunia, sehingga semakin banyak manusia yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya. Sementara keadaan pangan terbatas dan kerusakan lingkungan semakin meningkat sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk. Aliran ini dilengkapi oleh Meadow dalam bukunya yang berjudul The Limit to Growth (1972) yang memperhatikan hubungan antara variabel lingkungan yaitu penduduk, produksi pertanian, industri dan sumber daya alam serta polusi. Pertumbuhan penduduk dapat dibatasi dengan melakukan pembatasan kelahiran.

Penyelenggaraan negara berhubungan langsung dengan penduduk. Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan penduduk baik secara fisik maupun spiritual. Dalam pembangunan, penduduk menjadi subyek sekaligus obyek. Penduduk menjadi subyek karena penduduk menjadi sasaran yang dibangun, yang meliputi peningkatan kemampuan (empowered) dan makin meluasnya berbagai kesempatan (opportunity) sehingga penduduk menikmati pembangunan yang telah dilakukan. Sebagai sasaran dan penikmat hasil pembangunan diperlukan jumlah, struktur dan laju pertumbuhan penduduk serta persebarannya untuk mencapai pemerataan dan keadilan.

Sementara di sisi yang lain penduduk juga menjadi penentu dan pelaku dalam kesuksesan pembangunan. Penduduk sebagai penentu dan pelaku utama dalam pembangunan, memerlukan kualitas dan produktivitas yang tinggi sehingga pembangunan yang dihasilkan juga akan tinggi. Kualitas dan produktivitas dapat dibangun dan ditingkatkan apabila jumlah dan laju pertumbuhan bisa dikendalikan sehingga seimbang dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, selain itu persebarannya juga perlu diarahkan untuk mencapai keseimbangan tersebut.

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk mempunyai peran penting untuk meningkatkan kualitas penduduk. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka tercapainya penduduk tumbuh seimbang harus ditingkatkan sebagai langkah penting dalam rangka pembangunan kependudukan terutama meningkatkan kualitas penduduk dan melakukan pengarahan penduduk. Pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk harus didorong melalui pemberdayaan dan pembangunan keluarga sebagai unit terkecil sasaran pembangunan nasional.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berdasarkan evidence atau data, karena dengan data yang valid, reliable dan mempunyai cakupan yang luas akan menjadi titik tolak dalam menentukan perencanaan dan langkah-langkah pembangunan berwawasan kependudukan. Data tentang jumlah, struktur, pertumbuhan dan karakteristik penduduk serta data penunjang lainnya harus tersedia terus menerus dan dimutakhirkan setiap saat. Dinamika penduduk akan mengubah struktur, komposisi dan persebaran penduduk. Dengan melakukan proyeksi maka akan dapat diperkirakan perubahan kebutuhan yang harus dipenuhi dan fasilitas pelayanan publik yang perlu disediakan.

Indonesia telah mengalami transisi demografi yang lebih pendek dibandingkan negara-negara di eropa dan Amerika Serikat. Transisi demografi yang terjadi akibat intervensi kesehatan dan pelaksanaan program KB dijalankan sejajar dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga Indonesia secara cepat mampu mengalami transisi demografi. Jika pada awal tahun 1960-19700-an Indonesia mengalami baby boom tahap pertama dimana angka kelahiran total (TFR) mencapai 5,7%. Baby boom ini terjadi tidak lepas dari kondisi sejarah Indonesia. Ketika kemerdekaan dicapai, banyak muda mudi yang tadinya menunda perkawinan, mulai melakukan perkawinan sehingga terjadi lonjakan perkawinan yang diikuti dengan lonjakan jumlah kelahiran. Sementara angka kematian telah mulai menurun akibat intervensi kesehatan dengan ditemukannya beberapa obat-obatan antibiotik yang digunakan di Indonesia. Penurunan angka kematian terutama terjadi pada kematian bayi sehingga anak-anak yang lahir pada tahun 1950-an dan seterusnya lebih banyak bertahan hidup menuju usia yang lebih tinggi (Adioetomo, 2005). Akibatnya bayi yang banyak dilahirkan pada waktu tersebut dan tahun-tahun berikutnya menjadi makin lama makin banyak. Hal ini terlihat dalam piramida penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan seterusnya.

Kemudian ketika program KB mulai digalakkan di Indonesia, maka TFR terus mengalami penurunan dan ini berakibat pada pergeseran struktur penduduk menurut umur dan laju pertumbuhan penduduk. Meskipun laju pertumbuhan penduduk telah menurun tetapi tambahan bayi yang dilahirkan masih tetap besar, karena perempuan yang lahir pada masa baby boom telah memasuki masa reproduksi dan telah melahirkan anak-anak mereka. Sehingga setiap tahun masih akan diperoleh tambahan jumlah kelahiran antara 3 – 4 juta setiap tahunnya. Jika angka kelahiran terus dapat diturunkan maka diproyeksikan bonus demografi akan terjadi pada tahun 2015-2035. Jika skenario pertumbuhan penduduk terus menurun, maka Indonesia akan mengalami bonus demografi pada periode 2015-2035. Pada tahun 2015 rasio ketergantungan mulai menurun mencapai 45,94 terus menurun dan mencapai titik terendah pada tahun 2025 yaitu 43,33 kemudian meningkat kembali menjadi 46,17 pada tahun 2035. Sehingga untuk menyongsong masa tersebut perlu dilakukan berbagai persiapan terutama mendorong peningkatan investasi sumber daya manusia yang akan memasuki era tersebut, meningkatkan kesempatan kerja untuk mengantisipasi pertambahan penduduk usia kerja serta kebijakan investasi yang lebih ramah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja tersebut.

Hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010, cukup mengejutkan karena jumlah penduduk yang diproyeksikan hanya mencapai 233,4 juta jiwa ternyata lebih tinggi yaitu 236,7 juta. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu melemahnya kinerja KB nasional akibat kebijakan otonomi daerah dimana daerah tidak lagi memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap melaksanakan KB, menurunnya jumlah PLKB di daerah serta perubahan persepsi sebagian masyarakat untuk memiliki anak yang lebih banyak terutama di kalangan penduduk yang mempunyai kesejahteraan lebih tinggi.

IV. KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN SEBAGAI PONDASI KEBIJAKAN PUBLIK (TERMASUK KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL)

Kebijakan publik adalah untuk publik, dan secara harfiah publik adalah masyarakat atau penduduk yang tinggal di suatu kesatuan politik. Jadi, kebijakan publik harus fokus kepada penduduk, yang berarti penduduk dalam makna demografis, yang berarti terbentuk dari interaksi antara komposit variabel kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi, dengan komposit variabel jumlah, komposisi, dan persebaran.

Terdapat empat komposit kebijakan, yang menentukan komposit variabel kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi, dengan komposit variabel jumlah, komposisi, dan persebaran: kluster kebijakan politik, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan politik terdiri dari kebijakan sekuriti, yang berkenaan dengan pertahanan (militer) dan ketertiban (kepolisian). Kebijakan hukum dan HAM dilaksanakan oleh aparat penegakan keadilan, khususnya melalui mekanisme peradilan, termasuk di dalamnya kepemilikan pribadi (property rights). Kebijakan administrasi berkenaan dengan apa yang kita kenal sebagai adminduk, atau administrasi kependudukan, yang sebenarnya berkenaan dengan semua tanda identitas, mulai dari pribadi, keluarga, perkawinan, mengemudi, hingga paspor. Kebijakan demokrasi berkenaan dengan proses politik demokrasi, mulai dari kepartaian hingga kepemiluan.

Kluster kebijakan sosial berkenaan dengan kebijakan kesehatan, termasuk di dalamnya keluarga berencana dan perlindungan atas obat dan makanan, kebijakan pendidikan, baik pendidikan persekolahan maupun non-persekolahan, kebijakan sekuriti sosial, termasuk di dalamnya jaminan perlindungan sosial kepada kelompok-kelompok yang rentan secara sosial, dan kebijakan budaya, termasuk di dalamnya hubungan antar umat beragama.

Kluster kebijakan ekonomi berkenaan dengan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi, baik pada sektor primer, pertanian hingga pertambangan, hingga sekunder, manufaktur, dan tersier jasa dan sektor kreatif; baik untuk usaha ekonomi besar, menengah, kecil, mikro, termasuk sektor formal dan informal; kebijakan keuangan, berkenaan dengan industri jasa keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan; kebijakan moneter yang berarti pengaturan suku bunga dan volume uang beredar, dan fiskal atau juga dikenal sebagai keuangan negara, khususnya dalam arti perpajakan, dan kebijakan ketenagakerjaan sebagai modal terpenting dalam perekonomian.

Kluster infrastruktur menyangkut tata ruang, infrastruktur transportasi dan komunikasi, infrastruktur air dan limbah, dan infrastruktur energi. Pada kluster ini dikenal konsep sustainability, di mana semua kebijakan di bidang infrastruktur memperhatikan pertama-tama adalah keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan alam di mana kebijakan infrastruktur dikembangkan.

Keempat kluster kebijakan tersebut menentukan konsep, sikap, dan perilaku manusia atau penduduk di suatu kawasan untuk memperbanyak atau tidak memperbanyak keturunan, berkehidupan dengan sehat hingga masa tua atau sebaliknya, atau melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Pergerakan komposit kelahiran-kematian-perpindahan akan menentukan jumlah, komposisi atau struktur, dan persebaran manusia pada suatu negara. Intervensi kebijakan pada empat kluster di depan menentukan kualitas manusia atau penduduk dari suatu negara.

kluster

Namun demikian, sebaliknya, semua kebijakan pada empat kluster tersebut dikembangkan tidak secara otonom, melainkan ditentukan oleh komposit jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk. Jadi, dengan demikian dapat disimak, bahwa kebijakan kependudukan ditentukan oleh semua kebijakan publik, namun kebijakan kependudukan menentukan semua kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan kependudukan yang bersifat, yaitu mengelola jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk, baik dalam konteks statis maupun dinamis, menentukan seluruh agenda dari kebijakan publik yang ada.

Misalnya, kebijakan pendidikan pada suatu kabupaten ditentukan oleh jumlah bayi yang lahir pada kabupaten tersebut ditambah dengan taksiran migrasi masuk dan ke luar kabupaten. Jika pada tahun 2020 ada 10.000 kelahiran bayi, maka pada tahun 2024 perlu “bangku” untuk anak-anak PAUD sebanyak 10.000, dan pada tahun 2026 perlu 10.000 bangku untuk anak SD. Demikian seterusnya. Jumlah tersebut dikoreksi dengan faktor migrasi masuk dan keluar daerah tersebut. Jumlah tersebut menentukan berapa jumlah guru yang harus ada, buku sekolah, alat persekolahan, bahkan jumlah dan luasan sekolah beserta infrastrukturnya. Jadi, kebijakan pendidikan dapat dikembangkan 4-5 tahun sebelumnya jika mempergunakan basis kebijakan kependudukan.

Hingga di sini kita sampai pada konsep awal, kebijakan keuangan negara dan kebijakan kependudukan. Bahwa untuk membangun kebijakan kependudukan, melalui berbagai kluster kebijakan yang ada memerlukan kekuatan keuangan negara. Selanjutnya, kebijakan keuangan negara ditentukan oleh kualitas manusia yang dihasilkan dari kebijakan kependudukan yang ada. Misalnya, jika 80% penduduk hidup sejahtera, maka tidak diperlukan lagi berbagai subsidi, termasuk subsidi sosial. Namun, jika 80% adalah penduduk yang hidup di garis sedikit di atas kurang sejahtera dan tidak sejahtera, maka keuangan negara akan “defisit” untuk memberikan “subsidi” atas kondisi penduduk seperti itu.

kebijakan

Jadi, kebijakan kependudukan adalah, pertama, kebijakan yang mengintervensi manusia sebagai penduduk dari suatu negara atau suatu kesatuan politik, untuk berpikir (berkonsep), bersikap, dam berperilaku tertentu terhadap kelahiran, kematian, dan perpindahan. Misalnya, konsep-sikap-perilaku untuk menunda pernikahan, atau menikah dan hanya dengan dua anak, atau justru mempercepat pernikahan dengan jumlah anak yang besar. Ke dua, kondisi manusia pada kondisi sebelum lahir, pada saat lahir, dan selama lahir hingga meninggal. Dengan demikian kebijakan demografi berkenaan dengan membangun kualitas manusia yang ada dalam komposit jumlah, komposisi, dan distribusi. Mengapa? Karena pada akhirnya kebijakan kependudukan menentukan kualitas manusia dari suatu bangsa, kualitas tersebut menentukan kualitas organisasi-organisasi dari suatu bangsa, dan akhirnya menentukan kualitas negara tersebut sebagai sebuah kesatuan. Kualitas nasional tersebut ditentukan dari kedaya saingan suatu bangsa atas bangsa yang lain.

Dengan demikian, kita dapat memahami, bahwa kebijakan publik, termasuk kebijakan pembangunan, adalah untuk manusia dalam arti penduduk suatu negara. Jadi, sudah pada tempatnya juga semua kebijakan publik fokus kepada kebijakan kependudukan: untuk memastikan penduduknya berkualitas tinggi, sejak dari jumlah, komposisi, hingga distribusi.

Terakhir, pada tulisan ini dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana tema yang tertuang diatas KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL: Sebuah Tinjaun Kritis dan Konstruktif.

Kesimpulan: (1) kesejahteraan adalah suatu kemakmuran yang masih harus ditindaklanjuti dengan implementasi sistem jaminan sosial. Tercapainya kesejahteraan biasanya ditandai dengan keamanan ekonomi, yaitu terkendalinya tingkat inflasi dan rendahnya tingkat pengangguran. Jaminan sosial adalah sistem proteksi yang ditujukan untuk mencegah kemiskinan orang per orang, karena adanya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan yang memungkinkan hilangnya pekerjaan dengan sendirinya hilangnya penghasilan, (2) Teori kesejahteraan adalah konsep kebutuhan dasar bagi masyarakat yang membutuhkannya agar dapat melaksanakan kembali fungsi-fungsi sosialnya. Jaminan sosial melakukan mitigasi risiko dalam menetapkan besarnya kompensasi penghasilan (income substitute) dengan menetapkan besarnya income substitute maksimal 2/3 dari penghasilan tenaga kerja yang masih aktif, (3) Secara teori, jaminan sosial adalah suatu skema proteksi yang ditujukan untuk tindakan pencegahan khususnya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan terhadap berbagai risiko/peristiwa yang terjadi secara alami seperti sakit, kecelakaan, kematian prematur, PHK sebelum usia pensiun dan hari tua. Keunikan dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial adalah bahwa pemerintah disamping sebagai regulator, juga bertindak sebagai fasilitator termasuk terlibat dalam pembiayaan program apabila diperlukan karena adanya krisis ekonomi, dan (4) Sistem jaminan sosial sebagai program publik yang berdasarkan UU Jaminan Sosial adalah hak dan kewajiban masyarakat, perusahaan serta negara melalui pemerintah yang sah. Karena itu, implementasi sistem jaminan sosial mengacu pada asas, prinsip dan tujuan serta tata kelola penyelenggaraan. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial berpedoman pada kaidah yang berlaku secara universal, yaitu pemusatan risiko (pooling of risk) untuk penyebaran risiko melalui subsidi silang dalam program, antar kepesertaan dan antar generasi yang tersebar di berbagai daerah.

Rekomendasi: Pertama, sebagaimana hasil pengamatan dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang sudah berjalan selama ini, bahwa diperlukan adanya kordinasi kebijakan terutama kebijakan perluasan kesempatan kerja menyusul adanya jaminan pekerjaan sehingga memungkinkan untuk perluasan kepesertaan tenaga kerja. Selain itu, implementasi sistem jaminan sosial juga perelu ditopang dengan keberadaan pasar tenaga kerja untuk penempatan kerja menyusul pelatihan kerja dan kewenangan penyelenggara program jaminan social untuk melakukan penindakan hukum sendiri. Penindakan hukum merupakan kegiatan operasional penyelenggara program jaminan social sebagai suatu terapi agar meningkatkan kesadaran dan tingkat kepatuhan para peserta terhadap program jaminan sosial yang bersifat wajib menurut UU Jaminan Sosial. Kedua, untuk menjamin suksesi dalam penyelenggaraan program jaminan social tenaga kerja, diperlukan tiga hal sebagai opsi pertama, yaitu (1) ciptakan lapangan pekerjaan di sektor formal yang menjadi tanggung-jawab pemerintah, (2) hapus sistem kontrak kerja karena merugikan tenaga kerja khususnya dalam kepesertaan program jaminan social tenaga kerja dan (3) berilah jaminan pekerjaan bagi tenaga kerja sektor non-formal atau berilah jaminan usaha bagi UKM. Selain tiga hal di atas sebagai opsi pertama, juga disampaikan solusi sebagai saran tindak yang mencakup dua hal sebagai opsi kedua, yaitu (1) lakukan transformasi sektor informal ke sektor formal antara 5-10% agar terjadi perimbangan antara komposisi sektor formal dan sektor informal menjadi 40:60 serta (2) lakukan transformasi jaminan social tenaga kerja ke program pensiun sebagai langkah awal untuk implementasi Pasal 39 UU No 40/2004 tentang program Pensiun SJSN.

Kepustakaan

ADB, Asia 2050: Realizing Asian Century dan UNDP, HDR 2013: Rise of the South.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. “Laporan Pembangunan Milenium”. 2010
BPS. Berbagai Terbitan. Survei Angkatan Kerja Nasional.
BPS. Berbagai Terbitan. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.
BPS. Berbagai Terbitan. Survei Sosial Ekonomi Nasional.
BPS. 2010. Sensus Penduduk Indonesia.
______Konvensi ILO No 102 / 1952, Geneva,
______UU No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek
______UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN
______UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Johnson DG, Lee RD. 1987. Population growth and economic development: issues and evidence. In: Sosial demography series. Madison, WI: Univ of Wisconsin Pr.
Krugman, Paul 1994. The Age of Diminishing Expectations. The MIT Press.
Mankiw, N. Gregory. 2007. Principles of Economics. Fourth Edition. Harvard University. Thomson. South Western. USA.
Pangestu, Mari; Atje, Raymond; dan Mulyadi, Julius. 1996. Transformasi Industri Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
Ray, Debraj 1998. Development Economics. New Jersey. Princeton University Publisher.
Todaro, M.P., and Smith, S. C. 2009. Economic Development. Addison-Wesley.
Todaro, Micahel P dan Stephen C. Smith. 2006. Economic Development. Ninth Edition. England. Pearson Education Limited.
OECD 2001. Manual for measurement of productivity.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI (2017). Operationalizing A Multi-Sectoral Approach for the Reduction of Stunting in Indonesia. DKI Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
de Onis, M., Blössner, M. and Borghi, E. (2011). Prevalence and trends of stunting among pre-school children, 1990–2020. Public Health Nutrition, 15(01), pp.142-148.
Hizli, S., Abaci, A., Büyükgebiz, B. and Büyükgebiz, A., 2007. Nutritional stunting. Pediatric endocrinology reviews: PER, 4(3), pp.186-195.
Hoddinott, J., Maluccio, J., Behrman, J., Flores, R. and Martorell, R. (2008). Effect of a nutrition intervention during early childhood on economic productivity in Guatemalan adults. The Lancet, 371(9610), pp.411-416.
Lewit, E. and Kerrebrock, N. (1997). Population-Based Growth Stunting. The Future of Children, 7(2), p.149.
Martorell, R. and Young, M. (2012). Patterns of Stunting and Wasting: Potential Explanatory Factors. Advances in Nutrition: An International Review Journal, 3(2), pp.227-233.
Onis, M. (2006). WHO child growth standards. Geneva: World Health Organization, Department of Nutrition for Health and Development.
Unicef.in. (2017). Stunting | UNICEF. [online] Available at: http://unicef.in/Whatwedo/10/Stunting [Accessed 1 Sep. 2017].
Unicef.org. (2017). UNICEF – Progress for Children 2007 – Stunting, wasting and overweight. [online] Available at: https://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41505.htm [Accessed 4 Sep. 2017].
Who.int. (2017). WHO | Description. [online] Available at: http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html [Accessed 3 Sep. 2017].
World Health Organization, 2010. Nutrition Landscape Information System (NLIS) country profile indicators: interpretation guide. Nutrition Landscape Information System (NLIS) country profile indicators: interpretation guide.
World Health Organization. (2017). Stunting in a nutshell. [online] Available at: http://www.who.int/nutrition/healthygrowthproj_stunted_videos/en/ [Accessed 2 Sep. 2017].
Purwoko, Bambang, (2006), ”Teori jaminan sosial, program penyelenggaraannya: suatu analisis empirik”, program pelatihan dasar jaminan sosial untuk Kantor Menko Kesra 28 Juli 2006,
Purwoko, Bambang, (2010), “Sistem jaminan sosial di Asia Tenggara: suatu kebijakan sosial dalam analisis komparasi”, bahan kuliah umum disampaikan pada Program Studi MPKP FEUI pada tanggal 6 Desember 2010,
Rejda, George E, (1994), “Social insurance and economic security”, Prentice Hall, New Jersey, USA, Bp.8-12-10

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top