General Issue

FENOMENA PEMERATAAN PEMBANGUNAN

FOTO SAYA

Oleh : Dr. Chazali H.Situmorang/Dosen FISIP UNAS-Pemerhati Kebijakan Publik

Senin malam tanggal 24 September 2018, di TV ONE berulang-ulang di beritakan Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan sebagai tokoh  pemerataan pembangunan dalam acara 50 tahun Kamar Dagang dan Industri, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani kepada Jokowi di atas panggung. Sandiaga Uno, anggota Kadin yang juga rival Jokowi di Pemilihan Presiden 2019, menyaksikan langsung momen tersebut. Ketua Panitia HUT Kadin ke-50, Bobby Gavur Umar mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada Jokowi karena ia telah membangun infrastruktur secara merata di berbagai daerah di Indonesia.

Presiden Jokowi berterima kasih terhadap penghargaan yang diberikan Kadin. Namun, ia merasa tugas ke depan semakin berat setelah menyandang gelar tokoh pemerataan pembangunan yang disematkan Kadin.

Malam ini Kamis, 27 September 2018 di TV yang sama,  ada Talk Show membahas topik yang menarik yaitu “Pembangunan tidak merata, kemana dana Desa?”. Pemerintah menghadirkan Menteri  Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

TV ONE mempersoalkan Pembangunan yang tidak merata, khususnya terkait penggunaan dana desa. Mendes dengan meyakinkan menyampaikan berbagai keberhasilan penggunaan dana  desa, dengan berbagai perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.  Indikator yang sering disebutkan berhasilnya membangun jalan desa, jembatan, pasar desa, irigasi, air bersih, MCK, embung  dan lainnya. ‎Tentu meringankan tugas PUPR dan SKPD PUPR Kab/Kota.

Bagaimana dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa dengan intervensi dana desa, belum terungkap dengan rinci. Tahun 2018, APBN mengelontorkan dana desa sebesar Rp. 60 Triliun. Jumlah yang tidak sedikit. Rata-rata tiap desa 800 juta – 1 milyar.

Untuk infrastruktur ( Proyek Strategi Nasional) , Presiden Jokowi merencanakan anggaran sebesar Rp. 4.417  triliun selama periode 2015 -2019. Hasilnya kita lihat Jokowi mendapatkan lencana penghargaan Bapak Pmerataan Pembangunan dari Kadin.

Apa komentar Sandiaga Uno?. “Saya pengurus Kadin cukup lama, pernah menjabat sebagai wakil ketua umum, terkahir wakil ketua umum bidang UMKM dan ekonomi kreatif, saya juga memberikan selamat pada bapak Presiden yang mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pemerataan pembangunan,” kata Sandiaga kepada wartawan usai acara.

Sandiaga mengakui pencapaian Jokowi di bidang pembangunan infrastruktur. Namun, ia juga memiliki catatan bahwa infrastruktur yang selama ini dibangun tak terlalu berdampak langsung pada penyediaan lapangan kerja. “Tidak memiliki efek yang signifikan dan subtansial,” ujarnya.

Pendapat Sandi tentu  beralasan.  Dimulai dengan heboh banyaknya tenaga kerja asing yang terlibat khususnya dari China,  di situasi jumlah  pengangguran yang masih tinggi. Penggunaan material import seperti besi untuk infrastruktur  dari China yang menyebabkan salah satus faktor defisitnya neraca perdagangan Indonesia.

Di sisi lain berita terakhir utang Indpnesia sudah mencapai 4.363 Triliun. Utang jatuh tempo tahun depan 409 triliun dan bunga utang sebesar  275,4 triliun. Totalnya 684,4 triliun. (Liputan6.com,Jakarta). Berarti rata-rata setiap satu jiwa rakyat Indonesia ( mulai yang baru lahir sampai yang sakratul maut) memikul utang sebesar 16,7 juta rupiah.

Dari mana dana untuk  membayar utang?. Sebagian besar dari pajak dan berutang lagi. Seharusnya pajak yang ditarik dari para wajib pajak adalah untuk redistribusi pendapatan dari segmen  masyarakat yang mampu kepada rakyat yang tidak mampu melalui berbagai skhema pembangunan maupun dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.

Artinya apakah sesuatu yang luar biasa pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana yang  besar berasal dari utang.  Ini bukan soal kemampuan membangun, tetapi menentukan pilihan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dengan terbatasnya dana yang dimiliki.  Sekarang mulai dirasakan. Dengan “menggilanya” dollar  sudah tembus ke angka Rp.15.000 per 1 US$, yang mengakibatkan bertambahnya jumlah utang yang disebabkan kenaikan kurs dolar amerika.

Pemerintah sudah mulai mengerem PSN, menurut Menko Perekonomian, realisasinya sekitar 60% sampai tahun 2019.

Wahyu Utomo Ketua Tim Pelaksana KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) mencatat kebutuhan dana untuk menggarap 222  Proyek Strategis Nasional  (PSN) mencapai Rp 4.092 triliun.

Jumlah itu terpangkas dari biaya rancangan PSN sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan  Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017, yakni sebesar Rp 4.417 triliun.

Dari mana saja sumber dana tersebut. Rinciannya APBN Rp 423 triliun. BUMN dan BUMD ( sahamnya 100% Pemerintah Pusat dan Daerah) sebesar Rp 1.255 triliun. Sisanya Rp  2.414 triliun dari swasta lewat KPBU atau creative financing.

Kembali ke soal pemerataan pembangunan yang dengan meyakinkan Ketua Umum KADIN telah memberikan penghargaan berupa medali  kepada Presiden Jokowi yang telah sukses melaksanakan pemerataan pembangunan.

Jika dicermati dengan situasi yang dikaitkan dengan pemerataan pendapatan dan petrtumbuhan ekonomi ternyata mengundang banyak tanya oleh berbagai pihak. Bagi Pak Jokowi sendiri juga menjadi beban yang berat dan akan menjadi “sasaran empuk” dalam mas-masa kampanye yang sedang berlangsung saat ini.

Persoalan menjadi rumit, karena dasar pertimbangan yang diangkat KADIN adalah keberhasilan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Padahal sampai saat ini belum dilakukan secara komprehensif, sejauh mana infrastruktur itu digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat kelas menengah kebawah.

Ada jalan tol yang telah diresmikan Pak Jokowi di Sumatera berjarak 21 KM, dengan tarif tol Rp.41.000.- jalan tol tersebut sepi. Jarang kenderaan yang memanfaatkannya, karena mahalnya tarif tol.  Kenderaan berjejal menggunakan jalan lama, kecuali mereka yang memang dikejar waktu.

Bahkan Pemda DIY, berkebaratan dibangun  jalan tol di wilayahnya, karena akan semakin terpinggirkan masyarakat ekonomi lemah di Yogjakarta. Di Papua dibuat trans Papua apakah menjadi prioritas utama kalau konektivitas antar desa ( penduduknya berkelompok dengan banyak desa), tidak dihubungkan dengan sarana jalan yang memadai untuk interaksi antar desa.

Apakah tidak lebih baik dananya digunakan untuk meningkatan penerbangan perintis, sesuai dengan kondisi alam Papua. Bukan tidak mungkin jika jalan yang dibangun bukan untuk kepentingan masyarakat Papua, tetapi kepentingan pengusaha untuk mengangkut kayu hutan, atau membuka lahan kelapa sawit yang dapat merusak lingkungan alam Papua.  Apa tidak cukup Freeport yang telah merubah wajah lingkungan hidup di Timika.

Makna pemerataan pembangunan

Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Pemerataan pembangunan tentunya adalah upaya agar  pendapatan perkapita meningkat yang dirasakan oleh  masyarakat Indonesia  khususnya pada kelompok masyarakat menengah kebawah.

Apakah indikator-indikator ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah sudah menunjukkan peningkatan pendapatan perkapita, atau sebaliknya. Ekonomi makro yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi stag di angka 5% sejak tiga tahun terakhir. Itukan kenyataan  yang menjadikan tidak relevannya pemerataan infrastruktur sebagai variabel yang meningkatkan pendapatan perkapitan masyarakat  menengah kebawah.

Yang memberatkan juga adalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok antara lain, beras, ayam, telor ayam, daging,  gula, tarif tol, dan pencabutan / pengurangan  subsidi listrik. Kenaikan tarif listrik secara diam-diam, yang menyebabkan masyarakat tidak bisa saving untuk  kesejahteraannya.

Dengan demikian, siapa yang “paling” diuntungkan  pemerataan infrastruktur yang dikatakan oleh Pengurus KADIN. Jelas yang sudah pasti adalah Pengusaha Property. Lihat disekitar Cibubur, Cimanggis perbatasan Jakarta Timur dengan Depok dan Kab.Bogor. Rencana Konektivitas LRT, mendorong Pengusahan Property membangun perumahan mewah dengan membeli tanah masyarakat dengan iming-iming harga tinggi. Akibatnya masyarakat semakin terpinggirkan, mencari rumah yang lebih kepelosok. Kalau ada yang pintar dia beli tanah dan rumah. Tapi banyak juga yang kontrak rumah dan sisa uang yang ada biasanya untuk konsumtif, dan usaha yang juga mungkin tidak bertahan lama karena termakan modal.

Yang juga banyak dipersoalkan masyarakat khususnya di medsos, apakah sebanding resiko yang diambil Pemerintah dengan berutang sebesar Rp 4.363 triliun  dengan angsuran utang dan bunga sebesar Rp  684.4 triliun pada tahun depan dikaitkan dengan  infrastruktur yang dibangun.

Bagaimana melaksanakan pembangunan selanjutnya dengan utang sebesar 4.363 triliun yang akan terus bertambah. Bagaimana postur APBN kedepan dengan situasi tersebut.  Tentu yang paling merasakannya adalah masyarakat miskin dan sangat miskin dan akan semakin dalam kemiskinannya.

Infrastruktur jelas dalam jangka pendek tidak bisa menopang pembangunan ekonomi. Karena padat modal dan ROI (Return On Investment) yang cukup lama, dan tidak signikan menyerab tenaga kerja Indonesia.

KADIN berpiolitik?

Apakah relevansi KADIN  memberikan “gelar” Bapak Pemerataan Pembangunan kepada Presiden Jokowi. Beliau sendiri dalam hati kecilnya belum tentu berkenan menerimanya, mengingat beratnya tugas-tugas yang belum diselesaikan. Apakah tidak bermuatan politik. Jika KADIN ikut bermain politik dalam masa-masa kampanye saat sekarang ini, apakah tidak akan menimbulkan kesulitan dan gesekan dikalangan anggotanya atau dalam dunia usaha?.

Masih banyak tugas penting KADIN lainnya yang belum diselesaikan. Seperti misalnya teriakan GP Farmasi, dimana industri Farmasi mengalami pukulan yang berat  karena tertahannya dana 3,7 triliun untuk pengadaan obat JKN di Rumah Sakit mitar BPJS Kesehatan.

GP Farmasi sudah memberikan isyarat akan sulit memenuhi permintaan obat JKN selanjutnya, jika tagihan sudah 4 bulan tidak dibayar. Hal-hal seperti ini yang penting dan bermanfaat di urus KADIN dengan melakukan pendekatan kepada Pemerintah untuk mencari solusinya.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan KADIN , mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, dalam wadah KADIN yang profesional di seluruh tingkat.

Diperjelas dengan fungsinya  sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan professional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.

Dan perlu diingat bahwa posisi KADIN adalah sebagai mitra pemerintah dengan legal standing yang kuat yaitu UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Cibubur, 28 September 2018

Like and share

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top