General Issue

EVALUASI FORENSIK EMPAT TAHUN JKN (1)

FOTO SAYA

Oleh : Dr. Chazali H.Situmorang, Apt, M,Sc /

Direktur Social Security Development Institute (SSDI)

 

Forensik (berasal dari bahasa Latin forensis yang berarti “dari luar”, dan serumpun dengan kata forum yang berarti “tempat umum”) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains.

Evaluasi forensik penyelenggaraan JKN selama 4 tahun, adalah untuk  melakukan penilaian dari luar  ( bukan pelaku langsung)  sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, untuk mendapatkan suatu penilaian yang adil dan obyektif terhadap penyelenggaraan JKN yang telah berlangsung selama 4 tahun yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.

Untuk kepentingan kemudahan pembahasannya,  evaluasi forensik dibagi atas 7 lingkup evaluasi yaitu;

  1. Keberpihakan
  2. Regulasi
  3. Kelembagaan
  4. Faskes dan pelayanan kesehatan
  5. Data dan Sistem IT
  6. Pembiayaan ( deisit Dana Jaminan Sosial/DJS)
  7. Monitoring dan Control

Ketujuh  lingkup evaluasi forensi tersebut, tidaklah berdiri sendiri. Tetapi saling terkait satu sama lain, ibarat suatu sistem, bahwa ketujuh aspek  tersebut merupakan sub-sistem dalam  sistem Penyelenggraaan JKN  yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.

Jadi, kalau kita ingin mengkritisi persoalan penyelenggaraan JKN, kurang fair kalau kita berdebat terus soal defisit DJS, tidak melihat regulasinya, tidak melihat posisi kelembagaannya, dan aspek lainnya. Evaluasi forensik harus dilakukan menyeluruh ( comprehensive) tidak boleh ada yang diabaikan, semua aspek punya peran atas berjalan dengan lancar atau tidaknya penyelenggaraan JKN. Evaluasi ini juga disebut dengan pendekatan sistem.

Secara umum, dalam pendekatan sistem dikenal dengan isitlah PPBS yaitu Planning, Programming, and Budgetting System . yaitu terbangunnya dalam satu sistem terpadu antara perencanaan, pemograman dan dukungan anggaran dalam suatu periode waktu tertentu.

Berbagai persoalan yang terjadi pada ketujuh aspek penyelenggaran JKN tersebut adalah sebagai berikut:

  1. KEBERPIHAKAN

UU SJSN dan UU BPJS sangat jelas menekankan  keberpihakan kepada peserta/ penerima manfaat Jaminan Sosial. Dalam UU SJSN disebutkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup  yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pada UU BPJS, menyebutkan BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau keluarganya.

Secara detail dalam UU BPJS, merinci apa yang menjadi kewajiban BPJS Kesehatan terhadapa peserta JKN,  yaitu memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan UU tentang SJSN; memberikan informasi kepada peserta  mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; dan juga informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya.

Lebih jelas lagi, tercantum pada pasal 19, ayat 2, bahwa jaminan sosial diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Semangat UU SJSN dan UU BPJS  yang mengedepankan  keberpihakan pada peserta menjadi komitmen semua stakeholder terutama BPJS Kesehatan yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan JKN. Sebab  mereka itu yang membutuhkan pelayanan dalam posisi tidak berdaya.

Keberpihakan penyelenggara JKN harus  mengedepankan rasa kemanusiaan, mengutamakan kemanfaatan, dan  memberikan rasa keadilan bagi mereka yang berurusan dengan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan.

Kata kuncinya, harus ada kesungguhan, kejujuran, empati dan tidak berfikir business as usual, tetapi  merupakan sesuatu yang terus  bergerak dan berubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Dengan prinsip nirlaba mengedepankan optimalisasi pelayanan sebagai ukuran keberhasilan, disamping cakupan kepesertaan, dan penghimpunan dana iuran secara optimal.

Keterbukaan informasi, sebagaimana yang sudah diatur dalam regulasi, mewajibkan transparansi informasi, dan akuntabilitas sistem pelaporan kepada peserta, yang  bermanfaat untuk mencegah potensi fraud dan moral hazard di semua tingkat manajemen pelayanan dan pengelolaan peserta.

Soal keberpihakan ini, ternyata belum maksimal dilaksanakan oleh semua stakeholder. Contoh sederhana, di media cetak dan elektronik ditayangkannya iklan yang begitu gencar agar masyarakat segera menjadi peserta JKN, dan membuka akses sebesar-besarnya untuk membayarkan iurannya. Itu bagus dan penting. Tetapi belum diimbangi dengan informasi yang lengkap dan utuh tentang hak yang diperoleh peserta jika sakit. Bagaimana cara mendapatkan pelayanan di FKTL terutama dengan tidak perlu mengantri lama dan waiting list  yang panjang di rumah-rumah sakit.

Apakah ada iklan atau pengumuman di media cetak dan elektornik  yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan maupun Kemenkes, daftar rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang siap melayani peserta JKN, berapa kamar kelas I, II, dan kelas III yang masih kosong untuk dapat menerima peserta JKN.

Keterbukaan itu harus dimulai dengan mengungkapkan apa langkah-langkah atau SOP yang sudah dilakukan oleh penyelenggara JKN  untuk kepentingan peserta. Dan SOP itu dijalankan  dengan konsisten disemua lini pelayanan, secara profesional.

Ukuran profesional itu sebenarnya sederhana saja, yaitu apakah peserta itu puas dengan pelayanan JKN, mulai dari mendapatkan pelayanan sampai dengan pelayanan dilakukan. Maka itu amanat UU SJSN menegaskan bahwa kunci keberhasilan JKN terletak pada kesepakatan tarif biaya pelayanan dengan mengedepankan kendali biaya dan kendali mutu,  antara faskes dengan BPJS Kesehatan agar pelayanan kesehatan berjalan profesional yaitu memberikan kepuasan kepada pasien.

Bersambung tulisan lanjutan (2)

Cibubur, 19 Desember 2017

Silahkan di share jika bermanfaaqt

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top