General Issue

BPJS KESEHATAN DEFISIT, KENAPA HARUS BAILOUT?

chazali s penulis buku

Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc/Direktur Social Security Develoment Institute – Ketua DJSN 2011 – 2015

 

Defisit yang membelit BPJS  Kesehatan  ini tidak pernah habisnya. Dari mulai  berdiri pada 1 Januari 2014, terus dirundung ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dan pembayaran klaim ( alias tekor).

Dari data yang diperoleh pada 2015, BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp 5,85 triliun. Kemudian pada 2016 sekitar Rp 7 triliun. Lalu pada 2017 membesar menjadi Rp 9,75 triliun. Diperhitungkan pada tahun 2018 ini tidak kurang dari 11 triliun. Setiap tahunnya pula, pemerintah mengucurkan dana untuk menambal defisit tersebut. Selama ini melalui  skhema PMN yang belakangan DPR tidak lagi berkenan dengan skhema PMN tersebut.

Untuk  efisiensi dan mengurangi defisit, melalui Rapat Menko PMK, dibuat sepuluh  skhema Bauran Kebijakan Pengendalian Defisit JKN 2018, yang  dua diantaranya  yaitu kedelapan adalah  Strategic Purchasing terkait Manajemen Kapitasi Faskes Primer, dan kesepuluh ; Efisiensi layanan Katarak, Fisoterapi dan Bayi lahir.

Skhema  Bauran  kesepuluh ini di implementasikan dalam bentuk terbitnya Keputusan Direktur Jaminan Pelayanan Kersehatan BPJS Kesehatan Nomor 2,3 dan 5.

Akibat kebijakan tersebut BPJS Kesehatan “dimarahi” semua pihak. Baca artikel saya sebelumnya berjudul  BPJS KESEHATAN DALAM PUSARAN “KEMARAHAN”. 7 Agustus 20128, www.socialsecurity.com. Menteri Kesehatan Ibu Nila Muluk rupanya sudah “kehilangan akal”  menghadapi Dirut BPJS Kesehatan  yang sudah pasang badan atas kebijakan tersebut. Apa yang dilakukan Ibu Menteri?, sudah bisa ditebak, lapor Presiden.

c-bpjs

Akhirnya berita ini sampai di Istana, dan Senin, 6 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo langsung menggelar rapat dengan sejumlah menteri terkait untuk  menyiapkan skema kucuran dana (bailout) langsung kepada BPJS Kesehatan. Sebelum bailout dilakukan, maka  pemerintah tengah menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap keuangan BPJS Kesehatan. Usai hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah akan menyiapkan dana untuk menambal defisit itu. Informasinya waktu dekat ini hasil audit BPKP akan selesai.

Pemerintah sepertinya tidak mempertimbangkan solusi untuk menaikkan iuran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan ada dana langsung dari APBN untuk menutup defisit. “Sebagian akan kita tutup dan akan kita tambahkan tapi kita lihat hitungannya masih sangat goyang,” tuturnya.

Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengemukakan hal yang sama bahwa pemerintah  lebih memilih untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan dari dana langsung APBN melalui Kementerian Keuangan, ketimbang menaikkan premi iuran atau pengurangan manfaat.

Kenapa pemerintah melakukan bailout?. Jawabannya jelas perintah UU BPJS. Intinya adalah pemerintah harus menambal defisit DJS ( Dana Jaminan Sosial), jika dana iurannya kurang terhadap pelayanan manfaat yang diberikan. Kecuali jika yang terjadi penyimpangan manajemen.  Pengurangan manfaat adalah langkah terakhir dilakukan jika pemerintah sudah tidak punya uang atau kesulitan ekonomi. Rupanya pemeritah belum mau disebut tidak punya uang atau ekonomi memburuk. Maka dilakukan bailout.

Menurut informasi yang belum dipastikan kebenarannya, tergantung hasil audit BPKP, pemerintah menyediakan dana bailout sekitar 5 triliun.  Angka ini diperhitungkan tidak cukup  menambal defisit. Tampaknya skhema Bauran Kebijakan Pengendalian Defisit JKN 2018, terus dilakukan untuk mencukupi total defisit tahun 2018.

Alternatif kapitasi Puseksmas

Sebagaimana dalam skhema Bauran Kebijakan Pengendalian Defisit JKN 2018, pada point kedelapan, adalah Strategic Purchasing , khususnya pada Manajemen Kapitasi Faskes Primer, dalam hal ini adalah Puskesmas.

Dari 80 triliun Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan yang digelontorkan ke FKTP dan FKTL,  sekitar 13 triliun diantaranya berupa dana kapitasi untuk FKTP.  Sekitar 75% dari total dana kapitasi  tersebut diperuntukkan  bagi Puskesmas ( sekitar 9,75 triliun).  Jumlah Puskesmas 9.500 unit, mencakup sekitar 50% dari total FKTP (Klinik)  20.000 unit yang ikut  kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Terkait  penggunaan dan kapitasi bagi FKTP milik pemerintah, sudah diterbitkan Perpres 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana kapitasi pada FKTP milik Pemda. Diperinci kemudian dengan Permenkes nomor 19/2014,  yang terbit tanggal 24 April 2014,  yang kemudian direvisi dengan Permenkes nomor 21/2016,  20 April 2016.

Dalam perpres 32 tersebut, pada intinya adalah memberikan payung hukum agar dana kapitasi dapat langsung diluncurkan ke Puskesmas dan terima oleh Bendaharawan Kapitasi di Puskesmas. Permenkes mengatur proporsi atau komposisi pembagian dana kapitasi untuk pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan di FKTP tersebut.  Komposisinya adalah 60% digunakan untuk  tenaga medis dan tim kesehatan yang terlibat, dan 40% digunakan untuk biaya pemeriksaan laboratirum sederhana dan atau  belanja obat dan barang medis habis pakai lainnya ( obat dan BMHP).

Tujuannya sangat mulia, supaya dana kapitasi sampai ke ujung pelayanan dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan peserta JKN.

Dalam implementasi dilapangan, rupanya berbagai improvisasi terjadi ( yang tentunya tak sesuai dengan aturan). Sebagian Kabupaten memerintahkan agar Bendahara Kapitasi harus menyerahkan kembali dana kapitasi tersebut ke Kas Daerah.

Sebagian lagi   yaitu  40% yang dialokasikan untuk balanja obat dan barang media habis pakai  disetor ke Kas Daerah ( Puskesmas tidak boleh belanja/menggunakan langsung).  Ada juga yang dipotong sekian persen untuk kepentingan oknum SKPD Kesehatan Kabupaten sehingga berurusan dengan kejaksaan di salah satu kabupaten. Akhir tahun lalu ada Kabupaten/Kota yang dana kapitasinya bersisa (idle) dan digunakan untuk tahun berikutnya.

Disisi lain, pemerintah kabupaten/kota mengalokasi APBD untuk belanja obat dan barang medis habis pakai lainnya untuk Puskesmas.  Sehingga patut diduga ada doble cost pembiayan belanja obat dan barang medis habis pakai.

Bukan tidak mungkin, dana kapitasi untuk Puskesmas di gunakan untuk “menyumbang”  belanja pos kesehatan dari APBD yang harus dialokasikan 10%, dan sekian persen diantaranya dari dana kapitasi yang mengalir dari Bendaharawan Kapitasi ke Kas Daerah Kab/Kota.

Kalau dari 9,7 triliun dana kapitasi untuk Puskesmas, 40% ( untuk balanja obat dan BMHP)   mengalir lagi ( maksudnya muncrat ke atas ke kantong Kas Daerah Kabupaten/kota),  maka ada dana 3,88 triliun ( 40% x 9,7 triliun)  yang bersumber dari iuran peserta di kolek BPJS Kesehatan, di ambil dengan tidak benar oleh perangkat Pemda Kab/Kota.

Selanjutnya melalui pos anggaran kesehatan APBD Kabupaten/Kota diekmbalikan ke Puskesmas dalam bentuk obat2an dan BMHP, sehingga potensi atau patut dapat diduga terjadinya double cost. Apakah BPKP juga akan mengaudit potensi double cost tersebut sebelum digelontorkannya bailout, saya pikir suatu keniscayaan. Sebab lahirnya Perpres 32/2014 tidak lepas dari peran dan keterlibatan BPKP menyusunnya.

Bagimana solusinya?

Perlu dilakukan perubahan Perpres 32/2014 dan Permenkes 19/2014 dan Permenkes 21/2016, dalam  pengaturan penggunaan dana kapitasi khusus di FKTP pemda (Puskesmas).  Perubahannya adalah khusus dana kapitasi FKTP Pemda, biaya kapitasi diberikan 60% dari besaran biaya kapitasi yang ditetapkan. Dan digunakan seluruhnya ( yang 60% tersebut), untuk  jasa pelayanan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan rumus yang ditetapkan dalam Permenkes 19/2014.

Untuk kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai, dapat digunakan dana APBD dari sektor kesehatan Kab/Kota. Sebagai bentuk cost sharing antara BPJS Kesehatan dengan Pemda Kab/Kota.

Jika hal ini dapat dilakukan, maka dalam 1 tahun dari dana kapitasi Puskesmas sudah dapat di hemat ( effsiensi), sekitar 3,88 triliun.  10 kali lipat dari effisiensi yang didapat terkait Kepdirjamyankes BPJS Kesehatan nomor 2,3 dan 5,  yang besarnya 360 miliar.

Semoga  masukan ini, dapat menjadi pemikiran Kemenko PMK, Kemenkes dan Kemenkeu, untuk mengurangi defisit, jika alternatif menaikkan iuran tidak “berani” dilakukan.

 

Cibubur, 13 Agusutus 2018

Silahkan di share

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top