General Issue

“BOLA LIAR SENILAI 100 JUTA”

GAMBAR BOLA

By; Chazali H.Situmorang/Dosen AN FISIP UNAS-Pemerhati Kebijakan Publik

Kekhawatiran saya, soal gaji personil BPIP yang begitu besar (?),  menjadi polemik dimasyarakat sudah diduga. Oleh karena itu artikel saya berjudul  APRESIASI PRESIDEN : GAJI BESAR UNTUK NEGARAWAN  yang saya tulis pada 29 Mei 2018,  sudah menyarankan agar para negarawan yang akan mendapatkan tunjangan keuangan/gaji sesuai dengan Perpres 42/2018, dikembalikan saja ke negara.  Karena akan menimbulkan opini miring pada mereka negarawan yang menduduki lembaga terhormat tersebut.  Tapi apakah semudah itu?, ya rupanya disitulah persoalannya.

Kita melihat di media sosial, dan media mainstream,  suatu fakta sebagai implikasi opini miring tersaebut. Presiden minta maaf pada Bu Mega. Mahfud MD berang karena munculnya meme “ Saya Pancasila, Saya 100 juta”. Karena berkenaan dengan peringatan 1 Juni 2018 hari lahirnya Pancasila. Pak Mahfud tersinggung, dan menyebutkan jumlah gaji tersebut kecil dibandingkan dengan DPR.

Persoalan melebar kesana kemari. Mahfud menyebut bahwa hebohnya soal gaji anggota BPIP karena terkait Bu Mega sebagai Ketua Partai. Kalau tidak ya tidak hebohlah. Ucapan beliau di media TV yang saya tonton. Di Bogor  media harian Radar di demo para kader PDIP karena memberitakan Ketua Partainya “ongkang-ongkang terima duit 100 juta”.

Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa soal besarnya gaji dan tunjangan anggota BPIP sudah melalui kajian Menteri Keuangan dan MenPAN. Jadi saya tinggal teken kira-kira begitulah maknanya. Karena menyangkut tokoh nasional, negarawan, dan tokoh politik analisisnya tidak serumit jika terkait lembaga dan badan negara lainnya dalam menentukan besarnya remunerasi.

Standarisasi hitungan keuangan lembaga pemerintah non kementerian

Umumnya mekanisme pengajuan gaji dan tunjangan bagi pejabat lembaga negara non kementerian, dimulai  dengan dasar hukum keberadaan lembaga tersebut dengan Peraturan  Presiden. Dalam Perpres tentang kelembagaan dimaksud, dicantumkan hak keuangan yang diperoleh sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Sampai disini clear.

Dengan dasar Perpres tersebut, Sekretariat Negara bersama Kemenkeu  dan KemenPAN, membahas mulai dari aspek beban tugas, tugas pokok dan fungsi. Kemudian dilihat Uraian tugas masing-masing pejabat sesuai dengan nomenklaturnya. Dalam kaitan ini acuannya tentu terkait denga hak keuangan pejabat tinggi pembina utama,  madya dan pratama sesuai dengan UU ASN dan PP terkait. Kemenkeu menerbitkan aturan  berupa standar gaji dan tunjangan  dengan tabel-tabel angka seperti yang sudah disebut Menteri   Keuangan berupa gaji pokok, tunjangan, asuransi dan transportasi lokal.

Hitungan sederhananya sesuai dengan keterangan SMI (Menkeu),  gaji pokok pejabat tinggi pembina utama  dimaksud Rp. 5 juta, tunjangan Rp. 13 juta, asuransi kesehatan Rp. 5 juta. Transportasi lokal 5  kali seminggu ke Istana di bandrol maksimum Rp. 10 juta ( walaupun SMI tidak sebut angka soal transport lokal). Total yang diterima sekitar Rp. 33 juta. Itu gaji dan tunjangan pada level Kepala Badan.

Dalam Perpres 42/2018, Kepala BPIP bergaji dan tunjangan sebesar Rp. 76 juta. Artinya ada selisih lebih sebesar Rp. 43 juta. Untuk pos apa   lebih bayar tersebut?. Apakah untuk transportasi lokal. Apa mungkin transportasi lokal 30 juta sebulan, asuransi 28 juta sebulan?.

Hitungan-hitungan seperti inilah yang tidak masuk di akal para mereka yang mencermati kebijakan pemerintah. Bu SMI harus dapat menjelaskan hal ini. Jika tidak,  kredibilitas Menkeu yang sudah mendapatkan Penghargaan dunia sebagai Menteri yang peduli soal kemiskinan dan berkomitmen memberantas korupsi menjadi kehilangan makna.

Itu baru hitungan untuk pejabat tinggi pembina  utama Kepala BPIP. Standar perhitugan (SBU/SBK) semakin rumit terkait dengan posisi Dewan Pengarah yang terdiri dari tokoh nasional dan negarawan. Jika dibawah Kepala BPIP besar gaji dan tunjangan pasti Kepala BPIP ngak  bisa tenang dan ngak bisa tidur pulas.  Demikian juga Presiden dan Ibu Menkeu.

Maka dengan dasar hitungan patokan gaji dan tunjangan yang sekitar 33 juta untuk Kepala BPIP  di up-grade  menjadi 76 juta ( belum jelas dasar perhitungannya).  Untuk Dewan Pengarah melompat ke angka 100 jutta ( juga belum jelas dasar perhitungannya).  Kita perlu juga mendapatkan rincian SMI dan landasan aturan terjadinya lompatan angka tersebut. Standarisasi dan rumus apa yang digunakan. Perlu juga diketahui oleh masyarakat.

Jadi ada dua hal utama terkait persoalan gaji dan tunjangan anggota BPIP. Pertama; dasar perhitungan dan standar yang digunakan. Kedua; besarnya gaji dan tunjangan tersebut yang melampui Presiden, Menteri, dan Pejabat Tinggi Negara lainnya. Kesemua pejabat tinggi negara tersebut mendapatkan sumber gajinya  dari APBN. Ingat prinsip utama UU APBN adalah efektif dan effisien.

Kedua hal tersebut harus Menkeu yang menjelaskannya. Dalam pengelolaan perbendaharaan negara, Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara (BUN). Yaitu pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara (Pasal 1 angka 15 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Bagaimana seharusnya Dewan Pengarah BPIP bersikap?.

Kebijakan Pak Mahfud MD, berbicara atas nama Dewan Pengarah BPIP terhadap persoalan gaji dan tunjangan mereka yang dipersoalkan masyarakat memang bagus dan diperlukan. Karena beliau ahli hukum dan mantan Ketua MK.

Tetapi jawaban dan respons Pak mahfud dalam menanggapi berbagai opini miring dan menjengkelkan itu, juga terkesan impulsif, dan melebar kesana kemari. Istilahnya terkena jebakan Batman. Seharusnya dipikirkan juga, bahwa dibelakang Pak mahfud, ada Ibu Megawati, Pak Try Sutrisno , Pak Syafii maarif, dan Pak Ma’ruf Amin  yang sudah sepuh.  Tentu mereka tidak ingin ikut menjadi beban atas respons Pak mahfud yang menantang  “silahkan jika ada yang ingin membawa persoalan ke Mahkamah Agung”. Dan melebar kesana-kemari mengkaitkan  lembaga tinggi negara lainnya.

Dalam situasi dilematis, memang pilihannya menjadi sulit. Tetapi harus dicarikan solusinya. Inisiatif solusi  sebaiknya datang dari Ketua dan anggota Dewan Pengarah BPIP dan Kepala BPIP. Mereka berembuk bermusyawarah. Buat keputusan yasng intinya para Dewan Pengarah menyatakan:  “tanpa mengurangi rasa hormat kepada Presiden, dengan tulus ikhlas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat, kami  tidak menerima gaji dan tunjangan yang di atur dalam Perpres 42/2018”.

Maka episode  cerita tentang  Gaji dan Tunjangan Dewan Pengarah BPIP diharapkan berakhir. Jika tidak berakhir, kekhawatiran kita terlalu tinggi ongkos politik dan ongkos sosial yang ditanggung bangsa ini. Habis terbuang percuma energy negara dan bangsa ini untuk hal-hal yang karena ulah oknum penyelenggara negara itu sendiri. AFALA TA’QILUUN; APAKAH ENGKAU TIDAK BERFIKIR?.  BERFIKIR YA ALLAH, TETAPI MASIH TUMPUL.

Cibubur, 3 Juni 2018

Share jika bermanfaat .

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top