General Issue

BKKBN HARUS BANGKIT KEMBALI

BKKBN

By : Dr. Chazali H. Situmorang, APT, M.Sc*

Prof Haryono Suyono melangkah pelan menuju podium setelah pembawa acara meminta beliau untuk memberikan sepatah kata pada acara pemberangkatan Dr.dr.Sugiri Syarif, MPA, ke tempat peristirahatannya terakhir hari ini Senin 1 Juli 2019, sekitar jam 14.00 di Lobby Gedung BKKBN yang terlihat sudah semakin megah dengan sentuhan perawatan yang baik.

Dengan terbata-bata dan meneteskan air mata, suara tertahan, Prof Haryono mengenang Sugiri Syarif ( Kepala BKKBN 2011-2015) sebagai pekerja keras, tekun, berani membuat perubahan dan melanjutkan pembangunan landasan kependudukan / KB kedua untuk menjawab tantangan kependudukan yang semakin berat dengan berbagai program inovatif.

Dr. Dr. Sugiri Syarif, MPA, meninggal dunia di Yogyakarta di Rumah sakit  Minggu malam, dan pagi 1 Juli 2019  jenazahnya di berangkatkan ke Jakarta, langsung disemayamkan di Lobby BKKBN untuk dilakukan acara penghormatan terakhir oleh karyawan dan keluarga besar BKKBN.

Mungkin sangat jarang terjadi, bahwa di hari  yang sama, sorenya jam 15.30 Wib Menkes Ibu Prof.Dr.dr. Nila F. Moeloek di Auditorium BKKBN ( area yang sama sekitar lobby),  melantik Dr Hasto Wardoyo, SP OG(K) untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang kosong selama sekitar  6 bulan.

Kekosongan jabatan Kepala BKKBN yang cukup lama tersebut, disebabkan Plt Ka.BKKBN ( dr. Sigit), pensiun sejak Januari 2019, dan tidak ada penunjukan  pejabat lain, baik dari BKKBN itu sendiri, maupun dari Kemenkes dan kemenko PMK. Bisa dibayangkan lembaga yang begitu besar dan mengendalikan Kantor perwakilan BKKBN di 34 provinsi tidak punya Kepala. Implikasinya sangat dirasakan terhadap dinamika perjalanan program, mutasi dan pengembangan SDM, pengelolaan anggaran, dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBN.

Sebaiknya momentum Pelantikan Ka.BKKBN di Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Sebab selama ini  setahu saya Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian dilantik oleh Presiden Jokowi, seperti Kepala Badan POM, Kepala BNPB dan lainnya.

Ada efek psikologis yang diharapkan jika pelantikan oleh Presiden, tentu akan dihadiri oleh Menko dan menteri terkait. Dan Presiden dapat memberikan penekanan terhadap pentingnya  keberhasilan program Kependudukan dan Keluarga Berencana, dengan fokus untuk menurunkan angka fertilitas  ke 2,1% dari kondisi saat ini sekitar  2,4%. Oleh karena itu BKKBN harus bangkit. Dan kebangkitan itu dari Istana Negara.

Bangkitlah BKKBN

Walaupun Kepala BKKBN tidak dilantik di Istana, dr. Hasto Wardoyo, SP SG(K), tidak perlu berkecil hati. Karena memang Kepala sebelumnya ( dr.Sugiri Sarif , Dr.dr. Surya Chandra), juga dilantik oleh Ibu Menkes di Kantor BKKBN.

Bagi dr. Hasto Wardoyo, SP OG (K),  yang telah berhasil mengantarkan dan meletakkan dasar-dasar pembangunan yang fundamental dan inovatif di Kabupaten Kulonprogo sebagai Bupati hampir selama 2 periode, di tantang untuk membangkitkan kembali semangat para petugas BKKBN, para PLKB (PKB) yang sudah berubah  statusnya menjadi ASN BKKBN Pusat,  kader-kader KB, PPKBD/Sub PPKBD di desa, untuk bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja mengulang kesuksesan  Program KB yang diakui dunia pada tahun 1980 an yang lalu.

Harapan itu ada  dan terpancar dari energi dr.Hasto yang luar biasa membangun Kulonprogo, yang sudah diketahui masyarakat luas. Saatnya kini dr. Hasto mengalihkan energi itu untuk pembangunan Keluarga Berencana, agar pengendalian penduduk dapat tumbuh seimbang, apalagi dalam menghadapi bonus demografi.

Hasto tidak perlu khawatir atas resources yang dimiliki BKKBN. Banyak orang-orang pintar di BKKBN. Bahkan menyebar menyumbangkan kemampuannya ke berbagai instansi lain sejak 20 tahun yang lalu. Ada yang berkarier di Kemensos, Meneg PP, Menko Kesra/PMK, menduduki posisi strategis pejabat Eselon I, II dan Eselon III.

Persoalannya sekarang, karena pergantian Kepala BKKBN, tidak sustain, dinamika kerja naik turun, di tambah situasi politik yang dirasakan kurang memperhatikan persoalan KB dan berdampak alokasi APBN yang terbatas, sedangkan persoalan semakin kompleks dan berat, menyebabkan BKKBN agak terseok-seok.

Ada persoalan lain yang penting diselesaikan, terkait dengan organisasi BKKBN di Provinsi. Beberapa provinsi seperti di Sumatera Utara ada dua lembaga yang menangani Keluarga Berencana  yaitu Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi yang merupakan organ BKKBN Pusat dan Dinas Kependudukan dan KB, yang merupakan organ Pemda Provinsi. Tentu hal ini tidak effisien, dan menimbulkan kesulitan dalam  merumuskan kebijakan dan implementasi di tingkat lapangan.

Disamping itu, banyak jabatan- jabatan eselon II, III, dan IV yang tidak dapat terisi karena berbagai sebab antara lain karena kekosongan Kepala BKKBN, terbatasnya SDM yang tersedia saat ini, dan  proses lelang jabatan yang panjang dan rumit.

Selamat bekerja dr. Hasto Wardoyo,  kita yakin Bapak mampu mengatasi berbagai persoalan diatas,  dan dapat berhasil untuk bangkitnya kembali Program KB di Indonesia.

Cibubur, 1 Juli 2019

*) Dosen FISIP UNAS / bekerja di BKKBN 1981-2000

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top