General Issue

APAKAH MUNGKIN “SERANGAN FAJAR” DAPAT DIHILANGKAN?

chs2

By : Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc (Pemerhati Kebijakan Publik- Dosen FISIP UNAS)

Persoalan sarangan fajar yang dilakukan pada malam atau pagi hari menjelang Pemilu, marak dibicarakan oleh berbagai pihak. Di Radio El-Shinta misalnya, hampir setiap hari kita dengar ulasan tentang “serangan fajar” dengan berbagai narasumber yang berbeda. Tujuannya supaya mengingatkan para calon-calon legislatif maupun capres, tidak melakukan pemberian uang saat  untuk memilih yang bersangkutan pada saat mencoblos di bilik suara oleh pemilih.

Soal pemberian uang menjelang pencoblosan  dari dulu sampai sekarang populer dengan istilah “serangan fajar”  merupakan masalah klasik. Bahkan ada kecenderungan meningkat. Hal tersebut diperkuat hasil penelitian

Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, “Tahun 2014, saya melakukan penelitian dengan berbagai metode pertanyaan pada responden, didapat bahwa sebanyak 33 persen masyarakat mengaku menerima praktik politik uang. Artinya, 1:3 masyarakat menerima politik uang. Bahkan yang lebih menyedihkan, Indonesia menempati peringkat terbesar ke-3 di dunia dengan praktik politik uang di dunia,” ujar Burhanuddin.

Maraknya politik uang atau “serangan fajar” menjelang pencoblosan di bilik suara dengan tingkat pengakuan masyarakat sebanyak 33% menerima uang, dalam realitanya mungkin lebih besar lagi. Karena ada yang tidak mengakui menerima uang disebabkan masih ada rasa malu, atau kesepakatan dengan yang memberi untuk tidak mengakui menerima uang.

Jika hal tersebut semakin banyak yang melakukannya, maka bukan tidak mungkin persoalan “serangan fajar” sesuatu yang lumrah, walaupun ada aturan hukum yang melarangnya.

Bahkan strategi “serangan fajar”  menjadi modus para calon legislatif dengan merubah strategi kampanyenya. Dalam masa kampanye tidak terlalu jor-joran karena dana yang ada di hemat untuk “serangan fajar”. Ternyata modus tersebut lebih efektif untuk mendulang suara.

Temuan OTT oleh KPK terhadap caleg dan anggota DPR RI dari partai besar yang sudah ada sejak Orde Baru, merupakan bukti nyata modus dimaksud. Sebulan menjelang Pemilu menyiapkan amplop dengan berisi uang Rp 20 ribu sampai dengan Rp.50 ribu, dengan jumlah amplop sangat spektakuler 400 ribu amplop.

Para tokoh masyarakat, bahkan Ulama juga sudah gusar atas gejala yang sudah endemi tersebut.  Ada perasaan putus asa untuk memutus mata rantai gerakan ataupun “serangan fajar” tersebut. Sehingga keluar fatwa yang menyatakan  pemberi dan penerima uang sogok Pemilu mendapatkan dosa yang sama.

Fatwa tersebut, seperti tidak begitu efektif, karena sulitnya menolak amplop yang berisi uang, sedangkan kebutuhan ekonomi didepan mata mereka semakin sulit untuk memenuhinya. Mereka berpikir pragmatis ( sumbu pendek)  dan tidak sanggup untuk berpikir jangka panjang (sumbu panjang).

Para Ulama, dan tokoh masyarakat dan negarawan yang khawatir dengan pragmatisme berpikirnya masyarakat, maka  himbauan yang dimunculkan adalah ” terima uangnya, jangan dipilih orangnya. Niatnya uang  yang diberikan merupakan sedekah”. “Jika dipilih orangnya, itu baru namanya uang sogokan, dan haram hukumnya”.

Dari satu survey yang dilakukan baru-baru ini, bahwa dari responden yang ditanyakan soal “serangan fajar”, sebanyak 50% menyatakan akan menerima uangnya, tetapi tidak memilih orangnya.

Bagi para Caleg, harus berpikir ulang jika ada niat untuk melakukan “serangan fajar”, sebab potensi uangnya hangus 50%. Jangan sampai uang sudah digelontorkan besar-besaran, tidak terpilih stress, akhirnya masuk rumah sakit jiwa yang memang sudah disiapkan Pemerintah.

Kalau stress atau split nya tidak mengganggu masyarakat masih lumayan. Yang memalukan terutama bagi keluarga, jika caleg yang gagal tersebut  telanjang bulat, senyum-senyum sendiri di tengah jalan. Kasus tersebut sudah sering kita dengar 5 tahun terakhir ini.

Dampak-Dampak “serangan fajar”

Sebenarnya praktik-praktik “serangan fajar” sebagai bentuk  politik uang yang membudaya di dalam setiap kontestasi pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia banyak menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan negara.

Hal ini dikarenakan ketika seorang politisi yang melakukan praktik politik uang atau “serangan fajar”  maka setelah politikus tersebut menang dalam kontestasi   akan mencari pengganti uang dari jabatan yang dicapai dengan menyelewengkan barbagai anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

Merendahkan martabat rakyat. Para calon atau partai tertentu yang melakukan praktik politik uang termasuk “serangan fajar”   untuk menentukan siapa yang  akan dipilih oleh masyarakat dalam pemilihan umum telah secara nyata merendahkan dan merusak martabat rakyat.

Dalam hal ini berarti para calon ataupun partai menganggap suara dan martabat rakyat dinilai dengan bahan makanan atau uang yang nilainya tidak sebanding dengan apa yang akan didapat oleh para calon yang didapatkan ketika terpilih dalam 5 tahun kedepannya.

“Serangan fajar”  merupakan jebakan bagi rakyat. Seseorang yang menggunakan  “serangan fajar” untuk mencapai tujuannya, sebenarnya sedang berupaya menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. Rakyat dalam hal ini tidak diajak untuk memperoleh perubahan yang nyata untuk kesejahteraanya melainkan rakyat hanya diajak untuk memenangkan sang calon semata.

Dan setelah calon menang maka tidak akan ada sesuatu yang diperjuangkan oleh calon tersebut karena sang calon dalam 5 tahun kedepan saat  menjabat akan berusaha mengembalikan semua uang   yang telah dikeluarkan dalam pemilihan umum untuk menyuap masyarakat.

Kondisi ini akan lebih parah ketika misalnya, calon   telah meminta bantuan para konglomerat  tertentu  untuk  menyediakan  dana  kampanye  yang  dipakai untuk melakukan “serangan fajar”

Sudah dipastikan sang calon tersebut ketika menang dalam pemilihan umum dengan cara memberikan uang kepada rakyat, maka sang calon terpilih tersebut sibuk mengabdikan dirinya untuk melayani semua kepentingan konglomerat yang telah membiayainya dalam pemilihan umum.

Di  legislatif   akan terjadi kerjasama  terhadap sang donatur dalam bentuk kolaborasi kepentingan dalam badan anggaran sehingga muncul mafia anggaran yang mengelola proyek fiktif, proyek rendah mutu dan proyek dengan pelambungan harga atau mark-up.  Dan hal tersebut, salah satu sumber terjadinya kebocoran anggaran pembangunan yang dituangkan dalam APBN maupun APBD.

Mematikan kaderisasi politik. Kaderisasi dalam  berpolitik akan mati total   jika  terjadi  “serangan fajar” atau politik  uang  di dalam  pemilu.  Sang  calon  akan merasa tidak terbebani kepada pemilih karena akan menganggap keberhasilannya sebagai sesuatu yang telah dibeli dari rakyat saat terjadi transaksi jual-beli suara. Sebagai  konsekuensinya kekuasaannya di posisi   tersebut   akan   tetap   maju   sebagai   kandidat   di   periode selanjutnya. Sumber daya politik dan dana yang dikumpulkan akan dipakai untuk kepentingan diri sendiri dari periode ke periode selanjutnya.

Disinilah terjadi kematian terhadap kaderisasi karena sang calon tidak akan rela melepaskan kekuasaannya karena memang tidak ada kader yang dia siapkan.

Buktinya cukup  banyak,  bisa  ditemui  di berbagai  daerah  dimana  seorang  anggota legislatif tetap menempati posisi tersebut sampai tua, bahkan meninggal dalam posisi sebagai anggota legislatif aktif.

“Serangan fajar” sebagai politik  uang  akan  berujung  pada  korupsi.  Korupsi  yang  marak terjadi   adalah   sebuah   bentuk   penyelewengan   APBN/APBD   karena    terjadinya  kerjasama antara eksekutif dan legislatif.

Kehadiran legislatif dengan fungsi kontrol  atau pengawasan  tidak  berfungsi  secara maksimal.  Latar belakang motivasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan uang yang loss  yang terjadi saat kampanye,  dimana sang calon telah melakukan politik uang dalam rangka membodohi rakyat untuk kepentingan meraup suara.

“Serangan fajar” membunuh transformasi masyarakat. Transformasi atau perubahan  sebuah  masyarakat  kearah  yang  lebih  baik  akan  terhambat, bahkan jika proses demokrasi didominasi dengan politik uang. Perubahan yang diimpikan jelas tidak akan tercapai karena sang calon, ketika menang, akan   menghabiskan   seluruh   energinya   untuk   mengembalikan   semua kerugian yang terjadi akibat jual-beli dalam kerangka politik uang.

Sang calon secara nyata tidak akan merasa terbebani karena menganggap bahwa dia telah membeli suara dan kondisi keterpurukan masyarakat tidak menjadi urusan dia.

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh © 2018. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang  1309 Jonasmer Simatupang, Muhammad Subekhan

Bagaimana menghentikan “serangan fajar”?

Memang tidak  mudah menghentikan “serangan fajar”.  Karena sudah berurat dan berakar, dalam setiap momen Pemilu berpulu-puluh tahun berlangsung.  Tetapi bagaimanapun sulitnya, harus dihentikan, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan peradaban bangsa.

Oleh karena itu, perlu diketahui persis penyebab terjadinya “serangan fajar” tersebut.  Menurut pengamatan yang dilakukan selama ini,  ada 3 faktor utama penyebabnya yaitu:

  1. Sistem terkait penyelenggaraan Pemilu. Terjadi banyaknya ruang  untuk  terjadinya potensi politik uang.  UU Pemilu dan Peraturan KPU, memberikan ruang kompromi, dan fleksibilitas dalam masa kampanye terkait mobilisasi masa untuk dukungan logistik, dan transportasi. Terkait sistem dimaksud, maka perlu dilakukan rumusan yang terukur, rigid, dan tidak menimbulkan multitafsir terkait segala sesuatunya penggunaan uang dalam Pemilu, baik bersumber dari masyarakat, caleg, partai maupun dari pemerintah.
  1. Pemimpin sebagai model. Sebagai pemimpin ataupun elite politik, pejabat pemerintah, negarawan harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya. Kultur masyarakat Indonesia adalah kultur paternalistis. Pemimpin adalah sebagai simbol yang menjadi panutan. Apa yang dilakukan oleh pemimpin sering dijadikan contoh dan diikuti oleh rakyatnya. Persoalan sogok menyogok, ataupun pemberian amplop sering dilakukan oleh elite politik, maupun pejabat pemerintah.  Baru-baru ini viral video dimana seorang Menteri memberikan amplop kepada tokoh agama di salah satu kabupaten.  Apapun alasan pemberian amplop tersebut tidak etis, dan menjadikan suatu bahasa isyarat tidak ada masalah dengan pemberian amplop di masa-masa kampanye saat ini. Situasi tersebut, semakin memperberat untuk menghentikan budaya pemberian amplop (politik uang). Apalagi kalau yang melakukan bagi-bagi uang yang berisi amplop kepada rakyatnya, adalah Pemimpin di negeri ini.
  1. Tingkat Kesejahteraan Rakyat. Jika kesejahteraan rakyat semakin membaik, maka “serangan fajar” tidak akan mendapat sasaran yang diinginkan. Karena rakyat sudah berpendidikan tinggi ( terdidik), dan secara ekonomi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin suburnya seliweran amplop dalam “serangan fajar”, merupakan salah satu indikasi masih miskinnya rakyat.  Masyarakat terdidik dan sejahtera,  akan menjadi masyarakat cerdas, dan masyarakat cerdas akan menggunakan akal sehat dalam setiap keputusan yang diambilnya.

Ketiga variabel tersebut harus bekerja simultan. Semoga siapapun Presidennya, dan siapapun yang akan mnejadi anggota legislatif mendatang ini, harus melakukan pendekatan penyelesaian  terhadap ketiga variabel dimaksud untuk menghentikan “serangan fajar” , menuju Pemilu yang bermartabat.

Banyak harapan masyarakat yang dibebankan  kepada  Paslon 02,  untuk melakukan perubahan terhadap sistem, kepemimpinan sebagai model, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, jika terpilih sebagai Presiden.

Hal tersebut, sejalan dengan janji dan sumpah Prabowo di depan masa ratusan bahkan jutaan pendukungnya di GBK pagi ini, dengan nada tegas, lugas, keras, akan memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Termasuk menjaga keluarganya, kroninya, maupun orang disekilingnya untuk tidak melakukan korupsi.

Cibubur, 7 April 2019

Silahkan share jika bermanfaat

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top