Kebijakan Publik

THR DAN DEFISIT PEMBIAYAAN JKN

FOTO SAYA

(Dr. Chazali H.Situmorang,APT, M.Sc/Ketua DJSN 2011-2015-Dosen Adm.Publik FISIP UNAS-Pemerhati Kebijakan Publik)

Suasana euphoria melanda para PNS, tNI/POLRI, Pensiunan  yang jumlahnya sekitar 6,5 juta jiwa. Jika dihitung dengan keluarga, bisa lebih dari 18 juta jiwa. Semua PNS/YNI/POLRI dan pensiunan mendapatkan THR dan gaji 13 pada awal Juni 2018. Total dana yang digelontorkan sebesar Rp. 35,76 Triliun. Kenapa membengkak. Sebab THR yang diterima dihitung sebesar 1 bulan total penerimaan ( gaji pokok, remunerasi, tunjangan jabatan fungsional/struktural). Sebelumnya hanya sebesar gaji pokok.

Besarnya THR  dan gaji ke 13 yang dikeluarkan dari APBN 2018 sebesar Rp. 35.76 Triliun  menurut catatan kami, merupakan tertinggi, sejak Republik Indonesia ini berdiri. Prestasi luar biasa Ibu Menteri Keuangan memberikan reward kepada para birokrasi tanpa mempertimbangkan kinerja dan prestasi kerja para PNS dan birokrat tersebut.

Kenapa THR tidak mempertimbangkan kinerja. Apa ukurannya.  Ukurannya sederhana saja. Sejak beberapa tahun belakangan ini para PNS mendapatkan  Tukin ( tunjangan kinerja), atau disebut juga remunerasi  yang nilainya dapat lebih besar dari gaji pokok dan tunjangan jabatan sesuai dengan level / tingkat bobot tukinnya.

Remunerasi akan dipotong, jika absen/ tidak masuk kerja, atau terlambat masuk kerja  dengan jumlah persentase tertentu. Jadi kalau seorang PNS sebulan tidak masuk kantor  , remunerasi  juga hilang ( alias nol rupiah).

Sedangkan THR diberikan sesuai dengan gaji, tunjangan jabatan dan  remunerasi yang diterimanya. Tidak melihat kehadiran atau kinerja PNS bersangkutan.  Ini contoh sederhana upaya Pemerintah “memanjakan” PNS/ASN nya dengan menggunakan APBN yang berasal dari pajak dan utang luar negeri. ( bunga utang dan cicilan yang harus dibayar tahun 2018/2019  sebesar Rp. 810 triliun).

Dikhawatirkan pola THR seperti sekarang ini sebagai “permen” agar PNS/ASN di tahun politik ini, tidak “liar”  yang  dapat merepotkan pemerintah Jokowi.

Bagi Pemda, ada persoalan lain lagi yang lebih rumit terkait THR dan gaji ke 13.  Mendagri menginstruksikan kepada Bupati/Walikota agar menggunakan APBD ( yang bersumber  sebagian besar dari APBN), untuk membayar THR dan gaji 13. Jika belum dianggarkan dapat menggeser mata anggaran/kegiatan lain, atau menggunakan dana yang ada, tanpa menunggu APBD Perubahan.  Paling lambat 1 bulan kemudian baru diberitahukan kepada Pimpinan DPRD atas perubahan penjabaran APBD, dan dibahas untuk terbitnya Perda APBD Perubahan.

Tidak semua Bupati/Walikota berani melaksanakan instruksi Mendagri tersebut, karena ada mekanisme regulasi yang dilewati yaitu adanya Perda untuk APBD Perubahan. Itulah alasan Ibu Risma Walikota Surabaya belum membayarkan THR/ gaji 13 awal Juni 2018 sebelum adanya Perda dan sumber-sumber dana yang dapat dilakukan perubahan mata anggaran/kegiatan.

Payung hukum THR dan Gaji 13 adalah PP Nomor 19/2018, dan dasar mengingatnya adalah UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018.

Saat ini bukan lagi persoalan landasan hukumnya. Tentu pasti sudah disiapkan. Jika tidak namanya melanggar hukum. Tapi mari kita hitung APBN 2018 yang di perhitungkan defisit lebih dari 325 triliun ( lihat Pasal 21 ayat (1) UU APBN 20218. Tentu salah satu sumber defisit adalah dana THR dan gaji 13 yang sangat besar Rp. 35,76 tirliun yang di nikmati 6,5 juta PNS dan TNI/POLRI. Artinya pemerintah sudah memposkan anggaran THR dan gaji ke 13 pada belanja APBN 2018.

Defisit Pembiayaan JKN 2018

Saudara Timbul Siregar dari BPJS watch mengungkapkan bahwa berdasarkan  laporan keuangan BPJS Kesehatan  Februari 2018,  BPJS Kesehatan menganggarkan penerimaan dan pembiayaan di RKAT 2018 dalam kondisi defisit.  Penerimaan dianggarkan Rp. 79,77 triliun dan pembiayaan sebesar Rp. 87,80 triliun. Defisit diperhitungkan 8,03 triliun. Boleh jadi jumlah difisit akan lebih besar, karena dalam 2 bulan saja ( Januari dan Februari 2018), defisit sudah mencapai Rp. 1,82 triliun.  Jadi ada kemungkinan defisit sampai akhir tahun 2018 sekitar Rp. 11triliun (lebih besar dari tahun lalu).

Keberpihakan APBN 2018 untuk menutup defisit pembiayaan JKN sebesar Rp. 11 triliun tidak jelas. Padahal mencakup peserta JKN/KIS lebih dari 190 juta jiwa, melibatkan lebih dari 2.000  FKTL (RS)  dan 30 ribu FKTP. Bayangkan, sampai saat ini sejumlah RS (FKTL) mengeluh karena kemampuan BPJS Kesehatan  membayar klaim mundur atau telat rata-rata 2 – 3 bulan. Itupun sudah menggunakan dana PBI  dari APBN untuk 3 bulan kebelakang. Misalnya pembayaran Juni 2018 sudah menggunkana alokasi dana PBI bulan Agustus 2018. Begitu seterusnya. Dana cukai rokok  yang besarnya Rp. 155 triliun di APBN, dijanjikan Kemenkeu akan diambil sebesar Rp. 5 triliun ternyata “gatot”. Alias gagal total alias tidak jelas ujungnya.

Perbedaan perlakuan kebijakan

Kemenkeu begitu sigapnya menggelontorkan uang Rp. 35,76 tirliun dalam waktu singkat untuk THR dan gaji 13, bagi PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan, termasuk instruksi Mendagri kepada Bupati/Walikota  untuk segera membayarkan THR/Gaji 13,  dengan menggunakan dana yang ada walaupun mesti merevisi mata anggaran/kegiatan APBD.

Hal yang sama tidak dilakukan oleh Menkeu terkait dengan defisitnya pembiayaan JKN yang mencakup pelayanan  hampir 200 juta peserta. Termasuk diantaranya 18 juta para PNS,TNI/POLRI dan pensiunan.  Jumlah dana yang dibutuhkan sepertiga dari 35,76 tirliun. Pada hal sudah ada pos pembiayaan yang dapat diambil yaitu dari cukai rokok yang cukup besar Rp. 155 triliun.  Yang digunakan Tidak sampai 8 %  untuk menambal defisit.

Secara obyektif  kita melihat, kebijakan pemerintah (dalam hal ini Menkeu)  belum mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018, pada Menimbang : a.       bahwa APBN  sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan b.       bahwa APBN  Tahun Anggaran 2018 termuat dalam Undang- Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2018 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebaiknya, untuk memberikan rasa kaadilan pada rakyat yang lain, upaya pemerintah memberikan THR dan gaji 13 yang jumlahnya sangat besar, harus juga disertai dengan kebijakan seimbang untuk menyelesaikan defisitnya pembiyaan JKN dari APBN sesuai amanat UU BPJS.

Jika defisit pembiyaan JKN penyelesaiannya berlarut-larut, maka dampaklah adalah  buruknya pelayanan kesehatan di FKTP dan FKTL dan  akan semakin suburnya terjadi fraud dan moral hazard. Seperti misalnya out of pocket, mengurangi manfaat pelayanan sampai dengan up coding pengajuan klaim pembiayaan kepada BPJS Kesehatan. Jika hal tersebut yang terjadi yang menderita adalah rakyat peserta JKN. Demikian juga  tenaga medis, para medis, Petugas BPJS Kesehatan akan menjadi sasaran kekesalan peserta yang dirugikan.

Marilah kita bekerja dengan menempatkan moralitas,  integritas dan berkeadilan sebagai MAHKOTA.  Jangan sampai kita termasuk manusia yang merugi.

Cibubur, renungan sahur, 11 Juni 2018

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top