Kebijakan Publik

SELISIH BIAYA RAWAT INAP DAN SOLUSI DEFISIT DANA JKN

images

Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang, APT, M.Sc, CIRB*

Persoalan selisih biaya  rawat inap bagi peserta JKN BPJS Kesehatan yang diatur dalam Permenkes 51 Tahun 2018 Tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan,  juga cukup banyak dipertanyakan peserta JKN.  Disamping persoalan Urun Biaya  JKN yang sudah panjang lebar kita uraikan dalam artikel sebelumnya.

Apa sebenarnya  bunyi  UU SJSN, terkait selisih biaya rawat inap peserta JKN. Pasal 23 ayat (4), “dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar”.

Mari kita baca penjelasan ayat (4) tersebut yaitu:” peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari haknya (kelas standar), dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan”.

UU tersebut  juga  mengamanatkan,  agar  Presiden melalui Peraturan Presiden membuat ketentuan tentang *kelas standar*. Atas dasar itu keluarlah Perpres 82 Tahun 2018, pasal 34 dan pasal 50 yang langsung menyebutkan istilah ruang perawatan kelas I, II dan III. Tidak ada pasal dalam Perpres tersebut menjelaskan atau membuat norma apa yang dimaksud rawat inap kelas standar.

Di awal terbitnya Perpres JKN ( Nomor 12 Tahun 2013), tidak dicantumkannya norma kelas standar dapat dimaklumi,  karena masa transisi  tidak mungkin dilakukan perubahan  kelas yang ada menjadi   kelas standar karena akan diluncurkan  JKN pada 1 Januari 2014.

Langkah yang ditempuh waktu itu adalah menghitung tarif premi JKN berdasarkan kelas perawatan  eksisting   yaitu kelas I, II dan III. Dengan menggunakan patokan tarif premi ( terendah)  untuk PBI yang dimasukkan dalam katagori kelas III. Kemudian dihitung secara progresif untuk non PBI, kelas III, II dan I.

Perpres sudah tiga kali berubah, namun soal katagori kelas standar tidak  juga diatur dalam Perpres terakhir ( No. 82/2018), sampai dengan keluarnya Permenkes 51 Tahun 2018 yang membatasi perpindahan antar kelas perawatan. Serta tidak membolehkan pindah kelas dua  tingkat ke atas ( kalau ke bawah pasti boleh), walaupun selisihnya dibayar  peserta.

Menggunakan akal sehat

Dengan menggunakan akal sehat,  kita berusaha memahami Perpres 82 Tahun 2018 dan Permenkes 51 Tahun 20218,  terkait selisih biaya rawat inap faskes JKN.

Sebelum pembahasan lebih lanjut, katagori tarif premi JKN berdasarkan kelas perawatan merupakan hitungan non medis ( akomodasi). Tidak terkait dan tidak boleh dikaitkan dengan hak manfaat pelayanan medis yang diperoleh.

Hak pelayanan medis harus sama bagi peserta yang dirawat di kelas I, II maupun III.  Seperti misalnya tidak ada perbedaan ruang bedah/ operasi bagi peserta yang membayar untuk kelas I, II atau III. semua sama perlakuannya.

Sebagaimana kita ketahui, rumah sakit di Indonesia tidak punya   rawat inap kelas standar ( tetapi ada tercantum dalam UU SJSN). Yang ada istilah rawat inap non kelas (satu ruangan rawat inap yang besar  untuk puluhan pasien), serta kelas I, II, III dan VIP, VVIP.

Karena belum juga  dibuat  norma tentang rawat inap kelas standar dalam Perpres JKN, maka dimaknai  *rawat inap standar adalah rawat inap kelas I, II, dan III*. Oleh karena itu dihitunglah besaran premi berdasarkan pembagian kelas tersebut ( I, II dan III).  Keluarlah angka Rp. 80 ribu untuk kelas I, Rp. 51 ribu untuk kelas II, Rp. 25,5 ribu untuk kelas III, dan Rp. 23 ribu untuk kelas III PBI.

Saat ini peserta JKN/KIS yang dikelola BPJS Kesehatan mencapai 205 juta peserta, dengan ribuan RS  bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Kondisi yang dihadapi saat ini, banyak terjadi _waiting list_  untuk pasien rawat inap.  Misalnya pasien kelas III hendak masuk rawat inap kelas III, tempat tidur penuh. Secara terpaksa ( kalau yang tidak mampu), membayar selisih biaya untuk kelas II, bahkan kalau kelas II penuh dengan terpaksa juga membayar selisih biaya untuk kelas I.

Ada pula yang mampu, tetapi   mengambil  premi kelas III, pada saat masuk RS, langsung meng  up grade  ke kelas I.  Ada juga yang mampu an bayar premi untuk kelas I, tetapi saat masuk RS  ternyata kelas I sesuai haknya penuh. Akhirnya karena lagi sakit rela dirawat di kelas II bahkan di kelas III ( BPJS Kesehatan tidak membayar selisih lebih akibat  turun dari kelas I ke kelas III).

Kembali ke soal selisih biaya  rawat inap faskes JKN sesuai dengan penjelasan pasal 23 ayat (4)  UU SJSN, dipastikan  peserta boleh naik kelas perawatan yang lebih tinggi asalkan dijamin asuransi kesehatan yang lain, atau mengeluarkan kocek dari kantong sendiri ( OOP)  setelah dikurangi biaya yang dijamin BPJS Kesehatan yang menjadi hak peserta.

Perpres 82 Tahun 2018, pada pasal 51 ayat (1) dan (2)  juga sama dan sebangun dengan UU SJSN. Tetapi hal berbeda muncul di Permenkes 51 Tahun 2018.  pada pasal 10  ayat (5)  “Peningkatan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak peserta”.  Artinya peserta sudah terkunci untuk tidak bisa pindah kelas dua  tingkat lebih tinggi.

 Misalnya kalau haknya di kelas III,  karena ingin pindah ke kelas I tidak boleh. Hanya boleh pindah ke kelas II. Kalau  pindah ke kelas I karena kelas II penuh, ada kemungkinan RS menawarkan jadi pasien umum dijamin ada kamar kelas II atau kelas I. Yang sering juga terjadi  diarahkan nunggu di ruang gawat darurat.

Pasal 10 ayat (5) tersebut bertentangan  dengan UU SJSN  pasal 23 penjelasan ayat (4),  serta Perpres 82 Tahun 2018 pasal 51 ayat (1),  yang dapat menimbulkan keresahan dan kegaduhan dimasyarakat.

Solusi akal sehat

 Disarankan agar Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan menunda atau membatalkan Permenkes 51 tahun 2018 Tentang  Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan, karena ada substansinya yang tidak sejalan dengan aturan diatasnya, serta menimbulkan kesimpangsiuran dan keresahan dikalangan masyarakat.

Karena untuk menetapkan katagori perawatan kelas standar tidaklah mudah, dan jika diberlakukan akan menyulitkan Rumah Sakit yang  bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maka langkah lain yang perlu ditempuh adalah:

  1. Pemerintah memperuntukan rawat inap kelas III, hanya untuk PBI dan penduduk  yang didaftarkan PBI nya oleh Pemerintah Daerah.
  2. Peserta non PBI, termasuk PBPU ( Peserta Bukan Penerima Upah ), dan BP ( Bukan Pekerja), dikondisikan dua pilihan membayar iuran,   untuk rawat inap kelas II  atau  kelas I.
  3. Jika ada PBPU dan BP yang benar-benar tidak mampu membayar Iuran kelas II, dapat mendaftar ke Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan domisili, untuk didaftarkan sebagai PBI Pemerintah Daerah.
  4. Pemda setempat akan melakukan verifikasi dan validasi PBPU dan BP tersebut, Jika benar tidak mampu, dapat dimasukkan dalam PBI yang di daftarkan oleh Pemda.
  5. Dengan dikhususkan rawat inap kelas III hanya untuk   PBI  dan limpahan PBPU dan BP yang masuk PBI, maka jumlah tempat tidur yang dibutuhkan untuk kelas III dapat dihitung dengan akurat  di setiap RS dan  setiap wilayah.
  6. RS tinggal menghitung cermat penyediaan tempat tidur untuk kelas II dan kelas I, dengan kepesertaan JKN yang mengiur untuk kelas II dan I.
  7. Diharapkan proporsi peserta JKN yang mengiur untuk kelas II dan kelas I akan meningkat  signifikan, dengan   mendorong kelompok  masyarakat  mampu  mengambil fasilias mengiur di kelas II dan I.

Hitung-hitungan yang mungkin tidaklah terlalu persis, tetapi dapat menjadi rujukan dalam antisipasi defisit BPJS Kesehatan yang terus menerus terjadi, sebagai berikut:

  • Saat ini jumlah peserta JKN lebih kurang 205 juta peserta.
  • Dengan pola kelas III hanya untuk PBI, PBI Pemda, PBPU dan BP yang tidak mampu  diproyeksikan sebanyak 50%, berarti 102,5 juta peserta. Dengan iuran Rp. 23.000/POPB, yang dibayarkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka total iuran kelas III Rp. 28.290.000.000.000.- ( Rp. 28,29 T).
  • Untuk kelas II, diasumsikan sekitar 35% x  205 juta  peserta, = 71.750.000 peserta, dengan iuran Rp. 51.000,- /POPB, maka iuran yang terhimpun Rp. 43.911.000.000.000.- ( Rp. 43,911 T).
  • Untuk kelas I, diasumsikan 15% x 205 juta peserta = 30.750.000 peserta, dengan iuran Rp. 81.000.-/POPB, maka iuran yang terkumpul Rp. 29.250.000.000.000.- (Rp. 29,25 T).
  • Total iuran yang dapat diperoleh dari peserta adalah Rp. 101.451.000.000.000.- ( Rp. 101,451 Triliun). Sebagai perbandingan bahwa biaya pelayanan kesehatan JKN yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan dalam tahun 2018 sekitar Rp. 87 Triliun.
  • Dengan potensi dana iuran sebesar Rp. 101 Triliun lebih pada tahun 2019 ini, mudah-mudahan BPJS Kesehatan tidak defisit lagi.

Penutup

Berbagai langkah strategis yang ditawarkan diatas, bukan tanpa syarat dan tidak  mudah dilaksanakan.  Sekurangnya ada empat  hal yang perlu dilakukan.Pertama;  harus merubah Perpres 82/2018  dengan penyesuaian kelas perawatan  sesuai dengan katagori kelompok peserta yang telah dijelaskan diatas. .  Kedua; harus sudah ada upaya _treatment_  luar biasa  untuk menekan dan mengontrol bagi peserta yang menunggak iuran. Ketiga; faskes FKRTL berkomitment tinggi menyediakan  jumlah tempat tidur, SDM Kesehatan, fasilitas pelayanan, yang sesuai dengan kebutuhan.  Keempat; komitmen mencegah terjadinya  moral hazard  dan mengendalikan potensi  fraud, , baik di faskes ,  manajemen BPJS Kesehatan, pemerintah, maupun oleh peserta.

Semoga hal ini, tidak saja indah didalam tulisan, tetapi merupakan tekad dan semangat yang kuat untuk menuju INDONESIA SEHAT SEPANJANG MASA.


*) Penulis adalah Mantan Ketua DJSN 2011-2015.  Dosen Kebijakan Publik FISIP UNAS; Direktur Social  Security Development Institute, Ketua Dewan Pakar Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia (LAFAI).

Cibubur, 29 Januari 2019

Silahkan share jika bermanfaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top