Kebijakan Publik

REKONSILIASI TIDAK SAMA DENGAN BAGI-BAGI KEKUASAAN?

FOTO JOKO PS

By : Dr. Chazali H. Situmorang (Pemerhati Kebijakan Publik-Dosen FISIP UNAS)

Secara  sederhana  pengertian rekonsiliasi  adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, atau juga sering diartikan dengan perbuatan menyelesaikan perbedaan.

Dalam konteks kehidupan politik bagi para elite politik, dan mereka para pendukung aspirasi politik tertentu,  narasi rekonsiliasi sering muncul belakangan, setelah  ujung perbedaan  mencapai puncaknya, yaitu ada  partai yang tampil sebagai pemenang dan ada yang kalah.

Tawaran rekonsiliasi biasanya datang dari  pihak  partai yang menang, supaya yang kalah bersedia mendukung “pekerjaan” pihak pemenang.  Sebab pihak pemenang juga tidak ingin dalam melaksanakan “pekerjaannya” mendapatkan hambatan atau kesulitan dari pihak yang kalah.

Biasanya juga pihak pemenang dalam rekonsiliasi, menawarkan paket  bantuan berupa “sembako” kekuasaan, dalam bentuk jabatan tertentu, apakah menjadi menteri, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,  sampai menjadi Komisaris di BUMN, yang gajinya lumayan besar.

Dikalangan pendukung  partai yang kalah, juga biasanya ada para pecundang yang melobi dan mendorong Ketua Partai  yang kalah untuk rekonsiliasi sesuai dengan tawaran partai pemenang, dengan iming-iming “sembako” kekuasaan tersebut.

Dilain pihak, ada juga yang miltan, dan menjaga serta me ngawal agar partai yang kalah istiqamah untuk beroposisi, demi menjaga moralitas rakyat pendukung, dan tidak di cap sebagai partai pengkhianat.

Para militan ini, mengingatkan partainya, bahwa langkah oposisi ini, adalah bentuk check and balance atas penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh partai pemenang,  yang  indikasinya sudah menuju pada kekuasaan yang otoriter, menyengsarakan rakyat,  mereduksi demokrasi, dan bahkan membuka diri selebar-lebarnya secara ekonomi dijajah asing dan aseng.

Metafora diatas sedang terjadi dalam beberapa hari kedepan ini, dalam kehidupan politik dan pergerakan elite politik di Indonesia.

Jokowi sebagai Presiden yang terpilih kembali, sebagai pemenang di MK, dengan dukungan 9 partai,  secara bisik-bisik, bahkan sudah menuju terang benderang, mengajak Prabowo dan Sandi sebagai Capres diusung 4 Partai yang gugatannya di tolak MK, untuk rekonsiliasi, supaya kondisi politik di masyarakat kembali kondusif, seperti semula.

Jokowi dan partainya sadar betul, bahwa pemilih Prabowo – Sandi yang 68 juta adalah pemilih militan. Mereka adalah dengan sukarela memilih PADI, walaupun di bawah bayang-bayang tekanan pihak tertentu.

Mereka bukan pemilih bayaran, bahkan ikut berjuang mengeluarkan dana sendiri turut berkampanye, dan memberikan saweran uang yang sangat mengharukan suasana.  Artinya para pemilih PADI sudah menjadikan PADI sebagai simbol perlawanan terhadap  Pemerintah Jokowi dengan berbagai alasan di pikiran rakyat itu sendiri.

Jokowi juga menyadari bahwa dia adalah Presiden RI. Berarti Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilihnya. Persoalannya adalah apakah dalam menyelenggarakan pemerintahan  mendapatkan dukungan dari 68 juta pemilih PADI.

Dengan rekonsiliasi, diharapkan persoalan diatas dapat diatasi. PADI dapat dirangkul  atau tepatnya dijinakkan, elite partainya diberikan “sembako” kekuasaan, dan rakyat pendukungnya tentu akan mengikut secara otomatis.

Karena begitu lamanya masa kampanye, sekitar 10 bulan rakyat ini sudah terbelah atas dua kubu pilihan 01 dan 02,  merupakan masa yang kelam dalam perjalanan bangsa. Kenapa kelam?.  Karena pihak Tim Kampanye  02 dan rakyat pendukungnya, melihat bahwa apa yang dilakukan Pemerintahan Jokowi  tidak ada yang bagus. Tidak berpihak kepada rakyat. Pro aseng, pro pengusaha asing,  banyak utang. Mengabaikan pengendalian harga kebutuhan dasar rakyat, tarif listrik terus naik, dst, dstnya.

Sebaliknya pihak Tim Kampanye 01, tidak tinggal diam. Dengan perangkat yang dimiliki pemerintah, menampilkan pembangunan yang telah dilakukan. Infrastruktur jalan, jembatan, waduk,  perpanjangan jalan tol untuk wilayah diluar Jawa,  Pelabuhan udara, yang seluruhnya banyak bersifat fisik.

Setahun menjelang Pemilu, rakyat miskin diberikan pemanis yang lebih banyak berupa program PKH, Bantuan pangan non tunai, kartu sehat, kartu pintar, dan bagi ASN dan TNI/Polri diberikan kenaikan gaji, gaji ke 13, dan THR dengan jumlah yang cukup besar. Alokasi bantuan dana desa, 1 milyar per desa per tahun, yang telah menghasilkan pertumbuhan pembangunan fisik di desa menjadi andalan dan bahan Jokowi dalam debat Capres.

Belum lagi, adanya kampanye hitam, bertaburan hoax, sehingga terkadang bingung mana berita yang benar dengan yang bohong.

Rupanya Pak Jokowi merasa belum cukup dengan berbagai informasi dan sosialisasi pembangunan yang disampaikan, bahkan juga masuk bioskop,  diperlukan upaya lain yang lebih represif, dengan melakukan berbagai upaya “pembinaan ” melalui aparat apakah ASN maupun penegak hukum.  Adanya penangkapan karena terkena UU ITE,  tuduhan makar,  merupakan rangkaian kejadian yang nyata dan dapat kita baca di media massa. Hanya pihak Hakim Mahkamah Konstitusi yang  mungkin tidak mengetahui.

Selama 10 bulan masa persiapan kampanye dan masa kampanye, saat itu semuanya menjadi pemain. Wasit menjadi pemain, penjaga garis juga menjadi pemain,  dan juga security di stadion bola menjadi pemain.

Sekarang sudah mulai tertib. Sang Maha Wasit turun ( Sidang MK), dan bersidang untuk menentukan siapa pemenang.  Pak Jokowi menang mengajak masyarakat bersatu kembali, lupakan semua yang  sudah terjadi, mari kita melihat kedepan. Dan saya adalah Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo juga menyatakan kecewa atas keputusan MK, yang  menolak semua dalil yang diajukan, tetapi menghormati. Kita tidak ada jalan lain, selain menyerahkan kebenaran yang hakiki kepada Allah SWT.

Sekarang Prabowo di persimpangan jalan. Apakah mengikuti bisikan-bisikan sekelilingnya para “pecundang” untuk menerima tawaran rekonsiliasi  dengan pemberian “sembako” kekuasaan untuk elite partai,  atau mendengarkan bisikan tekad para militan yang tanpa pamrih berjuang untuk Paslon 02,  untuk tetap sebagai partai yang beroposisi dengan pemerintah.

Artinya tidak duduk dipemerintahan. Elite partai diharapkan berjuang di parlemen dan ditengah masyarakat, untuk mengawal  dan mengkritisi pemerintah jika menyimpang dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Kita yakin, Prabowo tentu akan menentukan pilihan yang  lebih banyak manfaatnya bagi rakyat, dari pada kepentingan elite partainya. Semakin meningkatnya suara partai Gerindra dari pemilu ke pemilu karena Gerindra memperhatikan  suara rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat.

Semoga Prabowo tidak salah menentukan pilihan. Jika salah, maka Prabowo akan ditinggalkan oleh rakyat. Rakyat akan berjuang sendiri sesuai dengan nalurinya, dan  mereka berdoa pada Allah SWT,  untuk mendapatkan dukungan kekuatan dari Allah SWT. Biasanya doa rakyat yang teraniaya akan dikabulkan Allah dengan caraNya yang tidak dapat kita duga.

Cibubur, 29 Juni 2019

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top