Kebijakan Publik

Politikus Sontoloyo

kaskus

Oleh: WAHYU TRIONO KS

Pascasarjana Universitas Nasional dan Founder LEADER Indonesia

 

Dari mana Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menemukan istilah “Politikus Sontoloyo”? Bila mengikuti berita-berita media, nampaknya istilah yang dilontarkannya bersamaan dengan pembagian 5000 sertifikat lahan di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Oktober 2018 karena keceplosan, akibat jengkel terhadap ulah politikus yang mengadu domba, fitnah, dan memecah belah untuk meraih kekuasaan.

 “Politikus Sontoloyo” sebagaimana pernyataan Presiden Jokowi akan kita analisis berdasarkan teori kebijakan publik Merilee S. Grindle (1980) dengan dua variabel yang fundamental, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation) dalam kajian yang sedikit lebih sederhana. Selanjutnya, bagaimana penggunaan istilah “Politikus Sontoloyo” dapat memberi efek dan prospek positif bagi perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia.


Penggunaan Istilah Sontoloyo

Dalam catatan sejarah, Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno juga pernah mengunakan istilah “Sontoloyo” tepatnya istilah “Islam Sontolojo”. Penggunaan istilah “Sontolojo” digunakan oleh Bung Karno untuk artikelnya yang berjudul “Islam Sontolojo” yang dimuat dalam Majalah Panji Islam, terbitan, 8 April 1940.

Artikel Bung Karno ini merupakan otokritik terhadap praktik keagamaan yang dirasakannya sehari-hari. Misalnya, Bung Karno mengkritik pandangan masyarakat yang terlalu berorientasi kepada hukum fikih, Padahal dalam fikih banyak sekali perbedaan pendapat atau khilafiah. Ajaran Islam yang hanya mengedepankan formalitas ini menurut Bung Karno tidak menangkap api Islam, melainkan hanya abunya.

“Coba Tuan menghina si miskin, makan haknya anak yatim, memfitnah orang lain, musyrik di dalam Tuan punya pikiran, maka tidak banyak orang yang menunjuk kepada Tuan dengan jari seraya berkata: Tuan menyalahi Islam. Tetapi coba Tuan makan daging babi, walau hanya sebesar biji asam pun dan seluruh dunia akan mengatakan Tuan orang kafir!” Tulis Sukarno dalam salah satu edisi dalam Pandji Islam.

Apakah istilah “Politikus Sontoloyo” yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi juga karena kejengkelan Jokowi terhadap sikap beragama para politisi yang justru menggunakan isu agama untuk kepentingan politik atau mengadu domba, memfitnah, dan memecah belah untuk meraih kekuasaan?

Sehari setelah mengemukakan pernyataan “Politikus Sontoloyo” Presiden Jokowi menyampaikan bahwa, “Kemarin saya kelepasan, saya sampaikan “Politikus Sontoloyo”. Jengkel saya. Saya nggak pernah pakai kata-kata seperti itu. Karena sudah jengkel, ya, keluar. Saya biasanya mengerem, tapi karena sudah jengkel, ya, bagaimana,” katanya.

Politikus sontoloyo, menurut Presiden Jokowi, selalu mengaitkan kebijakan pemerintah dengan politik, termasuk usulan dana kelurahan. Presiden mengatakan, dana kelurahan yang akan dikucurkan pada awal tahun depan tersebut untuk kebutuhan perbaikan infrastruktur di perkotaan.

Sebagai suatu kebijakan publik, dana kelurahan tentu saja tidak bisa dilepaskan dari politik, karena ia merupakan kebijakan publik yang merupakan produk politik dan tentu saja sangat wajar bila dikritisi apakah pemberian dana kelurahan itu sarat dengan muatan politik.

Dana kelurahan sebagai suatu kebijakan publik dan dikaitkan dengan pernyataan “Politikus Sontoloyo” bila kita kaji berdasarkan teori Merilee S. Grindle (1980) dapat kita kemukakan bahwa, dari isi kebijakan (content of policy) dapat dipandang bahwa dana kelurahan itu memberi manfaat bagi warga masyarakat, karena akan membangun infrastruktur di perkotaan. Tetapi dalam pandangan yang lebih kritis, dana kelurahan itu dapat dipandang sebagai suatu yang bermuatan politis bila dianalisis dari lingkungan implementasi (context of implementation) karena diimplementasikan berdekatan dengan Pemilu 2019.

Dalam analisis ini pernyataan “Politikus Sontoloyo” oleh Presiden Jokowi karena rencana pengucuran dana kelurahan baik dilihat dari konten maupun konteksnya tidaklah relevan. Oleh karenanya, tidak perlu gusar, biarlah Presiden Jokowi membuktikan bahwa ditinjau dari isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation) dari kebijakan pengucuran dana kelurahan itu benar-benar untuk kepentingan rakyat. Pihak oposisi juga silahkan saja untuk mengkritisi kebijakan itu sesuai dengan penilaian yang obyektif.

Prospek Politikus Sontoloyo

Paling tidak terdapat dua prospek yang positif atas pernyataan “Politikus Sontoloyo” sebagaimana yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi. Pertama, Berdasarkan defenisi, “Sontoloyo” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “Konyol, Tidak Beres, dan Bodoh.” Dimana kata ini lebih sering dipakai sebagai kata makian atau pun umpatan, maka prospek positif terhadap “Politikus Sontoloyo” dimaksudkan sebagai suatu kebencian, kejengkelan terhadap politikus yang menggunakan rakyat sebagai komoditas politik, dari pemilu ke pemilu selalu membeli suara rakyat dengan money politic, money buy voters, ingkar janji terhadap janji-janji kampanyenya, menyusun visi, misi, program kampanye tetapi setelah terpilih tidak merealisasikannya untuk kepentingan rakyat tetapi justru menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, kelompok dan memperkaya diri dengan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Mempertaruhkan kedaulatan bangsa, meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, biarpun membahayakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hal biasa yang dilakukan oleh “Politikus Sontoloyo” sehingga benar-benar merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Karenanya “Politikus Sontoloyo” semacam ini memang harus dikutuk dan dimaki serta dilenyapkan dari bumi Indonesia tercinta, sebagaimana kutukan dan makian tepatnya kejengkelan Presiden Jokowi kepada para “Politikus Sontoloyo” yang masih banyak bercokol di Indonesia dan mengadu domba, memfitnah, dan memecah belah untuk meraih kekuasaan.

Kedua, berdasarkan konteks lingkungan masyarakat Jawa darimana asal mula kata “Sontoloyo” itu ada, maka definisi “Sontoloyo” menurut KBBI tersebut sangat bertolak-belakang dengan arti sesungguhnya, karena kenyatannya “Sontoloyo” itu merupakan nama yang disematkan orang Jawa dahulu guna menjuluki mereka yang berprofesi sebagai penggembala itik (bebek), atau di tanah Jawa akrab juga dengan sebutan “tukang angon bebek” Selain berpakaian layaknya petani yang mengenakan caping sebagai tutup kepala, sontoloyo juga melengkapi diri dengan tongkat yang difungsikan sebagai alat pengendali binatang gembalaan. Begitulah makna sejati dari sontoloyo yang merupakan profesi terpuji.

Seorang sontoloyo bertanggungjawab atas semua bebek yang digembalakannya. Mencari tempat terbaik bagi bebek gembalaannya dimana bebek bisa makan dengan naman dan tidak terusik oleh siapapun. Mengarahkan bebek-bebeknya untuk dapat mencari makan, bertelur dan berkembang biak sebanyak-banyaknya. Saat menggiring bebek-bebeknya sontoloyo selalu harus memperhatikan bebek yang berada paling belakang, karena biasanya bebek yang jalannya lambat bila tidak diawasi dengan baik, bisa-bisa kabur atau dimangsa ular sawah tanpa sepengetahuan si sontoloyo.

Prospek positif “Politikus Sontoloyo” berdasarkan konten, konteks dan makna ini adalah bahwa dimasa depan yang dekat ini kita justru memerlukan para “Politikus Sontoloyo”, yaitu para politikus seperti “tukang angon bebek”. Politikus seperti inilah yang dapat mengangon konstituennya (rakyat pemilih) tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu dan menjaga agar tidak dimangsa oleh kebijakan-kebijakan yang merugikan dan mengancam hak-hak konstitusional dan hak asasinya, diibaratkan “Sontoloyo” yang menjaga bebeknya tidak dimangsa ular sawah.

“Politikus Sontoloyo” juga politikus yang meciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi warga masyarakat untuk bekerja, memproduksi berbagai karya, cipta dan inovasinya untuk memenuhi kebutuhan bagi peningkatan harkat martabat kemanusiaan dan kesejahteraannya, diibaratkan “Sontoloyo” yang mengarahkan bebek-bebeknya untuk dapat mencari makan, bertelur dan berkembang biak.

Penutup

Memaknai pernyataan Presiden Jokowi tentang “Politikus Sontoloyo” dapat diibaratkan seperti apa yang keluar dari pantat bebek, kalau itu telur, ambil, karena berguna untuk kehidupan. Tetapi kalau yang keluar dari pantat bebek itu taik, ambil dan letakkan pada tempatnya karena berguna untuk pupuk kandang.

Karenanya “Politikus Sontoloyo” adalah wajah politik dan demokrasi Indonesia kontemporer. Kita mengutuk dan memaki dengan kejengkelan bila wajah politik dan demokrasi yang muncul adalah kegaduhan yang tidak perlu dan perilaku negatif yang dilakukan “Politikus Sontoloyo”.

Kita berharap bahwa wajah politik dan demokrasi kita di masa depan yang dekat ini adalah wajah para “Politikus Sontoloyo” seperti “tukang angon bebek” yang mengarahkan dan mampu mengendalikan kegaduhan tetapi juga mampu menciptakan suasana dan lingkungan politik dan demokrasi yang kondusif untuk kepentingan kerja nyata dan karya pembangunan yang mensejahterakan rakyat. [ ]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top