Kebijakan Publik

PKH, DULU DAN SEKARANG

foto chs

Oleh : Dr. Chazali H.Situmorang, APT, M.Sc (Pemerhati Kebijakan Publik, Dosen FISIP UNAS)

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menyebut Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 9,6 persen. PKH menjadi andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini angka terendah dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya angka kemiskinan, angka gini rasio juga mengalami penurunan hingga 0,38 yang itu artinya kualitas pemerataan pendapatan semakin membaik,” kata Ace, Kamis (7/3/2019).

Ungkapan Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf  tersebut, perlu dikritisi supaya rakyat jangan sampai keliru  dalam menyimak apa yang disampaikan oleh mereka yang sedang berkampanye.

Mungkinkah dengan APBN 2018 sebesar Rp. 19,4 triliun untuk  10 juta keluarga miskin penerima manfaat (KPM) , dapat menurunkan angka kemiskinan 9,6 persen, menarik untuk dibahas

Anggaran APBN 2018, belanja K/L  yang terkait dengan penanganan  kemiskinan secara langsung yaitu sektor perlindungan sosial sebesar 283,8 Triliun. Untuk apa saja uang sebesar itu. Nah ini dia penggunaannya. Sasarannya adalah Program Keluarga Harapan ( memutuskan mata rantai kemiskinan) untuk 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Program Bantuan Pangan untuk 15,6 juta KPM, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam rangka JKN untuk 92,4 juta jiwa orang miskin dan tidak mampu.Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 117,7 ribu KK, dan Program Indonesia Pintar 19,5 juta siswa. Bidik Misi 401,7 ribu mahasiswa, Dana Desa 74,958 desa.

Untuk program-program yang sifatnya penanganan  kemiskinan yang ditangani dari sektor Perlindungan Sosial, Kesehatan dan Pendidikan totalitas  dana 838,9 Triliun. Belum termasuk dana transfer daerah sebesar 706,6 Triliun ( minus dana desa).Kita perhitungkan 70% dari dana tersebut ( transfer daerah)  untuk penanganan  kemiskinan (sektor perlindungan sosial, kesehatan dan Pendidikan) yaitu sekitar  494,62 Triliun. Maka total anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di tiga sektor dan transfer daerah  mencapai 1.333, 5  Triliun, dan angka tersebut merupakan 60% dari total Anggaran belanja negara sebesar 2.220,7 Triliun.

Dari hitungan diatas, diperoleh gambaran bahwa APBN 2018 alokasi yang terkait langsung dengan program Penanganan Kemiskinan (K/L dan Transfer daerah), dengan jumlah rupiahnya  1.333,5 Triliun, dengan berbagai varian program dan target sasaran, outputnya adalah berkurangnya orang miskin dari 26,58 juta penduduk menjadi sekitar 24,9 juta ( berkurang 1,6 juta jiwa), dan secara bersamaan penduduk yang berada di atas batas garis kemiskinan di tahan untuk tidak masuk ke kelompok dibawah garis kemiskinan.  Pola pembiayaan seperti ini adalah proses yang sudah lama berjalan sejak berlakunya UU Otonomi Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999). Ada  kondisi paradoks yang berlangsung lama terkait anggaran APBN. Alokasi APBN setiap tahun menngkat signifikan tidak dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa  PKH dengan sasaran 10 juta KPM, dan dana Rp. 19,4  triliun, dari total Dana sektor perlindungan sosial 283,8 triliun, tidak signifikan kalau dikatakan menurunkan angka kemiskinan 9,6%. Seperti pak Jubir tersebut mengabaikan sektor lainnya seperti PBI JKN untuk orang miskin dan tidak mampu, dana desa, Kartu Indonesia Pintar, dan lainnya, yang jumlah dana nya jauh lebih besar. Dan memang PKH  by design bukan untuk menurunkan angka kemiskinan, tetapi pada upaya intervensi spesifik terhadap lapisan penduduk miskin yang paling bawah (extremely poor families) dengan kondisi khusus.

Sebaiknya para Jubir Tim Kampanye  baik Paslon 01, maupun 02,  terutama tentunya Tim Kampanye 01, karena Petahana, dalam menyampaikan keberhasilan pembangunan serahkanlah kepada mereka yang ahlinya, yang  tidak sekedar politisi saja, tetapi juga yang menguasai  perkembangan pembangunan yang sedang dilakukan. Manfaatkan para staf khusus yang ada di setiap kementerian terkait. Jangan sampai  dalam masa kampanye ini para Menterinya sibuk kampanye, staf khususnya sibuk mengurus  proyek-proyek.

Hal tersebut sudah menimpa Pak Jokowi. Petahana tersebut sedang tugas sambil “kampanye” ke Balige,bahkan ke Sibolga , salah satu Ketua Umum partai pendukungnya diduga mengutip  fee transaksi jabatan salah satu kementerian di Surabaya dan tertangkap OTT KPK.

Kembali ke soal PKH, kenapa belakangan ini, peluncuran bantuan  PKH begitu gencarnya. Padahal program tersebut bukan barang baru.  Ya memang bukan program baru, tetapi ada upaya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa PKH itu program unggulan Pak Jokowi.

PKH diluncurkan pertama sekali sekitar 10 tahun yang lalu, yaitu 25 Juli 2007 di Kota Gorontalo oleh Mensos Bachtiar Chamsyah, bersama Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad.  Jadi pada masa pemerintahan Presiden SBY.

Pada awalnya bernama CCT yaitu  Conditional Cash Transfer, istilah yang dipakai Bank Dunia untuk program Kemiskinan di beberapa Negara Amerika Latin yang dinilai berhasil menaikkan angka partisipasi sekolah dan derajat kesehatan Ibu dan Anak keluarga sangat miskin.

Di Indonesia, dengan bantuan konsultan dari Bank Dunia, pada tahun 2006 datanglah Prof. .Tarcisio dengan istrinya yang telah sukses menangani Program CCT di Amerika Latin, ditemani Ibu Vivi Alatas dan Mrs.Alisa dari Bappenas ke Kementerian Sosial. Tentunya sesudah dibahas mendalam di Bappenas dengan Kementerian terkait ( Depsos, Depdikbud, dan Depkes). Bertemu dengan kami yang waktu itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial..

Disepakati Prof. Tarcisio berkantor selama 6 bulan di Kemensos   untuk mengadvokasi program CCT kepada para  pengelola program di Kementerian. Langkah pertama adalah apa judul yang tepat pengganti CCT dalam bahasa Indonesia. Karena karakter program adalah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan bagi keluarga yang sangat miskin dengan kondisi khusus, maka pada awalnya disampaikan pada suatu rapat kepada Menteri Sosial ( Bachtiar Chamsyah), berjudul Program Keluarga Sejahtera yang disingkat PKS.

Waktu itu Pak Menteri merespons baik, tetapi karena PKS     terkait dengan nama partai politik yang bisa menimbulkan bias di masyarakat, maka diganti dengan Program Keluarga Harapan disingkat  PKH.

Maknanya adalah dengan upaya memutuskan mata rantai kemiskinan, tekad yang dibangun agar anak-anak keluarga sangat miskin ( extremely poor families)  harus keluar dari lingkaran kemiskinan. Ada harapan yang hendak dicapai. Maka jadilah Program Keluarga Harapan.

Filosofi CCT panjang lebar dijelaskan oleh Tarcisio pada kami, dan seluruh petinggi Direktorat Jaminan Sosial yang diberi tanggungjawab untuk menyelenggarakan Program CCT (PKH). Prinsipnya sederhana. Bahwa persoalan di negara sedang berkembang adalah akurasi data. Terutama  data penduduk yang sangat miskin. Mereka ini tidak dapat mengakses berbagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas hidup  yang mencakup indikator kesehatan dan pendidikan. Kondisi ini diperberat bagi mereka yang sangat miskin tersebut dengan kondisi;  istrinya sedang hamil, punya anak balita, dan anak usia sekolah tetapi tidak masuk sekolah.    

PKH mencari keluarga-keluarga yang sangat miskin  dengan kondisi tertentu yaitu apakah istrinya sedang hamil, apakah disamping sedang hamil punya balita, dan apakah disamping punya balita juga punya anak usia sekolah.  Jika kondisinya salah satu, atau salah dua, atau salah tiga atau ketiga-tiganya, maka mereka mendapat program PKH.

Program ini sangat dinamis, karena ibu hamil pasti akan melahirkan, balita pasti akan masuk usia sekolah. Usia sekolah tentu tamat dan masuk lapangan pekerja. Jadi syarat utama yang ditekankan Mr.Tarcisio adalah melakukan verifikasi dan validasi data yang terus menerus ( real time), dengan sistem IT yang terintegrasi  sampai di level kecamatan.

Prasyarat utama PKH adalah menghindari terjadi mistargeting peserta PKH. Jangan sampai  keluarga yang  sangat miskin tersebut tidak terjaring oleh PKH.  Karena itu dibutuhkan IT yang terintegrasi sebagai instrumen penting mencegah terjadinya mistargeting tersebut.

Membangun IT terintegrasi ini tidak mudah. Memerlukan waktu 2 tahun baru sistem IT dapat berjalan secara integrited dari Kemensos  sampai ke Kabupaten  dengan membangun unit-unit Pelaksana / Operator dan  merekrut tenaga operator yang ahli IT. Uji coba program di beberapa propinsi dengan pilihan kecamatan yang kantong-kantong kemiskinannya   menonjol ( antara lain  Jawa Timur, Gorontalo. Sulut, NTT, DKI Jakarta, dan Sumbar)

Ada dua pokok program ini, yaitu; pertama,  peserta PKH, mendapat bantuan uang tunai sejumlah tertentu yang besarnya  sesuai dengan kondisi khusus sebagaimana diuraikan diatas selama 6 tahun berturut-turut. Kedua adanya Pendamping profesional, yang melakukan pendampingan (sosialisasi, advokasi, verifikasi dan  validasi) peserta PKH selama 6 tahun.

Dengan bantuan uang tunai tersebut, ibu yang sedang hamil dimotivasi oleh pendamping bahkan didampingi langsung untuk pergi ke Pusat Layanan Kesehatan setempat memeriksa kehamilannya, sekurang-kurangnya 4 kali. Uang yang diberikan digunakan untuk transportasi, atau membeli pakaian yang  bagus  karena akan bepergian.  Jika punya balita, uang yang diberikan dapat digunakan untuk peningkatan gizi balita, dan biaya transportasi ke Posyandu  untuk pelayanan Balita. Jika punya anak usia sekolah harus masuk dalam sistem sekolah. Uang yang diberikan dapat digunakan untuk uang saku anak, beli sepatu, beli pakaian sekolah, atau tas sekolah. Sehingga si anak bersemangat pergi sekolah dan gairah belajar.

Prinsipnya dana dimaksud, tidak boleh untuk biaya pelayanan kesehatan, untuk membayar uang sekolah. Sebab hal tersebut sudah bagian dari tanggung jawab Depkes dan Depdikbud.

Bagi Kabupaten yang dapat alokasi program PKH  ada persyaratan khusus yang harus disanggupi oleh Bupati bersangkutan dan dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai. Antara lain adalah kesanggupan untuk meneruskan PKH, setelah berjalan 6 tahun untuk di take over dengan alokasi  APBD.

Pemda Kab/Kota mendukung fasilitas yang diperlukan oleh Pendamping ( kecuali gaji pendamping dibayar Pemerintah Pusat). Demikian juga fasilitas tempat unit pelaksana di Kabupaten  dan dukungan biaya operasional.

Pemerintah Pusat menyediakan sistem Informasi Teknologi yang On line, dan dapat di akses real time dari Unit Pelaksana Kabupaten sampai ke Pusat Data Kemensos. Setiap saat dapat dilihat perkembangan peserta. Penyaluran dana juga dapat dimonitor pergerakannya, dengan membangun link dengan system IT Kantor Pos yang ditunjuk sebagai penyalur dana.

PT.Pos dinilai sangat tepat sebagai penyalur dana karena ada di desa dan  orang miskin familiar dengan Kantor Pos. PT.Pos menjadi lebih menggeliat yang sebelumnya hampir tenggelam di era internet. Karena mereka yang sangat miskin umumnya di daerah terpencil, maka PT Pos dapat menjangkau. Bahkan pihak PT. Pos mempersilahkan kantor Pos yang ada di Kecamatan  menjadi kantor Pendamping. Suatu kerjasama yang harmonis di lapangan.

Setelah berjalan 6 tahun, dilakukan exit strategy. Ternyata di hampir semua lokasi PKH, tidak dapat di exit. Karena mereka belum putus rantai kemiskinannya. Tetapi secara keseluruhan, dari spot check yang dilakukan di kecamatan lokasi PKH, angka partisipasi sekolah meningkat dan derajat kesehatan Ibu dan Anak trend meningkat. Artinya ada kontribusi Program PKH yang positif.

Perlu diketahui juga, bahwa ada tahap awal, program tersebut dilaksanakan di 7 provinsi dengan melibatkan 500.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang  mendapat dana bantuan dari pemerintah antara Rp.600.000 sampai Rp.2,2 juta per tahun selama 6 tahun.

Rincian dana PKH meliputi bantuan tetap Rp.200.000 setiap keluarga dan bantuan komponen per tahun meliputi:Bantuan pendidikan SD/MI Rp.400.000, Bantuan pendidikan SMP/MTs Rp.800.000. Bantuan kesehatan, balita Rp.800.000, Bantuan kesehatan, ibu hamil/menyusui Rp.800.000.

Penyaluran bantuan PKH  dilakukan dalam 4 tahap. Pada tahap awal dengan dana sebesar Rp.1 triliun  dilakukan di 48 kabupaten/kota pada 7 provinsi yaitu: DKI Jakarta (1 kota), Jawa Barat (11 kabupaten/kota), Jawa Timur (21 kabupaten/kota), Sumatera Barat (1 kabupaten), Sulawesi Utara (5 kabupaten), Gorontalo (2 kabupaten/kota) dan Nusa Tenggara Timur (7 kabupaten)

PKH saat ini

Untuk saat ini setelah mencermati perjalanan panjang PKH,  apakah masih sesuai dengan fislosofi awal dari program CCT. Ternyata ada perubahan dan sudah berbeda dengan filosofi awalnya.

Oleh karena itu, sudah tidak tepat lagi istilah CCT untuk PKH. Karena sudah adanya modifikasi. Apa saja modifikasi yang terjadi:

Pertama, verifikasi dan validasi tidak lagi dilaksanakan secara realtime atau online system, tetapi offline system.

Kedua, tidak adanya Surat Pernyataan dari Bupati/Wako untuk men Take Over program.

Ketiga, peserta PKH  juga mendapat paket – paket program Bansos untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ( KUBE-PKH).

Keempat, Dalam PKH dimasukkan juga program bantuan sosial untuk lansia dan disabilitas.

Kelima, dengan cakupan peserta seluruh keluarga yang masuk kategori sangat miskin  ( extremely poor families) dengan  persyaratan khusus tidak lagi menjadi syarat utama.. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk tahun 2018, cakupan peserta adalah 10 juta KPM, yang bukan lagi extremely poor families  tetapi sudah masuk dalam kelompok poor family,  dengan anggaran sebesar Rp. 19,4  Triliun. Pada tahun 2019 ini cakupannya adalah 10 juta keluarga miskin  dengan total biaya Rp. 34 Triliun.

Keenam, exit strategy untuk periode per 6  tahun apakah masih relevan. Kita belum tahu pasti. Untuk hal ini tergantung political will pemerintah.

PKH saat ini  merupakan keranjang besar, dimana semua skema bantuan sosial masuk kedalamnya, antara lain bantuan sosial untuk Lansia, dan bantuan sosial untuk disabilitas.

Hakekat PKH untuk memutus mata rantai kemiskinan bagi generasi muda, melalui jaminan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pelayanan pendidikan, sehingga menjadi generasi muda yang sehat dan berpendidikan, Dan ujungnya dapat keluar dari lingkar kemiskinan yang melilit keluarga tersebut. Kata kuncinya PKH difokuskan pada target sasaran lapisan yang paling bawah dari strata kemiskinan yang dihadapi  masyarakat Indonesia.  Sampai disitu sebenarnya PKH hendak diukur keberhasilannya.

Bantuan sosial untuk Lansia (terlantar) dan disabilitas tidak boleh disamakan. Karena mereka itu harus terus menerus dibantu. Sedangkan PKH ada masa waktu evaluasi 6 tahun untuk selanjutnya dilakukan exit strategy.. Kekuatan PKH ini kalau tidak berubah kebijakannya,  diberikan untuk jangka waktu 6  tahun berturut-turut. Dan sesudah 6 tahun di evaluasi kalau belum bisa di exit, dapat dilanjutkan untuk 3 tahun berikutnya.

Pak Jokowi dalam acara Jambore Pendamping PKH di Jakarta, memberikan pendapat dan komentar tentang PKH, bahwa  dengan program itu, maka keluarga miskin mendapatkan bantuan dana segar dari pemerintah. “Inilah wujud dari sebuah keberpihakan negara pada rakyatnya. Jangan ada yang ngomong lagi urusan hanya infrastruktur-infrastruktur, mereka enggak ngerti kita punya PKH. Enggak ngerti,” kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka Jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018). Jokowi mengatakan, jumlah keluarga penerima PKH terus meningkat setiap tahun.

Awalnya pemerintah hanya memberikan dana PKH kepada 6 juta keluarga miskin. Mulai tahun 2018, jumlahnya sudah meloncat menjadi 10 juta keluarga. Tahun 2020, Jokowi menargetkan jumlah penerima dana PKH mencapai 15,6 juta keluarga. Jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk dana PKH juga terus meningkat.

Untuk tahun 2018 ini, pemerintah menganggarkan Rp 19 Triliun. Namun jumlahnya bertambah menjadi Rp 34 Triliun pada tahun 2019. “Rp 34 triliun lho ini.  Duit gede ini. Saya juga belum pernah lihat uang segede ini,” kata Jokowi. “Dan kalau tahun ini dan sebelumnya satu keluarga mendapatkan Rp 1.890.000 juta, tahun depan bisa dua kali lipat mereka mendapatkan,” tambahnya.

Dari apa yang disampaikan Pak Jokowi tersebut, sudah dapat diduga dan patut diduga bahwa skema PKH yang dimaksud pada awal diluncurkannya 25 Juli 2007 yang lalu, berbeda dengan apa yang diinginkan Pak Jokowi saat ini.  Yang pasti PKH saat ini, melihat jumlah KPMnya pada tahun 2017,2018, dan 2019 sebanyak 10 juta KPM, dengan anggaran meningkat dari 11 T, 19 T dan 34 T, tidak lagi memperhatikan kondisi khusus untuk orang sangat miskin penerima manfaat (CCT).

Bahkan  untuk tahun 2020 jumlah KPM yang mendapat PKH ditingkatkan menjadi 15,6 juta KPM, itu berarti kalau rata-rata satu keluarga 4 jiwa, berarti sebanyak 62,4  juta jiwa.

Dengan jumlah peserta 62,4 juta jiwa orang miskin, bukanlah segmen sasaran ( mistargeting)  PKH atau Conditional  Cash Transfer, jika merujuk pada ide awal diluncurkannya program. Sasaran keluarga yang ingin disentuh oleh PKH adalah keluarga sangat miskin ( extremely poor families)  yang jumlahnya lebih kurang  10 juta jiwa ( sekitar 2,5 – 3 juta KK).  Apa kriterianya, BPS sudah punya ( sering juga di sebut dengan kemiskinan absolut).

PKH dinyatakan berhasil, bukan semakin bertambah pesertanya, dan semakin banyak dana  yang dialokasikan. Tetapi  apakah kelompok masyarakat yang masuk dalam katagori extremely poor families , setelah diintervensi dengan PKH dalam jangka waktu 6 tahun sudah dapat dikeluarkan dari lingkaran kemiskinan ekstrim tersebut. Jika belum, dilanjutkan untuk  waktu 3 tahun, dan dievaluasi lagi. Jadi ada fase terminasi.

Program PKH sebagai Conditional Cash Transfer (CCT),  sebagaimana yang landasan filosofinya disampaikan  Prof. Tarcicio tahun 2006 yang lalu kepada kami, dan sudah berhasil di beberapa negara Amerika Latin, dan ternyata di Indonesia peserta  PKH semakin membesar berlipat-lipat , apakah mengartikan suatu keberhasilan?. Atau menunjukkan jumlah penduduk sangat miskin bertambah berlipat-lipat?.

Jelas tidak mungkin kalau jumlah penduduk sangat miskin bertambah berlipat-lipat. Hasil BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2018 turun menjadi 24,9 juta jiwa.  Walaupun pada tahun yang sama (2018 ) dan tahun 2019, peserta PKH sebanyak 10 juta KPM ( jika 1 KK, 4 jiwa, sekitar 40 juta jiwa), melampaui jumlah penduduk miskin menurut BPS dan bahkan untuk 2020, ditargetkan peserta PKH 15,6 juta KPM ( 62,4 jiwa). Lalu dimana bedanya dengan BLT?.

Sampai disini  persoalan belum selesai, perlu ada klarifikasi dari pihak Bappenas dan BPS yang merencanakan dan menghitung angka-angka tersebut.

Cibubur, 18 Maret 2019

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top