Kebijakan Publik

PENGADILAN YANG DIABAIKAN

CHS DPD

By: Chazali H.Situmorang / Dosen FISIP UNAS –Pemerhati

Kebijakan Publik

 

Tanggal 19 Juli  2017,  Kemenkumham melalui pejabat  Direktur yang menangani urusan administrasi hukum, telah mengumumkan bahwa ijin HTI Hizbut Tahir Indonesia) sebaga Ormas telah dicabut alias dibatalkan berdasarkan Perppu Nomo 2 Tahun 2017. Sebelumnya ijin pendiriannya disetujui Kemenkumham pada Juli 2014 yang lalu. Artinya dengan mengacu UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, HTI mendaftar sebagai Ormas dan diterbitkan ijinnya pada tahun 2014.

Dalam konperensi pers  sang Direktur telah menjelaskan bahwa pihak pemerintah telah memiliki data dan fakta tentang  berbagai daftar dosa HTI yang menentang  Pancasila, UU Dasar 1945.

Inilah korban pertama Ormas yang dibubarkan, sejak Perppu Nomor 2 tahun 2017 diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017 yang lalu.  Saya belum melihat gejala adanya korban Ormas berikutnya. Mungkin pemerintah menunggu apa riak dan reaksi masyarakat. Atau pemerintah menunggu dan menampung berbagai kelompok Ormas  baik pada level nasional maupun lokal yang menuntut Ormas tertentu berikutnya harus dibubarkan karena berlawanan dengan ideologi Pancasila atau sebab lain yang tercantum dalam Perppru Nomor 2 Tahun 2017.

Soal apakah tuntutan itu sesuatu yang dirasakan sebahagian masyarakat  atau suatu rekayasa, tidak jadi soal. Demi kegentingan yang mendesak sesuai Perppu No.2 Tahun 2017 Ormas tertentu dapat dibubarkan. Silahkan lapor kepengadilan, tapi Ormas harus bubar, dan jika bandel dapat ditangkap Polisi atas nama hukum.

Bagi saya pribadi, terus terang tidak mengenal dan tidak mengikuti sepak terjangnya HTI  dimasyarakat. Aktivitas keagamaan dan sosial saya lebih pada tataran kegiatan yang  bersifat ukhuwah Islamiyah dilingkungan alumni HMI, dan komunitas Mesjid ditempat saya tinggal. Aspek sosial lebih pada keprihatinan terhadap persoalan kemiskinan, jaminan sosial, dan berbagai kebijakan pemerintah dalam konteks kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, keingintahuan saya atas kepemilikan fakta dan data yang disampaikan pemerintah sehingga HTI harus dibubarkan menjadi sesuatu yang penting. Kita berharap dalam waktu dekat dapat diungkapkan secara terbuka melalui berbagai media,  sehingga bagi Ormas yang ada saat ini mengetahui dan menyadari apakah aktivitas organisasinya dan dalam mencapai visi dan misi organisasi ada yang menabrak Pancasila. Intinya ini loh contoh konkrit hal-hal atau aktivitas yang bertentangan dengan Pancasila yang dilakukan HTI dan parameter yang dilanggar apa saja. Ini adalah proses pendidikan yang efektif untuk early warning bagi Ormas yang kerjanya menabrak/bertentangan dengan  ideologi Pancasila.

Bung Yudi Latief sebagai Ketua UKP-PIP perlu memikirkan parameter dan standar moral dan operasional Pancasila tetapi  tidak kaku seperti 36 butir P4 dulu. Fleksibitas akan memberikan ruang yang cukup untuk penyempuranaan sebagai ideologi terbuka dengan koridor bukan ideologi komunis, bukan ideologi kapitalis, bukan ideologi sekuler dan bukan negara agama.  Kita semua sepakat, Pancasila itu akan menjadi ideologi yang kuat dan kokoh jika tidak ada lagi keinginan untuk menghidupkan ajaran komunis, menghambakan kapitalis, memuja sekulerisme dan keinginan mengganti landasan negara dengan agama tertentu.

UU Nomor 17 Tahun 2013, setelah saya cermati, tidak mungkin Ormas yang mendaftar akan mendapatksn ijin pendiriannya jika bertentangasn dengan Pancasila dan UUD 1945.  Lihat pasal 2 “asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dilanjutkan Pasal 3 “ Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Hakekatnya pada saat Ormas sudah mendapatkan status badan hukum yang resmi dari Kemenkumham, dipastikan secara tertulis  (dokumen) Ormas tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan  dalam rumusan visi dan misinya sebagai ciri-ciri tertentu organisasi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tentu yang jadi soal, adalah implementasinya. Dalam pelaksanaannya, ternyata pemerintah tidak begitu ketat melakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau  apakah dalam melaksanakan kerja-kerja organisasi, ada penyimpangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Penerapan Hukum

Menurut Prof. Romly  di ILC tanggsal 18 Juli 2017, sungguh menarik bahwa jika tahapan-tahapan proses untuk pembubaran Ormas sesuai dengsan UU 17 Tahun 2013 tentang Ormas memakan waktu sekitar 400 hari. Apakah dulu tidak terpikirkan lamanya waktu tersebut. Bisa jadi semangat UU tersebut dibentuk lebih mengutamakan untuk mempersulit pembubaran Ormas. Dan itu 4 tahun yang lalu tidak terlalu lama, dan para penyusunnya masih banyak bercokol di DPR maupun di birokrasi pemerintahan.

Kita tidak tahu persis apakah sudah ada Ormas yang dibubarkan dengan UU 17/2013 dan berapa waktu prosesnya. Disisi lain pemerintah sudah keder duluan melihat waktu yang panjang tersebut.

Dari sisi penerapan hukum, kita memahami bahwa proses hukum bukanlah proses  trial and error. Proses hukum harus menggambarkan kepastian hukum dan keadilan hukum. Soal proses pengadilan yang  bertele-tele (maksudnya lama)  bukan saja dalam kaitan pelaksanaan UU 17/2013, tetapi juga hampir disemua proses hukum dipengadilan bertele-tele. Kalau itu dasar pertimbangan Prof.Romly, maka semua UU yang ada mencantumkan pidana harus diterbitkan Perppu agar menjadi cepat dan tidak memerlukan biaya yang besar. Apakah tidak lebih baik sistem dan proses peradilan yang diperbaiki. ?

Hak Prerogatif Presiden

Secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain.(Wikipedia)

Hak Prerogratif Presiden untuk menerbitkan Perppu , sebagai hak istimewa yang dimiliki Presiden tidak perlu dipersoalkan. Clear and clean.. Ada persyaratan yang diharuskan yaitu apakah ada kegentigan yang memaksa dan ada kekosongan hukum.

Menurut Mahkamah Konstitusi, ada 3 persyaratan  keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yakni sebagai berikut: 1). Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. (ada dikutip pada penjelasan Perppu Nomor 2 Tahun 201

Pandangan subjektif yang diuraikan Pemerintah dipenjelasan Perppu No.2 Tahun 2017 untuk menjelaskan keadaan genting yang memaksa sudah memadai. Persoalannya adalah isi Perppu ada tahapan yang dipenggal habis yaitu peran Pengadilan.

Marjinalisasi Pengadilan

Hal yang menarik dan mendasar dari Perppu 2/2017,  adalah “membumi hanguskan” proses pengadilan sebagai yudikatif area yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013. Secara sepihak Pemerintah mengambil alih dan meniadakan peran pengadilan. Simak pasal 70 s/d 79 UU Nomor 17/2013 dihapus dalam Perppu 2 Tahun 2013.

Kita sepakat dan setuju bahwa Ormas yang berideologi diluar Pamcasila dan UUD 1945, tidak mempunyai hak hidup dibumi Indonesia. Untuk memastikan bahwa Ormas dimaksud betentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 diperlukan proses pembuktian melalui Pengadilan, agar lebih demokratis. Bisa saja dan diupayakan proses Pengadilan berjalan cepat tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Dalam Perppu ini peran pengadilan dimarjinalkan, dan ini bisa menimbulkan persoalan hubungan Tata Negara antar Lembaga Tinggi Negara. Prinsip Trias Politika diabaikan. Langkah Short Cut seperti ini bukanlah praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan akan menyisakan rasa dendam ditengah masyarakat yang menjadi korban Perppu. Pengadilan diperlukan untuk dapat terungkap dengan transparan dan adil, tidak dibawah tekanan untuk mengungkapkan berbagai pelanggaran dan bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. Akan jelas sila keberapa yang dilanggar, dan jelas pasal berapa dari UUD 1945 yang dikhianati Ormas tersebut.

Pemerintah diberbagai kesempatan menyatakan silahkan mengajukan proses pengadilan jika Ormas yang dibubarkan atau dicabut ijin pendiriannya  untuk mendapatkan keadilan. Disini Pemerintah mengesankan bahwa Ormas yang dibubarkan punya hak untuk mermbela diri dan membuktikan Ormasnya tidak melanggar undang-undang.

Dari sisi Ormas, ini upaya yang tidak mudah disamping secara hukum sudah tidak punya status hukum, juga proses pengadilan yang sangat panjang dimana Pemerintahpun menghindarinya dengan menerbitkan Perppu. Bayangkan Pemerintah sendiri menghapus proses pengadilan karena memakan waktu yang lama. Apalagi Ormas yang dibubarkan tentunya juga akan merasa lebih sulit dan mungkin tidak mampu, kecuali Ormas yang memang punya militansi yang tinggi  berjuang sampai diujung proses pengadilan. Kondisi yang tidak fair yang dirasakan Ormas tersebut akan menimbulkan simpati dimasyarakat dan tentunya akan merugikan posisi dan eksistensi Pemerintah. Istilah yang tepat Pemerintah menggunakan “sumbu pendek” dan Ormas yang dibubarkan silahkan menggunakan “sumbu panjang”.

Pencegahan dan penindakan

Kita harus jujur mengakui, bahwa upaya pencegahan masih sangat lemah dan terbatas. Ratusan ribu Ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum belum terjangkau untuk dilakukan pengawasan sebagai salah satu bentuk pencegahan. Yang paling mudah adalah penindakan. Pemerintah Pusat pasti sudah menyadari bahwa dalam alam Otonomi Daerah, belum tentu situasi berbahaya menurut Pusat direspons sama oleh Pemerintah Daerah. Menyamakan persepsi dan mengalirkan Kebijakan Pemerintah Pusat ke daerah-daerah tentu memerlukan effort yang kuat. Langkah pengawasan disuatu daerah ketat tapi di daerah lain mungkin lebih longgar. Apalagi jika diikuti dengan pertimbangan politik.

Kekhawatiran kita, jika langkah represif yang dikedepankan, memberikan efek bola salju, yang semakin besar dan akan menjadi kekuatan yang tidak dapat terkontrol. Upaya dan gerakan penyadaran merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan Pemerintah dari pada menerbitkan Perppu yang membuat suasana gaduh dimasyarakat. Masyarakat terbelah dalam pandangan berbeda yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Gerakan Penyadaran dilakukan dengan mengandeng Ormas – Ormas keagamaan yang sudah teruji kesetiaannya pada Pancasila dan UUD 1945, sebagai mitra. Perkecil ruang gerak Ormas yang “mbalelo” oleh masyarakat itu sendiri dengan pantauan Pemerintah. Maka akan terbentuk ketahanan masyarakat yang selanjutnya menjadi ketahanan bangsa.

Mudah-mudahan Perppu ini tidak menjadi alat Pemerintah untuk meredam Ormas yang  kritis terhadap Pemerinrah. Ini harapan masyarakat, sebab situasi belakangan ini semakin banyak masyarakat yang ragu atas berbagai kebijakan pemerintah. Keraguan ini harus dijawab dengan kejujuran, konsistensi, dan keberpihkan kepada masyarskat luas yang berada pada lapisan  bawah.

Harapan ke DPR

Sesuai dengan mekjanisme yang diatur dalam sistem ketatanegraan Indonesia, maka proses check and balances secara kelembagaan sudah cukup bagus, demokratis dan adil.

Dalam penyelenggaraannya memang masih menyimpan persoalan yang terkait dengan moralitas, integritas, kejujuran dalam penyelenggara lembagas negara tersebut.

Saat ini keadaan  lembaga DPR pada posisi lesu darah. Bahkan Ketua DPR sudah dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus e-KPT. Dalam situasi seperti tersebut, bagaimana DPR menyelenggarakan fungsi pengawasannya bisa efektif dan dipercaya.

Dalam situasi seperti itu, diharapkan sesudah masa reses berkahir, DPR dapat membahas Perppu Nimor 2 Tahu 2017 untuk membuat keputusan menolak atau menerima. Proses pembahasan harus transparan, objektif, dengan landasan hukum yang kuat, nalar yang baik, jujur, menggunakan hati nurani, dan menempatkan kepentingan Negara di atas kepentingan politik dan pecitraan yang semu.

Kita tunggu DPR bersidang dan mari kita dengar fikiran dan pandangan mereka.

Cibubur, 20 Juli 2017.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top