Kebijakan Publik

MERDEKA DAN UTANG

images-2

(By: Chazali H. Situmorang , Dosen FISIP UNAS/UNIDA, Direktur SSDI, Pemerhati kebijakan publik).

Berbicara soal utang memang tidak habis-habisnya. Dari yang paham betul tentang kenapa pemerintah berutang sampai dengan yang tidak paham tapi sangat khawatir, karena setiap kepala yang lahir  sudah dibandrol menanggung utang Rp. 15 juta. Bayangkan saat ini melahirkan sudah gratis karena ada JKN, tapi koq langsung berutang Rp. 15 juta. Orang tua miskin yang tidak paham tersebut, menjadi bingung mendapatkan informasi soal utang, karena dia bertekad untuk tidak berutang walau bagaimana susahnya. Istrinya sering mengingatkan kalau kita berutang dan meninggal dunia maka akan terhalang masuk surga. Sudah susah di dunia, di akhirat tidak bisa masuk surga.

Bagi mereka yang paham, dan para ekonom tentu punya pendapat yang berbeda. Utang itu suatu yang lumrah dan wajar terjadi dalam situasi dunia global dan ekonomi pasar bebas. Asalkan utang tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif dan mempunyai nilai tambah atau margin untuk membayar cicilan utang dan bunganya.  Hal yang sama diungkapkan oleh pihak Bank Indonesia: “ GENDUT TAPI SEHAT ITULAH UTANG KITA” ( Headline Harian Rakyat merdeka , selasa 8 Agustus 2017). Di saat yang sama data BPS menunjukkan bahwa ekonomi kita saat ini sedang meriang. Artinya akan sakit parah jika tak segera diobati.

Gendut tapi sehat, dan waktu bersamaan meriang, itu menunjukkan suatu anomali yang perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi tubuh yang gendut tersebut. Biasanya gendut (obesitas), cenderung menyimpan banyak penyakit, mulai dari gangguan persendian, kelelahan, hypertensi, kolesterol, sampai penyakit  gula yang dapat merongrong ginjal ( disebut penyakit katastropik karena berbiaya tinggi). Biasanya dokter memberikan advis kurangi berat badan, rutin olah raga jalan pagi, berenang, kurangi makan yang banyak karbohydrat dan gula, cukup istirahat dan jangan lupa makan obat dengan rutin dan sering kontrol ke dokter. Bahasa bijak yang biasa keluar dari hasil konsultasi dengan dokter.

Jika kondisi ekonomi kita dengan posisi utang gendut tapi sehat, dan disatu sisi ada keluhan meriang bisa saja terjadi. Besarnya jumlah utang yang hampir mencapai 28 % dari PDB, memang belum katagori sakit (masih batas normal  pada skala maksimum), tapi mesin turbin ekonomi bekerjanya sudah perlahan ditandai dengan daya beli masyarakat menurun.

Saya terdorong untuk membedah soal utang pemerintah Indonesia dari sisi kebijakan publik, , karena adanya pandangan para pejabat publik bidang keuangan, yang saya nilai kalau tidak diluruskan akan menyesatkan di masyarakat. sebagaimana di muat dalam Harian Rakyat Merdeka tanggal 8 Agustus 2017 ( halaman 9), Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menyatakan “ utang pemerintah sekarang 28% dari PDB artinya masih sehat”. Malah, lanjut Mirza sejumlah negara memiliki utang seratus persen bahkan lebih dari PDB. Sebut saja misalnya Amerika Serikat dan Jepang. Karena itu, Mirza mengingatkan ketika membicarakan utang pemerintah makin besar maka harus ada pembandingnya. Memang utang makin meningkat, tapi harus ada pembandingnya yaitu ukuran ekonomi.  “Jadi bisa dilihat utang itu sehat atau sakit”, ujarnya.

Keterangan Pak Mirza tersebut membingungkan sekali gus ingin menenangkan masyarakat tapi dengan ilustrasi yang maaf “menyesatkan”. Contoh Amerika Serikat dan Jepang juga punya utang lebih dari 100% dari PDB itu semua orang tahu. Dan mereka bisa bayar utang dan cicilan karena cadangan asset dan devisanya  sangat  banyak dan  berlebih  dengan  tingkat produktifitas yang  tinggi.  Tidak tepat membandingkan utang Indonesia dengan Jepang dan Amerika Serikat , tidak apple  to apple membandingkan negara maju dengan negara yang sedang berkembang.  Soal pembanding ukuran ekonomi, kan sudah jelas apa yang disampaikan oleh BPS, ekonomi sedang meriang, daya beli menurun, dan kedalam kemiskinan semakin dalam. Ukuran ekonomi apalagi yang diperlukan sebagai pembanding. Apa menunggu terjadinyua busung lapar, pengangguran besar-besaran, nilai rupiah ambruk, inflasi tidak terkendali dan lain sebagainya.

Pihak BI menyatakan cadangan devisa cukup untuk bayar utang pemerintah, saat ini mencapai 127 miliar Dollar AS. Sumber penerimaannya dari mana?. Dari penerbitan gobal bonds pemerintah, penerimaan pajak  ( tidak mencapai target), dan devisa ekspor Migas bagian pemerintah serta hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas.

Apakah sumber cadangan devisa tersebut berkualitas?. Menurut Bhima Yudistira pengamat ekonomi dari Indef, menyatakan bahwa  peningkatan cadangan devisa dinilai berkualitas rendah. Karena devisa yang berkualitas semestinya disumbang oleh kenaikan ekspor non migas, khususnya ekspor produk industri. Karena, jika peningkatan devisa disumbangkan oleh sektor finansial seperti penerbitan obligasi akan rentan mengalami  penurunan.

Sudah saatnya para pejabat publik, untuk bicara jujur, obyektif, apa adanya. Apa resiko utang yang gemuk, apa resiko jika kita gagal bayar utang dan bunganya, untuk apa utang tersebut. Kita tahu semuanya untuk infrastruktur. Dimana, apa jenis infrastruktrurnya, apa bermanfaat langsung bagi masyarakat umum untuk pergerakan ekonomi mereka, atau untuk kepentingan politik negara  dalam rangka NKRI, dan kira-kira berapa persen pembangunan infrastruktur tersebut “bocor”.

Apakah masa pemerintahan SBY tidak atau kurang membangun infrastruktur. Apakah infrastruktur yang dibangun saat ini merupakan kelanjutan masa SBY atau infrastruktur yang baru. Bagaimana dengan kebijakan subsidi untuk orang miskin dan tidak mampu. Apakah utang digunakan untuk subsidi dari pada membangun infrastruktur atau sebaliknya, berapa porsinya. Dan yang tidak kalah penting berapa besar cicilan utang yang harus dibayar setiap tahun, belum lagi utang yang akan jatuh tempo yang harus dibayar. Apakah ada kebijakan moratorium membayar bunga  utang. Dengan demikian dapat diallihkan  untuk membangun infrastruktur.

Pertanyaan di atas  sebaiknya dijelaskan dan   dijawab oleh para pejabat publik yang bertanggung jawab dengan data dan fakta yang akurat, tanpa dibumbui sentimen atau  menyudutkan antar rezim pemerintahan.

Kesinambungan berutang

Hari ini 17 Agustus 2017 Republik Indonesia meryakan Ulang Tahun Kemerdekaaan ke  72 tahun. Sepanjang itu pula Indonesia terbelit utang. Bahkan, utang pemerintah semakin gendut dari masa ke masa. Mulai dari era orde lama, orde baru hingga era reformasi  dan era saat ini yang sudah tidak jelas era apa namanya. Kalau disebut era reformasi rasa-rasanya sudah kehilangan makna .

Lima kali pergantian presiden tampaknya belum mampu mengantarkan Indonesia keluar dari lilitan utang. Bukannya membawa Indonesia keluar dari utang, masing-masing presiden justru melanjutkan tongkat estafet warisan utang untuk presiden selanjutnya. Indonesia pun semakin terperangkap dalam kebiasaan utang. Walapun ada Presiden yang berjanji sewaktu berkampanye  mencalonkan diri sebagai  Presiden “ tidak akan berutang”.

Indonesia saat ini sulit melepaskan diri dari jerat utang. Sebab, kebiasaan berutang sudah dimulai sejak republik ini Kemerdekaannya masih seumur jagung. Indonesia sudah diwarisi utang oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1949. Warisan utang tersebut  sebagai  satu kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Sebagai syarat kemerdekaan. Penyerahan kedaulatan disertai pengalihan utang dari pemerintahan Hindia Belanda.

Kehebatan Presiden Soekarno dibandingkan dengan Presiden –Presiden berikutnya   adalah Presiden *Soekarno sempat tak setuju dan membatalkan warisan utang yang menjadi beban bagi Indonesia. Utang dari pemerintah Hindia Belanda pun tak seluruhnya dibayar*. Namun demikian Bung Karno juga tidak berdaya untuk tidak berutang.  Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno juga berutang ke negara-negara blok timur, Uni Soviet dan sekutunya. Ada bantuan (utang) dari AS, tapi jumlahnya tidak lebih besar dari negara blok Timur. Bung Karno, mewariskan utang sebesar USD 2,5 miliar ( di luar utang Hindia Belanda USD 4 miliar), kepada pemerintahan Soeharto.

Adapun perjalanan kesinambungan utang setiap periode Presiden, dapat kita lihat berikut ini, dengan menghitungnya dalam rupiah supaya dapat dibayangkan oleh masyarakat besarnya angka tersebut. Soeharto selama 32 tahun pemerintahannya meninggalkan utang Rp 551,4 triliun (termasuk warisan dari Bung Karno).  Habibie menambah utang sebesar Rp 387,4 triliun. Jadi total outstanding utang Indonesia mencapai Rp 938,8 triliun. Gus Dur menambah utang Rp 332.6 triliun, dan total utang pemerintah pusat Indonesia menjadi Rp 1.271,4 triliun. Bu Mega menambah  utang sebesar Rp 26.6 triliun sehingga total utang pemerintah pusat Indonesia adalah Rp 1.298 triliun.  SBY dalam 10 Tahun kepemimpinannya berutang  sebesar Rp 1.310 triliun, sehingga total utang pemerintah pada akhir 2014 adalah Rp 2.608,8 triliun. Dan saat ini periode  Presiden  Jokowi, sampai dengan Juni 2017  sudah menambah  utang sebesar Rp 1.097,72 ,  Dan total utang pemerintah Indonesia saat ini adalah Rp Rp 3.706,52 Triliun.

Dari perjalanan utang pemerintah dari awal kemerdekaan sampai sekarang, memang terlihat jelas bahwa pemerintah Republik Indonesia siapapun Presiden mempunyai kesinambungan yang sama dalam meminjam uang (berutang) ke Luar negeri. Artinya bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan dana. Dana yang dimiliki pemerintah tidak cukup, sehingga harus berutang. Logikanya suatu pembangunan yang dilakukan harus menghasilkan produk dengan tingkat produktifitas yang tinggi. Dan juga yang penting pembangunan itu memerlukan kesinambungan. Utang yang berkesinambungan juga harus dibarengi dengan pembangunan yang berkesinambungan atau berkelanjutan.

Memang kita ada RPJP ( Rencana Pembangunasn Jangka Panjang) 20 tahun kedepan, dn mempunyai RPJM yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( untuk masa 5 tahun). Ada Program Strategis Nasional, ada Program Prioritas, yang disesuaikan dengan janji-janji Presiden sewaktu kampanye yang harus direalisasi dan terncantum dalam RPJM dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) setiap tahunnya.  Dokumen-dokumen tersebut diatas sudah  merumuskan dan memastikan kesinambungan pembangunan yang dikemas dengan baik oleh Bappenas.

Dalam implementasinya, terasa bahwa setiap pergantian Presiden tidak dapat dihindari terjadinya disharmonisasi dalam melihat kesinambungan pembangunan. Hal ini terkait prioritas dan nomenklatur yang digunakan.  Misalnya soal kebijakan subsidi kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Periode SBY terkesan atau dikesankan menggunakan APBN kurang memperhatikan pembangunan infrastruktur, dan banyak dialokasi untuk berbagai subsidi Listrik, BBM, pangan dan subsidi lainnya. Periode Jokowi muncul istilah Nawa Cita yang terkesan berbeda dengan program pembangunan periode sebelumnya. Infrastruktur menjadi prioritas tinggi membangun tol laut, tol darat, transportasi udara, kereta  api, dan sarana prasarana lainnya. Padahal para birokrasinya adalah mereka para pelaku di kedua Presiden tersebut.

Disatu sisi dikalangan masyarakat muncul isyu-isyu yang membenturkan kebijakan antar Presiden oleh mereka-mereka yang tidak puas ( bisa yang tidak puas ke SBY dan juga yang tidak puas ke Jokowi) yang  tidak elok dan tidak patut dilakukan.  Sebab hal tersebut tidak mencerdaskan masyarakat.

Yang perlu didorong dan dibangun dalam pola pikir penyelenggara negara dan berbagai kelompok masyarakat saat ini adalah membangun *konsensus bersama*, bahwa proses pembangunan itu adalah bukan *“sumbu pendek”* tetapi adalah “sumbu panjang” yang memerlukan keberlanjutan  dan jangka panjang.  Kebijakan yang diambil oleh setiap Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahannya seharusnya merupakan proses *berkelanjutan dan penyempurnaan* sebagaimana yang telah di arahkan dalam RPJP.

Hal-hal yang belum selesai dikerjakan periode sebelumnya agar diteruskan supaya masyarakat tidak dirugikan. Dan hal-hal yang hendak diteruskan tersebut ada yang perlu disempurnakan/diperbaiki ya diperbaiki agar lebih efisien dan efektif. Tentu Presiden yang sedang memegang mandat  ada sesuatu legacy   dalam periodenya. Itu merupakan hal yang wajar dan dibutuhkan untuk membangun semangat baru rakyatnya.

Dengan semangat saling menghargai dan menghormati antar rezim pemerintahan, merupakan proses pendididkan politik yang luar biasa bagi para politisi yang masih harus belajar banyak untuk berpolitik yang santun dan beretika.

Kebersamaan antar rezim pemerintah untuk terus berutang, harus juga dilanjutkan dengan kebersamaan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, dan tentunya juga harus didukung iklim politik yang kondusif yang harus dimainkan oleh para politisi di parlemen.

HARI INI kita sudah 72 tahun Merdeka, waktu yang sudah cukup lama untuk tidak berubah. Semoga dengan pertolongan Allah SWT, perubahan itu datang pada diri kita, dan pada seluruh bangsa Indonesia.  MERDEKA.

Cibubur, 17 Agusutus 2017

Silahkan dishare jika bermanfaa

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top