Kebijakan Publik

KAMPANYE, BENCANA ALAM, DAN PERHELATAN BESAR IMF-WB AM 2018

GAMBAR CAMDESSUS

OLEH : Dr. Chazali H. Situmorang/Dosen FISIP-UNAS-Pemerhati Kebijakan Publik

Indonesia ini memang negeri yang luar biasa. Disamping negerinya subur, wilayahnya luas, dan penduduknya yang ramah tamah. Dan sering juga mengalami kejadian-kejadian luar biasa baik karena alamnya di lingkaran api bencana ( kecuali Kalimantan),  sehingga sering terjadi bencana alam dan gelombang tsunami. Juga luar biasa sebagai negara demokrasi terbesar ( setelah India), menyelenggarakan Pemilu serentak Pilpres dan Pileg., dengan masa kampanye yang sangat panjang ( lebih kurang 7 bulan).

Juga Indonesia menjadi negeri yang luar biasa  karena hari-hari ini menjadi tuan rumah yang baik acara IMF-WB AM 2018  di Nusa Dua Bali 8 s/d 14 Oktober 2018. Dari  pertemuan yang dihadiri sekitar 32 ribu orang tersebut.  Total anggaran negara yang keluar untuk perhelatan ini cukup besar, mencapai Rp 5,75 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 4,9 triliun digunakan untuk penyediaan infrastruktur penunjang pertemuan di Bali dan Rp 855 miliar untuk biaya operasional rapat.

Suatu hal yang tidak dapat diduga oleh manusia,  dan semua itu karena kekuasaan Allah SWT, adalah kedua event penting yang sudah direncanakan oleh Pemerintah yaitu waktu Kampanye, Pilpres dan Pileg, dan Annual Meeting IMF-WB, didahului dan berbarengan  dengan kejadian bencana alam gempa bumi dengan skala 6 –  7 SR di Lombok, ( 29 Juli, 5 Agustus dan 19 Agustus 2018). Beberapa minggu kemudian, 28 September 2018, tsunami dan gempa bumi menyapu Palu, Donggala, Sigi dan sekitarnya propinsi Sulawesi Tengah.

Apakah kejadian gempa bumi dan tsunami yang beruntun tersebut, Pemerintah Indonesia sempoyongan?. Ternyata tidak. Indonesia masih cukup kuat mengatasi bencana alam tersebut. Bahkan tidak diperlukan  maklumat Bencana Nasional, cukup dilokasir sebagai Bencana Daerah level propinsi dengan supporting Pemerintah Pusat.

Walaupun situasi ekonomi Indonesia tidak menguntungkan saat ini. Tidak ada alasan pemerintah untuk tidak memberikan harapan pada rakyatnya, setidak-tidaknya sebagian rakyat. Neraca perdagangan yang negatif, dollar tembus pada angka Rp.15.200 per US$, tetap berkomitmen menalangi defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp. 4,9 triliun, import beras 2 juta ton, dan harus mengeluarkan cadangan dana APBN triliunan rupiah untuk kedaruratan bencana dan rehab/rekon paska bencana.

Dalam suasana kampanye yang sedang berlangsung sekarang ini, tentu isu-isu terkait kepentingan rakyat banyak menjadi strategi target sasaran setiap kontestan. Kondisi ini juga yang menyebabkan Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi yang mencalonkan kembali sebagai Capres 2019 menjalankan roda pemerintahan ini berada dalam posisi serba tidak nyaman.

Berbagai “titik lemah” kebijakan pemerintah tentu tidak luput dari sasaran kritik kompetitor Jokowi. Sepanjang didukung data ynga akurat dan faktual, tentu tidak perlu baper, jadikanlah sebagai suatu mekanisme check and balances. Dan seharusnya dilakukan sepanjang periode kepemimpinan suatu pemerintahan.  Tidakperlu berbagai kritik direspons berlebihan atau bahkan menantang  dan menggunakan pendekatan kekuasaan.

foto bencana

Mengkritik bukan menghujat

Umumnya manusia itu tidak suka dikritik. Hanya pada manusia pada level-level tertentu yang menjadikan kritik itu sebagai suatu kebutuhan. Bahkan akan bertanya “kritik donk?”. Untuk terlatih menerima kritik adalah suatu proses dan pengalaman hidup yang dilalui.

Sebagai pemimpin apalagi di suatu pemerintahan, kritikan dari masyarakat adalah suatu keniscayaan. Karena apa?. Karena masyarakat itu sendirilah yang menjadi obyek bahkan “korban” dari suatu kebijakan pemerintah.  Dalam Kebijakan Publik,  ada yang disebut sebagai Implikasi suatu kebijakan. Oleh karena itu sebelum membuat suatu kebijakan, pemerintah harus sudah memperhitungkan implikasinya, besaran dan dampaknya. Itu penting.  Jangan dibiarkan suatu kebijakan menjadi “bola liar” di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik secara vertikal maupun horizontal.

Dalam masa kampanye saat ini, tentu kritikan semakin kencang dan tajam. Ada dua isu sebagai kritikan kepada pemerintah yang sedang berlangsung saat sekarang ini. Disamping isu-isu lain yang juga cukup hangat yaitu kebohongan RS, dollar yang menggeliat dan soal impor beras.

Ada dua situasi yang dibenturkan oleh elit politik, dan sebagian masyarakat yang terasa antagonist. Situasi pertama adalah masih berlangsungnya musibah gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, dengan korban jiwa yang masih terus bertambah diketemukan. Sekitar mendekati 2.000 orang yang meninggal, ratusan orang dalam perawatan,  puluhan ribu pengungsi,  hancurnya infrastruktur, halangnya ratusan rumah ditelan bumi. Terbatasnya pasok air bersih, kebutuhan pangan dan pakaian, terancam wabah penyakit dan menurunnya kesehatan pengungsi.

Bantuan dan kepedulian masyarakat sangat tinggi,  bahkan pengalaman selama ini, kontribusi  masyarakat dan CSR lebih besar dari yang disediakan pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan dana Rp. 560 miliar. Jumlah tersebut memang belum cukup. Bahkan diperhitungkan untuk rehabilitasi dan rekontruksi paska bencana dibutuhkan sekitar Rp. 15 triliun.

Disisi lain, saat ini pemerintah memberikan karpet merah menyambut delegasi 189 negara anggota IMF-WB untuk datang  ke Nusa Dua Bali dalam perhelatan IMF-WB AM 2018. Kehadiran 22 kepala negara, 189 menteri keuangan, 189 gubernur bank sentral, dan petinggi lembaga internasional bisa dimanfaatkan untuk menarik investasi. Selama ini, angka investasi asing di Indonesia kurang menggembirakan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, pada semester pertama tahun ini, realisasi investasi asing mencapai Rp 204,6 triliun, atau baru 42,9 persen dari target pada 2018.

Dana jamuan yang disediakan pemerintah sebesar Rp. 855 miliar dinilai berbagai pihak cukup besar dikaitkan dengan situasi saat ini. Tapi pemerintah beralasan manfaat yang didapat tentu lebih besar.

Sekali layar terkembang, surut kita berpantang

Peribahasa  melayu tersebut  merupakan peribahasa yang berkembang dimasyarakat. Maknanya adalah “Ketika suatu keputusan telah diambil, maka seharusnya tidak ada lagi keragu-raguan. Jadi keputusan itu harus dijalani/dilaksanakan, walaupun itu berarti harus menghadapi segala kendala yang menghadang“.

Terkait pertemuan IMF- WB AM 2018 di Nusa Dua Bali, pemerintah sudah berketatapan hati jalan terus. Sebab sudah direncanakan cukup lama sejak 2015. Dan alokasi dananya juga multiyear sejak 2016. Tentunya pemerintah tidak dapat menduga bahwa akan terjadi gempa bumi dan tsunami  pada saat menjelang Annual Meeting IMF-WB  yang cukup dahsyat dan banyaknya korban manusia, harta dan infrastruktur.

Sebelum mengetahui lebih lanjut apa manfaat pertemuan tersebut bagi Indonesia, perlu kembali dibuka memori kita tentang  kiprah IMF  sebagai mana dimuat oleh Merdeka.com.

15 Januari 1998, hari yang bakal diingat oleh Indonesia sebagai kekalahan di tangan pilar ekonomi liberal dunia, International Monetary Fund alias IMF.

Di tengah krisis yang makin memburuk, Presiden Soeharto dipaksa menerima bantuan dari IMF. Bantuan yang ternyata makin menjerumuskan Indonesia karena IMF jadi punya kekuatan untuk mendikte ekonomi Indonesia.

Hari itu Bos IMF Michael Camdessus menyaksikan momen penandatanganan itu sambil menyilangkan kedua lengan di dada. Sementara Soeharto membungkuk untuk menandatangani Letter of Intent (LoI)

Bos IMF itu terlihat pongah seperti tampak pada foto yang dimuat di media nasional dan internasional keesokan harinya.

“Sejarah mencatat peristiwa itu sebagai “Soeharto tunduk pada IMF, salah satu pilar kapitalisme global” tulis Kantor Berita Antara.

Dalam buku 34 Wartawan Istana Istana Bicara Tentang Pak Harto, Banjar Chaeruddin menuliskan sikap Camdessus tersebut langsung diprotes banyak pihak. Profesor Ekonomi dari Universitas Indonesia Sri Edhie Swasono mengkritik keras kebijakan Soeharto dan sikap Camdessus itu. “Penulis (Sri Edhi Swasono) secara pribadi sempat menyampaikan sikap protes kepada Presiden Soeharto tatkala melihat Camdessus bersilang tangan di dada, sedakep mengawasi Presiden Soeharto menandatangani letter of intent IMF yang disodorkan kepada beliau di rumah pribadi Cendana.”

Sebagai orang Indonesia yang tahu harga diri, penulis tidak bisa pula menerima kecongkakan Camdessus. Lebih dari itu protes penulis juga berkaitan dengan Lol yang banyak melanggar UUD 1945 (Pasal 33). Penulis tidak yakin Presiden Soeharto membaca seluruh isi letter on intent itu. Bagi penulis, itu menjadi tanggung jawab Prof Widjojo Nitisastro yang nampak hadir di Cendana.”

Tak hanya orang Indonesia, bahkan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohammad juga memprotes sikap arogan bos IMF itu.

Saya amat tidak suka melihat gambar Camdessus berdiri berpeluk tubuh bersebelahan Presiden Soeharto ketika menyaksikan Pemimpin Indonesia itu menandatangani perjanjian dengan IMF. Camdessus kelihatan begitu puas dan sinis menyaksikan Presiden Soeharto,” kata Mahatir.

Ketidaksukaan para pemimpin itu terbukti. Pinjaman dari IMF malah makin menjerumuskan Indonesia. Kelak terbukti IMF-lah yang sengaja merancang krisis ekonomi untuk menjatuhkan Soeharto. Malaysia yang tak mau terikat utang IMF sembuh jauh lebih cepat dari krisis ekonomi [ian].

Kutipan tersebut penting kita ingat terus, walaupun sudah berlangsung 20 tahun yang lalu.

Tetapi saat ini situasinya berbeda. Kondisi ekonomi Indonesia sudah membaik. Masa Presiden SBY, pemerintah sudah menyelesaikan utang-piutang dengan IMF.

Pemerintah Indonesia menegaskan IMF-WB AM 20128  kali ini  bukan meminta utang pada IMF. Tetapi sebagai bukti Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik, dan membangun kerjasama Internasional dalam bidang ekonomi global.

Bagi Indonesia manfaat yang dapat diperoleh adalah untuk jangka pendek dan jangka panjang.  Untuk jangka pendek  terkait biaya yang dikeluarkan adalah biaya penyelenggaraan IMF-WB AM 2018 sepadan dengan potensi penerimaan devisa dari kehadiran dan aktifitas tambahan dari seluruh peserta sebelum, selama dan setelah IMF-WB AM 2018. Potensi penerimaan devisa berasal dari: Pertemuan (Private Sector; Transportasi & Akomodasi; Makanan & Minuman; Belanja & Hiburan; Wisata (Alam & Budaya).

Untuk Manfaat Jangka Panjang adalah manfaat ekonomi jangka panjang yang dapat dihasilkan melalui penyelenggaraan IMF-WB AM 2018, berupa: Knowledge-transfer; Pembelajaran mengenai penyelenggaraan international event; Investasi dan Perdagangan; Makin dikenalnya produk dan peluang investasi serta transaksi perdagangan; Pariwisata; Peningkatan kunjungan wisatawan ke 10 destinasi utama Indonesia; Leadership Kepemimpinan Indonesia untuk penyelenggaraan international event dan pembahasan isu-isu global.

Bagaimana seharusnya bersikap?

Sebagai bangsa besar, dan sedang menuju negara demokrasi modern, tentu berbagai dinamika ekonomi, sosial, tidak terlepas dalam dimensi politik. Sepanjang pemerintah bekerja pada rel yang benar, SOP yang benar, dan melaksanakan kepentingan rakyat banyak untuk mewujudkan Social Welfare State,  dengan alas demkorasi yang kuat, tidak perlu khawatir atas berbagai kritikan terkait dengan kebijakan yang dilakukan.

Apalagi dalam suasana kampanye yang jadwalnya dibuat oleh penyelenggara negara itu sendiri.  Tidak perlu baper dan salah tingkah bahkan terkesan “emosional”. Sebab sikap  tersebut tidak membuat kita berpikir jernih.  Bagi pengkritik, siapapun dia, politisi, LSM, akademisi, pengamat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha, rakyat kecil, emak-emak, teruslah mengkritik.

Sampaikan kritik dengan jelas, kepada siapa, apa bentuk kebijakannya, apa dampaknya, dan jika mungkin tetapi tidak harus  bagaimana solusinya. Yang perlu dihindari adalah penghujatan yaitu memaki, memburukkan, memfitnah, mencaci, mendiskreditkan, mengumpat, menghitamkan, menjahatkan, menjelek-jelekkan, mencemari, mencoreng, menodai. Penghujatan itu sesuatu yang tidak baik dan bahkan dapat menurunkan harkat dan martabat mereka yang melakukan penghujatan.

Semoga Allah SWT menjauhkan diri kita dari manusia yang suka menghujat.

Cibubur, 10 Oktober 2018

Silahkan di share jika bermanfaat.

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top