Kebijakan Publik

INDONESIA MERENUNG

images-7

By : Chazali H.Situmorang, Dosen FISIP UNAS/UNIDA-Pemerhati Kebijakan Publik

Hari ini, bangsa Indonesia sedang bersukacita. Seluruh rakyat ditiap daerah, di desa-desa merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke 72 tahun. Dimulai dari acara penaikan bendera merahputih, pembacaan teks proklamasi dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang murah meriah melupakan sejenak kesulitan hidup. Ada tarik tambang, makan krupuk, lomba sarung goni, manjat tiang  yang dioles olie untuk mengambil berbagai hadiah yang ada diatas tiang. Sorak dan tawa lepas warga masyarakat merupakan suatu pemandangan yang sungguh memberikan kesan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang riang, gembira, bersilaturrahmi, bergotong royong.

Di kota-kota besar, suasana meriah dan gembira juga masih terlihat di berbagai konsentrasi padat penduduk. Lomba-lomba ynag mereka lakukan diiming-iming dengan hadiah yang lebih variatif dan mahal. Maklumlah biasanya panitianya mendapat bantuan sumbangan dari warga-warga sekitar yang mampu, dari toko-toko, dan kompleks perumahan. Bagi mereka tersebut cukuplah dengan menyumbang,  tetapi tidak ikut kegiatan, karena  sudah ada agenda berlibur ditempat-tempat rekreasi atau wisata kuliner.

Di Istana Negara, acara peringatan Kemerdekaan RI, di rayakan dengan pola kolosal. Ada kereta kuda membawa bendera pusaka dari Silang Monas ke Istana Negara, sehingga menjadi tontonan menarik pengunjung. Di teras Istana lebih semarak lagi. Presiden, Wakil Presiden, beberapa menteri, mantan Presiden yang hadir berpakaian adat. Luar biasa pemandangan yang menarik dalam upacara kenegaraan dalam rangka memperingati Proklamiasi Kemerdekaan.  Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat. Terbayang saya, Presiden memerlukan waktu puluhan tahun untuk menggunakan pakaian adat dari suku bangsa lain  yang jumlahnya puluhan atau ratusan suku, supaya tidak terkesan diskriminatif.

Yang menarik, Panglima TNI tetap memakai pakaian Dinas Upacara Lengkap dengan atribut yang penuh didadanya. Saya perhatikan Jenderal Gatot terrlihat lebih gagah dan ganteng dengan seragam lengkapnya. Di TNI memang sudah ada SOP jenis pakaian dinas yang harus digunakan dalam acara-acara resmi nasional.

Saya teringat, sewaktu pelantikan para anggota Kabinet di Istana memakai baju batik. Belakangan ini pelantikan menteri dan pejabat yang dilantik tidak lagi pakai batik tetapi pakaian formal ( Jas dan  berpeci).

Di lingkungan Aparatur Sipil Negara, dan Pejabat Negara juga sebenarnya sudah ada SOP pakaian yang digunakan untuk  berbagai upacara  kenegaraan resmi. Kecuali Presiden tentu tidak berlaku SOP tersebut.

Secara keseluruhan acara di Istana sangat menarik, atraktif, dan berhasil menunjukkan bahwa kita bangsa yang banyak bersuku bangsa, terlihat indah dengan berbagai tarian, dan musik paduan suara yang sempurna, dan hentakan kaki pemuda yang berbaris membawa bendera gagah, kokoh, tegar dan seperti api yang  bernyala-nyala untuk menyongsong masa depan sebagai genarasi penerus.

Suatu episode penampilan kolosal telah sanggup dihadirkan sebagai bangsa dari negara kesatuan republik Indonesia. Sejenak kita terpaku dan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

Renungan Bangsa

Merenung adalah suatu fase kehidupan yang harus dilalui.  Merenung untuk mengukur sejauh mana perjalanan yang ditempuh, dan sejauh mana hasil dari perjalan panjang tersebut. Perenungan sebagai bangsa digunakan pada proses memperingati lahirnya bangsa ini. Peringatan tanggal 17 bulan agustus setiap tahun merupakan momentum  yang tepat.

Perjalanan bangsa ini haruslah juga melihat perjalanan bangsa lain, terutama yang periode  lahirnya sama bahkan lebih muda, kulturnya sama, kondisi geografinya sama, dan bertetangga. Kita dapat melihat setakat mana kemajuan yang dicapai, dan setakat mana yang belum.

Secara umum coba tengok dari berbagai aspek satu tahun terakhir ini. Aspek hukum dan keamanan, aspek penyelenggaraan pemerintahan, aspek kehidupan keagamaan, aspek kemsyarakatan dan aspek pembangunan.

Aspek hukum dan keamanan setahun belakangan ini terasa lebih berat situasinya. Persoalan hukum dan regulasi terasa semakin sulit dan rumit. Produk hukum ( misal; Perpres) ada yang dicabut sebelum diberlakukan, adanya Permen yang di adendum baru beberapa bulan. Tidak efektifnya regulasi pemerintah pusat  dalam pelaksanaannya di Kabupaten/kota, regulasi yang disharmonis antar sektor. Adanya PP yang “bertabrakan” dengan UU yang lex spesialis. Dan yang paling mutakhir keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yang didasarkan atas ketidak berdayaan pemerintah atas mekanisme proses peradilan yang panjang.  Yang gawatnya saya mencermati tidak ada upaya dan semangat untuk memperbaiki berbagai regulasi dimaksud oleh birokrasi pemerintah yang menanganinya.

Setali tiga uang dengan aspek penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi yang rawan sat ini adalah adanya kebijakan yang diambil kementerian bukanlah merupakan hasil telaahan atau analisis pejabat struktural yang diberi tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi oleh Staf khusus yang nota bene bukan ASN, tidak disumpah tetapi berperan besar dan ada yang mengabaikan jalur birokrasi yang sesuai SOP. Kasus WTP Kemendes dan IDT merupakan contoh konkrit peran Staf Khusus yang menjadi  “kepercayaan utama” Menterinya. Jika ada masalah yang menjadi sasaran tembak pemeriksa adalah pejabat struktural sesuasi dengan tupoksinya bukan Staf Khusus yang nir-tupoksi. Kondisi ini tidak berubah bahkan kecenderungan semakin meniungkat dinamikanya. Hal ini tidak terlepas dari peran partai “pengawal” kementerian “kavling” partai.

Penyelenggaraan pemerintahan ini juga menyangkut dinamika yang berlangsung di DPR. Satahun belakangan ini situasi lembaga Negara wakil rakyat memang sedang “sakit parah”. Bayangkan Ketua DPD ditangkap KPK diadili dan divonis masuk penjara. Ketua DPD yang baru “heboh” proses pemilihannya dan merangkap Ketua Umum Partai. Ketua DPR jadi tersangka oleh KPK kasus korupsi e-KTP.

Aspek kehidupan keagamaan, juga  mendominasi hiruk-pikuk kehidupan masyarakat bangsa ini. Dimulai dari persoalan Ahok yang menimbulkan mobilisasi ummat yang luar biasa. Kesan berpihaknya Pemerintah  pada Ormas Islam tertentu, dan kurang memperhatikan Ormas Islam lainnya. Penangkapan ulama, pembubaran Ormas Islam yang disangkakan bertentangan dengan Pancasila, sampai dengan adanya rencana untuk menggunakan dana haji sampai 80% untuk infrastruktur,  merupakan penyebab memanasnya hubungan pemerintah dengan sebagian ummat Islam.

Ini memang persoalan yang tidak mudah. Jika penanganannya tidak komprehensif, tidak adil,  tidak didasarkan atas keikhlasan, ketulusan, dan sarat dengan kepentingan politik , akan mempersulit dan memperberat situasi bangsa dan masyarakat Indonesia.

Aspek kemasyarakatan, saat ini pada segmen  kelas bawah (miskin dan tidak mampu), semakin tertekan secara ekonomi dan sosial. Daya beli yang menurun,  susahnya lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, kedalaman kemiskinan yang semakin parah, tentu memperberat situasi psikologis masyarakat. Rasa putus asa menyulut masyarakat mudah marah. Contoh sederhana kalau kita naik mobil dan berhenti dipersimpangan jalan sedang lampu merah, sekeliling kita penuh kenderaan bermotor dan kalau tersenggol sedikit langsung marah dan teriak-teriak, padahal dia yang salah terlalu mepet. Kasus di bekasi seorang dituduh maling speaker masjid, dikejar ketangkap langsung dibakar.

Usaha-usaha pemerintah dengan skhema Bansos melalui berbagai program PKH, E-Warong, Rastra, Kartu KIS, Kartu Pintar serasa masih sulit dan baru  mampu menahan  kehidupan ekonomi mereka untuk sekedar stabil.

Aspek pembangunan, khusus infrastruktur transportasi, tol darat, pelabuhan diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekarang ini pembangunan yang dilakukan berada pada posisi _critical point_. Jika tidak selesai karena kesulitan dana, pembangunan mangkrak, tidak dapat dibayangkan situasi ekonomi dan politik Indonesia. Kebijakan pembangunan yang terlalu berkiblat ke China bukan saja modal tapi tenaga kerja suatu yang tidak dapat dipungkiri terjadi setahun ini. Kasus Kota Meikarta merupakan contoh konkrit bagaimana pihak pemilik modal memanfaatkan kebijakan  pembangunan infrastruktur untuk pembangunan property yang eksklusive.

Pembangunan infrastruktur memang  sangat diperlukan. Jika tidak roda ekonomi yang berjalan lambat dan mengakibatkan biaya  tinggi. Peningkatan pembangunan jalan trans Sumatera, jsalan tol trans Jawa, trans Papua, dan trans Sulawesi, trans Kalimantan, tol laut wilayah timur, suatu keniscayaan. Tapi keadaan keuangan memerlukan strategy mencari sumber-sumber biaya yang  tidak memberatkan pemerintah dan masyarakat.

Ada satu langkah penting untuk mendapatkan uang pembangunan infrastrutur yaitu Moratorium pembayaran bunga utang Luar Negeri. Tugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sudah punya kredibilitas tinggi di lembaga keuangan dunia. Beberapa catatan  menyebutkan  sekitar 200 triliun Iundonesia harus  membayar bunga hutang tahun ini ( maaf kalau keliru). Dengan moratorium, pembayarannya di reschedule lima tahun kedepan, demi alasan penguatan infrastruktur sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat dan dapat membayar bunga dan cicilan utang. Jangan terjadi sebaliknya sebagaimana dikhawatirkan beberapa  pakar  ekonomi Indonesia, bahwa masuknya Sri Mulyani menjadi Menkeu adalah untuk mengawal pemerintah Indonesia agar tertib dan rajin membayar utang Luar negeri. Suatu dugaan yang rasanya tidak mungkin dilakukan oleh figur Sri Muyani yang punya integritas yang tinggi.

Perenungan kebangsaan ini  memang memerlukan kajian yang mendalam dengan sederatan data dan fakta kuantitatif, supaya secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. Yang diutarakan di atas merupakan sesuatu yang sudah berkembang dan menjadi bahan perbincangan dimasyarakat dan media sosial. Setidaknya benang merah persoalan sudah diketahui.

Menjadi kewajiban stakeholder terkait untuk memperdalam dan menindaklanjutinya sebagai langkah perbaikan. Perenungan kebangsaan ini sebagai ungkapan untuk melihat sisi-sisi lemah yang perlu diperbaiki. Sedangkan sisi kuatnya  tentu merupakan nilai tambah yang diperoleh pemerintah saat ini.

SUASANA PERAYAAN KEMERDEKAAN YANG BERLANGSUNG hari INI  BISA MENJADI CERMIN DALAM PERJALANAN  PANJANG 72 TAHUN BANGSA INDIONESIA. SAYA INDONESIA, SAYA MERDEKA. SAYA INDONESIA YANG MERDEKA.

Cibubur, 17 Agusutus 2017

Silahkan share jika bermanfaat

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top