Kebijakan Publik

HEBOH! NON AKTIFKAN 5,2 JUTA PESERTA PBI, ADA APA DENGAN KEMENSOS?

FOTO SAYA

Oleh : Dr. Chazali H.Situmorang ,Apt, M.Sc *)

Seharian ini saya banyak dihubungi teman-teman dekat kelompok diskusi  yang kami bentuk sejak 4 tahun lalu, seusai purna tugas di pemerintahan. Terkait dengan gencarnya berita di medsos maupun media mainstream yang memberitakan kebijakan Menteri Sosial untuk menonaktifkan sejumlah   5.227.852 jiwa yang terdaftar dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan  mulai Kamis ( 1 Agustus 2019). Hal tersebut dilakukan karena Kementerian Sosial menemukan adanya data kependudukan yang tak valid hingga peserta yang sudah meninggal dunia.

Saya belum sempat menggali informasi lebih lanjut, karena kesibukan saya rapat di LM FEB UI Salemba. Dan juga saya sengaja tidak menghubungi pejabat Kemensos  Sekjen Pak Hartono, atau Ka.Biro Humasnya Dr. Sonny Manalu agar tidak memberikan kesan yang seolah mencampuri, karena posisi saya pernah sebagai Sekjen Kemensos.

Tulisan ini juga, untuk sekalian memberikan informasi yang mungkin lebih utuh dan objektif atas duduk persoalan yang sebenarnya kepada teman-teman dan juga mereka yang memerlukan informasi yang dapat dipercaya dari yang bukan pejabat.

Penjelasan resmi yang disampaikan oleh Staf Khusus Mensos Febri Hendri Antoni maupun oleh Ka.Biro Humas Kemensos, dan Kepala Humas BPJS Kesehatan  M. Iqbal Anas Ma’ruf, sudah cukup memadai jika kita baca di media.

Intinya adalah Menteri Sosial telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019, tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Keenam. Per 1 Agustus 2019 sejumlah peserta tidak didaftar lagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan secara bersamaan didaftarkan peserta pengganti.

Ada dua peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum Kemensos menerbitkan Keputusan tentang PBI ini, yaitu PP 101/2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, dan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kedua regulasi tersebut saya paham betul, karena ikut menyusunnya.

UU dan PP  tersebut secara eksplisit memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Kemensos untuk melakukan verifikasi dan validasi data Kemiskinan termasuk yang mendapatkan PBI. Data ini berlaku nasional dan menjadi acuan seluruh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Keluar dan masuknya data peserta PBI ini memang suatu keniscayaan, dan harus dilakukan secara periodik, untuk memberikan keadilan kepada orang miskin dan tidak mampu ( istilah UU SJSN), mendapat PBI sesuai dengan haknya.

Basis Data Terpadu (BDT) yang diperoleh Kemensos  by name and by address merupakan warisan dari TNP2K di kantor Wapres, karena perintah UU 13/2011, dan PP 101/2012, sejak 5 tahun yang lalu diserahkan  kepada Kemensos.

Sejak itu Kemensos melakukan perapihan data dengan tertatih-tatih dan jumpalitan, bahkan sampai sempat Ibu Mensos Khofifah waktu itu uring-uringan dengan kinerja Pusdatin yang lemot. Ibu Mensos tidak menyerah, melakukan berbagai upaya untuk memperkuat Pusdatin termasuk mengganti Kepala Pusdatin dan memperbanyak tenaga- tenaga profesional untuk merapikan data. Termasuk juga memobilisasi seluruh pendamping lapangan, baik pendamping PKH, KUBE, dan bantuan sosial lainnya yang jumlahnya ribuan orang. Mencari dan menemu kenali mereka-mereka yang tercantum dalam BDT by name, by address.

Sebenarnya saya sudah mendengar bahwa sejak 2 tahun yang lalu, sudah ditemukan sekitar 5 juta penerima PBI yang diragukan. Tetapi pihak Kemensos belum berani atau belum ingin menonaktifkan sebagai PBI dengan  berbagai pertimbangan situasi dan kondisi sosial maupun ekonomi dan politik. Perubahan data yang dilakukan masih sekitar mereka yang meninggal dan jelas-jelas sudah tidak terdeteksi lagi. Jadi jumlahnya sedikit ( ratusan ribu jiwa).

Berdasarkan BDT warisan TNP2k, Kemensos membuat basis data baru yang diberi nama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS). DTKS ini sudah lebih rapi, karena disinkronkan dengan NIK yang dikeluarkan Dukcapil Kemendagri.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data tersebut, dengan melakukan perumusan kriteria  yang komprehensif tentang orang miskin dan tidak mampu ( yang memang tugas Kemensos sesuai UU 13/2011), menemukan data sebagaimana yang disampaikan oleh Ka.Biro Humas Kemensos Sonny bahwa  dari 5.227.852 jiwa yang dinonaktifkan dari PBI BPJS Kesehatan, terdapat 5.113.842 jiwa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tak valid, dan selama empat tahun tidak mengakses FKTP.

“Pada tahap ke-6 ini berdasarkan hasil pemadanan data kesejahteraan sosial dengan master file BPJS Kesehatan, serta sistem administrasi kependudukan (Siak) itu terdapat 5.113.842 peserta PBI yang di luar data Kemensos, ditemukan ada status NIK tak jelas. Kalau BDT (Basis Data Terpadu) itu kan harus NIK-nya jelas, diklik nomornya ada nama orangnya. Juga yang selama 2014 sampai sekarang mereka semua ini tidak pernah mengakses PBI BPJS Kesehatan,” terang Sonny.

Dalam penjelasan selanjutnya di Kemensos ( 1/8/2019) sisa 114.010 jiwa itu tercatat sudah meninggal dunia, data atau NIK ganda, dan sudah berpindah segmen layanan atau sudah memiliki kemampuan finansial di atas peserta PBI BPJS Kesehatan, sehingga dihapus permanen dari data PBI BPJS Kesehatan.

Apakah sampai disini penyelesaian nya. Ternyata tidak, bahwa 5,2 juta jiwa ini yang kita sering sebut istilah inclusion errors ( yang tidak berhak dapat PBI, tetapi terdaftar penerima PBI), digantikan dengan sebanyak 6 juta jiwa yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan PBI, tetapi tidak mendapatkannya ( exclusion errors) untuk memenuhi quota 96,8 juta jiwa penerima PBI.  Suatu kebijakan yang  fair dan memang seperti itu yang seharusnya dilakukan Kemensos.

Kalau begitu dimana persoalannya?. Kenapa terkesan mendadak dan langsung 1 Agustus 2019 diberlakukan?.

Secara prosedur dan aturan serta tahapan yang dilakukan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara substansi tidak ada yang salah dan tidak ada yang perlu diributkan.

Tetapi perlu juga memperhatikan apa yang dikatakan Timbul Siregar ( Koordinator BPJS Watch) dalam berbagai media, bahwa jumlah  5,2 juta jiwa itu sangat besar, meningkat tajam dibandingkan dengan pemutakhiran data tahap sebelumnya. Bagaimana nasib mereka yang keluar dari PBI, tidak terlindungi jaminan kesehatan. Apakah tidak menimbulkan persoalan sosial di masyarakat. Apakah tidak ada kemungkinan salah sasaran yang dikeluarkan dari daftar tersebut?.

Memang tanggung jawab moral Kemensos sangat besar dan akan menyulitkan posisi Kemensos jika akurasi data ( verifikasi dan validasi) yang dilakukan tidak clear and clean. Birokrat Kemensos akan menanggung dosa besar jika mereka yang memang benar miskin dan selama ini dapat PBI, karena kekeliruan  mendata, terpental keluar dari daftar. Jadilah dia orang miskin yang tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang diamanatkan UU kepada Negara untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya mencermati itulah pesan moral yan ingin diutarakan saudara Timbul Siregar.

Tetapi juga secara jujur Saudara Timbul Siregar mengakui tidak ada yang salah yang dilakukan oleh Kemensos karena sesuai dengan tupoksinya..

Suatu masukan yang baik dan objektif, jika Kemensos dapat membuka akses informasi yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat terkait cara kerja, kriteria, indikator yang dilakukan untuk melakukan verifikasi dan validasi data mereka yang non aktif  5,2 juta jiwa, dan juga dengan indikator yang sama bagi mereka yang masuk sebanyak   6 juta jiwa sebagai peserta penerima PBI.

Bagaimana nasib 5.113.842 jiwa yang nonaktif?

Memang ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kemensos. Bagaimana nasib 5.113.842 jiwa yang  non aktif sebagai peserta PBI. Apakah orangnya memang ada?. Apakah data NIK tidak valid, sama maksudnya dengan data ganda?. Atau hanya kelemahan administrasi di tingkat lapangan?.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyan tersebut, tentu pihak Kemensos tidak akan berdiam diri. Bersama dengan BPS, BPJS kesehatan, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota akan menyisir lagi  by name dan by address mereka yang “terpental” sebagai PBI. Dari hasil verifikasi dan validasi faktual akan ditemukan secara ril siapa yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan PBI dan dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS).

Mereka-mereka yang secara faktual memenuhi kriteria mendapatkan PBI, dibahas dengan Pemda apakah masuk dalam PBI APBD atau PBI APBN. Jika masuk dalam PBI APBN, tentu Kemensos bersama dengan Kemenkes  dan Bappenas  akan mengajukan  dana APBN untuk tambahan peserta PBI. Alokasi tambahan tersebut dapat dianggarkan pada APBN-P atau APBN tahun berikutnya.

Jika ada diantara mereka tersebut, tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan PBI, secara ikhlas harus menerima penon aktifan   kepesertaannya. Jika ingin aktif sebagai peserta ya masuk PBPU, membayar iuran secara mandiri, apa mau ambil kelas 3, kelas 2, bahkan kelas 1, monggo silahkan. Itulah semangat dari Jaminan Sosial, DENGAN GOTONG ROYONG, SEMUA TERTOLONG

*). Pernah sebagai Sekjen Kemensos 2007-2010 dan Ketua DJSN 2011-2015

Cibubur, 2 Agustus 2019

Silahkan share jika bermanfaat

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top