Jurnal

Politik Transaksional Pada Pemilukada Serentak (Suatu Tinjauan Analisis Teori Desentralisasi)

wahyu-triono-ks

Oleh: WAHYU TRIONO KS

Sekolah Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Nasional/Founder Cinta Indonesia Associate (CIA)

“Seven social sins: Politic without principle, wealt without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, sience without humanity, worship without sacrifice” [Mahatma Gandhi]

“Tujuh dosa sosial: politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, kesenangan tanpa nurani, perniagaan tanpa moralitas, pendidikan tanpa karakter, ilmu tanpa kemanusiaan, peribadatan tanpa pengorbanan.” [Mahatma Gandhi]

Pendahuluan

Era baru telah tiba, telah berlalu masa panjang yang melelahkan, ketika rakyat cuma bisa pasrah menerima para pemimpin didroping dari atas. ketika masyarakat dipaksa memilih pemimpin seperti memilih kucing dari dalam karung, ketika uang menjadi penentu takdir seseorang menjadi pemenang atau pecundang.

Kini masyarakat semakin cerdas karena pendidikan dan interaksi mereka yang intens dengan dunia luar, sebagai konsekuensi logis dari kecerdasan-kecerdasan itu, money politics yang selama ini diartikan money buy voters, cuma mampu menjejal mulut dan perut, sementara premis baru money politics adalah yang mereka artikan sebagai money move politics, karena uang akan berperan menggerakkan seluruh instrumen kampanye modern: menyewa jasa konsultan kampanye profesional (bukan tim sukses kasak-kusuk), tenaga surveyor dan poolster, membiayai tim riset untuk penjajakan potensi, konvensi, koalisi dan kompetisi, membiayai penampilan di TV, koran dan majalah, memasang iklan, membuat buku dan seterusnya. Peran uang tidak pada mulut dan perut tetapi pada hati dan pikiran, pada spirit voters education. Inilah era baru, ketika Industri telah merambah demokrasi dan politik bernama industri politik (political industry).

Dua belas tahun telah berlalu, sejak pertama demokrasi baru dengan Pemilukada langsung dilaksanakan di Indonesia (2005), telah memasung segenap perhatian kita, ketika para kandidat sibuk menjajaki potensi melalui jasa konsultan dan survey yang berpromosi, partai politik mempersiapkan konvensi, penyelenggara pemilukada bersosialisasi, politisi menjadi selebriti, selebriti ingin menjadi politisi. Inilah era baru, ketika semua orang merasa bisa dan mampu menjadi pemimpin.

Desentraliasi, terutama desentralisasi politik (political decentralization) dengan dilakukannya Pemilukada langsung, dimana –mohon maaf bukan untuk melecehkan profesi– demokrasi menempatkan posisi profesor sama dengan clening service kantor, pejabat sama dengan rakyat, pekerja kantoran sama dengan gelandangan, politisi sama dengan nelayan dan petani. Pendek kata, sekali lagi bukan untuk menghina profesi, inilah konsekuensi logis dari demokrasi dengan Pemilukada langsung yang menempatkan suara pemilih setara dan sama melalui sistem pemilihan satu orang satu suara (one man one vote).

Tentu saja, tidak dapat kita pungkiri ada ekses dan dampak ikutan dari kebebasan itu. Madjid (2009: 92),[1] telah mengigatkan bahawa Pemilihan yang bebas dan pemberian suara yang rahasia juga perlambang demokrasi. Tetapi demokrasi tidaklah “bersemayam” dalam pemilu-pemilu. Jika demokrasi —sebagaimana dipahami di negeri maju— harus punya “rumah”, maka rumahnya ialah civil society atau “masyarakat madani”, dimana berbagai macam perserikatan; klub, gilda, sindikat, federasi, persatuan, partai dan kelompok bergabung untuk menjadi perisai antara negara dan warga negara.

Apakah demokrasi melalui pemilu dan demokrasi lokal melalui Pemilukada yang kini disebut Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengarah pada perwujudan masyarakat madani. Tampaknya, menjadi urgen bagi kita untuk melakukaan telaah kritis dan menganalisis perjalanan desentralisasi dengan demokrasi lokal yang hari-hari belakangan ini sebagian propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia sedang bersiap menuju Pemilukada Serentak pada Juni 2018.

Telaah ini diupayakan dapat menganalisis pesta demokrasi lokal dengan segala kemeriahannya. Baik yang memberi berkah atau musibah, baik untung maupun rugi, baik poritif maupun negatif, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Bukan bagai menonton pertunjukan drama sosial sebagaimana teori dramaturgi yang dikemukakan sosiolog ternama Erving Goffman (1959)[2], bahwa kehidupan sosial ini mirip pertunjukan drama di atas panggung, menampilkan peran-peran seperti yang dimainkan para aktor dalam drama, dalam interaksi sosial, kita akan berperan ganda, dua wajah yang berbeda, saat berada di panggung depan (front stage) dan di panggung belakang (back stage).

Tulisan ini menganalisis fenomena politik transaksional pada Pemilukada serentak dengan menggunakan teori-teori desentralisasi baik itu yang ada di panggung depan (front stage) maupun yang ada di panggung belakang (back satge). Dengan begitu akan diketahui apakah dampak dan implikasi dari politik transaksional itu mendekatkan pada tujuan yang esensial dari desentralisasi dan menumbuhkan demokrasi substantive (substantive democracy) atau justru fenomen politik transaksional dan perilaku politik lokal mengarah pada demokrasi prosedural (procedural democracy) dan menjauh dari tujuan esensial desentralisasi.

Desentralisasi dan Demokrasi Lokal

Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campuraduk (interchangeably). Sebenarnya bila melihat praktik otonomi daerah di Indonesia maka di dalam otonomi itu ada desentralisasi dari pemerintah pusat kepada daerah dan yang dimaksut dengan daerah itu adalah pemerintah daerah dan masyarakat. PBB membagi desentralisasi dalam dua bentuk:[3] 1) Dekonsentrasi yang juga disebut desentralisasi administratif; dan 2) Devolusi yang juga sering disebut sebagai desentralisasi demokrasi atau desentralisasi politik, yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan lokal. Dalam desentralisasi demokrasi atau desentralisasi politik, terdapat dua asumsi mendasar. Pertama, desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). Kedua, lembaga perwakilan DPRD yang diserahi wewenang adalah hasil pemilu lokal. Desentralisasi kekuasaan juga dimaksudkan sebagai upaya memperkecil sentralisasi pemerintahan.

Dengan kompleksitas konsep desentralisasi, Hidayat (2008),[4] mengkategorikan desentralisasi secara umum ke dalam 2 (dua) perspektif utama, yakni political decentralization perspecitve (perspektif desentralisasi politik) dan administrative decentralization perspecitve (perspektif desentralisasi administrasi). Perbedaan mendasar dua perspekstif ini terletak pada rumusan definisi dan tujuan desentralisasi.

Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan (devolution of power) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Parson (1961)[5], misalnya, mendefinisikan desentralisasi sebagai “… sharing of the governmental power by a central ruling group with other groups, each having authority within a specific area of the state.” Sedangkan dekonsentrasi, menurut Parson, adalah “… the sharing of power between members of the same ruling group having authority respectively in different areas of the state.”

Dengan merujuk pada definisi desentralisasi dan dekonsentrasi yang dirumuskan Parson tersebut, Mawhood (1987: 9)[6] mengatakan bahwa desentralisasi adalah “… devolution of power from central to local governments”. Hal senada juga dikemukakan oleh Smith (1985)[7], yang mendefinisikan desentralisasi sebagai “… the transfer of power, from top level to lower level, in a territorial hierarchy, which could be one of government within a state, or offices within a large organisation.”

Pada sisi lain, perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan definisi desentralisasi sebagai delegasi wewenang administratif (administrative authority) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Rondinelli and Cheema (1983: 18)[8], misalnya, mengatakan:

Decentralisation is the transfer of planning, decision-making, or administra-tive authority from central government to its field organisations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organisations, local government, or non-government organisations.

Lebih lanjut Hidayat (2008)[9] menguraikan tentang desentralisasi dilihat dari tujuan berdasarkan definisi desentralisasi dari para ahli dapat menjadi rujukan apa yang menjadi tujuan paling esensial dari desentralisasi terutama desentralisasi politik yang dengan desentralisasi politik ini dikenal demokrasi lokal atau Pemilukada.

Secara umum, perspektif desentralisasi politik lebih menekankan tujuan yang hendak dicapai pada aspek politis, antara lain: meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat, serta mempertahankan integrasi nasional. Dalam formulasi yang lebih rinci, Smith (1985)[10] membedakan tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan nasional (pemerintah pusat), dan dari sisi kepentingan pemerintah daerah.

Bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat, tulis Smith (1985)[11], sedikitnya ada tiga tujuan utama desentralisasi. Pertama, political education (pendidikan politik), maksudnya adalah, melalui praktik desentralisasi diharapkan masya-rakat belajar mengenali dan memahami berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang mereka hadapi; menghindari atau bahkan menolak untuk memilih calon anggota legislatif yang tidak memiliki kualifikasi kemampuan politik; dan belajar mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk masalah penerimaan dan belanja daerah (Maddick, 1963: 50-106).[12]

Tujuan kedua desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah pusat adalah to provide training in political leadership (untuk latihan kepemimpinan). Tujuan desentralisasi yang kedua ini berangkat dari asumsi dasar bahwa pemerintah daerah merupakan wadah yang paling tepat untuk training bagi para politisi dan birokrat sebelum mereka menduduki  berbagai posisi penting di tingkat nasional. Kebijakan desentralisasi diharapkan akan memotivasi dan melahirkan calon-calon pimpinan pada level nasional. Tujuan ketiga desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah pusat adalah to create political stability (untuk menciptakan stabilitas politik). Para pendukung dari tujuan desentralisasi yang ketiga ini percaya bahwa melalui kebijakan desentralisasi akan terwujud kehidupan sosial yang harmonis dan kehidupan politik yang stabil (Smith, 1985: 23).[13] Lebih jauh Sharpe (1981)[14] mengatakan:

“… one of the determinant factors constitutes the embodiment of a stable democracy at the national level, in many instances, preceded by the establishment of local democracy.”

Dari sisi kepentingan pemerintah daerah, tujuan pertama desentralisasi adalah untuk mewujudkan political equality. Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Masyarakat di daerah, tulis Smith (1985: 24)[15], dapat dengan elegan mempraktikkan bentuk-bentuk partisipasi politik, misalnya menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan, mendapatkan kebebasan mengekspresikan kepentingan, dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan.

Tujuan kedua desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah local accountability. Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah.

Tujuan ketiga desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah local responsiveness. Asumsi dasar dari tujuan desentralisasi yang ketiga ini adalah: karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, pelaksanaan desentralisasi akan menjadi jalan terbaik untuk mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi di daerah sebagai tujuan utama desentralisasi. Rondinelli (1983: 4)[16], misalnya, menyebutkan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai melalui kebijakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good and services, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah. Pada bagian lain, Ruland (1992)[17], lebih menekankan aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama desentralisasi. Lebih jelasnya, Ruland (1992: 3)[18] mengatakan:

Decentralisation, as a corollary local autonomy, is seen as a positive contribution to increase people participation, which would eventually lead to socio-economic development” (1992: 3).

Desentralisasi merupakan bagian dari proses demokratisasi. Dengan desentralisasi maka kepada daerah, baik pemerintahannya, rakyatnya, maupun wakil-wakil rakyat, diberi kemungkinan dan kesempatan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat (Nadapdap, 2005)[19]. Pilkada langsung merupakan salah satu bentuk implementasi desentralisasi dalam perspektif politik, dimana terjadi proses transfer lokus kekuasaan dari pusat ke daerah (Romli, 2005)[20].

Para ahli berpendapat bahwa Pemilukada langsung menjadi pilar yang memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional (Dahl, 1971)[21]. Terlaksananya Pemilukada langsung menunjukkan adanya peningkatan demokrasi karena rakyat secara individu dan kelompok terlibat dalam proses melahirkan pemerintah atau pejabat negara. Pemilukada dalam konteks ini dimaksudkan sebagai demokrasi lokal adalah dalam upaya mewujudkan local accountability, political equity, dan local responsiveness yang merupakan tujuan dari desentralisasi. (Cheema dan Rondinelli: 2007)[22]. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Smith, Dahl maupun Mawhood.

Secara konseptual, urgensi diterapkannya sistem Pilkada Langsung menurut Hidayat (2010)[23], sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan hakiki dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kendati pada tataran teoritis, hingga saat ini keterkaitan secara langsung antara kebijakan desentralisasi dengan upaya untuk mewujudkan demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal tersebut masih terus diperdebatkan (Oyugi 2000)[24]. Namun para akademisi tetap percaya bahwa diterapkannya sistem pilkada langsung merupakan suatu keniscayaan bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang baik (local good governance) dan dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat.

Pandangan Hidayat (2010)[25] berdasarkan teori-teori substantive democracy dan procedural democracy dari para ahli berikut ini, nantinya akan diperbandingkan dan dianalisis dengan data-data empiris apakah secara idealita dan realita dalam penyelenggaraan Pemilukada telah tumbuh ke arah substantive democracy atau ke arah procedural democracy dengan adanya fenomena politik transaksional.

Mengikuti uraian Hidayat (2010)[26], logika teoritis yang dibangun oleh Smith (1985)[27] dan Arghiros (2001)[28] tentang urgensi dari diterapkannya sistem pemilihan secara langsung tersebut (termasuk didalamnya pilkada) akan mencapai kebenarannya bila berangkat dari asumsi substantive democracy (Case 2002)[29]. Substantive Democracy yang dimaksud oleh Williams Case (2002) adalah, suatu praktik demokrasi yang tidak saja ditandai oleh eksisnya institutusi demokrasi (democratic institutions), tetapi juga ditunjukkan oleh inherennya prilaku demokrasi (democratic behaviour) baik pada tataran institusi, aparat pelaksana institusi itu sendiri, maupun pada tataran masyarakat (civil society). Bila praktik demokrasi hanya sampai pada menghadirkan dan membenahi institusi demokrasi, tulis Case (2002), maka tipe demokrasi seperti ini lebih bersifat procedural democracy (demokrasi prosedural).

Artinya, tujuan ideal dari pemilihan secara langsung antara lain, untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif hanya akan mendekati kenyataan ketika diasumsikan bahwa perilaku demokrasi (democratic behaviour) telah eksis baik pada tataran elit penyelenggara pemerintahan, maupun di kalangan masyarakat. Ostrom (1991)[30] dan Oyugi (2000)[31] sepakat mengatakan bahwa, untuk dapat terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis, tidak cukup hanya dengan menghadirkan dan membenahi democratic institutions (institusi demokrasi), tetapi harus disertai oleh kehadiran dari democratic behaviour.

Inilah sesungguhnya, tegas Ostrom (1991), roh dari demokrasi. Perilaku demokrasi harus eksis baik pada tataran institusi, aparat pelaksana institusi itu sendiri, maupun pada tataran masyarakat. Dengan inherennya perilaku demokrasi tersebut, maka dapat dipastikan sebagian besar masyarakat (pemilih) telah “melek politik” dan kalaupun diberikan hak kebebasan politik (political leberties), mereka telah memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihan tersebut secara rasional.

Review Pelaksanaan Pemilukada Serentak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dimulai sejak tahun 2005 di Indonesia, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan ke dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah” (Pemilukada), dan kita sering pula menyebutnya sebagai pesta demokrasi lokal. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebut dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015 lalu adalah gelombang pertama dari rangkaian Pilkada serentak yang akan dilakukan hingga tahun 2023. Diperlukan enam gelombang pilkada serentak sebelum mencapai pilkada serentak secara nasional.

Gelombang kedua pilkada serentak dijadwalkan pada Februari 2017. Berikutnya, menyusul pilkada serentak gelombang ketiga pada tahun 2018, gelombang keempat pada tahun 2020, gelombang kelima pada tahun 2022, dan gelombang keenam pada tahun 2023.

Langkah panjang tersebut merupakan bagian dari penataan sistem kepemiluan Indonesia sebelum dapat menyelenggarakan pilkada serentak secara nasional, yang dilakukan pada satu waktu untuk seluruh daerah di Indonesia,yang ditargetkan bisa dipercepat pada 2024 (menurut UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan revisi kedua UU Pilkada), dari target sebelumnya 2027 (menurut UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015).

Beberapa hal yang menjadi sorotan dan catatan terhadap pelaksanaan Pemilukada Serentak Gelombang I, 9 Desember 2015 adalah: Pertama, terdapat lima daerah yang Pemilukadanya ditunda yaitu Kota Pematangsiantar Sumatera Utara (hingga Oktober 2016, pilkada belum juga bisa dilaksanakan), Kabupaten Sima-lungun Sumatera Utara (akhirnya digelar 10 Februari 2016), Provinsi Kalimantan Tengah (akhirnya digelar 27 Januari 2016), Kota Manado Sulawesi Utara (akhirnya digelar 17 Februari 2016), dan Kabupaten Fakfak Papua Barat (akhirnya digelar pada 16 Januari 2016). Pada akhirnya, daerah-daerah tersebut bisa menggelar pilkada pada tahun 2016, kecuali Kota Pematangsiantar yang hingga 2 Oktober 2016 belum menggelar pilkada akibat masih menunggu putusan hukum berkekuatan tetap dari Mahkamah Agung RI.

Sebagaimana dikutip dari laman KPU, tahapan Pilkada Kota Pematangsiantar menyisakan polemik pencalonan pasangan Surfenov Sirait – Parlindungan Sinaga. Setelah ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Pematangsiantar, pasangan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Medan. Perihal TMS ini alasannya karena yang bersangkutan tak menyertakan surat dukungan dari Partai Golkar kubu Agung Laksono. Pada tanggal 8 Desember 2015, PTUN Medan mengeluarkan putusan tentang penundaan berlakunya keputusan KPU Kota Pematangsiantar tentang pembatalan pasangan Surfenov Sirait – Parlindungan Sinaga. Selanjutnya pada 25 Februari 2016, PTUN Medan mengeluarkan putusan nomor 98/G/2015/PTUN-MDN yang amarnya menerima dan mengabulkan gugatan Surfenov Sirait – Parlindungan Sinaga.

KPU Kota Pematangsiantar kemudian mengajukan banding ke PTTUN Medan, dan PTTUN Medan mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan PTUN Medan Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN. Namun, KPU Kota Pematangsiantar tetap pada keyakinannya dan mengajukan Kasasi ke MA. Kasus di Kota Pematangsiantar ini menjadi bukti bahwa perangkat aturan yang telah disiapkan tetap menemukan lubang-lubang kekurangan di sana-sini yang mengakibatkan ketidakpastian penyelenggaraan Pilkada. Dan pekerjaan rumah di Kota Pematangsiantar bisa diselesaikan sebelum gelaran Pilkada Serentak Gelombang II pada Februari 2017. (Dianto Bachriadi: 2016)[32]

Akhirnya setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pematang Siantar dalam perkara sengketa pilkada di kota Pematangsiantar. Dengan putusan itu, pilkada dapat dilaksanakan tanpa keikutsertaan pasangan Surfenov Sirait – Parlindungan Sinaga.

Hal kedua adalah berkaitan dengan adanya daerah yang hanya memiliki calon tunggal, yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kabupaten Blitar (Jawa Timur), tetap dilakukan Pilkada yang mirip referendum. Para pemilih harus memilih “Setuju” atau “Tidak Setuju”. Pasangan Rijanto – Marhaenis UW akhirnya memenangkan suara “Setuju” pada Pilkada Kabupaten Blitar dengan perolehan suara sebanyak 84,90 persen. Sementara, pasangan Uu Ruzhanul Ulum – Ade Sugianto, berhasil memenangkan suara “Setuju” pada Pilkada Tasikmalaya dengan perolehan suara 67,35 persen. Sedangkan pasangan Raymundus Sau Fernandes – Aloysius Kobes, berhasil meme-nangkan suara “Setuju” pada Pilkada Timor Tengah Utara dengan perolehan suara 79,74 persen.

Pada Pemilukada Serentak Gelombang II, Februari 2017 merupakan Pilkada serentak dengan skala nasional kedua yang diselenggarakan di Indonesia sejak 2015. Pilkada serentak diikuti 101 daerah yang tersebar di 31 provinsi.[33]

Catatatan penting antara lain: Pertama, Pemilukada 2017, Tak seperti Pemilukada serentak sebelumnya yang hanya berlangsung satu putaran, kali ini khusus di DKI Jakarta dilangsungkan dua putaran. Kedua, Terdapat calon kepala daerah yang dalam status tersangka. Calon bupati petahana di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, terjerat kasus korupsi. Samsu Umar Abdul Samiun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Kemudian Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.

Ketiga, terdapat calon tunggal di sembilan daerah. Kesembilan daerah tersebut adalah Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara), Kota Tebing Tinggi (Sumatera Utara), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lampung), Kabupaten Pati (Jawa Tengah), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat), Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), Maluku Tengah (Maluku), dan Kota Sorong (Papua Barat).

Keempat, Pemberian sanksi tegas terhadap politik uang. Pada Pilkada serentak 2017, KPU membenahi peraturan tentang politik uang. Undang-Undang No. 10 tahun 2016 menyebutkan bahwa paslon yang terbukti sengaja memberikan uang secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk mempengaruhi pemilih diancam sanksi administrasi berupa pencalonannya dibatalkan. Mereka juga diancam sanksi pidana penjara paling singkat dua tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp 300.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran tidak menggugurkan sanksi pidana. Aturan ini juga berlaku bagi tim kampanye dan relawan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Pilkada, juga terdapat sanksi bagi pihak penerima suap. Pasal 187 UU No. 10 menyebutkan bahwa pemberi maupun penerima suap bisa dikenakan hukuman penjara maksimal 72 bulan dan denda maksimal Rp 2 miliar.

Kelima, merebaknya “politik dinasti” dengan 12 calon kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah sebelumnya: 1) Andika Hazrumy (Keluarga Atut Chosiyah) – Cawagub Banten. 2) HH Fadel (Keluarga Fadel M) – Cagub Gorontalo. 3) Dodi Riza Alex Nurdin (Keluarga Alex Nurdin) – Cabup Musi Banyuasin. 4) Adam Ishak (Keluarga alm. Ismail Ishak) – Cawabup Mesuji. 5) Parosil Mabsus (Keluarga Mukhlis Basri) – Cabup Lampung Barat. 6) Atty Suharti (Keluarga Itoc Tochija) -Calon Walikota Cimahi. 7) Siti Rahma (Keluarga Bachtiar Basri) Cabup Pringsewu. 8) Dewanti Rumpoko (Keluarga Eddy Rumpoko) – Calon Walikota Batu. 9) Karolin Margret Natasa (Keluarga Kornelis) – Cabup Landak. 10) Noormiliyani AS (Keluarga Hassanudin Murad) – Cabup Barito Kuala. 11) Rahmadian Noor (Keluarga Hassanudin Murad) – Cawabup Barito Kuala. 12) Tuasikal Abua (Keluarga Abdullah Tuasikal) – Cabup Maluku Tengah.

Dampak dan Implikasi Pemilukada Serentak

Pelaksanaan Pemilukada Serentak baik di 2015 maupun 2017 menjadi gambaran betapa demokrasi lokal telah menjadi tempat mengukuhkan dinasti politik, dinamika politik yang begitu keras terutama terlihat di Pemilukada Pematangsiantar dapat dilihat betapa partai politik yang mengalami perpecahan begitu sulit untuk memutuskan calonnya di Pemilukada, tarikan politik yang masuk ke ranah hukum menimbulkan tertundanya Pemilukada Pematangsiantar selama lebih satu tahun.

Tragisnya Pemilukada yang dimenangkan oleh Hulman Sitorus yang berpasangan dengan Hefriansyah dipastikan Hulman Sitorus tidak akan dilantik menjadi Walikota karena meninggal dunia sebelum ditetapkan dan dilantik. Dan pada Rabu 22 Februari 2017 Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi akhirnya melantik Hefriansyah sebagai Wakil Walikota sendirian dan pengambilan sumpah jabatannya karena pasangannya, Wali Kota terpilih Hulmas Sitorus telah meninggal dunia.

Kemudian Surfenov Sirait yang pernah mencalonkan diri menjadi peserta Pemilukada kota Pematangsiantar tahun 2015 dan gagal karena gugatannya ke Mahkamah Agung tidak dikabulkan, akhirnya telah meninggal dunia pada Senin 29 Mei 2017 di RS Cempaka Putih Jakarta.

Dinamika politik pada demokrasi lokal memang membawa dampak yang begitu luas dan positif bagi tumbuhnya institusi demokrasi. Pemilukada memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk berpartisipasi secara politik, menentukan pemimpin daerah yang juga mengikuti dan menentukan kebijakan daerah. Selain itu Pemilukada secara positif telah menjadi pemicu mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di sektor rill dengan tumbuhnya usaha-usaha penerbitan, percetakan dan advertising yang menyahuti permintaan para bakal calon untuk perlengkapan sosialisasi dan kampanye berupa marchandise dan pernak-pernik kampanye mulai dari kaos, bendera, spanduk, baliho, stiker dan lain-lainnya. Industri media cetak dan elektronik juga mendapatkan kesempatan yang luas untuk mempublikasikan para kandidat kepala daerah melalui iklan media, dialog media, sosialisasi dan kampanye melalui media.

Jasa konsultan kampanye dan jasa survey politik memperoleh kontrak baik secara profesional independen yang dibiayai oleh pihak ketiga atau organisasi non pemerintah dari luar negeri maupun yang dibiayai oleh kandidat telah memobilisasi tenaga relawan di daerah yang memberi peluang dan kesempatan kerja bagi mereka.

Para Tim Pemenangan atau Tim Sukses juga mendapat berkah dengan menerima pekerjaan untuk sekedar memasang perangkat kampanye, menyiapkan perlengkapan kampanye, mobilisasi massa sampai dengan menjadi pemantau dalam dan luar baik yang dibiayai oleh KPU, Kandidat maupun yang dibiayai oleh pihak ketiga, organisasi non pemerintah dari luar negeri dan lainnya.

Pendek kata, sebagaimana di awal tulisan ini, bahwa Pemilukada langsung dengan era baru demokrasi lokal telah memberi dampak positif bagi masyarakat. Tetapi dampak dan implikasi negatif dari Pemilukada secara langsung dan serentak juga tidak sedikit, diantaranya adalah munculnya politik transaksional. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengklaim telah melakukan penelitian pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 dan 2017. Hasilnya, pesta demokrasi ternyata sangat sulit terlepas dari politik transaksional. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menegaskan bahwa pesta demokrasi kedepannya harus lebih baik dari sebelumnya. Tujuannya, agar tercipta proses demokrasi yang sehat untuk masyarakat.[34]

Secara umum politik transaksional dalam Pemilukada dapat dirumuskan sebagaimana disebut Lewis A. Coser (1977: 129)[35] sebagai endowed (membantu dengan pemberian). Tatkala kita memilih wakil-wakil rakyat atau pemimpin, semestinya dapat menghasilkan aktor-aktor konkrit, aktor-aktor dengan otentisitas teruji. Namun dalam perjalanan waktu, aktor-aktor itu berubah menjadi tidak konkrit, palsu. Mereka tidak cukup cakap menjadi elit dan aktor sesungguhnya sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat.

Rumusan kedua tentang politik transaksional terjadi sebagaimana pemikiran, Benedict RO’G Anderson[36] dalam Language and Power (2006: 47-50) menegaskan bahwa Indonesia menganut budaya politik patrimonial atau klientelisme (pola relasi patronklien). Pola relasi antara patron dan klien didasari oleh kebutuhan saling menggantungkan, tetapi juga saling menguntungkan. Dengan memanfaatkan otoritas formal yang digenggamnya, sang patron bertindak sebagai pengayom, pelindung, atau penjamin eksistensi si klien. Sebaliknya, si klien berkewajiban menopang eksistensi sang patron. Jika salah seorang di antara keduanya runtuh, maka yang lain juga ikut runtuh.

Weber (Economy and Society, 1978: 227)[37] mendefinisikan patrimonialisme sebagai pola kekuasaan yang dicirikan oleh ketaatan kepada pemimpin tradisional bukan karena otoritas legal-formal yang melekat pada sebuah posisi struktural, melainkan karena pribadinya. Budaya politik patrimonialistik dicirikan oleh empat hal: 1) kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya (resources exchange); 2) kebijakannya bersifat partikularistik, tidak universalistik; 3) penegakan hukum bersifat sekunder; dan 4) penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Endowed atau membantu dengan pemberian sebagaimana yang dirumuskan Lewis A. Coser (1977) dalam praktik Pemilukada dapat kita lihat diantaranya adalah berkaitan dengan fenomena uang mahar kepada partai politik yang diberikan kandidat kepada partai politik berpotensi menimbulkan politik transaksional. Hal lainnya adalah transaksi kandidat dengan jasa kampanye dan jasa surveyor yang belakangan digugat akurasi dan tingkat validitas dan realiabilitas hasil survey politik yang sebenarnya menjadi instrumen kampanye. Secara faktual, boleh jadi jasa survey melakukan kerja-kerja profesional, tetapi lantaran jasa survey dari perusahaan atau institusi yang melakukan survey sekaligus menjadi konsultan kampanye pemenangan sering sekali ada konflik kepentingan dan hasil survey yang dipublikasikan bersifat subyektif. Secara etika politik dan etika profesional tidak boleh lembaga survey merangkap sebagai konsultan kampanye pemenangan. Bila ada lembaga survey internal yang dikontrak oleh kandidat secara etika mesti meminta izin dari para kandidat lainnya yang akan disurvey apakah berkenan untuk disurvey atau tidak, kemudian hasil survey itu tidak boleh dipublikasikan dan dijadikan sebagai instrumen dan alat kampanye. Pengaturan keberadaan konsultan politik dan kampanye, jasa survey dan poolster sudah semestinya diatur dalam regulasi Pemilukada.

Hal lain yang berkaitan dengan endowed atau membantu dengan pemberian adalah pada masa penjajakan. Kandidat melalui tim relawan, konsultan atau secara langsung memberikan berbagai bantuan baik berupa uang, sembako dan bantuan lain dalam melakukan sosialisasi, hal ini juga berpotensi terjadinya politik transaksional. Karenanya sejak masa sosialisasi harusnya sudah diatur dengan regulasi tentang tatacara sosilisasi baik dalam hal pemberian uang dan natura kepada calon pemilih, kepada kelompok dan organisasi dan kepada lembaga sosial dan diatur pula dalam hal pemasangan berbagai atribut dan perangkat sosialisasi para kandidat.

Praktik politik uang (money politic) dengan memberikan uang, sembako, dan natura lainnya kepada calon pemilih juga menjadi fenomena politik transaksional yang masih marak dalam pelaksanaan Pemilukada (dikenal istilah serangan fajar). Selain itu praktik pembelian suara  (money buy voters) melalui pemberian sejumlah uang dan natura kepada penyelenggara Pemilukada untuk menggelembungkan suara dan mencuri suara kandidat lain juga terus terjadi. Berkaitan dengan politik uang (money politik) dan uang membeli suara (money buy voters) KPU telah memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat.

Dalam hal budaya politik patrimonial atau klientelisme sebagaimana dikemukakan oleh Benedict RO’G Anderson dan Weber secara mencolok dapat dilihat dari para kandidat inchumbent dan para pejabat publik yang menggunakan pengaruh jabatannya untuk menggerakkan kegiatan politik mulai dari pengerahan massa atau mobilisasi massa yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan sampai dengan transaksi dan janji tetap mempertahankan jabatan atau pemberian jabatan yang lebih tinggi bila nanti kandidat tersebut terpilih menjadi kepala daerah.

Fenomena menarik lainnya berkaitan dengan ini adalah adanya sejumlah pengusaha yang memberikan dukungan kepada kandidat dalam bentuk dana kampanye, dukungan tokoh pemuda dan masyarakat dalam memobilisasi pemilih dengan harapan bila kandidat mereka menang maka mereka yang mengatur jalannya pemerintahan dengan menempatkan orang-orang pilihannya pada jabatan setrategis di pemerintahan daerah dan mendapatkan proyek-proyek pembangunan. Fenomena sebagaimana adanya pihak-pihak eksternal yang mengatur jalannya pemerintahan daerah ini yang oleh Hidayat disebut sebagai pemerintahan bayangan (shadow state).

Dengan masih maraknya temuan-temuan politik transakisonal dan perilaku politik dan demokrasi yang menyimpang dengan ditandai oleh prakmatisme politik maka sesungguhnya Pemilukada yang berlangsung di Indonesia belum mengikuti konsep sebagaimana dikemukanan oleh Smith (1985) dan Arghiros (2001) tentang urgensi dari diterapkannya sitem pemilihan secara langsung tersebut (termasuk dida-lamnya pilkada) mengarah pada substantive democracy (Case 2002). Substantive Democracy yaitu suatu praktik demokrasi yang tidak saja ditandai oleh eksisnya institutusi demokrasi (democratic institutions), tetapi juga ditunjukkan oleh inherennya prilaku demokrasi (democratic behaviour) baik pada tataran institusi, aparat pelaksana institusi itu sendiri, maupun pada tataran masyarakat (civil society).

Tampaknya, perilaku demokrasi dalam pelaksanaan Pemilukada masih merupakan praktik demokrasi yang hanya sampai pada menghadirkan dan membenahi institusi demokrasi, sebagaimana pernyataan Case (2002), lebih bersifat procedural democracy (demokrasi prosedural). Karena dalam kenyataannya Pemilukada secara langsung untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif belum mendekati kenyataan dengan perilaku demokrasi (democratic behaviour) yang belum eksis baik pada tataran elit penyelenggara pemerintahan, maupun di kalangan masyarakat. Ostrom (1991) dan Oyugi (2000) sepakat bahwa, untuk dapat terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis, tidak cukup hanya dengan menghadirkan dan membenahi democratic institutions (institusi demokrasi), tetapi harus disertai oleh kehadiran dari perilaku demokrasi (democratic behaviour).

Dengan belum inherennya perilaku demokrasi pada praktik demokrasi lokal melalui Pemilukada, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat (pemilih) belum “melek politik” dan kalaupun diberikan hak kebebasan politik (political leberties), mereka ternyata belum memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihan tersebut secara rasional.

Kesimpulan

Indonesia telah memasuki era baru demokrasi yang semakin maju. Perbaikan regulasi penyelenggaraan Pemilukada juga terus dilakukan oleh pemerintah dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilukada langsung dan serentak yang merupakan implementasi dari desentralisasi politik dimaksudkan sebagai demokrasi lokal adalah dalam upaya mewujudkan local accountability, political equity, dan local responsiveness yang merupakan tujuan dari desentralisasi dalam realitas politiknya kita masih melihat maraknya politik transaksional.

Pelaksanaan Pemilukada di Indonesia masih marak dengan politik transaksional sebagaimana hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengklaim telah melakukan penelitian pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 dan 2017. Hasilnya, pesta demokrasi ternyata sangat sulit terlepas dari politik transaksional dan maraknya fenomena politik transaksional baik yang menurut Lewis A. Coser disebut dengan endowed atau membantu dengan pemberian berupa politik uang (money politik) dan uang membeli suara (money buy voters) atau budaya politik patrimonial atau klientelisme sebagaimana pandangan Benedict RO’G Anderson dan Weber dengan terjadi penyalahgunaan wewenang (abause of power) oleh kandidat inchumbent dan pejabat publik yang mencalonkan diri pada Pemilukada dengan menggunakan fasilitas negara dan mempengaruhi bawahan untuk bekerja secara politik dalam sosialisasi penjajakan maupun kampanye pemenangan. Selain itu muncul pula politik patrol – klien antara kandidat dengan pengusaha, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dan penguasa lokal yang nantinya sangat berpengaruh dan menentukan jalannya pemerintahan atau yang oleh Hidayat disebut sebagai pemerintahan bayangan (shadow state).

Kesemuanya ini menunjukkan bahwa pelembagaan dan konsolidasi demokrasi melalui Pemilukada langsung masih belum mengarah pada demokrasi substantive (substantive democracy) tetapi masih pada tataran pelembagaan dan penataan demokrasi prosedural (prosedural democracy). Dengan kenyataan seperti ini maka tujuan desentralisasi dalam upaya mewujudkan local accountability, political equity, dan local responsiveness masih jauh panggang dari api, jauh antara idealita dan realita, jauh antara harapan dan kenyataan.

Dimasa yang akan datang kiranya diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur penyelenggaraan Pemilukada sejak dari tahap kandidat melakukan sosialisasi penjajakan potensi, mengikuti konvensi partai politik, membangun koalisi, dan mengikuti kompetisi, serta seluruh regulasi yang mengatur semua elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilukada. Penting pula untuk melakukan pendidikan bagi para pemilih (voters educations) dan sosialisasi tentang betapa pentingnya peran serta dan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada yang sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Pemilukada Juni 2018 dan Pemilihan Umum 2019 bangsa Indonesia perilaku demokrasinya sudah saatnya untuk tidak menjalankan praktik demokrasi, sosial, politik, ekonomi dan budaya sebagaimana Mahatma Gandhi sebut sebagai tujuh dosa sosial, yaitu: “politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, kesenangan tanpa nurani, perniagaan tanpa moralitas, pendidikan tanpa karakter, ilmu tanpa kemanusiaan, peribadatan tanpa pengorbanan.”

Catatan:

[1]       Lihat Budhy Munawar Rachman., Kutipan Pencerahan Nurcholish Madjid Tentang Islam Rahmatan Lil ‘Alamin., (Malang, Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM) Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan I, Juli 2017.

[2]       Goffman, Erving. 1959. The Presentations of self in Everyday Life. Doubleday Anchor Books & Company, Inc: New York.

[3]       Lihat Ikhsan, M.  tanpa tahun. Evaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten/Kota. Diunduh dari http://www.stialan.ac.id/artikel%20m%20ikhsan.pdf

[4]       Hidayat, Syarif., Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation., (Jurnal Poelitik Vol. 1 Np. 1, 2008).

[5]       Parson, T. et al. (eds) (1961) Theories of Sociology, Glencoe: The Free Press.

[6]       Mawhood P. (ed) (1987) Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa, Chicheser: John Wiley & Sons.

[7]       Smith, B.C. (1985), Decentralization: The Territorial Dimension of The State. London: Asia Publishing House.

[8]       Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli (1983), Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries. Beverly Hills/London/New Delhi: sage publications.

[9]       Hidayat, Syarif., Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation., (Jurnal Poelitik Vol. 1 No. 1, 2008).

[10]     Smith, B.C. (1985), Decentralization: The Territorial Dimension of The State. London: Asia Publishing House.

[11]     Ibid.

[12]     Maddick, Henry (1963), Democracy, Decentralization and Development, London: Asia Publisihing House.

[13]     Smith, B.C. (1985), Decentralization: The Territorial Dimension of The State. London: Asia Publishing House.

[14]     Sharpe, L.J. (1981) Theories of Local Government, in L.D. Feldman (ed) Political and Government of Urban Canada, London: Methuen.

[15]     Smith, B.C. (1985), Decentralization: The Territorial Dimension of The State. London: Asia Publishing House.

[16]     Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis & G. Shabbir Cheema (1983), Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience, Washington D.C.: The World Bank.

[17]     Ruland, J. (1992) Urban Development in Southeast Asia: Regional Cities and Local Government, Boulder: Westview Press.

[18]     Ibid.

[19]     Nadapdap, Binoto. 2005. ‘Pasang Surut Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.’ Sociale Polites Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. V, No. 22.

[20]     Romli, Lili. 2005. ‘Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal.’ Analisis CSIS, Vol. 34, No. 3.

[21]     Dahl, Robert A. 1971. Poliarchy: Participation and Opposition. Yale University Press: New Heaven.

[22]     Cheema, G. Shabbir and Dennis A. Rondinelli. 2007. Decentralizing Governance: Emerging Concept and Practices. Brookings Institution Press: Washington, D.C.

[23]     Hidayat, Syarif., Demokrasi Elitis? Relasi Kekuasaan Pasca Pilkada., Media Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Volume: 23 – No. 3 Terbit : Juli 2010.

[24]     Oyugi, WO (2000) Decentralization for good governance and development: concepts and issues. Regional Development Dialogue 21 (1) : 3-22.

[25]     Hidayat, Syarif., Demokrasi Elitis? Relasi Kekuasaan Pasca Pilkada., Media Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Volume: 23 – No. 3 Terbit : Juli 2010.

[26]     Ibid.

[27]     Smith, B.C. (1985), Decentralization: The Territorial Dimension of The State. London: Asia Publishing House.

[28]     Arghiros, D (2001) Democracy, Development, and Decentralisation in Provincial Thailand. Surrey: Surzon.

[29]     Case, W (2002) Politics in Southeast Asia: Democracy or Less. Mitcaham, Surrey: Curzon.

[30]     Ostrom, Vincent (1991), The Mining of American Federalism: Constituting Self Governing Society, San Francisco: ICS Press.

[31]     Oyugi, WO (2000) Decentralization for good governance and development: concepts and issues. Regional Development Dialogue 21.

[32]     Dianto Bachriadi, dkk., Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pilkada Serentak 2015., (Jakarta, Komnas HAM RI, 2016).

[33]     http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38878388

[34]     https://news.okezone.com/read/2017/10/10/337/1792856/waduh-kpk-simpulkan-pilkada-serentak-terjerat-politik-transaksional

[35]     Coser, Lewis A. (1977) Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical and Social Context 2nd ed., Harcourt Brace Jovanovich, Inc.: New York, Chicago, San Fransisco, Atlanta.

[36]     Anderson, Benedict R. O’G., Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia., (Jakarta Indonesia, Equinox Publishing Indonesia, 2006).

[37]     Weber, Max., Economy and Society, An Outline of Interpretative Sociology., Edited by Guenther Roth and Claus Wittich., (University of California Press, 1978).

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top