Jurnal

Oligarki Mengancam Demokrasi Indonesia

149297_10201075707286645_1097506816_n

Oleh: Wahyu Triono KS

Dosen FISIP Universitas Nasional, wahyutrionoks09@gmail.com

Abstrak

Demokrasi yang semula diyakini sebagai konsep ideal dalam praktik bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat menjadi konsep yang terancam masa depannya ketika semestinya demokrasi melahirkan masyarakat madani (civil society) akan tetapi dengan makin suburnya kultur politik feodal yang mempraktikkan oligarki dalam wajah lain berbentuk politik transaksional nyata-nyata hanya menghasilkan demokrasi yang prosedural bukan demokrasi yang substansial untuk kesejahteraan dan keadilan. Dengan praktik oligarki semacam itu yang berjalan secara terus menerus akan mengancam bukan hanya masa depan demokrasi tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Kata Kunci: Oligarki, demokrasi dan Indonesia

Pendahuluan

Sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat Indonesia menganut paham sebagai negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (machstaat) sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa, “negara Indonesia ialah negara hukum.” Kemudiaan sebagai negara hukum (rachstaat) salah satu yang menjadi unsur atau asasnya menurut Arief Sidharta dalam (Jimly Asshiddiqie:2007)[1] adalah asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.

Unsur dan asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu: Pertama, adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala. Kedua, Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat. Ketiga, Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah. Keempat, Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak. Kelima, Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat. Keenam, Kebebasan pers dan lalu lintas informasi. Ketujuh, Rancangan Undang-Undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

Namun, alih-alih menjalankan unsur dan asas demokrasi, akan tetapi justru dalam kenyataanya para aktor yang merupakan segelintir kelompok elite memainkan perannya menjalankan praktik oligarki yang mengancam masa depan demokrasi Indonesia. Kajian ini menganalisis bagaimana oligarki itu membawa dampak terhadap kelangsungan masa depan demokrasi Indonesia. Apakah akan mengancam demokrasi substantive (substantive democracy) atau justru mengarah pada demokrasi prosedural (procedural democracy) dan menjauh dari tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kritik Terhadap Demokrasi

Demokrasi memang bukan sistem yang sempurna. Siapa yang pernah membayangkan bahwa sejak Tahun 500 Sebelum Masehi ketika untuk pertama sekali demokrasi diterapkan di dunia dengan lahirnya sebuah negara kota atau city state di Athena, Yunani, dimana pada masa itu telah memberikan hak kepada para lelaki berusia di atas 20 tahun untuk turut serta dalam pembuatan keputusan publik, ternyata negara Yunani itu sejak 2008 terancam kebangkrutan dan dianggap sebagai negara gagal.

Penerapan demokrasi di Athena tetap meninggalkan diskriminasi karena kaum perempuan dan budak tidak diperkenankan atau tidak memiliki hak pilih atau ikut serta dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, fenomena memberikan uang kepada pemilih atau yang kini bisa dianggap sebagai money politic juga sudah terjadi.

Sejak pertama sekali ide demokrasi itu diterapkan, ia tidak pernah lepas dari kritik. Aristoteles (348 – 322 SM) misalnya menyebut demokrasi sebagai mobocracy atau the rule of the mob. Ia membayangkan demokrasi sebagai sebuah sistem yang bobrok, karena sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh massa, demokrasi rentan akan anarkhisme dan sangat sulit dibayangkan akan adanya suatu kelompok yang besar (mayoritas) memimpin kelompok yang jumlahnya lebih kecil (minoritas). Menurut Aristoteles bila negara dipegang oleh banyak orang (lewat perwakilan legislatif) akan berbuah petaka. Buku “Politics” karya Aristoteles menyebut demokrasi sebagai bentuk negara yang buruk (bad state).

Demokrasi memiliki sistem pemerintahan oleh orang banyak, dimana satu sama lain memiliki perbedaan atau pertentangan kepentingan, perbedaan latar belakang sosial ekonomi, dan perbedaan tingkat pendidikan. Pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok minoritas di dewan perwakilan yang mewakili kelompok mayoritas penduduk itu akan mudah berubah menjadi penerintahan anarkhis, menjadi ajang pertempuran konflik kepentingan berbagai kelompok sosial dan pertarungan elite kekuasaan. Perbedan-perbedaan tersebut menjadi kendala bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. Konsensus sulit dicapai dan konflik kepentingan mudah terjadi.

Kritik lain terhadap demokrasi juga dilakukan oleh Plato (472-347 SM) yang menekankan bahwa liberalisasi yang menjadi akar demokrasi sesungguhnya menjadi biang petaka mengapa negara demokrasi akan gagal selama-lamanya. Dalam demokrasi liberal orang-orang mengejar kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas, akibatnya ialah bencana bagi negara dan bagi warga negara. Setiap orang ingin mengatur dirinya sendiri dan berbuat sesuka hatinya sehingga timbullah berbagai kerusuhan yang disebabkan oleh berbagai tindakan kekerasan (violence), ketidaktertiban atau kekacauan (anarchy), tidak bermoral (licentiouseness) dan ketidak sopanan (immodesty).

Menurut Plato, pada masa itu citra negara benar-benar telah rusak. Ia pun menyaksikan betapa negara menjadi rusak dan buruk akibat penguasa yang korup. Karena demokrasi terlalu mendewa-dewakan kebebasan individu yang berlebihan sehingga membawa bencana bagi negara yaitu anarkhi (kebrutalan), dari sini muncul tirani (kezaliman).

Bagaimana dengan praktik demokrasi di Indonesia melalui pemilihan umum secara langsung dengan prinsip menang kalah, dapatkah kita analisis secara obyektif data dan fakta bukan hanya apa yang terlihat dengan jelas dan tegas di panggung depan (front stage) akan tetapi juga apa yang tak terlihat dan bahkan tersembunyi dan disembunyikan di panggung belakang (back stage), sebagaimana sosiolog Amerika paling berpengaruh di abad 20, Erving Goffman (1959),[2] mengemukakan suatu teori yang termashur yang dikenal dengan teori Dramaturgi.

Sejak awal, bahkan sebelum reformasi bergulir di Indonesia pada 1998, Nurcholish Madjid telah mengingatkan bahwa demokrasi mestilah dimaknai sebagai suatu hak untuk memberi suara secara bermakna dan bebas dari paksaan yang merupakan metafor untuk sistem politik yang membuka partisipasi rakyat umum. Pemilihan yang bebas dan pemberian suara yang rahasia juga perlambang demokrasi. Tetapi demokrasi tidaklah ‘bersemayam’ dalam pemilu-pemilu. Jika demokrasi –sebagaimana dipahami di negeri maju– harus punya ‘rumah’ maka rumahnya adalah “masyarakat madani” (civil society).

Ada dua syarat menurut Gramsci bagi terbentuknya suatu masyarakat madani (civil society):[3] Pertama, tergantung pada tersedia atau tidaknya sebuah “ruang” atau “pentas” bagi pertarungan berbagai ide, gagasan atau ideologi. Oleh sebab itu, masalah demokrasi dan masyarakat madani (civil society) tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang “komunikasi politik”. Kedua, lenyapnya feodalisme sebagai ideologi tunggal. Sebaliknya, feodalisme akan terkikis dengan sendirinya bila daya kritis dan kreatif masyarakat dibuka. Untuk membuka semuanya ini, perlu diciptakan suatu “medan komunikasi terbuka” termasuk komunikasi politik.

Belakangan ini dengan fenomena semakin berkembangnya kekerasan yang dibungkus dengan rapi melalui gerakan massa protes atau gerakan politik mobilisasi dengan menggunakan kekuatan sosial, ekonomi dan kekuasaan politik serta bertahannya feodalisme model baru dengan penguasaan infrastruktur dan suprastruktur politik mengkonfirmasi tentang hadirnya oligarki yang semakin mengancam demokrasi yang tidak melahirkan masyarakat madani (sivil society) dan menwujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Definisi dan Wajah Baru Oligarki

Bila oligarki dimaknai sebagai kekuasaan oleh segelintir orang, merupakan manifestasi pemerintahan yang buruk. Oleh karena sifatnya yang elitis dan eksklusif, terlebih lagi biasanya beranggotakan kaum kaya, oligarki tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat luas dan yang membutuhkan sebagai makna dan definisi yang dikemukakan Aristoteles ini menyebabkan bisa secara serampangan memberi tuduhan pada pihak-pihak tertentu sebagai oligark atau yang menjalankan praktik oligarki maka definisi baru oligarki akan membantu kita memahami bagaimana oligarki membawa dampak buruk bagi praktik demokrasi.

Professor Jeffrey A. Winters[4] dari Northwestern University memberikan definisi baru tentang oligarki sebagiamana dalam bukunya, “Oligarchy,” yaitu, seseorang dengan dana yang cukup untuk melindungi “wealth defense industry” atau “industri perlindungan kekayaan.”

Menurut Winters, oligarki dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki mempunyai suatu dasar kekuasaan serta kekayaan material yang sangat sulit untuk dipecah dan juga diseimbangkan. Sedangkan dimensi kedua menjelaskan bahwa oligarki mempunyai suatu jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, meskipun mempuyai status minoritas di dalam sebuah komunitas. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang oligarki harus mempunyai dasar kekuasaan yang sulit dipecah serta jangkauan yang harus sistemik.

Untuk memperjelas mengenai oligarki, Winters menggolongkan oligarki menjadi empat ciri utama antara lain, tingkat keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan hak atas harta dan kekayaan, keterlibatan oligarki pada kekuasaan atau pemerintahan, sifat keterlibatan dalam memaksa apakah kolektif atau terpecah, dan yang terakhir sifat liar atau jinak. Dari ciri-ciri tersebut, Winters juga membuat empat tipe ideal untuk oligarki, yaitu: Pertama, Oligarki Panglima. Oligarki muncul dengan kekuasaan yang memaksa atau dengan kekerasan secara langsung. Oligarki panglima mempunyai tentara hingga senjata untuk merebut sumber daya secara langsung kekuasaan milik oligarki lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengumpulan kekayaan dilakukan dengan menaklukan satu panglima dengan panglima lain, akibatnya ancaman yang paling dominan terjadi pada klaim harta daripada pendapatan. Oligarki panglima pernah terjadi pada masa pra sejarah, Eropa zaman pertengahan dan keluarga yang berseteru di Pegunungan Apalachia.

Kedua, Oligarki Penguasa Kolektif. Oligarki mempunyai kekuasaan serta berkuasa dengan cara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan atau norma. Dalam oligarki ini, para penguasa akan saling bekerja sama dalam mempertahankan kekayaannya dengan cara memerintah suatu komunitas. Oligarki penguasa kolektif bisa ditemukan pada komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma dan juga praktik politik pasca Soeharto di Indonesia.

Ketiga, Oligarki Sultanistik. Oligarki yang terjadi ketika monopoli sarana pemaksaan terletak pada satu tangan Oligark. Terdapat suatu hubungan antara Oligark (patron-klien) dengan Oligark yang berkuasa. Oligarki sultanistik memberikan wewenang dan juga kekerasan pada penguasa utama saja, sedangkan para Oligark yang lain hanya menggantungkan pertahanan kekayaan serta harta mereka pada Oligark utama atau tunggal. Hal ini pernah terjadi di Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto.

Keempat, Oligarki Sipil. Oligarki ini sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Oligark hanya menyerahkan kekuasaannya kepada suatu lembaga non pribadi dan juga kelembagaan yang mempunyai hukum lebih kuat. Sehingga, Oligark hanya fokus mempertahankan pendapatan dengan cara mengelak dari jangkauan negara dalam meredistribusi kekayaannya. Oligarki Sipil tidak selalu bersifat demokratis serta melibatkan pemilu. Hal ini terjadi di Amerika Serikat dan India di mana oligarki bersifat demokratis secara prosedural, akan tetapi di Singapura dan Malaysia oligarki bersifat otoriter.

Terdapat beberapa ciri-ciri negara yang menggunakan sistem pemerintahan oligarki, dimana seiring dengan berjalannya waktu, oligarki telah merambah hingga kepada sistem demokrasi, dimana suatu kepemimpinan dikuasai oleh minoritas atas mayoritas. Terdapat beberapa ciri-ciri tertentu yang hanya dimiliki oleh sistem pemerintahan oligarki. Beberapa ciri-ciri tersebut antara lain: Pertama, Kekuasaan dipegang atau dikendalikan oleh kelompok kecil masyarakat. Salah satu ciri dari sistem pemerintahan oligarki yang paling bisa terlihat yaitu kepemimpinan dikendalikan atau dipegang oleh suatu kelompok kecil masyarakat. Sebagian besar kelompok kecil ini mempunyai uang. Mereka dapat dengan mudah masuk ke dalam pemerintahan karena memiliki uang serta kekayaan. Hal ini pernah terjadi saat revolusi industri yang terjadi di Inggris. Orang-orang kaya yang memperolah uang dari hasil revolusi industri bisa masuk ke dalam pemerintahan dengan mudah.

Kedua, Terjadi ketidaksetaraan ataupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrim. Sistem pemerintahan oligarki bisa terjadi karena adanya kesenjangan dalam hal material yang sangat ekstrim di dalam masyarakat. Orang-orang kaya akan terlihat menonjol jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak memiliki uang. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tidak seimbang distribusi kekayaan pada sebuah masyarakat, akan semakin besar pula pengaruh kekayaan terhadap kekuasaan. Hal tersebutlah yang memunculkan konflik sosial di masyarakat di pemerintahan oligarki. Contoh dari konflik sosial di pemerintahan oligarki yaitu, kemiskinan yang semakin meningkat sedangkan pemimpinnya semakin kaya.

Ketiga, Uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan. Ciri-ciri lain dari pemerintahan oligarki yang sangat mudah dilihat yaitu, kekuasaan yang terfokus pada kekayaan. Kekayaan tersebut bisa mempengaruhi segala hal seperti kapasitas, motivasi, hingga masalah politik untuk mereka yang mempunyai kekuasaan. Seperti yang telah dijelaskan di atas jika mereka yang mempunyai kekayaan, akan dengan mudah untuk memperoleh kekuasaan di negara.

Keempat, Kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan kekayaan. Pemerintahan oligarki erat kaitannya dengan kekayaan. Sistem pemerintahan hingga politik yang dijalankan oleh suatu negara dalam hal ini menerapkan sistem oligarki biasanya hanya untuk mempertahankan kekayaan bagi penguasa. Di dalam pemerintahan oligarki, pengambilalihan kekayaan artinya mengambil alih kekuasaan. Sehingga, akan dilakukan berbagai cara bagi penguasa untuk mempertahankan kekayaan yang dimilikinya.

Dengan definisi dan ciri-ciri secara rinci bagamana suatu negara atau pemerintahan menjalankan oligarki semakin memberikan keyakinan kepada kita tentang praktik oligarki tersebut masih berjalan berkelindan bersama kehidupan politik dan kekuasaan pemerintahan. Meskipun bila kita periksa secara lebih teliti oligarki itu muncul dalam wajah baru dalam berbagai bentuk politik transaksional yang kita kenali sebagai efek atau dampak terusan dari praktik oligarki yang dijalankan oleh segelintir oligark.

Wajah Demokrasi Kita

Bagaimana kita menjelaskan seluruh fenomena, dan fakta bahwa praktik pemilihan umum sebagai perlambang demokrasi yang semestinya harus demokratis justru menjadi praktik politik transaksional dalam setiap Pemilu sebagaimana disebut Lewis A. Coser (1977:129)[5] sebagai endowed (membantu dengan pemberian). Tatkala kita memilih wakil-wakil rakyat atau pemimpin, semestinya dapat menghasilkan aktor-aktor konkrit, aktor-aktor dengan otentisitas teruji. Namun dalam perjalanan waktu, aktor-aktor itu berubah menjadi tidak konkrit, palsu. Mereka tidak cukup cakap menjadi elit dan aktor sesungguhnya sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat.

Rumusan lain tentang politik transaksional terjadi sebagaimana pemikiran, Benedict RO’G Anderson[6] dalam Language and Power (2006:47-50) menegaskan bahwa Indonesia menganut budaya politik patrimonial atau klientelisme (pola relasi patron-klien). Pola relasi antara patron dan klien didasari oleh kebutuhan saling menggantungkan, tetapi juga saling menguntungkan. Dengan memanfaatkan otoritas formal yang digenggamnya, sang patron bertindak sebagai pengayom, pelindung, atau penjamin eksistensi si klien. Sebaliknya, si klien berkewajiban menopang eksistensi sang patron. Jika salah seorang di antara keduanya runtuh, maka yang lain juga ikut runtuh.

Weber (Economy and Society, 1978:227)[7] mendefinisikan patrimonialisme sebagai pola kekuasaan yang dicirikan oleh ketaatan kepada pemimpin tradisional bukan karena otoritas legal formal yang melekat pada sebuah posisi struktural, melainkan karena pribadinya. Budaya politik patrimonialistik dicirikan oleh empat hal: Pertama, kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya (resources exchange); Kedua, kebijakannya bersifat par-tikularistik, tidak universalistik; Ketiga, penegakan hukum bersifat sekunder; dan Keempat, penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Endowed atau membantu dengan pemberian sebagaimana yang dirumuskan Lewis A. Coser (1977) dalam praktik Pemilu dapat kita lihat diantaranya adalah berkaitan dengan fenomena uang mahar kepada partai politik yang diberikan kandidat kepada partai politik berpotensi menimbulkan politik transaksional. Hal lainnya adalah transaksi kandidat dengan jasa kampanye dan jasa surveyor yang belakangan digugat akurasi dan tingkat validitas dan realiabilitas hasil survey politik yang sebenarnya menjadi instrumen kampanye.

Hal lain yang berkaitan dengan endowed atau membantu dengan pemberian adalah pada masa penjajakan. Kandidat melalui tim relawan, konsultan atau secara langsung memberikan berbagai bantuan baik berupa uang, sembako dan bantuan lain dalam melakukan sosialisasi, hal ini juga berpotensi terjadinya politik transaksional. Karenanya sejak masa sosialisasi harusnya sudah diatur dengan regulasi tentang tatacara sosilisasi baik dalam hal pemberian uang dan natura kepada calon pemilih, kepada kelompok dan organisasi dan kepada lembaga sosial dan diatur pula dalam hal pemasangan berbagai atribut dan perangkat sosialisasi para kandidat.

Praktik politik uang (money politic) dengan memberikan uang, sembako, dan natura lainnya kepada calon pemilih juga menjadi fenomena politik transaksional yang masih marak dalam pelaksanaan Pemilu (dikenal istilah serangan fajar). Selain itu praktik pembelian suara  (money buy voters) melalui pemberian sejumlah uang dan natura kepada penyelenggara Pemilu untuk menggelembungkan suara dan mencuri suara kandidat lain juga terus terjadi. Berkaitan dengan politik uang (money politik) dan uang membeli suara (money buy voters) KPU telah memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat.

Dalam hal budaya politik patrimonial atau klientelisme sebagaimana dikemukakan oleh Benedict RO’G Anderson dan Weber secara mencolok dapat dilihat dari para kandidat inchumbent dan para pejabat publik yang menggunakan pengaruh jabatannya untuk mengge-rakkan kegiatan politik mulai dari pengerahan massa atau mobilisasi massa yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan sampai dengan transaksi dan janji supaya dapat tetap memper-tahankan jabatan atau pemberian jabatan yang lebih tinggi bila nanti kandidat tersebut terpilih.[8]

Fenomena menarik lainnya berkaitan dengan ini adalah adanya sejumlah pengusaha yang memberikan dukungan kepada kandidat dalam bentuk dana kampanye, dukungan tokoh pemuda dan masyarakat dalam memobilisasi pemilih dengan harapan bila kandidat mereka menang maka mereka yang mengatur jalannya pemerintahan dengan menempatkan orang-orang pilihannya pada jabatan setrategis di pemerintahan dan mendapatkan proyek-proyek pembangunan. Fenomena sebagaimana adanya pihak-pihak eksternal yang mengatur jalannya pemerintahan dan pemerintah daerah ini yang oleh Syarif Hidayat (2010) disebut sebagai pemerintahan bayangan (shadow state).

Dengan masih maraknya temuan-temuan politik transakisonal dan perilaku politik dan demokrasi yang menyimpang dengan ditandai oleh prakmatisme politik maka sesungguhnya Pemilu yang berlangsung di Indonesia belum mengikuti konsep sebagaimana dikemukanan oleh Smith (1985) dan Arghiros (2001) tentang urgensi dari diterapkannya sistem pemilihan secara langsung tersebut mengarah pada substantive democracy (Case 2002). Substantive Democracy yaitu suatu praktik demokrasi yang tidak saja ditandai oleh eksisnya institutusi demokrasi (democratic institutions), tetapi juga ditunjukkan oleh inherennya prilaku demokrasi (democratic behaviour) baik pada tataran institusi, aparat pelaksana institusi itu sendiri, maupun pada tataran masyarakat (civil society).

Tampaknya, perilaku demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu masih merupakan praktik demokrasi yang hanya sampai pada menghadirkan dan membenahi institusi demokrasi, sebagaimana pernyataan Case (2002), lebih bersifat procedural democracy (demokrasi prosedural). Karena dalam kenyataannya Pemilu secara langsung untuk mewujudkan peme-rintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif belum mendekati kenyataan dengan peri-laku demokrasi (democratic behaviour) yang belum eksis baik pada tataran elit penyeleng-gara pemerintahan, maupun di kalangan masyarakat. Ostrom (1991) dan Oyugi (2000) sepakat bahwa, untuk dapat terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis, tidak cukup hanya dengan menghadirkan dan membenahi democratic institutions (institusi demokrasi), tetapi harus disertai oleh kehadiran dari perilaku demokrasi (democratic behaviour).

Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat (pemilih) belum “melek politik” dan kalaupun diberikan hak kebebasan politik (political leberties), mereka ternyata belum memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihan tersebut secara mandiri, independen dan rasional.

Situasi yang sedemikian itu, membawa wajah demokrasi Indonesia yang tercermin dari praktik politik melalui pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak yang telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia menyisakan banyak persoalan.

Kesimpulan

Demokrasi yang sebenarnya sejak awal telah diyakini sebagai konsep yang tidak sempurna dan tidak lepas dari kritik itu telah diyakini pula oleh banyak negara sebagai jalan terbaik untuk pengelolaan pemerintahan dengan cara-cara yang demokratis.

Namun dalam perjalananannya demokrasi yang diimplementasikan dalam proses pemilihan umum secara langsung dengan prinsip menang kalah dan menjadikan masyarakat sebagai arena untuk perebutan pengaruh untuk medapatkan suara masyarakat pemilih dengan memberikan preferensi melalui pemenuhan berdasarkan kebutuhan paling mendasar sebagaimana teori Abraham H. Moslow dan pemberian harapan sebagaimana teori harapan Victor H. Vroom menyuburkan praktik politik oligarki dengan wajah lain yang disebut sebagai politik transaksional yang sangat dominan berupa budaya politik patrimonial atau klientelisme dan endowed sebagai akibat masih maraknya kultur politik feodalisme.

Melalui feodalisme yang menyuburkan oligarki itu telah menjadikan oligarki dalam wajah yang lain itu mengancam demokrasi yang semestinya melahirkan masyarakat madani (civil society) tetapi jutru malah melanggengkan dinasti politik melalui legitimasi demokrasi.

Dengan demikian telah nyata-nyata bahwa demokrasi yang terancam dan dibajak oleh oligarki itu tidak pernah memiliki relevansi terhadap peningkatan kesejahteraan dan terwujudnya keadilan bagi rakyat. Demokrasi semu yang banyak melahirkan pemerintah bayangan (shadow state) ini bukan saja merugikan masyarakat akan tetapi akan mengancam masa depan demokrasi itu sendiri dan bahkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. [ ]

Catatan:

[1]  Jimly Asshiddiqie,2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia,BIP, Jakarta.

[2]  Goffman, Erving. 1959. The Presentations of self in Everyday Life. Doubleday Anchor Books & Company, Inc: New York.

[3]  Lihat Yasraf Amir Piliang, Dalam Pengantar Buku Jika Rakyat Berkuasa. Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal. Editor Tim Maula. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999. Hal. 27.

[4]  Winters, Jeffrey A. (2011). Oligarchy. Cambridge, UK. Cambridge University Press.

[5]  Coser, Lewis A. (1977) Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical and Social Context 2nd ed., Harcourt Brace Jovanovich, Inc.: New York, Chicago, San Fransisco, Atlanta.

[6]  Anderson, Benedict R. O’G., Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia., (Jakarta Indonesia, Equinox Publishing Indonesia, 2006).

[7]  Weber, Max., Economy and Society, An Outline of Interpretative Sociology., Edited by Guenther Roth and Claus Wittich., (University of California Press, 1978).

[8]  Lihat Penelitian yang dilakukan oleh Muryanto Amin, Kekuasaan dan Politik Lokal (Studi tentang Peran Pemuda Pancasila dalam Mendukung Syamsul Arifin dan Gatot Pudjonugroho sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2008-2013) menjelaskan tentang budaya politik patrimonial atau klientelisme tersebut.

Daftar Pustaka

Anderson, Benedict R. O’G., Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia., (Jakarta Indonesia, Equinox Publishing Indonesia, 2006).

Coser, Lewis A. (1977) Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical and Social Context 2nd ed., Harcourt Brace Jovanovich, Inc.: New York, Chicago, San Fransisco, Atlanta.

Goffman, Erving. 1959. The Presentations of self in Everyday Life. Doubleday Anchor Books & Company, Inc: New York.

Hidayat, Syarif., Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation., (Jurnal Poelitik Vol. 1 No. 1, 2008).

Hidayat, Syarif., Demokrasi Elitis? Relasi Kekuasaan Pasca Pilkada., Media Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Volume: 23 – No. 3 Terbit: Juli 2010.

Jimly Asshiddiqie,2007,Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia,BIP, Jakarta.

Weber, Max., Economy and Society, An Outline of Interpretative Sociology., Edited by Guenther Roth and Claus Wittich., (University of California Press, 1978).

Winters, Jeffrey A. (2011). Oligarchy. Cambridge, UK. Cambridge University Press.

Yasraf Amir Piliang, Dalam Pengantar Buku Jika Rakyat Berkuasa. Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal. Editor Tim Maula. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

 

Internet:

https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pemerintahan-oligarki . Diakses pada 28/11/2019. Pukul 16.05 WIB.

https://medium.com/hipotesa-indonesia/apa-itu-oligarki-e73a7d7e451a.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top