Jurnal

Mungkinkah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bekerja Di Rumah?

69384929_447811415813746_6403246972148383744_n

Oleh: Efendi, S.Sos., M.AP.

DPR RI  Public Policy Analyst

I. Pendahuluan

Banyak pakar berpendapat bahwa dalam era industri 4.0, human capital    menjadi bagian terpenting. Bahkan  Presiden Bank Dunia, Dr. Jim Yong Kim, menegaskan bahwa human capital sebagai keutuhan kondisi satu populasi ditinjau dari sisi kesehatan, keterampilan, pengetahuan, pengalaman kerja dan pola perilaku. Ini merupakan sebuah konsep yang menyadari bahwa seluruh tenaga kerja mewakili situasi dan kondisi yang sama, serta kualitas pekerja dapat ditingkatkan dengan memperhatikan bagaimana kita melakukan investasi di setiap aspek yang berhubungan dengan kondisi mereka. Lebih lanjut Kim mengatakan bahwa, mengukur dan menyusun peringkat setiap negara berdasarkan kacamata human capital adalah penting untuk membantu pemerintah memfokuskan perhatian mereka dalam melakukan investasi bagi warga mereka sendiri.[1] Pemerintah mengakui bahwa saat ini human capital Indonesia masih rendah dan masih dibawah negara-negara Asean lainnya.[2] Indonesia menduduki peringkat nomor 131 dalam hal investasi di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan. Posisi Indonesia satu peringkat di bawah Filipina (ranking 130) dan satu tingkat di atas Guinea.[3]

Selain itu, potret yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat juga ditinjau menggunakan beberapa aspek yang relevan yaitu kondisi demografis penduduk dan pada tahun 2015, Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat 4 (empat) besar dunia dengan jumlah 252 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, akan mencapai puncaknya pada tahun 2020, dimana prosentase jumlah penduduk usia produktif sebesar 70 % dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif sebesar 30 %. Kondisi demografi semacam ini disebut sebagai bonus demografi (demographic dividend), dimana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif.[4]

Pertumbuhan penduduk dan bonus demografi juga akan sangat memberi  pengaruh terhadap perkembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke depan. Untuk itulah, maka ASN sebagai unsur terpenting dalam mendukung akselerasi pembangunan telah menyusun Grand Design Pembangunan Smart ASN 2020-2024. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dalam Pasal 2 PP ini menyebutkan bahwa   manajemen PNS dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan,  hingga perlindungan PNS.

Dalam kaitan tersebut, ASN memang diarahkan untuk menjadi modal terpenting birokrasi (human capital) yang  berkualitas tinggi, karena dalam  Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024  memuat arah kebijakan pada seluruh aspek manajemen ASN sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Pada bagian lain, profil ASN di masa depan harus memiliki empat dimensi, antara lain dimensi berpikir, dimensi komunikasi, dimensi mengelola diri serta dimensi partisipasi dan kontribusi. ASN juga dituntut harus memiliki kemampuan dalam teknologi informasi, kemampuan dalam berbahasa Indonesia yang benar, dan mampu berbahasa asing.[5] Dengan harapan perbaikan kualitas yang akan dimiliki ASN di masa depan dan dengan dukungan kemampuan dalam teknologi informasi, telah mendorong pejabat publik untuk  melakukan manuver-manuver kebijakan yang cenderung kurang po­puler di mata rakyat, dan kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut juga terkesan karena alasan keberhasilan negara lain menerapkan suatu kebijakan, seperti impor rektor yang digagas Menris­tekdikti guna menaikkan peringkat Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, serta wacana  ASN untuk bekerja secara fleksibel (flexible working arrange­ments) juga pernah  ramai didiskusikan dalam ruang publik, meski pada akhirnya wacana tersebut redup dan hilang dilupakan orang.

II. Waktu Bekerja Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Wacana yang pernah berkembang di media massa mengenai  bekerja secara fleksibel (flexible working arrange­ments) memang belum dapat diterima masyarakat secara baik, karena masyarakat saat ini masih mempercayai ketentuan bekerja  ASN dengan sistem yang konvensional dan berlaku secara umum di berbagai negara.

Saat ini, ketentuan jam kerja ASN diatur dengan  Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  Pada Pasal  3 angka 11 PP No. 53 Tahun 2010   diatur beberapa kewajiban PNS, salah satunya adalah PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 3 angka 11,  dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja, serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan satu hari tidak masuk kerja.

Selain itu, ketentuan mengenai jam kerja  PNS tidak diatur secara rinci dalam PP Disiplin PNS, namun pengaturannya  pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah,  sebagai berikut:

  1. Hari  kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
  2. Jumlah  jam    kerja efektif dalam lima hari kerja tersebut adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:

–   Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 – 16.00. Waktu istirahat: Jam 12.00 – 13.00.

–    Hari Jumat:Jam 07.30 – 16.30. Waktu istirahat:Jam 11.30 – 13.00.

  1. Jam kerja dalam angka 1 dan 2 tidak berlaku bagi:

–   Unit-unit di lingkungan lembaga Pemerintah yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat.

–   Lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA).

Namun demikian,  instansi/lembaga/kementerian juga membuat peraturannya masing-masing, yang menjadikan Keppres 68 Tahun 1995 sebagai salah satu dasar hukumnya. Dengan  dengan adanya ketentuan tersebut,  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan/RB) sebagai lembaga pembina ASN secara nasional telah memulai jam kerja yang  lebih fleksibel.  Kemenpan/RB telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan/RB) No. 6 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam peraturan ini, PNS di Kemenpan/RB yang terlambat masuk kerja diwajibkan untuk mengganti waktu keterlambatan pada saat jam pulang kerja. Jadi setiap keterlambatan dapat   ditoleransi paling lama 30 menit, namun harus tetap  diganti selama 30 menit pada saat pulang pada hari keterlambatan. Contohnya, jika seorang pegawai absen pukul 07.35, maka pegawai  tersebut  wajib pulang paling cepat pukul 16.30 WIB, dan dalam satu bulan Kementerian hanya  akan memberikan waktu lima kali terlambat,. Sementara itu,  Jam kerja PNS Kemenpan/RB diatur dalam Pasal 3 ayat 1, yaitu Senin hingga Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB. Pada Jumat, jam kerja berlaku pukul 07.30 – 16.30 dengan jam istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIB.

III.  Aparatur Sipil Negara  Kerja di Rumah

Setelah Kemenpan/RB  melaksanakan bekerja secara fleksibel (flexible working arrange­ments) ‘secara terbatas’, maka  kini   publik melalui media massa surat kabar, ramai membahas tentang ASN Bekerja di Rumah. Pro dan kontra tentu saja terjadi di ruang publik dari wacana kebijakan ini, karena bagaimanapun wacana kebijakan semacam  ini adalah hal  yang tak lazim  di masyarakat Indonesia  di tengah sorotan minor kinerja ASN saat ini. Namun demikian, kita boleh menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mungkin dapat dilaksanakan, namun sebagai bahan diskusi public tentu saja hal tersebut bukanlah sesuatu yang  mustahil terjadi di masa depan. Jikapun akan terjadi, maka  tentunya dengan berbagai prasyaratan. Salah satu syaratnya adalah  ASN di masa depan harus memiliki kemampuan pada bidang teknologi informasi dan berkinerja sangat baik. Hal ini  bisa saja terjadi, mengingat  Pemerintah  telah menargetkan pada tahun 2024 nanti sebanyak dua juta atau setengah dari total  ASN  sudah akan diisi oleh pegawai-pegawai berbasis Information Technology (IT).[6]

Sebenarnya,  urgensi bekerja dari rumah bagi ASN merupakan  bagian dari bonus demografi. Namun demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024 penduduk Indonesia berpotensi meningkat hingga 282 juta dan sekitar 317 juta jiwa pada 2045. Konsekuensinya, pola kerja juga akan berubah mengikuti arus teknologi dan perkembangan zaman,[7] dan pengangguranpun ikut bertambah  sehingga jika   tidak melakukan pembenahan, salah satunya pada kualitas tenaga kerja, alih-alih bonus demografi, kita malah menghadapi bencana demografi.[8]

Menghadapi pola kerja yang berubah, maka sejak beberapa tahun belakangan, perekrutan ASN pun menggunakan sistem computerized, sehingga, calon-calon yang lolos seleksi ASN merupakan orang-orang yang melek teknologi. Meskipun demikian,  saat ini Indonesia  menurut data Global Talent Competitiveness Index 2018 – GTCI 2018,  berada pada peringkat 77 dari 119 negara.[9]  Salah satu kelemahannya karena mendapatkan skor kecil untuk indikator global knowledge skills, khususnya penguasaan teknologi informasi (IT). Oleh karena itu, di masa depan  pegawai ASN yang melek teknologi bakal menjadi tulang punggung pemerintahan, karena  birokrasi yang berkelas dunia ditandai dengan  ciri-ciri  berintegritas dan profesional, menguasai teknologi informasi, menguasai bahasa asing, memiliki jiwa hospitality dan entrepreneurship, serta daya networking.[10]

Berbekal kemampuan ideal membentuk ASN yang handal dan berkelas dunia, maka bekerja di rumah bagi ASN adalah bukan hal yang tidak mungkin. Jika kebijakan ini akan dilaksanakan, maka  tentunya prasarat pokok sebaiknya dipenuhi. Karena pada hakekatnya, bekerja dari rumah harus didukung dengan bantuan teknologi digital dan kapasitas/kapabilitas yang handal dari setiap individu ASN. Untuk itu pemerintah harus lebih serius menyiapkan sistem sehingga bisa optimal diterapkan dalam lima tahun ke depan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan/RB memang sudah memberikan infografis soal ini terkait syarat-syarat seperti tersedianya payung hukum/peraturan, tersedia aplikasi/virtual office, terkoneksi internet, ada target kerja/produktifitas, dan ada standar operasi serta prosedur yang jelas dan terarah.

Meski teknologi sudah canggih bukan berarti semua ASN bisa melakukan pekerjaannya dari rumah, namun aspek-aspek pekerjaan yang berkaitan dengan layanan publik tetap membutuhkan tatap muka dengan masyarakat. Dengan demikian, pekerjaan itu harus tetap dilakukan di intansi terkait agar tidak merugikan masyarakat. Namun tentunya hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang memungkinkan  untuk ASN kerja di rumah, misalnya peneliti atau analis kebijakan.[11]

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan budaya/kultur masyarakat kita karena pada umumnya  model birokrasi kita  masih menganut sistem lama dan  Indonesia nampaknya belum terbiasa dengan mental model birokrasi ‘’platfrom’’.[12] Masih banyak Pemerintah Daerah (Pemda)  yang tidak mampu meng-upload APBN diwebsitenya, sehingga menimbulkan budaya tertutup dan masih dipelihara hingga kini, dan menyebabkan ruang kekuasaan hingga korupsi. Banyak dari ASN di daerah masih senang dengan kultur lama dengan membuat sektor publik cenderung  yang masih sangat tertutup, dan ruang gelap kekuasaan yang  selama ini menjadi bancakan mereka.

Selain perbaikan  dari segi personal ASN, perbaikan juga dilakukan dari segi sistem pelaksanaan dan pengawasan. Namun demikian, yang tidak boleh dilupakan  juga adalah  dari sisi masyarakatnya,   karena pemerintah harus mengetahui  apakah masyarakatnya sudah siap untuk melakukan pelayanan melalui sistem elektronik. Karenanya, jika   berkaca dari negara lain seperti Singapura dan Jepang, masalah kebijakan ASN kerja di rumah memang membutuhkan kesiapan kedua belah pihak, yang melayani maupun yang dilayani harus sama-sama bisa dengan cara kerja yang sama.  Kedisplinan juga  harus mendapat perhatian serius, karena para ASN saat ini yang bekerja di kantor belum terlihat produktif. Oleh sebab itu harus ada standar penilaian, profesionalitas, dan  harus bisa terpantau  untuk dapat menilai apakah pelayan masyarakat tersebut bisa bernilai  produktif atau tidak.

VI. Penutup/Kesimpulan

Indonesi  akan memperoleh  bonus demografi (demographic dividend), dan untuk menopang  pekembangan kependudukan dan perkembangan teknologi informasi, serta dalam membangun daya asing ASN, Pemerintah telah menyusun Grand Design Pembangunan Smart ASN 2020-2024.  Dalam  Grand Design pembangunan ASN 2020-2024  memuat arah kebijakan pada seluruh aspek manajemen ASN, diantaranya perencanaan kebutuhan ASN,  pengadaan CPNS dengan  berorientasi pada pencarian pada talenta terbaik melalui penilaian secara objektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari unsur KKN dan mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi merubah cara kerja ASN yang biasa harus kerja di kantor memungkinkan untuk bekerja di rumah.

Ada prasyarat yang harus dipenuhi jika kebijakan  ASN kerja di rumah, diantaranya :

  • Harus mendapat dukungan teknologi digital dan kapasitas/kapabilitas yang handal dari setiap individu ASN.
  • Pemerintah harus menyiapkan sistem sehingga bisa optimal diterapkan dalam lima tahun ke depan terkait syarat-syarat, seperti tersedianya payung hukum/peraturan, tersedia aplikasi/virtual office, terkoneksi internet, ada target kerja/produktifitas, serta  SOP  yang jelas dan terarah.
  • Pemerintah juga perlu memperhatikan budaya/kultur masyarakat,  karena saat ini masih banyak  Pemda  yang tidak mampu meng-upload APBN pada jaringan komputer.
  • Perbaikan juga harus dilakukan dari sisi masyarakatnya,   karena pemerintah harus mengetahui  apakah masyarakatnya sudah siap untuk melakukan pelayanan melalui sistem elektronik, karena jika   berkaca dari  Singapura dan Jepang, masalah kebijakan ASN kerja di rumah memang membutuhkan kesiapan kedua belah pihak, yang melayani maupun yang dilayani.
  • Kedisplinan ASN juga harus ditingkatkan, dan untuk itu   harus ada standar penilaian dan profesionalitas.

V. Rekomendasi

  1. Saat ini, ASN masih memiliki aturan tentang  disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga mengatur tentang  jam kerja PNS  dan  kewajiban PNS dalam hal masuk kerja. Selain itu,   mengenai jam kerja  PNS tidak diatur secara rinci dalam PP Disiplin PNS, akan tetapi diatur  dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah. Untuk itu, dalam rangka persiapan perubahan dan tuntutan  lingkungan yang semakin kuat, maka menuntut setiap ASN untuk memilki kesadaran yang tinggi terhadap aturan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. Kemudian pemerintah  harus lebih meningkatkan peran pengawasan teradap ASN dalam kaitannya dengan kedisiplinan.
  2. Seiring perkembangan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembang wancana perubahan pola kerja ASN. Dengan adanya wacana ASN bekerja di rumah,  menunjukkan masih ada problema­tika yang cukup pelik di ranah profe­siona­lisme para ASN serta pada soal penga­wasan kinerjanya. Oleh sebab itu, pe­merintah  harus mampu mendesain sistem pengawasan yang ekstra ketat dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Jangan sampai wacana bekerja dari rumah justru akan semakin memperburuk tingkat kedisiplinan kerja para ASN tersebut.
  3. Masalah klasik yakni ketidakmerataan kondisi di la­pa­ngan. Banyak daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur digital yang me­madai. Kalau di sebuah daerah sudah ada produk-produk digitalisasi dalam wu­jud, katakanlah, e-Planning, e-Kinerja, e-Budgeting dan lain-lain, se­men­tara di daerah lain belum ada sama sekali maka ketimpangan ini malah bisa menjadi masalah serius. Untuk itu perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat agar dalam pendistribusian anggaran memperhatikan sisi pemerataan dalam hal infrastruktur  digitalisasi, terlebih lagi pemerintah benar-benar ingin merealisasikan ASN bekerja di rumah. (Fy/27/8/2019)

Catatan:

[1]   Berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh Dr. Christopher Murray, Direktur dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di Universitas Washington, Amerika Serikat dalam siaran persnya tanggal  25 September  2018.

[2]   Deputi bidang SDM Aparatur Kemenpan/RB, Setiawan Wangsaatmaja dalam Konsultasi Publik Mengenai Penyusunan Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024 di Jakarta, tanggal  30 Oktober 2018.

[3]   www.swa.co.id

[4] Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 (Bapenas, BPS, United Nation Population Fund, 2013).

[5]   Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Op Cit.

[6]   Kompas.com  tanggal  21 Agustus  2019, dikutip jam 12:46 WIB.

[7]   Indonesia Millennial Summit (IMS) 2019, Acara dengan tema “Shaping Indonesia’s Future”  dilangsungkan pada 19 Januari 2019 di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta.

[8]   Bhima Yudhistira, Peneliti INDEF, wawancara di  IDN Times.

[9]   Laporan GTCI 2018 ini merupakan tolok ukur tahunan komprehensif yang mengukur bagaimana negara dan kota berkembang, serta upayanya dalam menarik serta mengukur tingkat kepuasan para talent. Hal tersebut berguna sebagai bahan referensi bagi para pengambil keputusan, untuk memahami gambar daya saing global dari setiap talent yang ada di negara masing-masing. Serta sebagai tolok ukur bagi institusi swasta dan pemerintah, dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan daya saing SDM.

10]  Asman Abnur, Menpan/RB   pada acara Presidential Lecture bagi CPNS yang bertajuk ‘Bersatu Dalam Harmoni : Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 27 Maret 2019.

[11] Koran Sindo, tanggal 10 Agustus 2019.

[12] Platform adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk menjalankan perangkat sistem secara lunak. Dengan arti ini makan platform memberikan berbagai dapak yang baik, sebagai pelengkap seseorang dalam menjalankan sistemasiasi perangkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Asman Abnur, Menpan/RB   pada acara Presidential Lecture bagi CPNS yang bertajuk ‘Bersatu Dalam Harmoni : Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 27 Maret 2019.
  2. Christopher Murray, Direktur dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di Universitas Washington, Amerika Serikat dalam siaran persnya tanggal  25 September  2018.
  3. Bhima Yudhistira, Peneliti INDEF, wawancara di  IDN Times.
  4. Setiawan Wangsaatmaja, Deputi bidang SDM Aparatur Kemenpan/RB, dalam Konsultasi Publik Mengenai Penyusunan Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024,  di Jakarta, tanggal  30 Oktober 2018.
  5. Humas Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan/RB)
  6. Bappenas, BPS, United Nation Population Fund, 2013).
  7. Laporan   Global Talent Competitiveness Index 2018 – GTCI 2018 (GTCI)
  8. Kompas.com  tanggal  21 Agustus  2019, dikutip jam 12:46 WIB
  9. Koran Sindo, tanggal 10 Agustus 2019
  10. www.swa.co.id
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top