Jurnal

JUAL BELI JABATAN DI BIROKRASI

Efendy

Oleh: Efendi., S.Sos., M.AP

DPR Public Policy  Analyst

I. Pendahuluan

Kompas menulis berita tentang praktek jual beli jabatan yang makin merajalela di tubuh birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut,  penelitian yang dilakukan  Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dilakukan sepanjang tahun  2019 di seluruh provinsi, kabupaten/kota menunjukkan bahwa, transaksi dalam pengisian jabatan  di lingkungan pemerintahan provinsi kabupaten/kota mencapai 95%, sementara jual beli jabatan di lembaga  sebesar 49% dan di level kementerian mencapai 39.5%. Sebagian pengisian jabatan pimpinan tinggi, administratur dan pengawas tidak dilaksanakan dengan sistem merit.[1] Terkait dengan jual beli jabatan ini dan yang ditangani KPK berasal dari pengaduan masyarakat.[2]

Jual beli jabatan pada umumnya  berbentuk pidana penyuapan  kepada pejabat yang berwenang. Sejak 2004 hingga 2018 penyuapan merupakan kasus yang paling menonjol  yang ditangani  KPK, yakni 564 perkara dari 887 kasus yang ditangan KPK. Dari 887 kasus, 423 terjadi di lingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, tak termasuk yang  terjadi di DPRD.  KPK juga mencatat sejak 2004 hingga 2018 sekitar 121 kepala  daerah terjerat korupsi jumlah tersebut belum termasuk pejabat eselon di daerah dan anggota DPRD. Setiap tahun ada kepala daerah yang terlibat kasus korupsi terkait jual beli jabatan.[3]

Beberapa contoh kasus yang terjadi, diantaranya  kasus Sri Hartini yang  terjaring OTT KPK pada tahun 2016. Sri Hartini dijerat KPK saat berstatus sebagai Bupati Klaten.  Saat ini Sri Hartini sudah divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 900 juta subsider 10 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap dalam kasus jual-beli jabatan baik di dinas maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kasus Taufiqurrahman, yang dijerat KPK dalam jabatan Bupati Nganjuk. Taufiqurrahman  diduga menerima suap terkait pengisian jabatan mulai kepala sekolah hingga kepala dinas. Selain itu, Taufiqurrahman  dijerat KPK dalam dua perkara, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar Rp 2 miliar terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk serta pencucian uang.

Kasus, Nyono Suharli, yang  dijerat KPK berkaitan dengan jabatannya sebagai Bupati Jombang. Nyono   diduga menerima suap dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Silestyowati agar bisa menjadi pejabat definitif.  Saat ini Nyono telah  divonis  selama 3,5 tahun penjara. Namun jaksa KPK menilai vonis itu terlalu ringan, sehingga mengajukan banding. Pada tingkat banding hukuman Nyono bertambah jadi 4,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Kasus Sunjaya Purwadisastra,  dijerat  KPK sebagai tersangka setelah terjaring OTT pada 2018. Sunjaya kini telah divonis bersalah karena menerima suap terkait pengisian jabatan. Sunjaya dijatuhi hukuman 5 (lima)  tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 (enam_ bulan kurungan. Pengadilan juga mencabut hak politik Sunjaya selama 5(lima)  tahun.

Kasus Muhammad Tamzil, merupakan  Bupati nonaktif Kudus. Dia harus diduga  menerima suap Rp 250 juta terkait pengisian jabatan di Pemkab Kudus. KPK menduga uang  tersebut digunakan Tamzil untuk membayar utang pribadinya. Selain Tamzil, KPK menjerat dua tersangka lain, yaitu Staf Khusus Bupati Agus Soeranto dan Plt Sekdis DPPKAD Kudus Akhmad Sofyan.

Selain itu, di tahun 2016, KASN juga menerima laporan sebanyak  35 aduan yang menyangkut dugaan pelanggaran norma dasar dan kode etik perilaku ASN. Aduan tersebut mencakup dugaan jual beli jabatan oleh kepala daerah, yang modusnya beragam, ada yang melalui staf ahli. Hal ini terjadi karena pada umumnya  seseorang untuk bertahan dalam jabatan tertentu harus membayar sejumlah uang.[4]

Fenomena ini tentunya mendapat perhatian semua pihak  guna mendapakan perbaikan di masa yang akan datang. Untuk itu perlunya dilakukan  kajian yang mendalam tentang apakah kasus-kasus tersebut memang berdiri sendiri atau memang ada sebab lain. Dalam kajian singkat ini, penulis mencoba menjelaskan secara singkat tentang beberapa hal megenai tindakan jual beli jabatan ini dikaitkan dengan aturan yang ada saat ini.

II. Pembahasan

Pernyataan yang disampaikan KASN melalui harian Kompas dalam dua hari berturut-turut tentu saja membuat kita sangat tercengang, bahwa  ternyata di era reformasi saat ini, dengan begitu dominannya penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  masih banyak ditemukan praktek jual beli jabatan. Jika ukurannya masa Orde Baru memang kita tidak perlu lagi  berdiskusi soal ini karena yang didobrak diperjuangkan  pada era reformasi adalah masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Jika kita melihat  ukuran kualitas pelayanan public berdasarkan  skor Government Effectiveness Index Indonesia tahun 2017 (skor 54.8 skala 100). Skor ini menjadi  yang  terbaik yang pernah kita raih sepanjang sejarah penilaian Indonesia sejak tahun 1996 (Bank Dunia, 2018).[5]  seharusnya nilai yang  bagus ini  dapat mencerminkan birokrasi kita yang memang baik, namun demikian hal yang sebaliknya terjadi, yaitu birokrasi kita nampak semakin buruk.

Beberapa sebab  dapat kita bahas pada bagian ini utamanya tentang  terjadinya perdagangan jabatan di kementerian dan di daerah dikarenakan  kuatnya posisi politik menteri dan kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur) dalam mencampuri semua urusan di kementerian dan di daerah. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pasal 53  ini menyebutkan bahwa:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:  

  1. menteri di kementerian;
  2. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
  3. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
  4. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Hal lain yang menyebabkan begitu banyaknya kasus-kasus jual beli jabatan dapat dilihat pada   Pasal 65  UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada ayat (1) sapai dengan ayat (7), yang menyebutkan bahwa :

(1)  Kepala daerah mempunyai tugas:

  1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan dihapus.
  6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Dalam   melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

  1. mengajukan rancangan Perda;
    1. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  2. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
  3. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  4. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)  Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4)  Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

(5)  Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

(6)  Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

(7)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Kewenangan kepala daerah begitu besar terlihat pada Pasal 65 ini, seta kewenangan pemerintah  dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri  yang dituangkan dalam Ayat (7)  juga begitu kuat sehingga mampu membatalkan  semua urusan di kementerian, termasuk dalam promosi dan rotasi pejabat di kementerian.

Kuatnya eksistensi kepala daerah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang  Perangkat Daerah.  PP ini   mengatur tentang kelembagaan dan atau organisasi pemerintah daerah, besaran struktur, dan tipe birokrasi pemerintah daerah. Dengan PP ini kepala daerah diberi wewenang untuk melakukan  rotasi pejabat,  dan tentunya bisa saja dengan pertimbangan subyektif, kepala daerah bisa merotasi pejabat secara  besar-besaran. Karena  dengan besaran struktur organisasi tentunya akan menentukan penggunaan anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Selain itu,  lemahnya kontrol publik terhadap proses perekrutan, promosi, dan rotasi pejabat juga menjadi masalah dalam proses perekrutan. Meski saat ini sudah ada mekanisme proses perekrutan jabatan dengan lelang jabatan melaui online,  tetap saja cara tersebut masih dapat disiasasi   berbagai macam kebijakan teknis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu melalui kader-kader menteri yang berasal dari jaringan partai politik  yang sama dengan sang menteri.

Selain itu, peran DPRD juga lemah karena konsep otonomi daerah sejak tahun 2005 hingga sekarang kontrol  membuat publik lebih banyak diserahkan pada DPRD baik di  provinsi maupun di kabupaten/kota.  Di daerah yang posisi kepala daerahnya kuat dan komposisi keanggotaan DPRD dikuasi oleh partai politikyang sama dengan kepala daerah, maka fungsi pengawasan DPRD menjadi tidak  maksimal,  bahkan mungkin  justeru  yang terjadi adalah koluasi antara DPRD  dengan kepala daerah  dalam melakukan perdagangan jabatan di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut,  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata  juga  menyampaikan bahwa  di daerah, mereka (para pelaku) baik oknum penjual beli jabatan dan aktor-aktor koruptor lainnya merasa tidak ada yang mengawasi dalam proses pengadaan barang  jasanya, dan dalam proses rotasi, rekrutmen, promosi, tidak ada yang mengawasi. Kemudian dalam proses perizinan juga tidak ada  yang mengawasi karena  inspektorat itu nyaris tidak ada fungsinya.[6]  

Beberapa alasan  tentang terjadinya kasus tersebut  telah  kita kaji, dan birokrasi mungkin bukan satu-satunya celah terjadinya praktik jual beli jabatan. Keberadaan  kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah memberi andil besar dalam terjadinya kasus ini.  Berkaca pada kasus ulasan di atas, bahwa   birokrasi hanya sebagai alat atau eksekutor dari keputusan yang dibuat oleh pejabat tinggi, atau kepala daerah. Dalam konteks jual beli jabatan,  para bawahan memang dipaksa oleh kepala daerah untuk membeli jabatan. Birokrasi digunakan untuk melayani keinginan atasan, misalnya dalam hal kenaikan jabatan maka seorang pejabat pemda harus menyetorkan uang kepada kepala daerah.

Uang hasil perdangangan jabatan diduga kuat dipergunakan untuk pegembalian biaya kampanye dalam pemilihan kepala daerah. Modus operandi yang dilakukan dalam perdagangan jabatan, dalam bentuk promosi dan rotasi jabatan, berupa pemilihan pejabat tanpa melalui tahapan seleksi terbuka dan tanpa memenuhi persyaratan, bahkan penempatan individu tidak sesuai dengan kapasitas dan kompetensi.

Pertimbangan rotasi dan jabatan di kementerian dan di daerah lebih didasarkan pada kedekatan pada ketua partai politik penyokong menteri atau ketua partai politik penyokong kepala daerah dan seberapa besar sumbangan dalam kampanye untuk menyokong kemenanganan dalam pemilihan umum. Itulah sebabnya jabatan diperdagangkan sebagai bentuk konsesi dan tukar-menukar jasa.

Posisi birokrasi dalam hal ini ASN dalam hal jual beli jabatan adalah sesuatu yang sangat dilarang, karena praktik-praktik perdagangan jabatan sangat bertentangan dengan   Pasal 69 ayat (1) sampai dengan Ayat (5) UU ASN. Dalam pasal ini  menegaskan bahwa :

  • Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
  • Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
  • Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
    1. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
    2. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
    3. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
  • Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
  • Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Pengembangan karir memang harus  berdasarkan aturan main yang sudah ditetapkan dalam UU, dan meraih jabatan dengan cara ‘’karbitan’’ akan mematikan semangat untuk berprestasi serta membutuh rasa keadilan dan melanggar hukum. Namun tentunya harus juga diakui bahwa saat ini perkembangn karir akan banyak ditentukan oleh beberapa faktor, yang oleh Hasto Joko Nur Utomo  ditegaskan bahwa faktor eksternal akan menjadi masalah dan acapkali semua aturan dalam manajemen karir sebuah organisasi menjadi kacau lantaran ada intervensi  dari pihak luar. Selain itu, ada juga faktor politicking. Politicking dalam organisasi akan menjadikanperencanaan karir menjadi sekedar basa basi ketika ada virus politicking  seperti hubungan antar teman, nepotisme, feodalisme dan lain sebagainya.[7]

III. Kesimpulan

Jabatan memang bisa bersifat transaksional dan  politik jabatan hingga kini memang tidak gratis, dan gratifikasi bisa berupa materi, bisa juga loyalitas. Intinya jabatan sifatnya transaksional. Praktik jual beli jabatan terjadi di banyak daerah dengan   modus yang bermacam-macam. Sepanjang menjabat tidak gratis politik transaksional pasti tetap terjadi. Jual beli jabatan habitusnya akan subur ketika relasi antar orang asimetris. Cara berpikir dan bertindak pragmatisme berkaitan dengan mekanisme rekrutmen dan pencalonan pejabat yang cenderung bersifat administratif dan prosedural sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk meraih jabatan tersebut. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa sampai saat ini belum ada alat ukur yang tepat juga untuk menilai kelayakan seseorang untuk menjadi pejabat. Jadi adanya tindakan jual beli jabatan muncul ketika ada situasi saling tumpang tindih sehingga menimbulkan suasana yang penuh ketidakpastian. Selain itu, faktor tuntutan sosial juga berpengaruh dan mendukung  praktik jual beli jabatan yang masih berlangsung hingga saat ini.

Di era reformasi ini kita seharusnya sudah merasa takut untuk melakuan kegiatan yang menyalahi aturan (abuse of power) karena setiap tingkah laku kita utamnya dalam tubuh birokrasi diawasi oleh 6 (enam) lembaga negara, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan keenam lembaga ini telah bersinergi untuk memberantas korupsi di Indonesia.

IV. Rekomendasi

  1. Untuk mengeliminier masifnya praktik jual beli jabatan, maka pemerintah perlu  menginisiasi pengisian semua jabatan eselon dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memerhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
  2. Seleksi pejabat perlu melibatkan pertisipasi publik (civil society)  agar semua dapat mengontrol pada tahapan seleksi terbuka ini. Pemerintah perlu keberanian dalam  melakukan pengawasan dan supervisi dalam perekrutan, rotasi, dan promosi pejabat yang dilakukan kepala daerah dengan cara   merevisi PP No. 18 Tahun 2016 agar setiap kepala daerah tidak terlalu banyak melakukan rotasi pejabat. Dengan membatasi mutasi pejabat secara besar-besaran, potensi munculnya suap atau jual beli jabatan dapat dieliminasi.
  3. Kementerian Dalam Negeri juga perlu mengeluarkan regulasi teknis tentang moratorium mutasi pejabat daerah, karena  berdasarkan amanat PP No. 18 Tahun 2016, susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) daerah dapat  dirampingkan untuk menjaga efektivitas dan efiseinsi yang saat ini  justru banyak disalahgunakan oleh para kepala daerah untuk diperdagangkan.
  4. Mencegah jual beli jabatan di kementerian dan daerah bisa dilakukan dengan mempermurah biaya kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Karena alasan untuk  mengembalikan modal kampanye dikeluarkan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah menjadi pemicu para ketua partai politik, menteri, serta para kepala daerah mengeruk uang dengan jabatan.
  5. Rakyat bersama civil society harus mampu menghukum secara politik dengan tidak memilih partai politik dan calon legislative yang berperilaku korup. (Fy/4/8/2019)

Catatan:

[1] Harian Kompas, tanggal 01 Agustus 2019, judul : Praktek Jual Beli Jabatan Merajalela.

[2] Gatra.com, tangagl 20 Maetr 2019, dikutip tanggal 30 Juli 2019, jam 09.45 WIB.

[3] Harian Kompas, tanggal  02 Agustus 2019, dikutip tanggal 4 Agustus 2019, pkl, 23.00 WIB.

[4] Kompas.com, judul berita ‘Menutup Celah Jual Beli Jabatan’’ tanggal 13 Jan. 2017, dikutip tgl. 4 Agustus 2019, pkl. 22.30  WIB.

[5] Kantor Staf Presiden, Diskusi Media Teguh Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Modern, tanggal 27 Maret 2019.

[6] Detik.News. judul : KPK soal Penyebab Jual Beli Jabatan di Daerah: Merasa Tak Diawasi, tanggal  31 Juli 2019, dikutip tanggal 1Agustus 2019, jam 13.30 WIB.

[7] Hastho Joko Nur Utomo, Pengarus Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Karyawan Pada Organisasi, UPN Veteran, Yogyakarta: 2001.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top